Dokumen tersebut membahas kabinet-kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi parlementer di Indonesia mulai dari Kabinet Natsir hingga Kabinet Djuanda. Terdapat informasi mengenai program, kendala, dan penyebab berakhirnya masa jabatan setiap kabinet.
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinYeni Dyana
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di Indonesia antara tahun 1950-1965. Demokrasi liberal diimplementasikan antara 1950-1959 dan ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Sistem ini kemudian digantikan oleh demokrasi terpimpin berdasarkan Dekrit Presiden 1959 yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Sistem baru ini berlangsung hingga 1965 namun juga mengalami kegagalan karena memberikan
Kabinet Wilopo adalah kabinet Indonesia yang dipimpin oleh Wilopo sebagai perdana menteri dari April 1952 hingga Juni 1953. Kabinet ini menghadapi masalah ekonomi akibat jatuhnya harga komoditas ekspor dan meningkatnya impor, serta ketegangan politik termasuk peristiwa 17 Oktober dan Tanjung Morawa yang menyebabkan mosi tidak percaya dan jatuhnya kabinet.
Grup bersenjata bernama Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) melakukan pemberontakan di Bandung pada 23 Januari 1950 di bawah pimpinan mantan kapten KNIL Raymond Westerling. APRA yang terdiri dari 800 tentara KNIL menyerang markas Divisi Siliwangi dan membunuh 79 personel, sebelum akhirnya dipaksa mundur oleh bala bantuan. Pemberontakan ini dipicu ketegangan antara kelompok federalis dan unitaris serta pertentangan polit
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinYeni Dyana
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di Indonesia antara tahun 1950-1965. Demokrasi liberal diimplementasikan antara 1950-1959 dan ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Sistem ini kemudian digantikan oleh demokrasi terpimpin berdasarkan Dekrit Presiden 1959 yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Sistem baru ini berlangsung hingga 1965 namun juga mengalami kegagalan karena memberikan
Kabinet Wilopo adalah kabinet Indonesia yang dipimpin oleh Wilopo sebagai perdana menteri dari April 1952 hingga Juni 1953. Kabinet ini menghadapi masalah ekonomi akibat jatuhnya harga komoditas ekspor dan meningkatnya impor, serta ketegangan politik termasuk peristiwa 17 Oktober dan Tanjung Morawa yang menyebabkan mosi tidak percaya dan jatuhnya kabinet.
Grup bersenjata bernama Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) melakukan pemberontakan di Bandung pada 23 Januari 1950 di bawah pimpinan mantan kapten KNIL Raymond Westerling. APRA yang terdiri dari 800 tentara KNIL menyerang markas Divisi Siliwangi dan membunuh 79 personel, sebelum akhirnya dipaksa mundur oleh bala bantuan. Pemberontakan ini dipicu ketegangan antara kelompok federalis dan unitaris serta pertentangan polit
Paham Demokrasi Terpimpin berdasarkan pada sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Paham ini menekankan pada musyawarah untuk mufakat antara berbagai kekuatan nasional termasuk PKI dan militer di bawah pimpinan Presiden Soekarno.
Demokrasi Liberal adalah sistem demokrasi yang memberi kebebasan yang luas kepada warga negara. Indonesia menerapkan sistem ini antara 1950-1959 yang ditandai seringnya pergantian kabinet. Terdapat tujuh perdana menteri yaitu Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.
Demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Soekarno dengan mengambil kekuasaan yang lebih besar dan mengeluarkan dekrit-dekrit. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap UUD 1945 seperti pengangkatan anggota MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu. Politik luar negeri Indonesia juga condong ke Blok Timur dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB. Sistem ekonomi terpimpin berbasis etatisme gagal karena
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah tekanan dari para pemuda pejuang kemerdekaan. Teks proklamasi berisi pengumuman kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia.
SEJARAH INDONESIA PEMBERONTAKAN ANDI AZISAwanda Gita
Dokumen ini membahas tentang pemberontakan Andi Azis di Makassar pada tahun 1950. Andi Azis adalah mantan perwira KNIL yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Soekarno dan memisahkan diri untuk mempertahankan keberadaan Negara Indonesia Timur. Ia menyerang markas TNI di Makassar dan menuntut agar wilayah Indonesia Timur dijaga oleh pasukan KNIL. Pemerintah pusat kemudian berupaya menumpas pember
Menjelaskan ancaman-ancaman yang melandasi disintegrasi bangsa sekitar tahun 1948-1956.
Presentasi ini dibuat oleh saudara Ibnu Yulian, teman satu kos saya. Terimakasih telah memberikan kontribusinya.
Dokumen tersebut membahas masa Demokrasi Liberal di Indonesia antara tahun 1950-1959. Masa ini ditandai dengan sering bergantinya kabinet akibat banyaknya partai politik namun tidak ada yang mempunyai mayoritas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Pemerintah berupaya meningkatkan stabilitas dengan kebijakan ekonomi seperti devaluasi mata uang dan nasionalisasi bank, namun kondisi ekonomi masih sulit.
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal annisa berliana
Dokumen tersebut membahas tentang kehidupan sosial dan ekonomi pada masa demokrasi liberal di Indonesia antara tahun 1950-1959. Pada masa ini, Indonesia mengalami berbagai kesulitan seperti korupsi, ancaman terhadap persatuan bangsa, serta harapan revolusi yang belum terwujud. Secara ekonomi, produksi pangan meningkat namun tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk me
Orde Lama dan Orde Baru merupakan dua sistem pemerintahan yang berbeda di Indonesia pasca kemerdekaan. Orde Lama dipimpin Soekarno dengan sistem Demokrasi Terpimpin sedangkan Orde Baru dipimpin Soeharto dengan landasan Pancasila dan UUD 1945. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pembangunan ekonomi, politik, dan kesejahteraan rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950-1959. Masa ini ditandai oleh seringnya pergantian kabinet akibat persaingan antar partai politik dalam memperebutkan kekuasaan. Beberapa kabinet yang disebutkan adalah kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, dan Ali Sastroamijoyo II.
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"bawon15505124020
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa pemerintahan Ir. Soekarno di Indonesia. Pemerintahan tersebut mengalami beberapa penyimpangan dari UUD 1945 seperti pengangkatan presiden seumur hidup dan pembentukan DPR yang anggotanya diangkat oleh presiden. Hal ini mengakibatkan tidak berjalannya sistem demokrasi serta melemahnya perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik rakyat.
DI/TII merupakan pemberontakan yang dimulai pada 1942 oleh kelompok Islam radikal di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia, padahal negara Indonesia sudah merdeka dan menganut prinsip pluralisme agama.
Dokumen tersebut merangkum sejarah sistem pemerintahan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Terdapat beberapa periode dengan sistem pemerintahan yang berbeda, mulai dari sistem parlementer hingga presidensial berdasarkan berbagai konstitusi. Periode terakhir mengalami perubahan UUD 1945 pasca reformasi 1998 untuk menyempurnakan tatanan negara dan hak asasi manusia sesuai aspirasi rakyat.
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpinJeal Angel
Demokrasi liberal di Indonesia masa 1950-1959 ditandai oleh ketidakstabilan politik. Terdapat tujuh kabinet yang berbeda akibat konflik antar partai politik dan kelompok. Kegagalan membentuk konstitusi baru dan nasionalisasi ekonomi juga menghambat konsolidasi demokrasi pada masa itu.
Paham Demokrasi Terpimpin berdasarkan pada sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Paham ini menekankan pada musyawarah untuk mufakat antara berbagai kekuatan nasional termasuk PKI dan militer di bawah pimpinan Presiden Soekarno.
Demokrasi Liberal adalah sistem demokrasi yang memberi kebebasan yang luas kepada warga negara. Indonesia menerapkan sistem ini antara 1950-1959 yang ditandai seringnya pergantian kabinet. Terdapat tujuh perdana menteri yaitu Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.
Demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Soekarno dengan mengambil kekuasaan yang lebih besar dan mengeluarkan dekrit-dekrit. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap UUD 1945 seperti pengangkatan anggota MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu. Politik luar negeri Indonesia juga condong ke Blok Timur dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB. Sistem ekonomi terpimpin berbasis etatisme gagal karena
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah tekanan dari para pemuda pejuang kemerdekaan. Teks proklamasi berisi pengumuman kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia.
SEJARAH INDONESIA PEMBERONTAKAN ANDI AZISAwanda Gita
Dokumen ini membahas tentang pemberontakan Andi Azis di Makassar pada tahun 1950. Andi Azis adalah mantan perwira KNIL yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Soekarno dan memisahkan diri untuk mempertahankan keberadaan Negara Indonesia Timur. Ia menyerang markas TNI di Makassar dan menuntut agar wilayah Indonesia Timur dijaga oleh pasukan KNIL. Pemerintah pusat kemudian berupaya menumpas pember
Menjelaskan ancaman-ancaman yang melandasi disintegrasi bangsa sekitar tahun 1948-1956.
Presentasi ini dibuat oleh saudara Ibnu Yulian, teman satu kos saya. Terimakasih telah memberikan kontribusinya.
Dokumen tersebut membahas masa Demokrasi Liberal di Indonesia antara tahun 1950-1959. Masa ini ditandai dengan sering bergantinya kabinet akibat banyaknya partai politik namun tidak ada yang mempunyai mayoritas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Pemerintah berupaya meningkatkan stabilitas dengan kebijakan ekonomi seperti devaluasi mata uang dan nasionalisasi bank, namun kondisi ekonomi masih sulit.
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal annisa berliana
Dokumen tersebut membahas tentang kehidupan sosial dan ekonomi pada masa demokrasi liberal di Indonesia antara tahun 1950-1959. Pada masa ini, Indonesia mengalami berbagai kesulitan seperti korupsi, ancaman terhadap persatuan bangsa, serta harapan revolusi yang belum terwujud. Secara ekonomi, produksi pangan meningkat namun tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk me
Orde Lama dan Orde Baru merupakan dua sistem pemerintahan yang berbeda di Indonesia pasca kemerdekaan. Orde Lama dipimpin Soekarno dengan sistem Demokrasi Terpimpin sedangkan Orde Baru dipimpin Soeharto dengan landasan Pancasila dan UUD 1945. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pembangunan ekonomi, politik, dan kesejahteraan rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950-1959. Masa ini ditandai oleh seringnya pergantian kabinet akibat persaingan antar partai politik dalam memperebutkan kekuasaan. Beberapa kabinet yang disebutkan adalah kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, dan Ali Sastroamijoyo II.
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"bawon15505124020
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa pemerintahan Ir. Soekarno di Indonesia. Pemerintahan tersebut mengalami beberapa penyimpangan dari UUD 1945 seperti pengangkatan presiden seumur hidup dan pembentukan DPR yang anggotanya diangkat oleh presiden. Hal ini mengakibatkan tidak berjalannya sistem demokrasi serta melemahnya perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik rakyat.
DI/TII merupakan pemberontakan yang dimulai pada 1942 oleh kelompok Islam radikal di bawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia, padahal negara Indonesia sudah merdeka dan menganut prinsip pluralisme agama.
Dokumen tersebut merangkum sejarah sistem pemerintahan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Terdapat beberapa periode dengan sistem pemerintahan yang berbeda, mulai dari sistem parlementer hingga presidensial berdasarkan berbagai konstitusi. Periode terakhir mengalami perubahan UUD 1945 pasca reformasi 1998 untuk menyempurnakan tatanan negara dan hak asasi manusia sesuai aspirasi rakyat.
Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan terpimpinJeal Angel
Demokrasi liberal di Indonesia masa 1950-1959 ditandai oleh ketidakstabilan politik. Terdapat tujuh kabinet yang berbeda akibat konflik antar partai politik dan kelompok. Kegagalan membentuk konstitusi baru dan nasionalisasi ekonomi juga menghambat konsolidasi demokrasi pada masa itu.
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif
1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
Mengalami penyimpangan antara lain:
Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah
Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan
Demokrasi liberal (parlementer)
Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementeramrinarosada7x
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sistem presidensial menganut pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif dan legislatif, sedangkan sistem parlementer menganut hubungan erat antara eksekutif dan legislatif dimana eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dokumen ini juga membedah ciri-ciri utama dari kedua sistem tersebut.
Sistem demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia pada tahun 1950-1959. Sistem ini menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil karena banyaknya partai politik dan seringnya pergantian kabinet. Hal ini berdampak pada pemberontakan di daerah dan kepercayaan masyarakat yang menurun.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi. Secara singkat, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, dengan ciri-ciri seperti partisipasi rakyat dan adanya pemilihan umum yang adil dan jujur. Dokumen tersebut juga membahas perkembangan demokrasi di Indonesia melalui berbagai sistem seperti demokrasi parlementer, terpimpin, pancasila, hingga demokrasi reformasi saat ini.
Teks tersebut membahas latar belakang diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang mengembalikan berlakunya UUD 1945 dan sistem Demokrasi Terpimpin. Dekrit ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia pada saat itu. Kabinet Kerja kemudian dibentuk menggantikan Kabinet Djuanda.
Dokumen ini membahas masa pemerintahan BJ Habibie sebagai presiden Indonesia setelah Soeharto. Masa pemerintahannya dimulai dengan krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia pada saat itu. Habibie berupaya melakukan reformasi dengan membebaskan tahanan politik, memberikan otonomi daerah, dan mengadakan pemilu lebih awal. Namun, pemerintahannya juga ditandai dengan kontroversi penanganan kasus Timor Timur.
Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan sejak masa kolonial hingga reformasi. Pada masa kolonial, Indonesia diperintah oleh Belanda dan Jepang secara otoriter. Setelah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan UUD 1945 di bawah Orde Lama dan Orde Baru, namun dengan kekuasaan yang berbeda. Era reformasi mengadopsi sistem demokrasi yang lebih terbuka.
Pdri (pembentukan pemerintahan darurat republik indonesia)Nur Huda
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk pada 22 Desember 1948 untuk menjalankan pemerintahan sementara setelah presiden dan wakil presiden beserta pejabat tinggi ditawan Belanda. PDRI dipimpin Syafruddin Prawiranegara berdasarkan mandat lisan dari Sukarno dan Hatta sebelum mereka ditawan. PDRI berfungsi mengatur informasi dan menjaga komunikasi antar daerah sampai akhirnya menyerahkan kemb
Dokumen tersebut membahas tentang keseimbangan ekonomi tiga sektor (rumah tangga, perusahaan, pemerintah) dan pengaruh sistem pajak terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Secara khusus dijelaskan bahwa pungutan pajak akan mengurangi pendapatan disposible dan selanjutnya menyebabkan penurunan konsumsi dan tabungan sebesar fungsi kecondongan mengkonsumsi dan menabung marginal kali besaran pajak.
Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem PemerintahanZakiyah Ulfa Aryani
Dokumen tersebut membahas konflik dan pergolakan terkait sistem pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan, khususnya mengenai Pemberontakan PRRI dan Permesta, persoalan negara federal dan BFO. Ada beberapa faktor yang memicu pergolakan tersebut seperti ketidakpuasan militer, tuntutan otonomi daerah, dan persaingan antara kelompok federalis dan unitaris.
Pada periode 1950-1959, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem parlementer dan presidensial. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI dengan konstitusi UUDS 1950 yang masih menganut sistem parlementer. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret dan mengembalikan berlakunya UUD 1945.
Upaya Mempertahankan Kemerdekaan RI melalui Diplomasi (Perundingan)David Adi Nugroho
menjelaskan upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan melalui tahap diplomasi atau peundingan seperti linggarjati,renville,konferensi meja bundar dan lain-lain.
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
Sistem demokrasi liberal di Indonesia mengalami ketidakstabilan karena sistem kabinet parlementer. Terdapat tujuh kabinet berturut-turut selama berlakunya UUDS 1950. Sistem multipartai menghasilkan persaingan yang tidak sehat di parlemen namun memberikan ruang partisipasi politik bagi rakyat. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai terbesar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu sesuai konstitusi. Kabinet-kabinet awal berusaha mempertahankan demokrasi liberal sambil mengatasi masalah keamanan dan ekonomi. Kabinet Djuanda berfokus pada pembangunan ekonomi melalui program Panca Karya. Akan tetapi, krisis demokrasi liberal memuncak hingga presiden beralih ke sistem Demokrasi Terpimpin.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, mencakup masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan beberapa perbedaan antara kedua sistem tersebut.
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberalAkhmad Akbar
Kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal (1950-1955) mengalami banyak pergantian kabinet akibat ketidakstabilan politik. Empat kabinet utama yang berkuasa antara 1950-1955 yaitu Kabinet Natsir (Masyumi), Kabinet Sukiman (koalisi Masyumi dan PNI), Kabinet Wilopo (PNI), dan Kabinet Ali Sastroamijoyo I (koalisi beberapa partai). Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955
Bab ini menjelaskan peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan, termasuk proses kembalinya NKRI, Pemilu 1955, Dekrit Presiden 1959 yang membubarkan Konstituante, dan dampak persaingan politik nasional seperti berbagai kabinet.
Bab 2 membahas kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Pada masa awal kemerdekaan, kehidupan politik Indonesia belum stabil karena berbagai faktor internal dan eksternal. Pada masa demokrasi liberal, sistem politik menganut demokrasi liberal tetapi sering terjadi pergantian kabinet. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno memperkenalkan kon
Peristiwa Politik-Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan KedaulatanZahra Rizky Fadilah
Dokumen ini membahas peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi di Indonesia setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1949-1960. Meliputi proses kembali ke NKRI, pemilu 1955, dampak dekret presiden 1959, serta hubungan pusat dan daerah yang berdampak pada ketidakstabilan politik nasional.
1. Pemerintahan Indonesia mengalami ketidakstabilan selama masa demokrasi liberal dari 1950-1959 dengan seringnya pergantian kabinet akibat konflik antar partai politik dan gangguan keamanan.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
3. Terdapat tujuh kabinet selama masa demokrasi liberal akibat mosi tidak percaya dari parlemen.
KD 3.3 3.4 Demokrasi Liberal dan Terpimpin.pptrosi348667
Dokumen tersebut membahas tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin antara tahun 1949-1959. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem kabinet parlementer namun mengalami berbagai krisis politik. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan dipusatkan di bawah presiden dan terjadi sentralisasi ekonomi meskipun stabilitas politik meningkat.
Similar to Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer (20)
Dokumen ini membahas tentang dua jenis kelompok kalimat yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk setara. Kalimat tunggal terdiri dari subjek dan predikat saja, sedangkan kalimat majemuk setara adalah penggabungan dua kalimat tunggal atau lebih yang sederajat menggunakan kata penghubung.
Dokumen tersebut memberikan contoh-contoh soal tentang utang wesel jangka panjang, baik yang tidak berbunga maupun berbunga. Di antaranya adalah contoh perhitungan utang wesel dengan nilai nominal Rp93 juta yang didiskontokan menjadi Rp90 juta, serta contoh perhitungan utang wesel berbunga sebesar Rp120 juta dengan bunga 10% yang akan dilunasi dalam 6 tahun.
Dokumen ini memberikan contoh-contoh perilaku penghormatan hak asasi manusia di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Contoh-contoh tersebut meliputi menghargai pendapat orang lain, memberi kesempatan untuk memilih, serta tidak melakukan kekerasan.
Dokumen tersebut membahas tentang ergonomi yang mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan kerja untuk mengoptimalkan sistem sesuai kebutuhan manusia. Ruang lingkup ergonomi meliputi teknik, fisik, psikologi, anatomi, sosiologi, fisiologi dan desain. Tujuan ergonomi adalah meningkatkan produktivitas kerja dalam kondisi nyaman, aman dan sehat.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
Sejarah sistem pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi parlementer
1. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
SEJARAh INDONESIA
Kelompok 14
Nama Anggota
Dyah Wuryaning Tyas (12)
Fita Ardiana (16)
Kelas XII Akuntansi 3
2. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
3. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Pada November 1945 dibentuk kabinet parlementer
pertama dengan Syahrir sebagai perdana menteri.
Sejak saat itu sistem pemerintahan presidensial
digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer .
Pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan
sistem parlementer dilandasi oleh Konstitusi RIS,
pada masa Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem
parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950
atau dikenal dengan Konstitusi Liberal.
4. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Sistem parlementer artinya kabinet disusun menurut
perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan
sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil
partai dalam parlemen. Pada tahun1950 sampai tahun
1959 terjadi silih berganti kabinet yaitu:
1. Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951;
2. Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952;
3. Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953;
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955;
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-
1956;
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957
7. Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.
5. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21
Maret )
Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September
1950 dengan Mohammad Natsir
(Masyumi) sebagai perdana menteri.
Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang
dipimpin oleh partai Masyumi. Kabinet ini
juga merupakan kabinet koalisi di mana
PNI sebagai partai kedua terbesar dalam
parlemen tidak turut serta, karena tidak
diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet ini
pun sesungguhnya merupakan kabinet
yang kuat pormasinya di mana tokoh –
tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti
Sri Sultan Hamengkubuwono
6. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Program pokok dari Kabinet Natsir
adalah:
• Menggiatkan usaha keamanan dan
ketentraman.
• Mencapai konsolidasi dan
menyempurnakan susunan
pemerintahan.
• Menyempurnakan organisasi
Angkatan Perang.
• Mengembangkan dan memperkuat
ekonomi rakyat.
• Memperjuangkan penyelesaian
7. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Keberhasilan yang pernah
dicapai oleh Kabinet Natsir:
1. Di bidang ekonomi, ada
Sumitro Plan yang mengubah
ekonomi kolonial ke ekonomi
nasional.
2. Indonesia masuk PBB
3. Berlangsung perundingan
antara Indonesia-Belanda
untuk pertama kalinya
mengenai masalah Irian Barat.
8. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Sementara kendala/masalah yang
dihadapi selama kabinet Natsir adalah
sebagai berikut.
1. Upaya memperjuangkan masalah
Irian Barat dengan belanda mengalami
jalan buntu (kegagalan)
2. Pada penerapan Sumitro Plan,
pengusaha nasional diberi bantuan
kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan
penggunanya sehingga tidak mencapai
sasaran
3. Timbul masalah keamanan dalam
negeri yaitu terjadi pemberontakan
9. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Berakhirnya kekuasaan kabinet
disebabkan oleh adanya mosi tidak
percaya dari PNI menyangkut
pencabutan Peraturan Pemerintah
mengenai DPRD dan DPRDS. PNI
menganggap peraturan pemerintah
No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu
menguntungkan Masyumi. Mosi
tersebut disampaikan kepada
parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan
memperoleh kemenangan, sehingga
pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir
harus mengembalikan mandatnya
10. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952).
Jatuhnya Kabinet Natsir, kemudian dibentuk
Kabinet Sukiman pada tanggal 26 April 1951.
Program pokok Kabinet Sukiman adalah
sebagai berikut.
1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan
memperbaharui hukum agraria agar sesuai
dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas
aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam
wilayah RI secepatnya.
5. Di bidang hukum, menyiapkan undang –
11. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini
sebagai berikut.
1. Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara
Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo
dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle
Cochran.
2. Adanya krisis moral.
3. Masalah Irian barat belum juga teratasi.
4. Hubungan Sukiman dengan militer kurang
baik.
Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh
pertentangan dari Masyumi dan PNI atas
tindakan Sukiman sehingga mereka menarik
dukungannya pada kabinet tersebut. DPR
akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa
12. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Pada 30 Maret 1952 dibentuk kabinet Wilopo.
Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:
1. Program dalam negeri:
a. Menyelenggarakan pemilihan umum
(konstituante, DPR, dan DPRD)
b. Meningkatkan kemakmuran rakyat
c. Meningkatkan pendidikan rakyat, dan
pemulihan keamanan.
2. Program luar negeri:
a. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-
Belanda
b. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan
Indonesia
13. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Kendala yang muncul antara lain sebagai
berikut.
1. Adanya kondisi krisis ekonomi yang
disebabkan karena jatuhnya harga barang-
barang eksport Indonesia sementara
kebutuhan impor terus meningkat.
2. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan
negara yang berkurang banyak terlebih
setelah terjadi penurunana hasil panen
sehingga membutuhkan biaya besar untuk
mengimport beras.
3. Munculnya gerakan sparatisme dan sikap
provinsialisme yang mengancam keutuhan
bangsa. Semua itu disebabkan karena
rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari
14. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
4. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952.
Merupakan upaya pemerintah untuk
menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga
muncu sikap tidak senang dikalangan partai
politik sebab dipandang akan
membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini
diperkuat dengan munculnya masalah intern
dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan
kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang
oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia
mengirim petisi mengenai penggantian KSAD
kepada menteri pertahanan yang
dikirim ke seksi pertahanan parlemen
sehingga menimbulkan perdebatan dalam
parlemen. Konflik semakin diperparah
dengan adanya surat yang menjelekkan
15. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Keadaan ini menyebabkan muncul
demonstrasi di berbagai daerah
menuntut dibubarkannya parlemen.
Sementara itu TNI-AD yang dipimpin
Nasution menghadap presiden dan
menyarankan agar parlemen
dibubarkan. Tetapi saran tersebut
ditolak. Muncullah mosi tidak percaya
dan menuntut diadakan reformasi dan
reorganisasi angkatan perang dan
mengecam kebijakan KSAD. Inti
peristiwa ini adalah gerakan sejumlah
perwira angkatan darat guna menekan
16. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Munculnya peristiwa Tanjung Morawa
mengenai persoalan tanah
perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
Sesuai dengan perjanjian KMB
pemerintah mengizinkan pengusaha
asing untuk kembali ke Indonesia dan
memiliki tanah-tanah perkebunan.
Tanah perkebunan di Deli yang telah
ditinggalkan pemiliknya selama masa
Jepang telah digarap oleh para petani
di Sumatera Utara dan dianggap
miliknya. Sehingga pada tanggal 16
Maret 1953 muncullah aksi kekerasan
17. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Akibatnya terjadi bentrokan senjata
dan beberapa petani terbunuh.
Intinya peristiwa Tanjung Morawa
merupakan peristiwa bentrokan
antara aparat kepolisian dengan
para petani liar mengenai
persoalan tanah perkebunan di
Sumatera Timur (Deli).Akibat
peristiwa Tanjung Morawa
muncullah mosi tidak percaya dari
Serikat Tani Indonesia terhadap
kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo
18. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus
1955)
Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah:
1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta
segera menyelenggarakan Pemilu.
2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan
kembali persetujuan KMB.
4. Penyelesaian Pertikaian politik.
Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali
Sastroamijoyo I yaitu.
1. Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota
parlemen yang akan diselenggarakan pada 29
September 1955.
2. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
3. Konferensi Asia-Afrika I ini disenggarakan di bandung
19. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai
berikut.
1. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum
juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat,
Sulawesi Selatan, dan Aceh.
2. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang
menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD.
3. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya
korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala
membahayakan.
4. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
5. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang
menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik
kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955
yang diikuti oleh partai lainnya.
Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet
sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang
memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada
20. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus
1955–3 Maret 1956)
Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet yang
dipimpin oleh Burhanuddin Harahap
diumumkan.
Program pokok dari Kabinet Burhanuddin
Harahap adalah:
1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah,
yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan
Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut
rencana yang sudah ditetapkan dan
mempercepat terbentuknya parlemen baru
3. Masalah desentralisasi, inflasi,
pemberantasan korupsi
21. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet
Burhanuddin Harahap
1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang
demokratis pada 29 September 1955 (memilih
anggota DPR) dan 15 Desember 1955
(memilih konstituante).
2. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan
masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni
Indonesia-Belanda.
3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap
para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi
militer.
4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat
dengan Kabinet Burhanuddin.
5. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni
22. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret
1956–4 Maret 1957)
Ali Sastroamijoyo kembali diserahi
mandat untuk membentuk kabinet
baru pada tanggal 20 Maret 1956.
Program pokok dari Kabinet Ali
Sastroamijoyo II adalah:
1. Program kabinet ini disebut Rencana
Pembangunan Lima Tahun yang
memuat program jangka panjang,
sebagai berikut.
a. Perjuangan pengembalian Irian
Barat
23. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
c. Mengusahakan perbaikan nasib
kaum buruh dan pegawai.
d. Menyehatkan perimbangan
keuangan negara.
e. Mewujudkan perubahan ekonomi
kolonial menjadi ekonomi nasional
berdasarkan kepentingan rakyat.
2. Pembatalan KMB,
3. Pemulihan keamanan dan
ketertiban, pembangunan lima
tahun, menjalankan politik luar
negeri bebas aktif,
24. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh
kabinet ini
1. Berkobarnya semangat anti Cina di
masyarakat.
2. Muncul pergolakan/kekacauan di daerah
3. Memuncaknya krisis di berbagai daerah.
4. Pembatalan KMB oleh presiden
menimbulkan masalah baru khususnya
mengenai nasib modal pengusaha
Belanda di Indonesia.
5. Timbulnya perpecahan antara Masyumi
dan PNI.
Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi
membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh
25. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- 5 Juli
1959)
Programnya disebut Panca Karya
sehingga sering juga disebut sebagai
Kabinet Karya, programnya yaitu :
1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan Republik
Indonesia
3. Melancarkan pelaksanaan
Pembatalan KMB
4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya
5. Mempergiat/mempercepat proses
26. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet
Djuanda yaitu.
1. Mengatur kembali batas perairan nasional
Indonesia melalui Deklarasi Djuanda,
2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai
badan yang bertujuan menampung dan
menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang
ada dalam masyarakat dengan presiden
sebagai ketuanya.
3. Mengadakan Musyawarah Nasional
(Munas) untuk meredakan pergolakan di
berbagai daerah.
4. Diadakan Musyawarah Nasional
Pembangunan untuk mengatasi masalah
krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil
27. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai
berikut.
1. Kegagalan Menghadapi pergolakan di
daerah sebab pergolakan di daerah semakin
meningkat
2. Keadaan ekonomi dan keuangan yang
semakin buruk sehingga program
pemerintah sulit dilaksanakan.
3. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa
percobaan pembunuhan terhadap Presiden
Sukarno di depan Perguruan Cikini saat
sedang menghadir pesta sekolah tempat
putra-purinya bersekolah pada tanggal 30
November 1957.
Kabinet Djuanda berakhir saat presiden
28. SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA DEMOKRASI
PARLEMENTER
Kelompok 14 Fita Ardiana dan Dyah Wuryaning Tyas
Kabinet Natsir
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijoyo I
Kabinet
Burhanuddin
Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijoyo II
Kabinet Sukiman
Kabinet Djuanda
Thank’s