Togel Online: Panduan Lengkap tentang Dkitoto, Dkitogel, dan Situs Togel
SMK3.pdf
1. 3/4/22 1
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
Oleh :
KRT Azir Alfanan Dwijowiguno, S.K.M., M.Sc
2. KRT AZIR ALFANAN DWIJOWIGUNO, S.K.M., M.Sc
aziralfanan@gmail.com
HP : 085 729 666 408
• Experiences :
1. Lecturer & Researcher of UNRIYO since 2014
2. Certificated by Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Kemenkes for Ahli
Kesehatan Masyarakat since 2014
3. Certificated by Kemnaker RI for Hiperkes & KK since 2014
4. Certificated by Kemnaker RI for Ahli K3 Umum since 2015
5. Certificated by Kemnaker RI for Occupational Health Trainer since 2018
6. Certificated by Kemnaker RI for Auditor SMK3 since 2019
7. Certificated by Kemdikbud RI for OSH Lecturer since 2020
Education Background :
S-1 : Public Health, UNRIYO
S-2 : Occupational Health, UGM
3. • Professional Organizations :
1. Commissariat of Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) DIY
2. Commissariat of Perhimpunan Profesional dan Ahli Kesehatan Masyarakat
Indonesia (PERSAKMI DIY)
3. Member of Indonesian Industrial Hygiene Indonesia (IIHA)
4. Commisariat of Komunitas Ahli K3 Rumah Sakit (KAK3RS) DIY
5. Commisariat of Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI) DIY
6. Member of Perhimpunan Dosen K3 (FDK3) Jateng - DIY
7. Commisariat of Asosiasi Lembaga Pembinaan K3 Indonesia (ALPK3I) DIY
KRT AZIR ALFANAN DWIJOWIGUNO, S.K.M., M.Sc
aziralfanan@gmail.com
HP : 085 729 666 408
4. LATAR BELAKANG
• Pelaksanaan pengawasan K3 masih dominan bersifat parsial dan belum
menyentuh aspek manajemen
• Relatif rendahnya komitment pimpinan perusahaan dalam hal K3
• Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh
komunitas perlindungan hak buruh internasional
• Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk
mendapatkan perlindungan
• Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program
• Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi issue nasional baik
secara politis maupun sosial
3/4/22 4
5. Sejarah Kebijakan SMK3
• Pelaksanaan K3 sesuai UU 1/1970 secara
eksplisit merupakan pelaksanaan K3 secara
sistem
• SMK3 dikeluarkan sejak 1996 melalui
Permenaker No. 05/Men/1996
• Di Internasional perkembangan sistem
manajemen K3 mulai berkembang melalui ILO
Guidline Tahun 2001
• OHSAS 18000 dikembangkan pada tahun 2001
6. • SMK3 ditegaskan kembali dalam UU 13 tahun 2003
pasal 87
• Dan mengamanatkan pedoman penerapan melalui
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan SMK3 (12 April 2012)
• Pelaksanaan Audit SMK3 mengacu pd Permenaker
No.26/2014 (31 Desember 2014) yg sekaligus scr
eksplisit mencabut Permenaker No.05/1996
7. Beberapa Peraturan yang sudah dicabut
• PMP No 7 1964
• Permenker No 13 2011
• Diganti à Permenaker No 5 2018 à K3 Lingker
• Kepres 22 1993 diganti à Perpres No 7 tahun 2019
• Permenaker No 5 1996 diganti à Permenaker No 26 2014
• Permenaker No 5 1985 diganti à Permenaker No 8 2020
3/4/22 7
9. PENGERTIAN SMK3
MENURUT PP 50 TAHUN 2012 :
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara
keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan
dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,
efisien, dan produktif.
3/4/22 9
10. Pengertian
Pasal 1
• K3
segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja melalui
upaya pencegahan kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja
11. Pengertian
Pasal 1
• Audit SMK3
pemeriksaan secara sistematis
dan independen terhadap
pemenuhan kriteria yang telah
ditetapkan untuk mengukur
suatu hasil kegiatan yang telah
direncanakan dan dilaksanakan
dalam penerapan SMK3 di
perusahaan.
12. • SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui
pedoman maupun standar
• Penerapan SMK3 bersifat normatif sehingga harus ditaati oleh
perusahaan
• Ahli K3 Umum mempunyai kewajiban melakukan pengawasan
terhadap ditaatinya norma tersebut di tempat kerjanya
masing-masing.
3/4/22 12
13. 3/4/22 13
Meningkatkan efektivitas perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana,
terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan
unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/ atau
serikat pekerja/serikat buruh.
Menciptakan tempat kerja yang aman,
nyaman, dan efisien untuk untuk mendorong
produktivitas.
Tujuan
Penerapan
SMK3
1
2
3
15. DASAR HUKUM
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan
sistem manajemen perusahaan
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
3/4/22 15
16. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan
SMK3
Pasal 5
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem SMK3 di
perusahaannya.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi
perusahaan :
i. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus)
orang; atau
ii. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
3/4/22 16
20. PENETAPAN KEBIJAKAN K3
• Proses SMK3 dimulai dengan menetapkan kebijakan K3 dan
menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3.
3/4/22 20
PERENCANAAN K3
• Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran
penerapan K3.
21. PELAKSANAAN RENCANA K3
• Menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan
kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk
mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran K3.
3/4/22 21
22. 3/4/22 22
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3
• Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja K3 serta
melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
23. KAJI ULANG MANAJEMEN
• Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3.
3/4/22 23
PERBAIKAN BERKELANJUTAN
• Dari hasil kaji ulang manajemen digunakan untuk perbaikan
berkelanjutan.
27. 2.1. KOMITMEN & KEBIJAKAN
PERSYARATAN
vPenetapan kebijakan K3 harus dilaksanakan oleh Pengusaha.
vDalam menyusun kebijakan, pengusaha paling sedikit harus :
1. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi :
a.Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
b.Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih
baik.
c.Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan.
d.Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan
dengan keselamatan , penilaian efisiensi dan efektifitas sumber daya yang
disediakan.
3/4/22 27
28. PERSYARATAN
2. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus
menerus, memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan atau
serikat pekerja/serikat buruh.
vPengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan
kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang
berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.
3/4/22 28
29. 2.4. KEBIJAKAN K3
PERSYARATAN
vPenyusunan Kebijakan K3 dilakukan melalui :
a. Tinjauan awal.
b. Proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh.
vKebijakan K3 paling sedikit memuat :
a. Visi.
b. Tujuan perusahaan.
c. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan.
d. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan
secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.
3/4/22 29
30. v Penetapan kebijakan K3 harus :
a. Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan.
b. Terttulis, tertanggal, dan ditandatangani.
c. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3.
d. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor,
pemasok, dan pelanggan.
e. Terdokumentasi, dan terpelihara dengan baik.
f. Bersifat dinamik.
g. Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih
sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan
perundang-undangan.
3/4/22 30
31. vUntuk melaksanakan kebijakan K3 pengusaha dan/atau pengurus harus
:
a. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat mementukan
keputusan perusahaan.
b. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas, dan sarana-
sarana lain yang diperlukan di bidang K3.
c. Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang,
dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3..
d. Membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi.
e. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
3/4/22 31
33. vSetiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan
komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan
dikembangkan.
vSetiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus
berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.
3/4/22 33
38. 3.4. TUJUAN & SASARAN
PERSYARATAN
v Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkam ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan
perkembangan.
vTujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi :
•Dapat diukur.
•Satuan/ Indikator pengukuran.
•Sasaran pencapaian.
v Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan :
•Wakil pekerja/buruh.
•Ahli K3.
•P2K3,
•Pihak-pihak lain yang terkait.
3/4/22 38
39. Contoh: Tujuan dan Sasaran
No. Uraian Tujuan Sasaran Waktu Penanggung
Jawab
1. Potensi Bahaya
Kebisingan
Minimisasi
Paparan
Kebisingan
Maksimal
85 dB
7 Bln • Engineering
2. Penggunaan APD Kedisiplinan
Penggunaan
Meningakat
100 % 3 Bln • HSE
• P2K3
3/4/22 39
40. 3.5. INDIKATOR KINERJA
PERSYARATAN
vPenetapan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter
yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus
merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan
penerapan SMK3.
vMelakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
3/4/22 40
42. 3.7. RENCANA KERJA
vTujuan dan sasaran yang telah dibuat, ditindaklanjuti dengan Program
Kerja.
3/4/22 42
43. Contoh :
Program Kerja Pengendalian Kebisingan
No. Uraian Jadwal Penanggung
Jawab
Perkembangan
1. Melakukan pengukuran. Januari K3
2. Memasang dinding pelindung
pada area Mesin Pompa.
Juni – Juli Engineering
3. Melakukan pemeriksaan
pendengaran semua pekerja.
Jan – Feb Kesehatan
4. Menyediakan alat pelindung
telinga.
Januari • Logistik
• K3
5. Memasang rambu-rambu. Januari K3
6. Pelatihan Bahaya Bising. Januari Diklat
7. Perbaikan Mesin Pompa. Jan - Maret Teknik
3/4/22 43
44. Contoh Format Program Kerja SMK3 PT. ABC
No. Dokumen
PROGRAM KERJA SMK3 PT ABC
TAHUN 2021
Revisi : No. Hal : 1
Bagian :
Lokasi :
Tanggal :
OBJECTIVE
(Tujuan)
TARGET
(Sasaran)
KEGIATAN JADWAL
SELESAI
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DAYA
Menimisasi
Paparan
Kebisingan di
Ruang Pompa.
Kebisingan turun
menjadi maksimal
85 dB
- Mengubah
rancangan
mesin.
- Memasang
peredam.
- Menyediakan
Ear Muff.
7 Bukan - Enggineering.
- Bagian Kontrak.
- Dana yang
diperlukan
untuk
modifikasi dan
pembelian APD
Rp 25 juta.
Meningkatkan
Kedisplinan
Penggunaan APD
100 % Pekerja
menggunakan
APD.
- Menyediakan
APD di semua
Seksi.
- Memberikan
sosialisasi.
- Melakukan
survey berkala.
3 Bulan - Ahli K3.
- P2K3.
- Kebutuhan APD
terlampir.
Disiapkan Oleh :
Ahli K3
Diperiksa oleh :
Manajer K3
Disetujui Oleh :
Direktur Utama
3/4/22 44
48. 4.1. SUMBER DAYA
PERSYARATAN
4.1.1 SUMBER DAYA MANUSIA :
vPelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3.
vPengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh SDM di bidang K3, sarana
dan prasarana.
vSDM harus memiliki :
a.Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan Srertifikat.
b.Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan Surat Izin Kerja/Operasi
dan/atau Surat Penunjukan dari Instansi yang berwenang.
3/4/22 48
49. vDalam penyediaan SDM , perusahaan harus membuat prosedur pengadaan
secara efektif, meliputi :
1) Pengadaan SDM sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta
kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan melalui
• Sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
• Surat Izin Kerja/Operasi dan/ atau Surat Penunjukan dari Instansi yang
berwenang.
2) Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan
manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang
dibutuhkan.
3) Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif.
4) Pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran para ahli.
5) Pembuatan peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan
pekerja/buruh secara efektif.
3/4/22 49
50. PERSYARATAN
4.1.2. KONSULTASI, MOTIVASI, DAN KESADARAN :
vMenunjukkan komitmennya terhadap K3, pengusaha dan/ atau pengurus harus
melakukan konsultasi, motivasi, dan kesadaran dengan melibatkan pekerja/buruh
ataupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan, pengembangan, dan
pemeliharaan SMK3 , sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan
hasilnya.
vDalam melakukan konsultasi, motivasi, dan kesadaran SMK3 , pengusaha dan/atau
pengurus harus memberi pemahaman kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh
tentang bahaya fisik, kimia, ergonomi, radiasi, biologi, dan psikologi yang mungkin
dapat mencederai dan melukai pada saat bekerja serta pemahaman sumber bahaya
tersebut.
vPemahaman tersebut bertujuan untuk mengenali dan mencegah tindakan yang
mengarah terjadinya insiden.
3/4/22 50
51. PERSYARATAN
4.1.3. TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT:
vBentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelasanaan K3 harus
dilakukan oleh perusahaan dengan cara :
• Menunjuk, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab
dan tanggung gugat di bidang K3.
• Menunjuk SDM yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan kepada
semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan
pengunjung meliputi :
@ Pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab harus memastikan
bahwa SMK3 telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan
oleh setiap lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan.
@ Pengurus harus mengenali kemampuan tenaga kerja sebagi sumber daya
yang berharga dan dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian
wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan
SMK3.
3/4/22 51
52. vMempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap
perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap
sistem dan program K3.
vMemberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang
atau kejadian-kejadian lainnya.
3/4/22 52
53. PERSYARATAN
4.1.4. PELATIHAN DAN KOMPETENSI:
vPelatihan dan kompetensi kerja dilaksanakan dengan melakukan
pengidentifikasian dan pendokumentasian standar kompetensi K3.
vStandar kompetensi kerja K3 dapat didentifikasi dan dikembangkan sesuai
kebutuhan dengan :
• Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada.
• Memeriksa uraian tugas dan jabatan.
• Menganalisis tugas kerja.
• Menganalisis hasil inspeksi dan audit.
• Meninjau ulang laporan insiden. Dan menjadi dasar pertimbangan dalam
penerimaan, seleksi, dan penilaian kinerja.
Hasil identifikasi kompetensi kerja digunaka sebagi dasar penentuan program
pelatihan yang harus dilakukan
3/4/22 53
54. LANGKAH PENGEMBANGAN PELATIHAN K3
Analisis Jabatan
3/4/22 54
Catatan
Kecelakaan
Survey Analisis
Kebutuhan
Pelatihan
Tujuan dan
Objectif
Tujuan
Pembelajaran
Laksanakan
Pelatihan
Evaluasi
Peningkatan
Identifikasi
Kerja Kritis
1
3
4
2
5
6
7
8
1
9
10
55. 4.2. PRASARANA
PERSYARATAN
vPrasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari :
§ Organisasi/unit yang bertanggungjawab di bidang K3.
§ Anggaran yang memadai.
§ Prosedur Operasi/ kerja, informasi, serta pelaporan dan
pendokumentasian, instruksi kerja.
3/4/22 55
56. HIRARKI SISTEM DOKUMENTASI K3
3/4/22 56
I
II
III
IV
Manual
SMK3
Prosedur
SMK3
Petunjuk
Kerja ( SOP)
Formulir,
Daftar Periksa
57. 4.3. KEGIATAN K3
PERSYARATAN
vPengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam
pemenuhan persyaratan K3 paling sedikit meliputi :
§ Tindakan pengendalian.
§ Perancangan (design) dan rekayasa.
§ Prosedur dan isntruksi kerja.
§ Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan.
§ Pembelian/pengadaan barang/jasa.
§ Produk akhir.
§ Upya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri.
§ Rencana dan pemulihan keadaan darurat.
3/4/22 57
58. 3/4/22 58
vKegiatan point a s/d f dilaksanakan berdasarkan identifikasi
bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
vKegiatan f dan g dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya
investigasi, dan analisis kecelakaan.
59. 4.4. PROSEDUR MANAJEMEN
A. PROSEDUR MANAJEMEN (LEVEL II)
vBerkaitan dengan pelaksanaan dan pengaturan penerapan elemen-elemen SMK3
misalnya :
§ Prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko.
§ Prosedur pembinaan dan pelatihan.
§ Prosedur dokumentasi.
§ Prosedur pelaporan dan penyelidikan insiden.
§ Prosedur audit internal.
§ Prosedur tinjauan manajemen.
3/4/22 59
60. 3/4/22 60
B. PROSEDUR OPERASIONAL (LEVEL III).
vBerkaitan dengan operasional atau penerapan dari prosedur
nanajemen tersebut yang lebih bersifat teknis , misalnya :
§ Prosedur melakukan Job Safety Analysis.(JSA)
§ Prosedur melakukan pemeriksaan insiden.
§ Prosedur pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
62. 5. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PERSYARATAN :
v Pengusaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 .
v Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran,
dan audit internal SMK3 dilakukan oleh SDM yang kompeten.
v Jika perusahaan tidak mempunyai sumber daya untuk melakukan pemantauan dan
evaluasui kinerja K3 maka perusahaan dapatr menggunakan jasa pihak lain.
v Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja k3 dilaporkan kepada pengusaha.
v Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja k3 digunakan untuk melakukan tindakan
perbaikan.
v Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.
3/4/22 62
63. 3/4/22 63
vPemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan
meliputi :
a. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran.
b. Audit internal SMK3
64. 5.1. PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PENGUKURAN
PERSYARATAN :
v Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara
prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan
dengan objek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.
v Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:
• Personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup.
• Catatan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran yang sedang berlangsung harus
dipelihara dan tersedia bagi manajemen, tenaga kerja, dan kontraktor kerja yang
terkait.
• Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin
telah dipenuhinya standar K3.
• Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian
terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran.
3/4/22 64
65. 5.2. PENYELIDIKAN INSIDEN
PERSYARATAN :
v Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari
suatu insiden.
v Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.
3/4/22 65
5.3. AUDIT INTERNAL SMK3
PERSYARATAN :
v Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengrtahui keefektifan penerapan
SMK3.
v Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki
kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
66. PERSYARATAN :
v Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana
tercantum pada Lampiran II peraturan ini (PP 50 Thn 2012) dan pelaporannya dapat
menggunakan format laporanyang tercantum pada Lampiran III peraturan ini.
v Frekuensi audit harys ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya
dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus
digunakan oleh pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.
v Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3
harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan.
v Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit internal SMK3 dijamin pelaksanaannya
secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen.
3/4/22 66
68. 6. 1. TINJAUAN ULANG
PERSYARATAN :
a. Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna
pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat
kerja harus :
1.Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala.
2.Tinujauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh
kegiatan serta produk barang dan jasa, termasuk dampaknya terhadap kinerja
perusahaan.
b. Tinjauan ulang penerapan SMK3 paling sedikit meliputi :
1. Evaluasi terhadap kebijkaan K3.
2. Tujuan, sasaran , dan kinerja K3.
3. Hasil temuan audit SMK3.
4. Evaluasi efektivitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3.
3/4/22 68
69. 6. 2. PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
PERSYARATAN :
Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan :
1. Perubahan peraturan perundang-undangan.
1. Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar.
2. Perubahan produk dan kegiatan perusahaan.
3. Perubahan struktur organisasi perusahaan.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk
epidemiologi.
5. Hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
6. Adanya pelaporan dan /atau adanya saran dari pekerja/buruh.
3/4/22 69
71. 1. KEBIJAKAN K3
No. Tugas Status
1. Buat kebijakan K3 yang ditandatangani oleh manajemen puncak sesuai
dengan kriteria yang disyaratkan.
2. Dokumentasikan kebijakan K3.
3. Implementasikan kebijakan K3.
4. Komunikasikan kebijkaan melalui berbagai cara seperti buletin, poster, dll.
5. Sediakan salinan (copy) kebijakan untuk pihak lainnya.
6. Lakukan tinjau ulang secara berkala.
3/4/22 71
72. 2. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO
No. Tugas Status
7. Buat prosedur Manajemen Risiko untuk setiap aktivitas, baik rutin maupun non
rutin.
8. Prosedur Identifikasi Bahaya disusun dengan mempertimbangkan
persyaratan.
9. Buat prosedur manajemen perubahan (manajemen of change)
10. Lakukan identifikasi bahaya untuk setiap kegiatan mulai dari rancang bangun
dan meliputi semua peralatan dan sarana operasi.
11. Tentukan identifikasi bahaya yang digunakan seperti JSA, FMEA, Hazops, dll.
12. Lakukan identifikasi perubahan yang ada.
13. Laporan proses manajemen perubahan.
3/4/22 72
73. 3/4/22 73
73
14. Lakukan pengendalian bahaya dengan menggunakan teknik dan hirarki yang
disyaratkan.
15. Buat dokumentasi risiko (Risk Register).
16. Buat proses tindak lanjut hasil manajemen risiko (progress report) dan
pemantauannya.
74. 3. PERUNDANGAN DAN PERSYARATAN LAINNYA
No. Tugas Status
17. Buat prosedur persyaratan perundangan dan syarat lainnya.
18. Identifikasi semua perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku bagi
perusahaan/organisasi.
19. Buat daftar perundangan.
20. Simpan semua data mengenai perundangan (soft copy atau hard copy)
21. Komunikasikan persyaratan perundangan yang relevan kepada semua pihak
terkait.
3/4/22 74
74
75. 4. TUJUAN, SASARAN,DAN PROGRAM K3
No. Tugas Status
22. Buat objectif K3 dalam setiap level dalam organisasi.
23. Buat dokumentasi objectif dan target.
24. Buat program K3 sesuai dengan persyaratan.
25. Dokumentasikan program K3.
26. Buat progress report kemajuan program K3.
27. Lakukan tinjau ulang program kerja secara berkala (misalnya setiap 6 bulan)
3/4/22 75
76. 5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
No. Tugas Status
28. Tetapkan tanggung jawab manajemen.
29. Buat program keterlibatan manajemen dalam K3, misalnya program inspeksi,
meeting, dll.
30. Dokumentasikan peran dan tanggung jawab.
31. Tunjuk wakil manajemen (MR) dengan SK atau bentuk lainnya.
32. Informasikan nama dan tanggung jawab wakil manajemen tersebut.
33. Tetapkan prosedur mengenai tanggung jawab K3 dari pekerja.
34. Masukkan tanggung jawab dalam uraian jabatan semua pekerja termasuk
manajemen.
3/4/22 76
77. 6. PELATIHAN DAN KOMPETENSI
No. Tugas Status
35. Buat prosedur mengenai kompetensi.
36. Buat daftar pekerjaan (task) yang membutuhkan
kompetensi tertentu.
37. Buat daftar/sertifikat kompetensi yang sudah dimiliki.
38. Buat prosedur pelatihan.
39. Buat Training Need Analysis (TNA)
40. Buat rencana pelatihan.
41. Lakukan pelatihan K3 sesuai kebutuhan.
42. Buat prosedur mengenai kepedulian K3.
43. Buat program untuk meningkatkan kesadaran K3,
misalnya Behavior Based Safety (BBS).
3/4/22 77
78. 7. KOMUNIKASI
No. Tugas Status
44. Buat prosedur komunikasi dan konsultasi.
45. Susun program dan sarana komunikasi yang digunakan.
46. Buat dokumentasi semua komunikasi yang dilakukan.
47. Buat prosedur partisipasi sesuai persyartaan.
3/4/22 78
79. 8. DOKUMENTASI
No. Tugas Status
48. Buat prosedur dokumentasi sesuai persyaratan.
49. Siapkan sistem dokumentasi (folder) dan filing system.
50. Buat prosedur pengendalian dokumen.
51. Buat daftar rekaman yang perlu dikendalikan.
52. Buat prosedur pengendalian rekaman.
53. Simpan dengan baik semua rekaman dan buat daftar
rekaman.
3/4/22 79
80. 9. KEGIATAN PENGENDALIAN
No. Tugas Status
54. Buat prosedur operasi.
55. Buat identifikasi kegiatan/pekerjaan yang mengandung
risiko yang perlu dikendalikan.
56. Buat JSA atau Task Risk Assesment untuk setiap
kegiatan berbahaya.
57. Buat Safety Work Practices untuk setiap kegiatan
berbahaya.
58. Buat dan laksanakan sistem Izin Kerja untuk kegiatan
berbahaya, misalnya Hot Work Permit.
59. Buat instruksi kerja yang diperlukan untuk kegiatan
berbahaya.
3/4/22 80
81. 3/4/22 81
60. Lakukan inspeksi K3 berkala di setiap tempat kerja.
61. Buat dokumentasi Buku Manual K3
62. Distribusikan Manual K3.
82. 10. TANGGAP DARURAT
No. Tugas Status
63. Buat prosedur tanggap darurat.
64. Buat Tim Tanggap Darurat.
65. Buat petunjuk keadaan darurat sesuai dengan
kebutuhan di setiap tempat kerja.
66. Sediakan fasilitas tanggap darurat sesuai dengan
kebutuhan di setiap tempat kerja.
67. Adakan latihan tanggap darurat.
68. Lakukan audit tanggap darurat berkala (minimal 1 tahun
sekali)
3/4/22 82
83. 11. PENGUKURAN KINERJA
No. Tugas Status
69. Buat prosedur pengukuran dan pemantauan.
70. Buat statistik kecelakaan/kejadian.
71. Buat dokumentasi kecelakaan dan kejadian.
72. Distribusikan statistik kecelakaan.
73. Buat Annual Report K3
74. Identifikasi semua lingkungan dan peralatan yang
memerlukan pengukuran.
75. Identifikasi peralatan pengukuran yang ada.
76. Lakukan pengukuran dan buat laporannya.
3/4/22 83
84. 12. PEMENUHAN, INSIDEN, DAN PERBAIKAN.
No. Tugas Status
77. Lakukan audit pemenuhan perundangan dan
persyaratan lainnya.
78. Buat action plan untuk memenuhi persyaratan
perundangan yang diperlukan.
79. Dokumentasikan dan simpan hasil evaluasi.
80. Buat prosedur penyelidikan kecelakaan.
81. Buat formulir pelaporan kecelakaan dan insiden lainnya.
82. Buat Tim Investigasi Kecelakaan.
83. Laksanakan investigasi untuk setiap kejadian dan buat
laporannya.
3/4/22 84
85. 3/4/22 85
No. Tugas Status
84. Buat sistem Data Base kecelakaan kerja yang mudah
diakses.
85. Buat prosedur untuk tindakan koreksi (Corrective Action
Request / CAR)
86. Lakukan evaluasi ketidaksesuaian.
87. Buat CAR untuj ketidaksesuaian.
88. Buat progress report penyelesaian ketidaksesuaian.
86. 13. AUDIT INTERNAL
No. Tugas Status
89. Buat prosedur intenal audit.
90. Bentuk Tim Audit.
91. Adakan pelatihan audit.
92. Lakukan audit di semua kegiatan.
93. Buat dan simpan laporan audit.
3/4/22 86
87. 14. TINJAUAN MANAJEMEN
No. Tugas Status
94. Buat prosedur tinjauan manajemen.
95. Buat rencana tinjauan manajemen.
96. Simpan hasil tinjauan manajemen dengan baik.
97. Adakan tinjauan manajemen.
98. Buat notulen rapat tinjauan manajemen.
99. Komunikasikan hasil tinjauan manajemen ke semua
pihak.
100. Adakan perbaikan berdasarkan hasil tinjauan
manajemen, audit, dan HIRAC.
3/4/22 87
89. 9.1. PENGAWASAN & PEMBINAAN
PERSYARATAN
v Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit
independen yang ditunjuk oleh Menteri (Ketenagakerjaan )
atas permohonan perusahaan.
v Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi, wajib
melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai ketentuan
peraturan perundangan.
v Pengawasan SMK3 dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan
Pusat, Propinsi, dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya.
3/4/22 89
90. v Pengawasan meliputi :
1) Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen.
2) Organisasi.
3) Sumber Daya Manusia.
4) Pelaksanaan peraturan perundangan bidang K3.
5) Keamanan bekerja.
6) Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK3.
7) Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri.
8) Pelaporan dan perbaikan kekurangan.
9) Tindak lanjut audit.
3/4/22 90
91. 9.2. AUDIT EKSTERNAL SMK3
PERSYARATAN
vPenilaian dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi :
1)Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen.
2)Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3.
3)Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak.
4)Pengendalian dokumen.
5)Pembelian dan pengendalian kontrak.
6)Keamanan bekerja berdasarkan SMK3.
7)Standar pemantauan.
8)Pelaporan dan perbaikan kekurangan.
9)Pengelolaan materian dan perpindahannya.
3/4/22 91
92. 3/4/22 92
10) Pengumpulan dan penggunaan data.
11) Pemeriksaan SMK3.
12) Pengembangan keterampilan dan kemampuan.
v Penilaian penerapan SMK3 tertuang dalam pedoman yang
tercantum dalam Lampiran II (PP 50 Th 2012).
v Hasil audit dilaporkan kepada Menteri (Ketenagakerjaan)
dengan tembusan disampaikan kepada Menteri pembina
sektor usaha , Gubernur, dan Bupati/Walikota sebagai
pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
v Bentuk laporan Audit tercantum dalam Lampiran III (PP 50 Th
2012)
93. 9.3. PENILAIAN TINGKAT PENERAPAN SMK3
3/4/22 93
Kategori
Perusahaan
Tingkat Pencapaian Penerapan
0 – 59 % 60 – 84 % 85 – 100 %
Tingkat Awal
(64 kriteria)
Penerapan
Kurang
Penerapan Baik Penerapan
Memuaskan
Tingkat Transisi
(122 kriteria)
Penerapan
Kurang
Penerapan Baik Penerapan
Memuaskan
Tingkat Lanjutan
(166 kriteria)
Penerapan
Kurang
Penerapan Baik Penerapan
Memuaskan
