SlideShare a Scribd company logo
Oleh : KEPALA BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN KEHUTANAN 22-23 NOVEMBER 2011
[object Object],[object Object],Di dalam kawasan 19,5 juta ha Di luar kawasan 10,7 juta  ha JIKA TIDAK  DILAKUKAN REHABILITA S I (RHL) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Upaya
PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemkab/Kota. Bid Kehutanan PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Permenhut No. P. 70 Tahun 2008 Jo Nomor P. 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis RHL Permenkeu No. 216 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi dan  Perkiraan Umum DAK Tahun 2011 Permenhut No. 03/Menhut-II/2011 tentang Juknis DAK Bidang Kehutanan Tahun 2011
DAU DBH DAK Alat Pemerataan  kemampuan keuangan daerah  horizontal fiscal imbalance Sumber daya alam dan sumber daya lainnya , untuk di- share  sebagian dengan daerah lainnya sebagai wujud kepedulian nasional  vertical  fiscal imbalance Bantuan   keuangan daerah untuk memperbaiki  infrastruktur, dan mendorong percepatan pembangunan daerah
 
DAK BIDANG KEHUTANAN 2012
SASARAN DAK 2012 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
INDIKATOR KINERJA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PRIORITAS LOKASI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAK BIDANG KEHUTANAN 2012 Keterangan : 1. Kab/Kota di wilayah Provinsi Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel, pengadaan sarpras pamhut diarahkan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan 2. Bagi Kab/Kota yang wilayahnya memiliki hutan mangrove, dana DAK Bidang Kehutanan terutama untuk kegiatan RHL diarahkan untuk pembangunan hutan mangrove No Wilayah Prosentase (%) RHL Sarpras Pamhut Sarpras KPH Sarpras Penyuluhan 1 Provinsi/Tahura ≥  50 ≤  45 - 5             2 Kabupaten/Kota ≥  75 ≤  20 - 5             3 Kabupaten/Kota yang memiliki lembaga KPH ≥  50 ≤  20 ≤  25 5
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
Untuk kegiatan Non fisik = dana pendukung
Untuk kegiatan Non fisik = dana pendukung
Untuk kegiatan Non fisik = dana pendukung
TERIMA KASIH Banyak pohon, banyak rejeki

More Related Content

What's hot

New Site Development (NSD) Jatiwangi Kota Bima
New Site Development (NSD) Jatiwangi Kota BimaNew Site Development (NSD) Jatiwangi Kota Bima
New Site Development (NSD) Jatiwangi Kota Bima
Bagus ardian
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauRaflis Ssi
 
Laporan bulanan oktobern dan november kehutanan
Laporan bulanan oktobern dan november kehutananLaporan bulanan oktobern dan november kehutanan
Laporan bulanan oktobern dan november kehutananOperator Warnet Vast Raha
 
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Raflis Ssi
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
CIFOR-ICRAF
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
ushfia
 
Paparan dirjen phpl tenurial 27okt2017
Paparan dirjen phpl tenurial 27okt2017Paparan dirjen phpl tenurial 27okt2017
Paparan dirjen phpl tenurial 27okt2017
Panji Kharisma Jaya
 
Tata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiTata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsi
Raflis Ssi
 
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanPerkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Adi Pujakesuma
 
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Jhon Blora
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
imaniar nastiti
 
Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan peta
Raflis Ssi
 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber...
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber...Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber...
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber...
CIFOR-ICRAF
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Raflis Ssi
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Raflis Ssi
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
ushfia
 
Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014
Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014
Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014
CIFOR-ICRAF
 
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
CIFOR-ICRAF
 
Progres NSD September 2018
Progres NSD September 2018Progres NSD September 2018
Progres NSD September 2018
Bagus ardian
 
Andrew hidayat kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupaten
Andrew hidayat  kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupatenAndrew hidayat  kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupaten
Andrew hidayat kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupaten
Andrew Hidayat
 

What's hot (20)

New Site Development (NSD) Jatiwangi Kota Bima
New Site Development (NSD) Jatiwangi Kota BimaNew Site Development (NSD) Jatiwangi Kota Bima
New Site Development (NSD) Jatiwangi Kota Bima
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riau
 
Laporan bulanan oktobern dan november kehutanan
Laporan bulanan oktobern dan november kehutananLaporan bulanan oktobern dan november kehutanan
Laporan bulanan oktobern dan november kehutanan
 
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
 
Paparan dirjen phpl tenurial 27okt2017
Paparan dirjen phpl tenurial 27okt2017Paparan dirjen phpl tenurial 27okt2017
Paparan dirjen phpl tenurial 27okt2017
 
Tata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsiTata ruang dan korupsi
Tata ruang dan korupsi
 
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanPerkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutan
 
Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014Penetapan kinerja DINHUT 2014
Penetapan kinerja DINHUT 2014
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
 
Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan peta
 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber...
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber...Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber...
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber...
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014
Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014
Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014
 
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia
 
Progres NSD September 2018
Progres NSD September 2018Progres NSD September 2018
Progres NSD September 2018
 
Andrew hidayat kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupaten
Andrew hidayat  kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupatenAndrew hidayat  kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupaten
Andrew hidayat kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kabupaten
 

Viewers also liked

Pvv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pvv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pvv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pvv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!groep8desmelen
 
9 р анги
9 р анги9 р анги
9 р анги
tsoooj
 
Гурвалжин түүний төрөл
Гурвалжин түүний төрөлГурвалжин түүний төрөл
Гурвалжин түүний төрөл
Erdenejargal Narantuya
 
geometr гурвалжин
geometr гурвалжинgeometr гурвалжин
geometr гурвалжин
Khishighuu Myanganbuu
 
гурвалжин ба түүний чанар
гурвалжин ба түүний чанаргурвалжин ба түүний чанар
гурвалжин ба түүний чанарKhishighuu Myanganbuu
 

Viewers also liked (9)

Pvv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pvv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pvv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pvv!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
9 р анги
9 р анги9 р анги
9 р анги
 
Гурвалжин түүний төрөл
Гурвалжин түүний төрөлГурвалжин түүний төрөл
Гурвалжин түүний төрөл
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэл
 
Planimetr
PlanimetrPlanimetr
Planimetr
 
нэгж хичээл
нэгж хичээлнэгж хичээл
нэгж хичээл
 
geometr гурвалжин
geometr гурвалжинgeometr гурвалжин
geometr гурвалжин
 
Learners handout bagshiin campus
Learners handout bagshiin campusLearners handout bagshiin campus
Learners handout bagshiin campus
 
гурвалжин ба түүний чанар
гурвалжин ба түүний чанаргурвалжин ба түүний чанар
гурвалжин ба түүний чанар
 

Similar to Sos dak 2012 kehutanan

PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
sabaruddinsabar2
 
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhutKebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhutFazrin Rahmadani
 
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
Ansarabdhamid
 
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
CIFOR-ICRAF
 
Bisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdf
Bisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdfBisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdf
Bisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdf
AvioAviensi1
 
Hutan Kota
Hutan KotaHutan Kota
Presentasi Banjir Riau
Presentasi Banjir RiauPresentasi Banjir Riau
Presentasi Banjir RiauPeople Power
 
sosialisasi-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-9-tahun-20...
sosialisasi-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-9-tahun-20...sosialisasi-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-9-tahun-20...
sosialisasi-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-9-tahun-20...
ZfHartawan
 
Presentasi DBH SDA DR di Kalsel
Presentasi DBH SDA DR di KalselPresentasi DBH SDA DR di Kalsel
Presentasi DBH SDA DR di KalselBeta Uliansyah
 
Policy Brief perhutanan sosial
Policy Brief perhutanan sosialPolicy Brief perhutanan sosial
Policy Brief perhutanan sosial
JARI Indonesia Borneo Barat
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
CIFOR-ICRAF
 
Kebijakan kehutanan apa yang harus diambil pemerintah mendatang melakukan per...
Kebijakan kehutanan apa yang harus diambil pemerintah mendatang melakukan per...Kebijakan kehutanan apa yang harus diambil pemerintah mendatang melakukan per...
Kebijakan kehutanan apa yang harus diambil pemerintah mendatang melakukan per...septianm
 
Arah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdf
Arah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdfArah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdf
Arah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdf
NurhadiYanto2
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Ryadhi EthniCitizen
 
Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...
Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...
Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...Pipiet Noorch
 
Policy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
Policy Brief Kebakaran Hutan dan LahanPolicy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
Policy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
JARI Indonesia Borneo Barat
 
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
01112015
 

Similar to Sos dak 2012 kehutanan (20)

PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
 
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhutKebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
Kebijakan dan program dishut sumbar dalam sosialisasi svlk kemitraan kemenhut
 
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
 
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
 
Pernyataan rakh bupati Trenggalek
Pernyataan rakh bupati TrenggalekPernyataan rakh bupati Trenggalek
Pernyataan rakh bupati Trenggalek
 
Bisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdf
Bisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdfBisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdf
Bisnis KPH NTB-Menuju KPH Mandiri-KPHL Dit_Julmansyah.pdf
 
Hutan Kota
Hutan KotaHutan Kota
Hutan Kota
 
Presentasi Banjir Riau
Presentasi Banjir RiauPresentasi Banjir Riau
Presentasi Banjir Riau
 
sosialisasi-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-9-tahun-20...
sosialisasi-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-9-tahun-20...sosialisasi-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-9-tahun-20...
sosialisasi-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-9-tahun-20...
 
Presentasi DBH SDA DR di Kalsel
Presentasi DBH SDA DR di KalselPresentasi DBH SDA DR di Kalsel
Presentasi DBH SDA DR di Kalsel
 
Policy Brief perhutanan sosial
Policy Brief perhutanan sosialPolicy Brief perhutanan sosial
Policy Brief perhutanan sosial
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
 
Kebijakan kehutanan apa yang harus diambil pemerintah mendatang melakukan per...
Kebijakan kehutanan apa yang harus diambil pemerintah mendatang melakukan per...Kebijakan kehutanan apa yang harus diambil pemerintah mendatang melakukan per...
Kebijakan kehutanan apa yang harus diambil pemerintah mendatang melakukan per...
 
Paparan Rakor IKPLHD.pptx
Paparan Rakor IKPLHD.pptxPaparan Rakor IKPLHD.pptx
Paparan Rakor IKPLHD.pptx
 
Arah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdf
Arah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdfArah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdf
Arah Kebijakan Penataan Ruang (Dana Is)-rev05.pdf
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
 
Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...
Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...
Permen_Kehutanan_P.8Tahun2013_pedoman_pkbng_phutanan_masy_pdesa_bbasis_konser...
 
Policy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
Policy Brief Kebakaran Hutan dan LahanPolicy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
Policy Brief Kebakaran Hutan dan Lahan
 
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...
 

More from BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG

Sk final forum tjsl jbg 2018
Sk final forum tjsl jbg 2018Sk final forum tjsl jbg 2018
Sk final forum tjsl jbg 2018
BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdSos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdBAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012   perumahan dan kawasan permukimanSos dak 2012   perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukimanBAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 

More from BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG (20)

Sk final forum tjsl jbg 2018
Sk final forum tjsl jbg 2018Sk final forum tjsl jbg 2018
Sk final forum tjsl jbg 2018
 
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
54 th 2017 perbup pelaksanaan csr tanggungjawab sosial
 
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
3 tahun 2017 csr tanggungjawab sosial
 
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
Paparan rkpd 2013 [2012.03.01]
 
Sos dak 2012 transportasi perdesaan
Sos dak 2012   transportasi perdesaanSos dak 2012   transportasi perdesaan
Sos dak 2012 transportasi perdesaan
 
Sos dak 2012 sarana perdagangan
Sos dak 2012   sarana perdaganganSos dak 2012   sarana perdagangan
Sos dak 2012 sarana perdagangan
 
Sos dak 2012 prasarana pemerintahan daerah
Sos dak 2012   prasarana pemerintahan daerahSos dak 2012   prasarana pemerintahan daerah
Sos dak 2012 prasarana pemerintahan daerah
 
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbdSos dak 2012   pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
Sos dak 2012 pokok-pokok pengelolaan keuangan dak dalam apbd
 
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012   perumahan dan kawasan permukimanSos dak 2012   perumahan dan kawasan permukiman
Sos dak 2012 perumahan dan kawasan permukiman
 
Sos dak 2012 pertanian
Sos dak 2012   pertanianSos dak 2012   pertanian
Sos dak 2012 pertanian
 
Sos dak 2012 pendidikan (sd)
Sos dak 2012   pendidikan (sd)Sos dak 2012   pendidikan (sd)
Sos dak 2012 pendidikan (sd)
 
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012Sos dak 2012   pedoman umum kebijakan dak ta 2012
Sos dak 2012 pedoman umum kebijakan dak ta 2012
 
Sos dak 2012 listrik perdesaan
Sos dak 2012   listrik perdesaanSos dak 2012   listrik perdesaan
Sos dak 2012 listrik perdesaan
 
Sos dak 2012 lingkungan hidup
Sos dak 2012   lingkungan hidupSos dak 2012   lingkungan hidup
Sos dak 2012 lingkungan hidup
 
Sos dak 2012 keselamatan transportasi darat
Sos dak 2012   keselamatan transportasi daratSos dak 2012   keselamatan transportasi darat
Sos dak 2012 keselamatan transportasi darat
 
Sos dak 2012 kesehatan
Sos dak 2012   kesehatanSos dak 2012   kesehatan
Sos dak 2012 kesehatan
 
Sos dak 2012 keluarga berencana
Sos dak 2012   keluarga berencanaSos dak 2012   keluarga berencana
Sos dak 2012 keluarga berencana
 
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
Sos dak 2012   kelautan & perikananSos dak 2012   kelautan & perikanan
Sos dak 2012 kelautan & perikanan
 
Sos dak 2012 infrastruktur
Sos dak 2012   infrastrukturSos dak 2012   infrastruktur
Sos dak 2012 infrastruktur
 
Sos dak 2012 sarpras daerah tertinggal
Sos dak 2012   sarpras daerah tertinggalSos dak 2012   sarpras daerah tertinggal
Sos dak 2012 sarpras daerah tertinggal
 

Recently uploaded

PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
helenenolaloren
 
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
Alfaiz21
 
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baikkinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
HalomoanHutajulu3
 
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).pptpph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
mediamandirinusantar
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
AzisahAchmad
 
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdekaMateri Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
13FitriDwi
 
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptxAUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
indrioktuviani10
 
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioningbauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
wear7
 
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFJasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Rajaclean
 
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptxPOWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
EchaNox
 
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).pptstudi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
SendowoResiden
 
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
GalihHardiansyah2
 
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptxPPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
MiscoTamaela1
 
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWINSUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET
 
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaanStrategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
fatamorganareborn88
 
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hanhan140379
 
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptxBAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
arda89
 
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
aciambarwati
 
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke KlojenGrass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
PavingBlockBolong
 
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
RahmanAnshari3
 

Recently uploaded (20)

PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
 
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
 
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baikkinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
 
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).pptpph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
 
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdekaMateri Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
 
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptxAUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
 
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioningbauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
 
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFJasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
 
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptxPOWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
 
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).pptstudi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
 
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
 
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptxPPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
 
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWINSUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
 
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaanStrategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
 
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
 
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptxBAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
 
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
 
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke KlojenGrass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
 
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
 

Sos dak 2012 kehutanan

  • 1. Oleh : KEPALA BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN KEHUTANAN 22-23 NOVEMBER 2011
  • 2.
  • 3. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemkab/Kota. Bid Kehutanan PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Permenhut No. P. 70 Tahun 2008 Jo Nomor P. 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis RHL Permenkeu No. 216 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi dan Perkiraan Umum DAK Tahun 2011 Permenhut No. 03/Menhut-II/2011 tentang Juknis DAK Bidang Kehutanan Tahun 2011
  • 4. DAU DBH DAK Alat Pemerataan kemampuan keuangan daerah  horizontal fiscal imbalance Sumber daya alam dan sumber daya lainnya , untuk di- share sebagian dengan daerah lainnya sebagai wujud kepedulian nasional  vertical fiscal imbalance Bantuan keuangan daerah untuk memperbaiki infrastruktur, dan mendorong percepatan pembangunan daerah
  • 5.  
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN DAK BIDANG KEHUTANAN 2012 Keterangan : 1. Kab/Kota di wilayah Provinsi Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel, pengadaan sarpras pamhut diarahkan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan 2. Bagi Kab/Kota yang wilayahnya memiliki hutan mangrove, dana DAK Bidang Kehutanan terutama untuk kegiatan RHL diarahkan untuk pembangunan hutan mangrove No Wilayah Prosentase (%) RHL Sarpras Pamhut Sarpras KPH Sarpras Penyuluhan 1 Provinsi/Tahura ≥ 50 ≤ 45 - 5             2 Kabupaten/Kota ≥ 75 ≤ 20 - 5             3 Kabupaten/Kota yang memiliki lembaga KPH ≥ 50 ≤ 20 ≤ 25 5
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16. Untuk kegiatan Non fisik = dana pendukung
  • 17. Untuk kegiatan Non fisik = dana pendukung
  • 18. Untuk kegiatan Non fisik = dana pendukung
  • 19. TERIMA KASIH Banyak pohon, banyak rejeki