:)

1. SMA NEGERI 1 PEKALONGAN
JALAN R.A KARTINI 39 TELEPON (0285)-421190

2. ANGGOTA KELOMPOK 2
SEJARAH XII MIPA 3

3. ATIKAH MUMTAZAH
ANGGOTA KELOMPOK 2
SEJARAH XII MIPA 3
03
DZUL WULAN NINGTYAS
11
MUTIARA NAFIS
18
RAIS USMAN ADZIKRI
25
RADITYA MAHARDHIKA
23
VINDY ALFIOLITA
31
ZAHROTUL WAKHIDAH
-43-

4. SISTEM DAN STRUKTUR
POLITIK DAN EKONOMI
MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

5. SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA
DEMOKRASI PARLEMENTER
A. Perkembangan Politik masa
Demokrasi Parlemeter
 Sistem Pemerintahan
 Sistem Kepartaian
 Pemilihan Umum 1955
B. Sistem Ekonomi Nasional
 Pemikiran Ekonomi Nasional
 Sistem Ekonomi Liberal

6. SISTEM DAN STRUKTUR
POLITIK DAN EKONOMI
MASA DEMOKRASI PARLEMENTER
Demokrasi Liberal adalah kondisi politik
yang melindungi secara konstitusional
hak-hak individu dari kekuasaan
pemerintah.

7. SISTEM DAN STRUKTUR
POLITIK DAN EKONOMI
MASA DEMOKRASI PARLEMENTER
Ciri demokrasi liberal :
1. Presiden dan wapres tidak dapat
diganggu gugat
2. Presiden berhak membubarkan DPR
3. Menteri bertanggung jawab terhadap
kebijakan
4. Perdana Mentri diangkat oleh Presiden

8. SISTEM DAN STRUKTUR
POLITIK DAN EKONOMI
MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

9. SISTEM DAN STRUKTUR
POLITIK DAN EKONOMI
MASA DEMOKRASI PARLEMENTER
POLITIK EKONOMI

10. POLITIK

11. POLITIK
KABINET
PARTAI

12. KABINET NATSIR
(6 September 1950 – 21 Maret 1951)
1

13. Program :
1. Menggiatkan usaha
keamanan dan
ketentraman.
2. Mencapai konsolidasi dan
menyempurnakan susunan
pemerintahan.
3. Menyempurnakan
organisasi Angkatan Perang.
4. Mengembangkan dan
memperkuat ekonomi
rakyat.
5. Memperjuangkan
penyelesaian masalah Irian
Barat.
KABINET NATSIR

14. KABINET SUKIMAN
(27 April 1951 – 3 April 1952)
2

15. Program :
1. Menjamin keamanan dan
ketentraman
2. Mengusahakan
kemakmuran rakyat dan
memperbaharui hukum
agraria agar sesuai dengan
kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan
pemilihan umum.
4. Menjalankan politik luar
negeri secara bebas aktif
serta memasukkan Irian
Barat ke dalam wilayah RI
secepatnya.
KABINET SUKIMAN

16. KABINET WILOPO
(3 April 1952 – 3 Juni 1953)
3

17. Mr. Wilopo
Program dalam negeri
Menyelenggarakan pemilihan umum
(konstituante, DPR, dan DPRD),
meningkatkan kemakmuran rakyat,
meningkatkan pendidikan rakyat,
dan pemulihan keamanan.
Program luar negeri
Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia,
serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

18. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I
(31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
• Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan
NU.
• Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo
• Program :
• Meningkatkan keamanan dan kemakmuran
serta segera menyelenggarakan Pemilu.
• Pembebasan Irian Barat secepatnya.
• Pelaksanaan politik bebas-aktif dan
peninjauan kembali persetujuan KMB.
• Penyelesaian Pertikaian politik
4

19. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP
(12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Dipimpin Oleh : Burhanuddin Harahap
Program :
• Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu
mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan
masyarakat kepada pemerintah.
• Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana
yang sudah ditetapkan dan mempercepat
terbentuknya parlemen baru
• Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan
korupsi
• Perjuangan pengembalian Irian Barat
• Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar
negeri bebas aktif.
5

20. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II
(20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo
Program :
• Perjuangan pengembalian Irian Barat
• Pembentukan daerah-daerah otonomi dan
mempercepat terbentuknya anggota-anggota
DPRD.
• Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh
dan pegawai.
• Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
• Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial
menjadi ekonomi nasional berdasarkan
kepentingan rakyat.
6

21. KABINET DJUANDA
( 9 April 1957- 5 Juli 1959)
Dipimpin Oleh : Ir. Juanda
Program :
Membentuk sistem program PANCA KARYA
7

22. Panca Karya
Kabinet Karya menyusun program kerja
yang terdiri dari lima pasal yang dikenal
dengan Panca Karya.
Kelima program tersebut meliputi :
1. Membentuk Dewan
2. Normalisasi keadaan Republik
3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan
KMB
4. Perjuangan Irian
5. Mempergiat pembangunan

23. ~

24. Perkembangan Politik masa Demokrasi
Parlemeter
Sistem Demokrasi Parlementer
yang berperiode antara tahun
1950-1959 telah memperlihatkan
semangat belajar demokrasi.
Tidak hanya menampilkan sisi
kelemahan, namun juga terdapat
berbagai segi positif untuk
pembelajaran demokrasi.

25. Sistem Pemerintahan Indonesia
Anda pasti sudah tahu bahwa
negara Indonesia pernah
menjalankan dua sistem
pemerintahan yang berbeda, yaitu
sistem pemerintahan presidensial
dan sistem parlementer.
Namun,pelaksanaan sistem
parlementer yang terjadi di
Indonesia tidak diikuti perubahan
UUD, sebelum memasuki masa RIS
dan UUD Sementara.

26. Pada 19 Desember 1949 dengan resmi
Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.
Republik Indonesia Serikat pun berdiri
dengan Soekarno sebagai Presiden, dan
Hatta sebagai Perdana Menteri.
Namun, umur RIS tidak bisa lama. Tanggal
17 Agustus 1950, lenyaplah negara federal
RIS dan kembalilah Republik Indonesia .
Sistem Pemerintahan Indonesia

27. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan
dengan landasan UUD Sementara 1950.
Sistem pemerintahan menurut UUD
Sementara 1950 adalah sistem parlementer.
Ciri yang nampak dari masa ini adalah
kerap terjadi pergantian kabinet. Hal ini
disebabkan adanya perbedaan kepentingan
diantara partai – partai yang ada.
Sistem Pemerintahan Indonesia

28. Perbedaan diantara partai – partai tersebut tidak
pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari
tahun 1950-1959 terjadi silih berganti kabinet.
Kabinet Natsir(Masyumi) sebagai kabinet pertama
Republik Indonesia sejak kembalinya ke nagara
kesatuan, dijatuhkan oleh mosi Hadikusumo dari PNI.
Setelah kejadian ini, kejatuhan kabinet silih berganti.
Kabinet Natsir digantikan oleh Sukiman(Masyumi).
Kabinet ini dijatuhkan lagi, dan munculah Kabinet
Wilopo (PNI). Wilopo mengembalikan mandat kepada
Presiden, dan lahir kabinet Ali Sastromidjojo (PNI)
yang pertama.
Sistem Pemerintahan Indonesia

29. Dan menjelang pemilu 1955, Kabinet Ali jatuh dan digantikan
pula oleh Kebinet Burhanuddin Harahap (Masyumi).
Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno
mengundang tokoh partai dari tingkat daerah hingga pusat
dan tokoh militer, ke Istana Negara untuk mendengarkan
Konsepsi Presiden. Konsepsi tersebut bertujuan untuk
mengatasi dan menyelesaikan krisis kewibawaan kabinet yang
sering dihadapi dengan dibentuknya kabinet yang anggotanya
terdiri dari 4 partai pemenang pemilu dan dibentuknya Dewan
Nasional yang anggotanya dari golongan fungsional dalam
masyarakat.
Sistem Pemerintahan Indonesia

30. Presiden Soekarno menyatakan bahwa
Demokrasi Liberal yang dijalankan di Indonesia
tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.
Beliau ingin menggantinya dengan Demokrasi
Terpimpin, namun konsepsi tersebut menuai
perdebatan yang cukup sengit baik di
parlemen maupun di luar parlemen.
Sistem Pemerintahan Indonesia

31. Ir. Soekarno berhasil membentuk Kabinet
Karya dengan Dr.Juanda, tokoh yang tidak
berpartai, sebagai Perdana Menteri dengan
tiga wakil perdana menteri masing – masing
dari PNI, NU, dan Parkindo. Kabinet ini resmi
dibentuk pada 9 April 1957.
Beban tugas yang harus dijalankan Kabinet
Karya adalah perjuangan membebaskan Irian
Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan
keungan yang memburuk.
Sistem Pemerintahan Indonesia

32. ~

33. PEMILU
1955

34. Berdirinya partai-partai politik di Indonesia tidak terlepas dari keluarnya
Maklumat Pemerintah tanggal 3 nopember 1945, yang menganut Demokrasi Liberal
dengan sistem multipartai. Sejak saat itu muncul partai-partai politik yang jumlahnya
mencapai 70 partai politik
Pemilu tahun 1955 dilaksanakan oleh Kabinet Burhanudin Harahap
berlangsung dalam 2 periode, yaitu :
1. 29 September 1955 memilih anggota DPR
2. 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante

35. KURSI57KURSI
PNI Masyumi NU PNI
57
Dalam pemilu ini, keluar sebagai pemenang, antara lain :
KURSI45 KURSI39

36. Pemilu 1 tahun 1955 dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis, karena alasan :
1. Pemilu berjalan lancar, tertib, dan aman tanpa ada gangguan,meskipun semula
diwarnai
dengan ketegangan-ketegangan antar pendukung
2. Penyelenggaraan pemilu dinilai tim pemantau dari luar negeri bersih
terlepas dari campur tangan atau rekayasa hasil pemungutan suara
3. Tidak ada bentrokan fisik dan bebas dari kecurangan
4. Partisipasi warga negara cukup besar dalam memberikan hak suaranya di TPS-TPS

37. KEMBALI

38. EKONOMI

39. EKONOMI

40. EKONOMI
KEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERAL

41. KEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERAL
KEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERALKEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERAL

42. KEADAAN EKONOMI INDONESIA MASA LIBERAL
Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi
Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat
buruk. Upaya untuk mengubah struktur
ekonomi kolonial ke ekonomi nasional
berjalan tersendat-sendat.

43. Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat
• Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27
Desember 1949, Indonesia menanggung beban ekonomi dan
keuangan yang ditetapkan KMB sebesar 1,5 Triliun rupiah
dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.
• Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu
itu sebesar 5,1 Miliar.
• Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama
hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila
permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul
perekonomian Indonesia.

44. • Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di
Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.
• Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup
untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem
ekonomi nasional.
• Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara
baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan
secara memadai.
• Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan
berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan
sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.

45. KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI
MASALAH EKONOMI MASA LIBERAL
Kehidupan ekonomi Indonesia hingga
tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan
tantangan yang menghadangnya cukup berat.
Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi
ekonomi adalah sebagai berikut.

46. • Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong
semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya
tinggal setengahnya.
• Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin
Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini
dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan
SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950
• Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar
Rp. 5,1 Miliar.
• Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang
memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas
menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat
mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah
mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan
mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
Gunting Syafruddin

47. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Programnya :
• Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa
Indonesia.
• Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah
perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan ekonomi nasional.

48. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan
menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara
drastis.
Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi
Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan
pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No.
24 tahun 1951.
Nasionalisasi De Javasche Bank

49. Sistem Ekonomi Ali-Baba
Tujuan dari program ini adalah :
• Untuk memajukan pengusaha pribumi.
• Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama
memajukan ekonomi nasional.
• Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha
swasta nasional pribumi dalam rangka merombak
ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
• Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya
kerjasama antara pengusaha pribumi dan non
pribumi.

50. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada
tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana
persetujuan Finek, yang berisi :
• Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
• Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan
bilateral.
• Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional,
tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah
pihak.

51. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang
Negara.
Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda
diangkat sebagai menteri perancang nasional.
Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui
DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas
RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).
Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.

52. Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)
Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana
pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang
menyeluruh untuk jangka panjang.
pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan
baik karena :
• Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
• Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
• Timbul pemberontakan separatisme seperti PRRI/Permesta.

53. KEMBALI

54. THANKS FOR YOUR ATTENTION

55. SMA NEGERI 1 PEKALONGAN
JALAN R.A KARTINI 39 TELEPON (0285)-421190