Bab 2 membahas kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Pada masa awal kemerdekaan, kehidupan politik Indonesia belum stabil karena berbagai faktor internal dan eksternal. Pada masa demokrasi liberal, sistem politik menganut demokrasi liberal tetapi sering terjadi pergantian kabinet. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno memperkenalkan kon

1. Bab 2
Kehidupan Politik dan Ekonomi Idonesia pada Masa Awal
Kemerdekaan, Masa Demokrasi Liberal, dan Masa Demokrasi
Terpimpin

2. A. Sejarah Praktik Berdemokrasi di Indonesia
• Demokrasi dalam sistem pemerintahan NKRI diterapkan karena latar
belakang pendidikan para pendiri bangsa yang mengenyam pendidikan
system barat.
• Pada masa Pemerintahan Soekarno Indonesia menerapkan sistem
pemerintahan model demokrasi parlementer murni/demokrasi liberal dan
demokrasi terpimpin.
• Pada masa Pemerintahan Soeharto Indonesia menerapkan sistem
pemerintahan model demokrasi Pancasila.

3. 1. Kehidupan Politik Bangsa Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan
Kehidupan politik
dan pemerintah
Indonesia pada
awal kemerdekaan
masih belum stabil
B. Perkembangan politik dan ekonomi Indonesia (1945-1965)

4. 1. Adanya persaingan antarpartai
politik
2. Adanya gangguan-gangguan
keamanan dalam negeri
3. Bangsa Indonesia mencari sistem
pemerintahan yang cocok
sehingga terjadi perubahan
sistem pemerintahan
Faktor Internal ketidakstabilan
politik

5. • Kedatangan Sekutu (Inggris) yang
diboncengi Netherlandsch Indie Civil
Administratie (NICA) Belanda yang
ingin menjajah Indonesia
• Jepang masih memperthankan status
quo di wilayah Indonesia
Faktor Eksternal ketidakstabilan
politik

6. Kehidupan Politik Bangsa Indonesia pada Masa
Awal Kemerdekaan
• Kebinet I; Kabinet Presidensial (4 September-14 November 1945)
• Untuk mengindari absolutisme, maka pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat berikut;
• Dalam rapat KNIP pada 16 Okotober 1945, Wakil Presiden RI mengeluarkan Keputusan
No. X yang isinya memberi wewenang kepada KNIP untuk ikut serta menetapkan GBHN
yang artinya KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
• Kemudian, Ketua BP-KNIP pada 3 November 1945 mengeluarkan maklumat Politik yang
ditandatangani oleh Wakil Presiden RI yang akhirnya memunculkan banyaknya partai politik
• Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang perubahan pemerintahan presidensial
menjadi sistem parlementer.

7. • Kabinet RI yang ke II adalah Kabinet Syahrir; terjadi aksi terror dari pemerintahan Belanda dan pusat
pemerintahan sempat dipindahkan ke Yogyakarta (4 Januari 1946).
• Kabinet RI yang III adalah Kabinet Syahrir II yang berakhir 2 Oktober 1946.
• Kabinet RI yang IV adalah Kabinet Syahrir III yang berakhir (2 Oktober 1946- 3 Juli 1947)
• Kabinet RI yang V dan VI adalah Kabinet Amir Syarifuddin.
• Kabinet RI yang VII dan VIII adalah Kabinet Hatta; terjadi peralihan pemerintahan sementara/
PDRI di Bukittinggi yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara.
• Kabinet RI yang IX adalah Kabinet yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo (20 Desember 1949-
21 Januari 1950).
• Ketika RI menjadi Negara bagian RIS, dibentuklah kabinet yang dipimpin oleh dr. A Halim
Kehidupan Politik Bangsa Indonesia pada Masa
Awal Kemerdekaan

8. 2. INDONESIA MASA DEMOKRASI
LIBERAL
a. Kondisi Politik Masa Demokrasi Liberal
- Secara yuridis formal maka politik Indonesia bersifat demokrasi Liberal,
sesuai konstitusi yang berlaku adalahUUDS 1950
- Kurun waktu 1950-1959 sering terjadi pergantian kabinet

9. Nama Kabinet Tahun Pemerintahan
Kabinet Natsir (Masyumi) 6 September 1950-21 Maret 1951
Kabinet Sukiman (Masyumi) 27 April 1951-3 April 1952
Kabinet Wilopo (PNI) 3 April 1952- 3 Juni 1953
Kabinet Ali Sastroamidjodo I (Koalisi PNI dan NU) 31 Juli 1953-12 Agustus 1955
Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 12 Agustus 1955-3 Maret 1956
Kabinet Ali Sastroamidjodo II (Koalisi PNI, Masyumi,
dan NU)
20 Maret 1956-4 Maret 1957
Kabinet Djuanda 9 April 1957- 5 Juli 1959

10. b. Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
• Permasalahan ekonomi muncul tidak terlepas dari beberapa hal berikut;
1. Setelah KMB, bangsa Indonesia dinyatakan menanggung beban ekonomi
dan keuangan yang cukup besar.
2. Banyak biaya anggaran keluar untuk mengatasi biaya operasional
pertahanan dan keamanan Negara.

11. - Nasionalisasi de Javasche Bank->BI ( 1-7-1953)-> UU No.11 1953 & Lembaran
Negara No.40 dan Presidennya Mr. Syafruddin Prawiranegara
- Nasionalisasi de Javasceh Bank Jogya->BNI (8-1946)
- Alasan: beban ekonomi akibat KMB,ekspor hanya dari perkebunan, perusahaan
swasta dan bank dikuasai Belanda, sikon politik belum stabil.

12. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Dr. Sumitro Djojohadikusumo)
1. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng: cara perbaikan dan perubahan
struktur ke arah ekonomi nasional
2. Tujuan sistem Ekonomi ini adalah: melindungi pengusaha pribumi dari
non pribumi.

13. 3. Gunting Syafruddin-> Syafruddin Prawiranegara->dilaksanakan sejak 10-
3-1950->berdasarkan SK Menteri No.1 PU 1950
4. Sistem Ekonomi Ali Baba->Iskaq Tjokrohadisurjo->memajukan
pengusaha pribumi dengan kerjasama antara pengusaha pribumi dan
nonpribumi
5. Finek->Anak Agung Gede Agung (7-1-1956)->karena Belanda menolak
maka tgl 13-2-1956 , Kabinet Burhanuddin Harahap membubarkan Uni
Indonesia-Belanda dan 13-5-1956 Persiden Soekarno membatalkan KMB

14. INDONESIA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
A. PEMBENTUKAN KABINET YANG I ;
KABINET KERJA
B. PENETAPAN PRESIDEN TTG DPRS;
- DPR yang dibentuk menjalankan tugasnya
menurut UUD 1945 berdasarkan UU No. 7 1953
- Surat Presiden 20-8-1959 NO. 2262/HK/59
dinyatakan berlakunya UUD 1945,yakni 5 bentuk
peraturan
- Resmi dilantik 23 Juli 1959 dan rapat I keesokan
harinya

15. C. Manipol USDEK
- Manipol disampaikan pada 17-8-1959 dan dijadikan GBHN
dengan Penpres No.1 1960 dan dikukuhhkan berdasarkan
Ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960
- Di Bandung pada Pembukaan Kongres Pemuda Manipol
ada 5: UUD,Sosialisme,Demokrasi Terpimpin, Ekonomi
Terpimpin, Kepribadian
D. Pembentukan Front Nasional
- Peraturan Presiden No.13 1959 membentuk Front Nasional
(3)
E. Pembentukan DPR GR;PenPres No.4 1960 yang
dikeluarkan 24-6-1960
F. Pembubaran Partai Masyumi dan PSI KepPres No. 200,
1960 dan No.201 1960 tgl 17-8-1960

16. G. Pembentukan MPRS melalui Penetapan Presiden No.
2 tahun 1959 dan sidang I di Bandung 10 November-7
Desember 1960
h. Perjuangan Pembebasan Irian Barat; 30 September
1960 diberi judul To Build the World A New
i. Trikora (19 Desember 1961) isinya: Gagalkan
pembentukan negara boneka Papua bentukan
Belanda, Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat,
bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan
kemerdekaan dan kesatuan
j. Peristiwa Pertempuran Laut Aru
k. Persetujuan New York tentang Penyerahan Irian Barat
l. Penepatan Pendapatan Rakyat;

17. 2. Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin
Sebab khusus kegagalan Ekonomi Terpimpin
- Penanganan ekonomi tidak rasional
- Defisit yang meningkat ditutup dengan cara mencetak uang menyebabkan
inflasi
- Tidak ada suatu ukuran yang objektif

18. Pola Pembangunan Semesta
Berencana Tahap I (1 Januari 1961)
mengalami kegagalan, karena:
1. Kurang matang
2. Biaya pembangunan kurang
memadai
3. Proyek yang sering diterlantarkan
4. Pembangunan mengarah ke
mercusuar, seperti Monas.