Untuk mendapatkan perizinan berusaha dibutuhkan kesesuaian Rencana Tata Ruang. Faktanya sampai saat ini rencana tata ruang disusun dengan data apa adanya dan tidak dapat diuji akuntabilitasnya. Kesesuaian perizianan yang diberikan berdasarkan rencana tata ruang yang buruk berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan perampasan lahan (Land Grabbing). Ada kejahatan yang tersembunyi didalam setiap peta Tematik, untuk melihat itu dibutuhkan Audit Spasial yang dilakukan dalam Peradilan Spasial.
Praktek manipulasi peta dalam penunjukan/penetapan fungsi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi: Sebuah pembelajaran dari rebutan wewenang antara pemerintah Provinsi Riau dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak kunjung selesai dari tahun 1986 sampai 2015 (29 tahun) yang berdampak pada tidak bisa ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai peraturan daerah.
Untuk mendapatkan perizinan berusaha dibutuhkan kesesuaian Rencana Tata Ruang. Faktanya sampai saat ini rencana tata ruang disusun dengan data apa adanya dan tidak dapat diuji akuntabilitasnya. Kesesuaian perizianan yang diberikan berdasarkan rencana tata ruang yang buruk berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan perampasan lahan (Land Grabbing). Ada kejahatan yang tersembunyi didalam setiap peta Tematik, untuk melihat itu dibutuhkan Audit Spasial yang dilakukan dalam Peradilan Spasial.
Praktek manipulasi peta dalam penunjukan/penetapan fungsi kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi: Sebuah pembelajaran dari rebutan wewenang antara pemerintah Provinsi Riau dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak kunjung selesai dari tahun 1986 sampai 2015 (29 tahun) yang berdampak pada tidak bisa ditetapkannya rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai peraturan daerah.
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
Ketidakpastian kawasan hutan didesain sedemikian rupa dan berpotensi membuka ruang transaksi untuk melakukan korupsi. Disisi lain digunakan untuk merampas hak hak masyarakat atas dasar hak menguasai negara yang dimaknai secara sempit dan keliru.
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
Belum ada kawasan hutan yang ditetapkan sesuai dengan amanah undang undang
Izin yang yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berdasarkan kewenangan dengan merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat (land grabbing)
Dibutuhkan audit perizinan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan HPK/Hutan yang dapat di konversi menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, antara lain: perkebunan, perikanan, transmigrasi, peternakan, pelabuhan, bandara, industri, rumah sakit, stasiun, terminal dll
Beberapa titik rawan tindak pidana korupsi dalam penataan ruang adalah: 1)Penyusunan rencana
tata ruang, 2)Pelaksanaan tata ruang, 3)Penertiban tata ruang. Pada saat proses penyusunan
sangat diwarnai oleh kepentingan sektoral dan dunia usaha baik itu Pertambangan, Perkebunan
maupun kehutanan (Korupsi pembuatan aturan perundangan). Pada saat pelaksanaan rentan
tejadinya pemberian izin yang melanggar tata ruang (korupsi perizinan). Pada saat penertiban
ketika pelanggaran ditemukan tidak bisa dilakukan penegakan hukum. (Judicial
Corruption).Pembahasan tindak pidana korupsi akan difokuskan pada tiga hal diatas dengan
mengambil studi kasus provinsi riau.
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
Rincian peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan dalam perizinan hingga untuk pemanfaatan geothermal/panas bumi di lokasi taman nasional, taman hutan raya , taman wisata alam.
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Dini Isrinayanti
Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Pinjam Pakai Kawasan hutan dapat dilakukan di Kawasan Hutan Produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan LIndung. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat diberikan ijin pinjam pakai adalah untuk pertambangan, instalasi pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api, waduk, bendungan, fasilitas umum, industri, pertahanan dan keamanan, pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan, dll
Kepastian hukum tata ruang belum bisa ditegakkan, Peraturan yang mengatur tata Ruang di ria ada 3 buah, yaitu SK Mentri, Perda dan SK Gubernur. Diantara ketiga aturan itu saling bertentangan manakah yang akan diikuti, Pelanggaran dilakukan sendiri oleh pemerintah
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanRaflis Ssi
Ketidakpastian kawasan hutan didesain sedemikian rupa dan berpotensi membuka ruang transaksi untuk melakukan korupsi. Disisi lain digunakan untuk merampas hak hak masyarakat atas dasar hak menguasai negara yang dimaknai secara sempit dan keliru.
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis Ssi
UU Kehutanan telah ditafsirkan secara keliru oleh pemerintah semenjak tahun 1999. Hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksana undang undang didesain untuk kepentingan kelompok tertentu yang merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat. Aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah dan peraturan mentri berusaha mengaburkan beberapa substansi penting yang diatur dalam undang undang. Kekeliruan dalam penafsiran ini telah diluruskan oleh beberapa putusan mahkamah konstitusi diantaranya PUU 45 dan PUU 35.Kekacauan logika yang sangat fundamental terdapat dalam Status dan Fungsi kawasan hutan, aturan pelaksana secara sistimatis berusaha mengaburkan Status kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan. Padahal konflik tenurial yang terjadi justru merupakan dampak dari ketidakpastian Status Kawasan Hutan. Sehingga banyak masyarakat dikriminalisasi dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah, sementara itu kawasan hutan yang dipersoalkan belum mempunyai kepastian hukum.
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRaflis Ssi
Belum ada kawasan hutan yang ditetapkan sesuai dengan amanah undang undang
Izin yang yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berdasarkan kewenangan dengan merampas hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat (land grabbing)
Dibutuhkan audit perizinan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1...Dini Isrinayanti
Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan HPK/Hutan yang dapat di konversi menjadi bukan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, antara lain: perkebunan, perikanan, transmigrasi, peternakan, pelabuhan, bandara, industri, rumah sakit, stasiun, terminal dll
Beberapa titik rawan tindak pidana korupsi dalam penataan ruang adalah: 1)Penyusunan rencana
tata ruang, 2)Pelaksanaan tata ruang, 3)Penertiban tata ruang. Pada saat proses penyusunan
sangat diwarnai oleh kepentingan sektoral dan dunia usaha baik itu Pertambangan, Perkebunan
maupun kehutanan (Korupsi pembuatan aturan perundangan). Pada saat pelaksanaan rentan
tejadinya pemberian izin yang melanggar tata ruang (korupsi perizinan). Pada saat penertiban
ketika pelanggaran ditemukan tidak bisa dilakukan penegakan hukum. (Judicial
Corruption).Pembahasan tindak pidana korupsi akan difokuskan pada tiga hal diatas dengan
mengambil studi kasus provinsi riau.
Permen lhk no. 46 2016 ttg pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan kawasan...Rizki Darmawan
Rincian peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan dalam perizinan hingga untuk pemanfaatan geothermal/panas bumi di lokasi taman nasional, taman hutan raya , taman wisata alam.
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Dini Isrinayanti
Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Pinjam Pakai Kawasan hutan dapat dilakukan di Kawasan Hutan Produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan LIndung. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat diberikan ijin pinjam pakai adalah untuk pertambangan, instalasi pembangkit listrik, jaringan telekomunikasi, jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api, waduk, bendungan, fasilitas umum, industri, pertahanan dan keamanan, pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan, dll
Kepastian hukum tata ruang belum bisa ditegakkan, Peraturan yang mengatur tata Ruang di ria ada 3 buah, yaitu SK Mentri, Perda dan SK Gubernur. Diantara ketiga aturan itu saling bertentangan manakah yang akan diikuti, Pelanggaran dilakukan sendiri oleh pemerintah
Perizinan di kabupaten siak dan pelalawanhutanriau
PROSES PENERBITAN IZIN KONSESI
STUDI KASUS KABUPATEN SIAK DAN PELALAWAN
PROVINSI RIAU
Sumber data:
- Konsesi HTI
- Konsesi Perkebunan
- Fungsi Kawasan Hutan
- SK 173/ 1986
- SK 7651/2011
- SK 878/2014
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau (Perda No 10 tahun 1994)
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak (Perda No 1 tahun 2002
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan (Perda No 6 tahun 2001)
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanAdi Pujakesuma
“PERKEMBANGAN TORA YANG BERASAL
DARI KAWASAN HUTAN”
DISAMPAIKAN OLEH:
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PADA RAPAT KERJA NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Yogyakarta, 27- 28 Februrai 2020.
NAWACITA RPJMN 2015-2019 dan Dilanjutkan RPJMN 2020-2024.
Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset
(teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha) • Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman
rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha.
KETERANGAN
a) Kriteria 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429.358 ha) di
lokasi pelepasan.
b) Kriteria 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
c) Kriteria 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
d) Kriteria 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan (264.578,31 ha) clear
jadi APL, tindak lanjut legalisasi dan reditribusi oleh BPN (Sudah
terbit sertifikat sebanyak 16.340 bidang untuk 6.515 KK pada 41
lokasi)
e) Kriteria 5,6, dan 7 terdiri dari :
1. Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 seluas 307.516 ha (clear jadi APL)
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
2. Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka RTRWP Kaltim (16.503
ha), Kepri (207.000 ha), Sulsel (72.558 ha), 296.061 ha. (clear jadi APL),
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN
6 3. Adendum IUPHHK 34.134 ha (clear jadi APL), tindak
lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN. 4. Adendum IUPHHK 16.895 ha (Kawasan Hutan), tindak lanjut
Perhutanan Sosial. 5. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 109.960,4 ha
(perubahan batas) 6. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 69.176,5 ha
(perhutanan sosial) 7. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 94.702 ha
(perubahan batas) 8. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 56.503,5 ha
(perhutanan sosial)
Koalisi Anti Mafia Huta mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan melalui skema kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Koalisi menilai pentingnya kegiatan tersebut untuk menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam implementasi korsup Kehutanan ini melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan
dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di 3 (tiga) provinsi, terutama yang menyangkut aspek ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.
Temuan Terhadap Kebakaran Hutan Pada Konsesi Raflis Ssi
1. KUD Bina Jaya Langgam, 2. PT Bina Duta Laksana, 3. PT Perawang Sukses Perkasa Industri, 4. PT Ruas Utama Jaya 5.
PT Rimba Lazuardi 6. PT Suntara Gajapati, 7.PT Sumatera Riang Lestari, 8. PT Siak Raya Timber, 9. PT Bukit Raya Pelalawan, 10. PT Dexter Timber Perkasa Indonesia
Disampaikan Dalam Perkara Praperadilan Nomor 15/Pid.prap/2016/PN.Pbr
Antara Fery Melalui Kuasa Hukumnya Mayandri Suzarman SH, DKK Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Melawan SP3 Riau sebagai pemohon
Lawan
Kepala Kepolisian Daerah Riau sebagai Termohon
Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Siak Provinsi Riau 2015Raflis Ssi
Disampaikan Pada : Wokshop Penataan Ruang Kelola Wilayah Kabupaten Siak serta hubungannya dengan kebakaran di hutan rawa gambut. Dilaksanakan Oleh: Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR). Siak Sri Indrapura, 30 November 2015
KNPI Riau, Pekanbaru 29 September 2015
Evaluasi Seluruh Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Bergambut, Tetapkan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut
Tetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut, Cabut Izin Pemanfaatan Ruang pada kesatuan hidrologis gambut yang tidak mampu menjaga fungsi ekosistem gambut
Analisis titik api di provinsi riau 2015Raflis Ssi
Izin HTI yang harus diaudit: CV. ALAM LESTARI, PT. ARARA ABADI, PT. ARSI NUSA PRIMA MANUNGGAL, PT. ARTELINDO WIRATAMA, PT. BALAI KAYANG MANDIRI, PT. BINA DAYA BENTALA, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. BINA DUTA LAKSANA, PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH, PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM, PT. BUKIT RAYA PELALAWAN, PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA, PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA, PT. EKA WANA LESTARI DHARMA, PT. INHIL HUTANI PRATAMA, PT. KUARTET PUTRA MELAYU, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. MITRA HUTANI JAYA, PT. MITRA KEMBANG SELARAS, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. MULTI EKA JAYA TIMBER, PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL, PT. PEPUTRA SIAK MAKMUR, PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI, PT. PERKASA BARU, CV. BHAKTI PRAJA MULIA, CV. PUTRI LINDUNG BULAN, KUD BINA JAYA LANGGAM, PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER, PT. RIAU BINA INSANI, PT. RIAU JAMBI SEJAHTERA, PT. RIMBA LAZUARDI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. RIMBA PERANAP INDAH, PT. RIMBA ROKAN LESTARI, PT. RIMBA ROKAN PERKASA, PT. ROKAN PERMAI TIMBER, PT. RUAS UTAMA JAYA, PT. SARI HIJAU MUTIARA, PT. SATRIA PERKASA AGUNG, PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang), PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung), PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR, PT. SELARAS ABADI UTAMA, PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. SUMATERA RIANG LESTARI, PT. SUMATERA SILVA LESTARI, PT. SUMBER MASWANA LESTARI, PT. SUNTARA GAJA PATI, PT. TRIOMAS FDI, PT. TUAH NEGERI, PT. UNI SERAYA, PT. WANANUGRAHA BINA LESTARI, PT. RAJA GARUDAMAS SEJATI
Izin Perkebunan yang harus diaudit: PT ALAMSARI LESTARI, PT BUMIREKSA NUSA SEJATI, PT DARMALI JAYA LESTARI, PT ELUAN MAHKOTA, PT GUNTUNG IDAMAN NUSA, PT MESKOM AGRO SARIMAS, PT MULTI GAMBUT INDUSTRI, PT Perkebunan Nusantara V PT SARI LEMBAH SUBUR, PT. GUNUNG MAS RAYA, PT. LANGGAM INTI HIBRINDO, PT. MEKARSARI ALAM LESTARI, PT. MITRA UNGGUL PUSAKA, PT. MUSIM MAS, PT. PUSAKA MEGA BUMI NUSANTARA, PT. SAFARI RIAU, PT. SEKAR BUMI ALAM LESTARI, PT. SURYA BRATASENA PLANTATIONS, PT. TEGUH KARSAWANA LESTARI, PT. TRIBAKTI SARI MAS, PT. WANAJINGGA TIMUR, PTPN V (SEI PAGAR), RIAU SAKTI TRANS MANDIRI, PT RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS
Pemerintah menetapkan dokumen rencana tata ruang kabupaten, propinsi dan nasional sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah menetapkan dokumen kawasan hutan yang terdiri dari penunjukan, penatabatasan dan penetapan sebagai dokumen publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah menetapkan seluruh dokumen perizinan sebagai informasi publik yang tersedia setiap saat dengan mempublikasikannya pada website masing masing dengan lampiran peta. Pemerintah melakukan Audit Perizinan terhadap izin yang melanggar ketentuan perundangan
Mempublikasikan setiap permohonan perizinan baru di website masing masing dan membuka ruang konsultasi terhadap masyarakat. Pemerintah mempublikasikan peta kawasan yang dapat diberikan izin sehingga masyarakat dapat melakukan permohonan pemberian izin secara kompetitif.
Kebakaran Hutan Dan Lahan Dan Kawasan Rawan BencanaRaflis Ssi
Setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kejadian ini sudah menjadi issu penting dan merupakan sebuah rutinitas yang menghabiskan APBN dan APBD yang cukup besar jumlahnya untuk pemadaman kebakaran. Belum lagi kalau dihitung dampak kesehatan terhadap jutaan masyarakat yang terkena dampak dari asap yang ditimbulkan.
Sampai Saat ini penanggulangan kebakaran hutan sebatas upaya pemadaman api pada saat kebakaran terjadi. Sedangkan perencanaan menyeluruh belum dilakukan bahkan dalam konfrensi pers yang dilakukan wakil gubernur riau yang juga menjabat sebagai ketua pusdalkarhutha (Pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan) baru baru ini tidak menggambarkan perencanaan yang utuh dalam penaggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Konflik lahan antara masyarakat dan PT Arara Abadi, Terjadi Pelanggaran Ham Berat yang dilakukan oleh kepolisian pada proses penggusuran dengan meninggalnya satu orang anak berusia 2,5 tahun, 80 orang petani dimasukkan ke penjara dengan tuduhan menduduki kawasan hutan secara tidak syah.
1. Disampaikan Pada: Seminar Upaya PembenahaanTata Ruang yang mendukung Biomasa lestari di Kalimantan Barat, Hotel Kapuas Palace, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia 31 Augustus 2010 Kerjasama Both End-ICRAF-LBBT
2.
3.
4.
5. Pelanggaran Perizinan Terhadap TGHK Kehutanan : Izin Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT ) No Fungsi Luas ha % 1 Area Penggunaan Lain (APL) 3.568 2 Hutan Lindung 4.635 3 Hutan Produksi Terbatas 651.633 4 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 12.264 Jumlah 1.022.563 Pelanggaran Legal
6. Pelanggaran Perizinan Terhadap TGHK (Perkebunan) No Peruntukan Luas (ha) % 1 Hutan Lindung (HL) 12,033 2 Hutan Produksi (HP) 102,958 3 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 114,346 4 Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 4.058. Jumlah 233.397 Catatan: perizinan pada HPK harus mendapatkan pelepasan kawasan hutan dari mentri kehutanan seluas 1,010,229 ha Pelanggaran Legal
7.
8.
9. Pelanggaran HTI/IUPHHK-HT Terhadap Perda 10 1994 No Peruntukan Luas (ha) % 1 APK Perkebunan 186.709 31.54 2 APK Pertanian 1,296 0.22 3 APK Transmigrasi 11,063 1.87 4 Kawasan Lindung 368,417 62.23 5 APK yang Diprioritaskan 2,344 0.40 6 AP Lainnya 22,173 3.75 Total 592,004 100 Pelanggaran Legal
10. Pelanggaran Perizinan Perkebunan Terhadap Perda 10 1994 No Peruntukan Luas (ha) % 1 AP Lainnya 88,486 24.35 2 APK Kehutanan 179,517 49.41 3 APK Pertambangan 1,815 0.50 4 APK Pertanian 3,377 0.93 5 APK Transmigrasi 32,726 9.01 6 APK yang Diprioritaskan 2,018 0.56 7 Kawasan Lindung 55,389 15.24 8 Total 363,329 100 Pelanggaran Legal
11. Perencanaan Kehutanan UU No 41 Tahun 1999 No Tahapan Perencanaan Keterangan 1 Inventarisasi Kawasan Hutan Hanya dilaksanakan inventarisasi hutan tingkat nasional sedangkan tingkat DAS, Tingkat Wilayah , Tingkat Unit Pengelolaan belum dilakukan 2 Pengukuhan Kawasan hutan 2.1. Penunjukan kawasan Hutan Belum dilaksanakan (masih menggunakan Kepmen 137 tahun 1986 ) seharusnya dilaksanakan setelah proses inventarisasi kawasan hutan selesai dilakukan. 2.2. Penataan batas kawasan Hutan Dilaksanakan sebagian, (sampai dengan tahun 2007 dilaksanakan sepanjang 9.156 ,01 km dari 11.945,90 km yang diperkirakan) seharusnya dilaksanakan setelah penunjukan kawasan hutan yang baru dilakukan.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. Prakarsa Masyarakat Sipil Sumatra (Potret Krisis Sumatra) Perlindungan wilayah hutan alam tersisa Akses masyarakat kepada kekayaan alam dan hutan Praktik-praktik terbaik tata-kelola hutan di Sumatra Disintensif dan insentif Pemulihan ruang- ruang hidup kritis