Kebijakan DAK bidang listrik perdesaan Kemen ESDM bertujuan meningkatkan akses listrik di desa-desa tertinggal dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan surya. Dokumen ini menjelaskan kriteria alokasi DAK, kegiatan prioritas seperti pembangunan PLTMH baru, dan kendala seperti keterbatasan SDM daerah beserta solusinya.

1. KEBIJAKAN DAK BIDANG LISTRIK PERDESAAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERG1 DIREKTORAT ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN Jakarta , 21 Juli 2011

2. AGENDA DASAR KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM KEGIATAN PRIORITAS IMPLEMENTASI KEGIATAN KENDALA DAN SOLUSI PEMECAHANNYA PENUTUP

3. UU No.30 T ahun 2007 tentang Energi Setiap orang berhak memperoleh energi (Pasal 19 ayat 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 20 ayat 4 dan Pasal 21 ayat 2) tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara: menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu; membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang, sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah (Pasal 3 huruf f )

4. CLUSTERING ENERGI BARU DAN TERBARUKAN Nuklir Hidrogen Gas Metana Batubara ( Coal Bed Methane ) Batubara tercairkan ( Liquefied Coal ) Batubara tergaskan ( gasified coal ) Panas Bumi Bioenergi Angin Sinar Matahari ( Solar energy ) Aliran dan Terjunan air ( Hydro ) Gerakan dan Perbedaan suhu lapisan laut Forum Usaha Inti EBT Forum Usaha Penunjang EBT Forum Asosiasi Profesi EBT Forum Asosiasi Pengguna EBT “ Komunitas” Energi Baru (KEB) “ Komunitas” Energi Terbarukan (KET) “ Komunitas” Energi Baru dan Terbarukan (KEBT) Hulu Hilir Jasa Pabrikan Asosiasi Profesi Asosiasi Pengguna Usaha Inti Usaha Penunjang @ DJEBTKE – KESDM 2010

5. ARAH KEBIJAKAN ENERGI EBT Gas Bumi Batubara M . Bumi 2 1 % 30,7 % 43,9 % 4,4 % EBT Gas Bumi Batubara M . Bumi 2010 * 2015 2020 2025 KONSERVASI ENERGI (3 3 , 8 5%) DIVERSIFIKASI ENERGI BAU** Sumber: * Prakiraan 2010 , D EN 20 10 -2025 , **BAU EBTKE PERPRES 5/2006 VISI 25/25 2 5 % 22 % 3 0 % 23 % 41.7 % 20,6 % 34.6 % 3,1 % 43 00 Juta SBM 2852 Juta SBM 1131,3 Juta SBM 32 00 Juta SBM 20 % 30% 33% 17%

6. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI DIREKTORAT KONSERVASI ENERGI DIREKTORAT ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN DIREKTORAT BIO ENERGI DIREKTORAT PANAS BUMI LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : TANGGAL :

7. TIDAK MENARIK BAGI INVESTOR SEHINGGA TIDAK DIMANFAATKAN SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK ALASAN PEMBANGUNAN PLTMH SEBAGAI KEGIATAN PRIORITAS DAK : ADA SUMBER ENERGI MIKROHIDRO DESA BELUM BERLISTRIK ADA KEBUTUHAN MASYARAKAT KEPEDULIAN PEMERINTAH UNTUK MENGALOKASIKAN DANA PEMBANGUNAN PLTMH

8. Kriteria Alokasi DAK Bidang Listrik Perdesaan Tahun 2012 KRITERIA TEKNIS : RATIO ELEKTRIFIKASI PER KABUPATEN DI BAWAH 30 % Tahun Anggaran 201 2 sebanyak 57 Kabupaten Penerima DAK Listrik Perdesaan (daftar terlampir) FORMULASI INDEKS SETELAH DIGABUNG DENGAN KRITERIA UMUM DAN KRITERIA KHUSUS .

9. PERUNTUKAN KEGIATAN (konsep juknis 2012): 1. Pembangunan PLTMH baru kegiatan prioritas 2. Rehabilitasi PLTMH yang rusak akibat bencana alam atau kerusakan operasi. 3. Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH optimalisasi pemanfaatan energi. 4. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Untuk pemukiman mengelompok dan tidak mempunyai alternatif sumber mikrohidro yang layak secara teknis untuk dikembangkan 4 . Pengadaan dan pemasangan PLTS Tersebar (SHS) Untuk pemukiman berjauhan dan tidak mempunyai alternatif sumber mikrohidro yang layak secara teknis untuk dikembangkan

10. mikrohidro

11. Energi surya

12. IV. KENDALA & SOLUSI PEMECAHANNYA Beberapa SKPD penerima DAK belum memiliki studi kelayakan PLTMH sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan PLTMH; Keterbatasan jumlah & kemampuan SDM di daerah dalam mengembangkan energi terbarukan; Akses pencapaian lokasi untuk memonitor kegiatan lapangan yang rata-rata cukup sulit, KENDALA

13. SOLUSI PEMECAHANNYA Pemda perlu memprioritaskan kegiatan identifikasi potensi sumber energi terbarukan dan menyusun studi kelayakan pembangunan PLTMH atau PLTS; Mengikutsertakan staf pelaksana aparat Pemda dalam bimbingan teknis dan pelatihan EBT; Pemda Propinsi perlu dilibatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DAK.

14. Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950 Telp/Faks : 021-5250575 DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA www.energiterbarukan.net www.esdm.go.id