1. SISTIM MANAJEMEN K3
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA
PENINGKATAN PERLINDUNGAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Evaluasi dan Konsepsi Kebijakan SMK3
2. PRINSIP DASAR
• Tenaga kerja berhak untuk mendapatkan jaminan
keselamatan dalam melakukan pekerjaan
- UU Bo.1/1970 jo. Ps. 27 ayat (2) UUD 1945
Tujuan K3 untuk melindungi tenaga
kerja dan mengamankan asset perusahaan dari
resiko kecelakaan
• Kecelakaan kerja menurunkan produktivitas
3. Tenaga kerja bukan komoditas (deklarasi Philadelphia
1944)
2 hal penting terkait issue perburuhan dalam
perjanjian WTO 1996 di Singapore :
- ILO sebagai badan yang menetapkan Standar Perburuhan
- Standar Perburuhan tidak akan digunakan untuk keperluan
proteksi perdagangan bebas
Berbagai tingkatan Standar ILO :
- Konvensi;
- Rekomendasi;
- Resolusi;
- Deklarasi;
- Konklusi ( kesimpulan sidang);
- Set of Guide lines
• Standar K3 (termasuk SMK3) merupakan
bagian dari standar perburuhan
4. DEFINISI SISTEM MANAJEMEN K3
•Bagian dari sistem manajamen secara
keseluruhan yang dibutuhkan bagi :
pengembangan, penerapan, pencapaian,
pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3
dalam rangka pengendalian resiko yang
berkaitan dengan kegiatan kerja
guna terciptanya tempat kerja yang aman,
efisien dan produktif
5. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN
• K3 masih belum mendapatkan perhatian
yang memadai semua pihak
• Kecalakaan kerja yang terjadi masih tinggi
• Relatif rendahnya komitment pimpinan
perusahaan dalam hal K3
• Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan
kesadaran atas K3
• Tuntutan global dalam perlindungan tenaga
kerja yang diterapkan oleh ILO
• Desakan LSM internasional dalam hal hak
tenaga kerja untuk mendapatkan
perlindungan
6. 1. K3 masih belum mendapatkan perhatian
yang memadai semua pihak:
• Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program
• Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi
issue nasional baik secara politis maupun sosial
• Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek
ekonomi, dan tidak pernah dilihat dari pendekatan
moral
• Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor
produksi dalam perusahaan, belum dirtempatkan
sebagai mitra usaha
• Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3
relatif kecil
7. 2. Masih rendahnya komitment pimpinan
perusahaan terhadap K3 :
• Dari jumlah perusahaan 160.041 (1995) menurut
data UU No.7/1981, 13.381 merupakan perusahaan
dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang ( wajib
mempunyai P2K3 sesuai pasal 10 UUKK No.1/1970)
• Jumlah P2K3 yang ada kurang dari 13.000
• Dari P2K3 yang ada 10-12 % yang berfungsi
• Menunjukan komitment pimpinan perusahaan
terhadap K3 masih rendah
Perusahaan yang mempunyai dokter perusahaan
(pasal 8 UUKK No.1/1970) tercatat 1.155 orang
Program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tidak
jalan
8. 3. Kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi:
• Jumlah kasus kecelakaan (1995) tercatat 18.312
• Dengan korban :
- meninggal : 464 orang
- luka berat (cacat tetap) : 2.268 orang
- STMB : 17.857
- Jumlah hari hilang : 3.528.750 hari kerja
- Jumlah jam kerja hilang : 28.230.000 jam kerja
Jumlah kompensasi kecelakaan mencapai lebih
Rp.4 milyar
9. 4. Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan
kesadaran K3 :
• SUPAS 1995 :
- Total angkatan kerja 80,1 juta
• Pendidikan :
- SD : 56,0 juta orang (69,9 %)
- D III : 1, 32 juta orang (1,65 %)
- S I : 1,545 Juta orang (1,69 %)
- Jumlah penganggur terbuka 6,2 juta orang
(7,24 % dari total angkatan kerja)
• Sebagian besar tenaga kerja tidak memahami haknya
untuk mendapatkan perlindungan K3
10. TUJUAN PENERAPAN SMK3
• Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat
dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat
2 UUD 1945)
• Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan
dalam melindungi tenaga kerja
• Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja
untuk menghadapi kompetisi perdagangan global
• Proteksi terhadap industri dalam negeri
• Meningkatkan daya saing dalam perdagangan
internasional
• Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap
produk ekspor nasional
11. DASAR HUKUM
1. UUD 1945 pasal 27 ayat (2)
2. UU No.14 tahun 1969 pasal 3,9 dan 10
3. UU No.1 tahun 1970 pasal 4
4. Per.Menaker No. PER.05/MEN/1996
5. Kep.Menaker No.KEP-19/MEN/1996
6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012
12. PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERAPAN SMK3
Peninjauan ulang &
Peningkatan oleh
manajemen
Pengukuran dan
evaluasi
Penerapan SMK3
Perencanaan
SMK3
Komitmen dan
Kebijakan
Peningkatan
berkelanjutan
13. KRITERIA PERUSAHAAN
• Perusahaan dengan :
- tk 100 atau lebih dan atau
- potensi bahaya peledakan, kebakaran,
pencemaran dan penyakit akibat kerja
Pasal 5 PPRI No.50 Tahun 2012
14. AUDIT SMK3
PPRI No. 50 TAHUN 2012 Lamp II
PENGERTIAN AUDIT
• adalah pemeriksaan secara sistematik dan
independen, untuk menentukan suatu kegiatan dan
hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan
yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif
dan cocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan
perusahaan
15. AUDIT SMK3
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun
2012
pasal 16
DIFINISI AUDIT SMK3
• alat untuk mengukur besarnya keberhasilan
pelaksanaan dan penerpan SMK3 di tempat kerja
• pemeriksaan secara sistimatik
• dilakukan secara independen
• dilakukan oleh Badan Audit independen
• minimal 1 kali/3 tahun
17. AUDIT SMK3 PERTAHUN
No Tahun Perusahaan
1
2
3
4
5
1997
1998
1999
2000
2001
23
33
63
64
70
18. SERTIFIKASI
• Sertifikasi SMK3 adalah bukti pengakuan
tingkat pemenuhan penerapan peraturan
perundangan SMK3
• Proses sertifikasi SMK3 suatu perusahaan
dilakukan oleh Badan Audit Independen
melalui proses audit SMK3
19. MEKANISME SERTIFIKASI
• Inventarisasi daftar perusahaan oleh Depnaker
• Depnaker mengkofirmasikan perusahaan yang
diaudit ke Badan Audit
• Penentuan jadwal audit oleh Badan Audit
• Konfirmasi pelaksanaan audit ke Depnaker dan
perusahaan
• Pelaksanaan audit kesesuaian oleh Badan Audit
• Evaluasi dan analisa hasil audit oleh Badan Audit
• Konfirmasi hasil audit ke Depnaker dan perusahaan
oleh Badan Audit
• Pemberian sertifikat oleh Depnaker
20. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
• Tidak ada persamaan persepsi terhadap kebijakan SMK3
sebagai kebijakan nasional antara instansi
teknis/departemen maupun perusahaan
• Kurangnya sosialisasi
• Terbatasnya anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan
• Masih dianggap sebagai biaya yang tidak bermanfaat
untuk kepentingan perusahaan
• Kurangnya kontrol sosial
• Terbatasnya jumlah pegawai pengawas
• Adanya berbagai model SMK3 yang diterapkan oleh
perusahaan di Indonesia
