Dokumen tersebut membahas upaya rehabilitasi mangrove dan gambut di Indonesia, termasuk program kerja pemerintah, penyebab penurunan luas mangrove, dan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Beberapa inisiatif kunci adalah program Green Port untuk menanam mangrove, revitalisasi lahan gambut, dan pembentukan kelompok kerja multi tingkat untuk koordinasi kebijakan.

1. Dr. Kus Prisetiahadi
Plt. Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

2. Titik Balik Rehabilitasi Mangrove
Sejak tahun 2000-2015;
terjadi penurunan luasan
mangrove:
Sejak tahun 2015-2019, terjadi
penurunan luasan mangrove kritis
dan kenaikan luasan mangrove
secara total:
Program Kerja Kemenko Maritim
1. Green Port, menanam mangrove
2. Tata kelola ruang laut
3. Pembentukan kawasan konservasi
4. Koordinasi dan sinkronisasi program kerja
antar kementerian/lembaga pusat dan
daerah, universitas, BUMN, NGO, hingga
kelompok masyarakat.
Penyebab:
1. Alih fungsi lahan untuk tambak
udang, industri hingga pemukiman;
2. Penebangan mangrove secara
ilegal;
3. Kurangnya penegakan regulasi;
Jenis 2015 (Ha) 2019 (Ha)
Krtis 1,81 juta 1,19 juta
Sehat 1,67 juta 2,37 juta
TOTAL 3,48 juta 3,56 juta
Jenis 2000 (Ha) 2015 (Ha)
Kritis 2,16 juta 1,81 juta
Sehat 7,20 juta 1,67 juta
TOTAL 9,36 juta 3,48 juta
2015
Titik Balik Rehabilitasi Mangrove
TotalAreaofMangroves(millionhectares)

3. UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 41.
Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
Peraturan Presiden No. 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem
Mangrove (SNPEM).
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 09/Menhut-II/2013 jo P.39 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan.
Perdirjen No.8 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan RHL.
Sumber : KLHK
Titik Balik Rehabilitasi Mangrove

4. 1. SNPEM : upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mewujudkan pengelolaan
ekosistem mangrove lestari dan masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan
sumber daya yang tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan
pembangunan nasional.
2. SNPEM bertujuan: mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem
mangrove yang meliputi bidang ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan, dan peraturan
perundang-undangan untuk menjamin fungsi dan manfaat ekosistem mangrove
secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
3. SNPEM dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai landasan dan pedoman bagi
Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
Sumber : KLHK

5. Tingkat Pusat Tingkat Prov/Kabupaten/Kota
- Membentuk Tim Kelompok Kerja
Mangrove Tingkat Nasional
(KKMTN)
- Membentuk Tim Koordinasi Strategi
Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Tingkat Prov/Kab/Kota
- Menyusun Strategi Nasional
Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Indonesia
- Menetapkan strategi pengelolaan
ekosistem mangrove tingkat
Prov/Kab/Kota
- Sosialisasi Perpres 73/2012 ke
stakeholder baik di tingkat pusat
maupun daerah
- Membentuk Kelompok Kerja
Mangrove Tingkat Prov/Kab/Kota
- Menyusun Program Kerja KKMTN - Menyusun Program Kerja/Action
Plan Kelompok Kerja Mangrove
Tingkat Prov/Kab/Kota dan
memasukkan Program Kerja/Action
Plan tersebut dalam RPJMD
▪ Perubahan organisasi
dan nomenklatur
kementerian/lembaga
▪ Alokasi anggaran yang
terbatas
▪ Stranas Mangrove
belum disahkan oleh
Menko Perekonomian
PERMASALAHAN
Titik Balik Rehabilitasi Mangrove
Sumber : KLHK

6. Strategi Nasional
Pengelolaan Ekosistem
Mangrove
Strategi Pengelolaan
Ekosistem Mangrove
Tingkat Provinsi
Strategi Pengelolaan
Ekosistem Tingkat
Kabupaten/Kota
Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem
Mangrove Tingkat Nasional
Ketua Tim Pelaksana membentuk
Kelompok Kerja Mangrove Tingkat
Nasional
Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem
Mangrove Tingkat Provinsi
Ketua Tim membentuk Kelompok
Kerja Mangrove Tingkat Provinsi
Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem
Mangrove Tingkat Kabupaten/Kota
Ketua Tim membentuk Kelompok Kerja
Mangrove Tingkat Kabupaten/Kota →
hanya jika terdapat TAHURA
Tingkat Nasional
Tingkat Kabupaten/Kota
Tingkat Provinsi
1. Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Tingkat Nasional, Tim Koordinasi Tingkat Provinsi, dan Tim Koordinasi Tingkat
Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan konsultatif.
2. Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan SNPEM dibebankan kepada APBN/APBD atau sumber lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Titik Balik Rehabilitasi Mangrove
Sumber : KLHK

7. UU 23 Tahun 2014
Pasal 14
(1) Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan bidang
kehutanan, kelautan, serta
energi dan sumber daya
mineral dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
provinsi.
(2) Urusan Pemerintahan
bidang kehutanan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang berkaitan
dengan pengelolaan taman
hutan raya kabupaten/kota
menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota.
Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan
Titik Balik RehabilitasMangrove
Sumber : KLHK

9. Jambi:
617.562 ha
Kalimantan Barat:
1.679.950 ha
Kalimantan Selatan:
103.556 ha
Kalimantan Tengah:
2.811.078 ha
Papua:
2.652.747 ha
Riau:
3.861.401 ha
Sumatera Selatan:
1.206.195 ha
Peluang Pemanfaatan Gambut
Mendukung Pangan:
1. Di kawasan budidaya,
bukan di kawasan lindung.
2. Ketebalan gambut 0,5-3 m,
bukan di kubah gambut.
3. Berbagai success stories.
4. Penerapan integrated
farming.
5. Data/peta gambut lebih baik
(skala 1:50.000).
LUAS LAHAN GAMBUT DI 7 PROVINSI

10. 457 PAKET REVITALISASI
pada area gambut tipis < 1m Ha
32 PAKET REVITALISASI
pada area gambut 1-3m
394 DESA PEDULI GAMBUT
Ha
14 KAWASAN PEDESAAN GAMBUT
di 7 Kabupaten mencakup 77 desa
265 DEMPLOT
PERTANIAN ALAMI DAN
TANPA BAKAR
120 HEKTAR
DEMPLOT REVITALISASI
PENGEMBANGAN PADI SAWAH
TALIO HULU, KALIMANTAN TENGAH
Ha
KEGIATAN REVITALISASI GAMBUT

11. (1): Sumber BRG Prims dashboard https://en.prims.brg.go.id/platform; (2): Menurut https://www.mdpi.com/1999-4907/10/10/889; (3):
• Map di atas menunjukkan area gambut di provinsi Riau beserta
aspek penyebab karhutla (1)
• Deforestasi dan drainase lahan gambut menyebabkan
peningkatan resiko karhutla di area gambut sebanyak 10 – 100 kali
lipat (2)
• Kondisi kekeringan ekstrem yang disebabkan oleh El Nino
meningkatkan resiko kebakaran secara signifikan. Memastikan
masyarakat di daerah gambut siap menghadapi keadaan ini
menjadi sangat penting
• Sosialisasi sumber mata pencaharian masyarakat yang ramah
gambut akan mencegah tiga risiko dampak dari COVID-19,
karhutla and krisis ekonomi
Dampak karhutla
Penurunan hasil
panen 5-7%
Subsidensi tanah 3-10
cm per tahun
Penyakit gangguan
pernapasan dari karhutla
bisa memperparah
dampak COVID-19 (3)
Emisi CO2 dari
karhutla dan
degradasi di
area gambut
520M
ton
Dari populasi
yang
terdampak
karhutla di 7
provinsi
12%


Penyebab karhutla

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah gambut dapat dicegah.
Penyediaan sumber daya dan insentif yang tepat untuk mencegah
kebakaran ini menjadi sangat penting
STEP 1.
PENCEGAHAN RESIKO KARHUTLA
Area
gambut
Deforestatsi
(2015 – 2017)
Karhutla
sebelumnya
Kanal
Pengendalian karhutla untuk mencegah resiko
✓ Peningkatan kapasitas skala besar, contohnya unit khusus untuk karhutla.
Ini mencakup ketentuan, fasilitas dan insentif akan partisipasi masyarakat
lokal
✓ Pembentukan sekretariat nasional antara BNPB dan KLHK yang
mengkoordinasikan operasional dan pengalokasian dana untuk membiayai
tenaga kerja operasional
✓ Penambahan anggaran pengendalian karhutla, dari perusahaan swasta
dan sektor publik. Ini akan menghasilkan penghematan biaya di antara
pemangku kepentingan dikarenakan penggabungan pendanaan

12. *Peraturan mengenai Fungsi Ekosistem Gambut, P.10
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019
Low hanging fruit – Kredit Karbon yang dihasilkan dari Area Konservasi
✓ Terdapat 490 ribu hektar area hutan
konservasi yang telah terdegradasi dan/ atau
sebelumnya terbakar di 106 KHG, cocok
untuk proyek karbon
✓ Area yang telah mengalami degradasi di
hutan konservasi memiliki kepentingan
ekosistem yang signifikan
✓ Proyek karbon menghasilkan
pemasukan dari penjualan reduksi
emisi yang diinisiasi melalui restorasi lahan
gambut tersebut
• Pemasukan dapat dihasilkan lebih lanjut
dengan merestorasi dan melindungi lahan
gambut budidaya yang ada dan telah
dilindungi oleh hukum (moratorium, FEG*) –
tetapi masih tereksploitasi. Hal ini belum
dicakup dalam presentasi
17%
Estimasi keuangan prpyek dalam waktu 30 tahun
IRR
46%EBITDA
margin
USD 560 m
Pendapatan
rata-rata
tahunan
Restorasi gambut di hutan konservasi dapat segera dilaksanakan oleh
pemerintah agar dapat menjadi sumber pembayaran karbon
1,359
490
7,387
Area konservasi lainnya
Area konservasi untuk proyek karbon
Area gambut lainnya

13. 1. APBN
2. APBD
3. BUMN
4. PERUSAHAAN SWASTA
5. NGO International
6. NGO Domestik
Bagaimana Pendanaan Jangka Panjang dan Konsisten dapat disediakan.

15. 1. Revisi dan/atau revitalisasi peraturan yang ada terkait mangrove dan
gambut
2. Melanjutkan kebijakan 1 peta.
3. Meninjau ulang roadmap dan implementasi yang dikawal dalam RPJMN
4. Pembagian peran stakeholder dan gerakan nasional rehabilitasi hutan dan
lahan.
5. Pendanaan jangka panjang dan konsisten dari seluruh pemangku
kepentingan.