Praktek manipulasi peta dalam penunjukan/penetapan fungsi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi: Sebuah pembelajaran dari rebutan wewenang antara pemerintah Provinsi Riau dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak kunjung selesai dari tahun 1986 sampai 2015 (29 tahun) yang berdampak pada tidak bisa ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai peraturan daerah.
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Praktek manipulasi peta dalam penunjukan/penetapan fungsi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi: Sebuah pembelajaran dari rebutan wewenang antara pemerintah Provinsi Riau dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak kunjung selesai dari tahun 1986 sampai 2015 (29 tahun) yang berdampak pada tidak bisa ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai peraturan daerah.
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan HPK/Hutan yang dapat di konversi menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, antara lain: perkebunan, perikanan, transmigrasi, peternakan, pelabuhan, bandara, industri, rumah sakit, stasiun, terminal dll
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
Ketidakpastian kawasan hutan didesain sedemikian rupa dan berpotensi membuka ruang transaksi untuk melakukan korupsi. Disisi lain digunakan untuk merampas hak hak masyarakat atas dasar hak menguasai negara yang dimaknai secara sempit dan keliru.
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
Belum ada kawasan hutan yang ditetapkan sesuai dengan amanah undang undang
Izin yang yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berdasarkan kewenangan dengan merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat (land grabbing)
Dibutuhkan audit perizinan
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan
Untuk mendapatkan perizinan berusaha dibutuhkan kesesuaian Rencana Tata Ruang. Faktanya sampai saat ini rencana tata ruang disusun dengan data apa adanya dan tidak dapat diuji akuntabilitasnya. Kesesuaian perizianan yang diberikan berdasarkan rencana tata ruang yang buruk berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan perampasan lahan (Land Grabbing). Ada kejahatan yang tersembunyi didalam setiap peta Tematik, untuk melihat itu dibutuhkan Audit Spasial yang dilakukan dalam Peradilan Spasial.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan HPK/Hutan yang dapat di konversi menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, antara lain: perkebunan, perikanan, transmigrasi, peternakan, pelabuhan, bandara, industri, rumah sakit, stasiun, terminal dll
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
Ketidakpastian kawasan hutan didesain sedemikian rupa dan berpotensi membuka ruang transaksi untuk melakukan korupsi. Disisi lain digunakan untuk merampas hak hak masyarakat atas dasar hak menguasai negara yang dimaknai secara sempit dan keliru.
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
Belum ada kawasan hutan yang ditetapkan sesuai dengan amanah undang undang
Izin yang yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berdasarkan kewenangan dengan merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat (land grabbing)
Dibutuhkan audit perizinan
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan
Untuk mendapatkan perizinan berusaha dibutuhkan kesesuaian Rencana Tata Ruang. Faktanya sampai saat ini rencana tata ruang disusun dengan data apa adanya dan tidak dapat diuji akuntabilitasnya. Kesesuaian perizianan yang diberikan berdasarkan rencana tata ruang yang buruk berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan perampasan lahan (Land Grabbing). Ada kejahatan yang tersembunyi didalam setiap peta Tematik, untuk melihat itu dibutuhkan Audit Spasial yang dilakukan dalam Peradilan Spasial.
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanhutanriau
PROSES PENERBITAN IZIN KONSESI
STUDI KASUS KABUPATEN SIAK DAN PELALAWAN
PROVINSI RIAU
Sumber data:
- Konsesi HTI
- Konsesi Perkebunan
- Fungsi Kawasan Hutan
- SK 173/ 1986
- SK 7651/2011
- SK 878/2014
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Perda No 10 tahun 1994)
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Perda No 1 tahun 2002
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan (Perda No 6 tahun 2001)
Kepastian hukum tata ruang belum bisa ditegakkan, Peraturan yang mengatur tata Ruang di ria ada 3 buah, yaitu SK Mentri, Perda dan SK Gubernur. Diantara ketiga aturan itu saling bertentangan manakah yang akan diikuti, Pelanggaran dilakukan sendiri oleh pemerintah
Beberapa titik rawan tindak pidana korupsi dalam penataan ruang adalah: 1)Penyusunan rencana
tata ruang, 2)Pelaksanaan tata ruang, 3)Penertiban tata ruang. Pada saat proses penyusunan
sangat diwarnai oleh kepentingan sektoral dan dunia usaha baik itu Pertambangan, Perkebunan
maupun kehutanan (Korupsi pembuatan aturan perundangan). Pada saat pelaksanaan rentan
tejadinya pemberian izin yang melanggar tata ruang (korupsi perizinan). Pada saat penertiban
ketika pelanggaran ditemukan tidak bisa dilakukan penegakan hukum. (Judicial
Corruption).Pembahasan tindak pidana korupsi akan difokuskan pada tiga hal diatas dengan
mengambil studi kasus provinsi riau.
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Raflis Ssi
1. KUD Bina Jaya Langgam, 2. PT Bina Duta Laksana, 3. PT Perawang Sukses Perkasa Industri, 4. PT Ruas Utama Jaya 5.
PT Rimba Lazuardi 6. PT Suntara Gajapati, 7.PT Sumatera Riang Lestari, 8. PT Siak Raya Timber, 9. PT Bukit Raya Pelalawan, 10. PT Dexter Timber Perkasa Indonesia
Disampaikan Dalam Perkara Praperadilan Nomor 15/Pid.prap/2016/PN.Pbr
Antara Fery Melalui Kuasa Hukumnya Mayandri Suzarman SH, DKK Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Melawan SP3 Riau sebagai pemohon
Lawan
Kepala Kepolisian Daerah Riau sebagai Termohon
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Raflis Ssi
Disampaikan Pada : Wokshop Penataan Ruang Kelola Wilayah Kabupaten Siak serta hubungannya dengan kebakaran di hutan rawa gambut. Dilaksanakan Oleh: Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR). Siak Sri Indrapura, 30 November 2015
KNPI Riau, Pekanbaru 29 September 2015
Evaluasi Seluruh Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Bergambut, Tetapkan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut
Tetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut, Cabut Izin Pemanfaatan Ruang pada kesatuan hidrologis gambut yang tidak mampu menjaga fungsi ekosistem gambut
Analisis titik api di provinsi riau 2015Raflis Ssi
Izin HTI yang harus diaudit: CV. ALAM LESTARI, PT. ARARA ABADI, PT. ARSI NUSA PRIMA MANUNGGAL, PT. ARTELINDO WIRATAMA, PT. BALAI KAYANG MANDIRI, PT. BINA DAYA BENTALA, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. BINA DUTA LAKSANA, PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH, PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM, PT. BUKIT RAYA PELALAWAN, PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA, PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA, PT. EKA WANA LESTARI DHARMA, PT. INHIL HUTANI PRATAMA, PT. KUARTET PUTRA MELAYU, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. MITRA HUTANI JAYA, PT. MITRA KEMBANG SELARAS, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. MULTI EKA JAYA TIMBER, PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL, PT. PEPUTRA SIAK MAKMUR, PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI, PT. PERKASA BARU, CV. BHAKTI PRAJA MULIA, CV. PUTRI LINDUNG BULAN, KUD BINA JAYA LANGGAM, PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER, PT. RIAU BINA INSANI, PT. RIAU JAMBI SEJAHTERA, PT. RIMBA LAZUARDI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. RIMBA PERANAP INDAH, PT. RIMBA ROKAN LESTARI, PT. RIMBA ROKAN PERKASA, PT. ROKAN PERMAI TIMBER, PT. RUAS UTAMA JAYA, PT. SARI HIJAU MUTIARA, PT. SATRIA PERKASA AGUNG, PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang), PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung), PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR, PT. SELARAS ABADI UTAMA, PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. SUMATERA RIANG LESTARI, PT. SUMATERA SILVA LESTARI, PT. SUMBER MASWANA LESTARI, PT. SUNTARA GAJA PATI, PT. TRIOMAS FDI, PT. TUAH NEGERI, PT. UNI SERAYA, PT. WANANUGRAHA BINA LESTARI, PT. RAJA GARUDAMAS SEJATI
Izin Perkebunan yang harus diaudit: PT ALAMSARI LESTARI, PT BUMIREKSA NUSA SEJATI, PT DARMALI JAYA LESTARI, PT ELUAN MAHKOTA, PT GUNTUNG IDAMAN NUSA, PT MESKOM AGRO SARIMAS, PT MULTI GAMBUT INDUSTRI, PT Perkebunan Nusantara V PT SARI LEMBAH SUBUR, PT. GUNUNG MAS RAYA, PT. LANGGAM INTI HIBRINDO, PT. MEKARSARI ALAM LESTARI, PT. MITRA UNGGUL PUSAKA, PT. MUSIM MAS, PT. PUSAKA MEGA BUMI NUSANTARA, PT. SAFARI RIAU, PT. SEKAR BUMI ALAM LESTARI, PT. SURYA BRATASENA PLANTATIONS, PT. TEGUH KARSAWANA LESTARI, PT. TRIBAKTI SARI MAS, PT. WANAJINGGA TIMUR, PTPN V (SEI PAGAR), RIAU SAKTI TRANS MANDIRI, PT RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS
Pemerintah menetapkan dokumen rencana tata ruang kabupaten, propinsi dan nasional sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah menetapkan dokumen kawasan hutan yang terdiri dari penunjukan, penatabatasan dan penetapan sebagai dokumen publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah menetapkan seluruh dokumen perizinan sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah melakukan Audit Perizinan terhadap izin yang melanggar ketentuan perundangan
Mempublikasikan setiap permohonan perizinan baru di website masing masing dan membuka ruang konsultasi terhadap masyarakat. Pemerintah mempublikasikan peta kawasan yang dapat diberikan izin sehingga masyarakat dapat melakukan permohonan pemberian izin secara kompetitif.
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan BencanaRaflis Ssi
Setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kejadian ini sudah menjadi issu penting dan merupakan sebuah rutinitas yang menghabiskan APBN dan APBD yang cukup besar jumlahnya untuk pemadaman kebakaran. Belum lagi kalau dihitung dampak kesehatan terhadap jutaan masyarakat yang terkena dampak dari asap yang ditimbulkan.
Sampai Saat ini penanggulangan kebakaran hutan sebatas upaya pemadaman api pada saat kebakaran terjadi. Sedangkan perencanaan menyeluruh belum dilakukan bahkan dalam konfrensi pers yang dilakukan wakil gubernur riau yang juga menjabat sebagai ketua pusdalkarhutha (Pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan) baru baru ini tidak menggambarkan perencanaan yang utuh dalam penaggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Konflik lahan antara masyarakat dan PT Arara Abadi, Terjadi Pelanggaran Ham Berat yang dilakukan oleh kepolisian pada proses penggusuran dengan meninggalnya satu orang anak berusia 2,5 tahun, 80 orang petani dimasukkan ke penjara dengan tuduhan menduduki kawasan hutan secara tidak syah.
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
1. ProblematikSektorKehutanan-Perkebunan diProvinsi RiauTerhadapRencana Tata Ruang DisampaikanPada: Forum Diskusi “MenjalinPeran Para PelakuPenataanRuang” Batam , 29-30 Juli2010 DirektoratJendralPenataanRuangDepartemenPekerjaanUmum Raflis Local Unit Manager Forest Governance Integrity Transparecy International Indonesia
2. HIRARKHI PENGURUSAN HUTAN MENURUT UU 41/1999 HUTAN DAN ISINYA DIKUASAI NEGARA – DIURUS OLEH PEMERINTAH 1. PENGURUSAN HUTAN 1.1. Perencanaan Kehutanan 1.2. Pengelolaan hutan 1.3. Litbang, diklat, & Penyuluhan 1.4. Pengawasan 1.1. PERENCANAAN KEHUTANAN 1.1.1. Inventarisasihutan, 1.1.2. Pengukuhan kawasan hutan, 1.1.3. Penatagunaan kawasan hutan, 1.1.4. Pembentukan wil. pengelolaan hutan, 1.1.5. Penyusunan rencana kehutanan. 1.2. PENGELOLAAN HUTAN 1.2.1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 1.2.2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, 1.2.3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, 1.2.4. Perlindungan hutan dan konservasi alam. 1.1.2. PENGUKUHAN KWS HTN Penunjukan kws hutan Penataan batas kws hutan Pemetaan kws hutan, Penetapan kws hutan 1.1.1. INV HUTAN Inv. hutan tingkat nasional, Inv. hutan tingkat wilayah, Inv. hutan tingkat DAS, Inv. hutan tingkat UP 1.1.3. PENATAGUNAAN KWS HTN Penetapan Fungsi Kws Hutan Penetapan Penggunaan Kws Hutan 1.1.4. PEM WIL PH Tingkat Nasional Tingkat Provinsi Tingkat Kab/Kota
3. PengaturanPolaRuang Kepmen 137 tahun 1986 tentang TGHK Kategorikawasan yang ditetapkan: 1) HutanLindung, 2)HutanProduksiterbatas, 3)HutanProduksi, 4)HutanProduksiKonversi Kepres 32 tahun 1990 tentangpengelolaankawasanlindung Kategori yang ditambahkanadalahkawasanbergambut Idealnyasetelahkepres 32 keluar TGHK direvisi Perda No 10 Tahun 1994 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Kategorikawasan yang ditetapkan: 1)APK Kehutanan, 2)APK Perkebunan, KawasanLindung SebagiankawasanbergambutditetapkansebagaikawasanLindung SampaiSaatiniDephuttidakmengakuiPerda No 10 tahun 1994, tetapitidakadaperaturan yang membatalkanperdaini. PP No 47 tahun 1997 dan PP 26 tahun 2008 TentangRencana Tata RuangNasional Kriteriadalam TGHK danKepres 32 tahun 1990 dimasukkansebagaikriteriakawasan Lampiran VII PP 26 tahun 2008 menjelaskankawasanlindungdanbudidayadalam RTRWN
4.
5. Perda No 10 Tahun 1994 1. ArahanPengembanganKawasanHutan 2.872.491 33,41 ha 2. HutanLindung 161.823 1,88 ha 3. KawasanLindungGambut 830.235 9,66 ha 4. CagarAlam/SA/SM 570.412 6,63 ha 5. KawasanSekitarWaduk /Danau 20.024 0,23 ha 6. KawasanPengembangan Perkebunan, Transmigrasi, Pemukiman, danPenggunaan lain (non Kehutanan) 4.143.772 48,19 ha Jumlah 8.598.757 100 Sumber: StatistikDinasKehutananProvinsi Riau Tahun 2006
13. MandatPenertibanPolaRuangdalam UU No 26 Tahun 2007 Pasal 77 Padasaatrencanatataruangditetapkan, semuapemanfaatanruang yang tidaksesuaidenganrencanatataruangharusdisesuaikandenganrencanatataruangmelaluikegiatanpenyesuaianpemanfaatanruang. Pemanfataanruang yang sahmenurutrencanatataruangsebelumnyadiberimasatransisiselama 3 (tiga) tahununtukpenyesuaian. Untukpemanfaatanruang yang izinnyaditerbitkansebelumpenetapanrencanatataruangdandapatdibuktikanbahwaizintersebutdiperolehsesuaidenganprosedur yang benar, kepadapemegangizindiberikanpenggantian yang layak.
14.
15. Izin Perkebunan dan HTI yang ditetapkansebagaikawasanlindungdalam PP 26 Tahun 2008 Lampiran 7 PP 26 Tahun 2008 Menetapkansebagianbesarwilayahprovinsiriausebagaikawasanlindung Hasil Overlay analisisterhadapPetapolaruangwilayahnasionalterhadapperizinan HTI dan Perkebunan didapatkan: Pada Kawasan lindung terdapat 860 367 ha perizinan IUPHHK/ HTI Kawasan Lindung terdapat 224 692 ha perizinan perkebunan
16. MandatPenertiban UU 26 tahun 2007 Mekanismebataldemihukum Akibatperubahan RTRWN danadapenyimpangandalamprosespemberianizin (Pelanggaran TGHK, Perda 10 tahun 1994, Kawasanbergambut) Hasil overlay analisispelanggaranperizinanterhadap RTRWN ditemukanperizinan yang harusditertibkanseluas: 801,743 ha izin HTI/IUPHHK-HT yang beradadalamkawasanlindung Bataldemihukum 151,205 ha izinperkebunan yang beradadalamkawasanlindung Bataldemihukum
17. Mekanismedapatdibatalkandanpemilikizinmendapatpenggantian yang layak Izindidapatkanmelaluiprosedur yang benartetapiditetapkansebagaikawasanlindungdalam RTRWN Tidakmelanggar TGHK, Perda 10 maupunkawasanbergambuttetapiditetapkansebagaikawasanlindungdalam RTRWN ditemukanseluas: HTI/IUPHHK-HT seluas 57,995 ha Perkebunan seluas 1021 ha
18. Upaya Perlawanan secara konstitusi terhadap UU 26 tahun 2007 PemutihanPelanggarandalam draft RTRWP Kehutanan (Perizinan HTI/IUPHHK-HT) Pelanggaran TGHK, perda 10 tahun 1994 dankawasanBergambuttetapidiusulkansebagaikawasan HTI/ Pencadangan HTI dalam draft RTRWP Kawasan yang ditetapkansebagaikawasanlindungnasionaltetapidiusulkansebagaikawasanbudidayakehutanandalam draft RTRWP Perkebunan (Perizinan Perkebunan) Pelanggaran TGHK, Perda 10 tahun 1994 dankawasanbergambuttetapidiusulkansebagaikawasanBudidayaperkebunandalam draft RTRWP Kawasan yang ditetapkansebagaikawasanlindungnasionaltetapidiusulkansebagaikawasanbudidayaperkebunandalam draft RTRWP
24. Studi Kasus I (Hutan Desa) Hutan Desa Desa Teluk Binjai Mengajukan permohonan rekomendasi hutan desa kepada Bupati pelalawan dengan surat No. 140/PMD-TB/TB/2009/43 tertanggal 8 Juni 2009. Tidak adanya tanggapan dari Bupati, Masyarakat mengirimkan surat langsung kepada Menteri Kehutanan No. 140/PMD-TB/2009/70 tertanggal 1 Agustus 2009. Pada 27 Juli 2009 YMI mengirimkan surat Permohonan Tanggapan terhadap Pengajuan Hutan Desa. Pada 19 Agustus 2009 berkenaan dengan surat balasan Bupati No. 522.11/PEM/2009/475 yang menyatakan bahwa “Bupati tidak dapat memenuhi permohonan masyarakat akibat telah adanya izin konsesi perusahaan di areal yang sama.”
25. Studi Kasus II (Pelanggaran HAM) PT AraraAbadi (HTI) Pembakaranrumahpendudukolehbrimob, masyarakatditangkapdengantuduhanmemasukikawasanhutansecaratidaksyah PT Sumatra Silva Lestari (HTI) konflikberdarah PT Torganda (Perkebunan) konflikberdarah PT Tribakti Sari Mas (Perkebunan) konflikberdarah
26.
27. Studi Kasus III Pelanggaran RTRWNSK 327/Menhut-II/2009 SK…. PT RAPP
30. Kesimpulan Data daninformasi yang dimilikilembaganegaratidakterbuka, Antarlembaganegaramemiliki data yang berbedaUntukituperludidorong UU Kebebasanmemperolehinformasi Selamainitataruanghanyasebagaidokumen yang tidakbisadiaksesolehpubliksehinggamasyarakattidakbisamemberikanmasukan / melakukanpengawalanterhadaprencanatataruang yang sudahditetapkan. Dalampemberianizinbanyakterjadipelanggarandantidakbaikterhadap TGHK, RTRWP maupunkawasanbergambut. Pelanggarantataruangdilakukansecarabersamasamamulaidaritingkatkabupaten, provinsimaupunnasional. PenyusunanRencanatataruanglebihmemikirkaninvestasidibandingkandengankeselamatanwarga Dampaklangsungdaripemberianizinskalabesarmengakibatkantingginyakonfliktenurialsertabencanabanjirsebagaiakibatdampakdari