MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3 MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

1. KRITERIA
UNJUK KERJA
3

2. MATERI ELEMEN KOMPETENSI 3
MENERAPKAN PRAKTIK-PRAKTIK KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA
1. Prosedur kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan
setiap waktu dalam pekerjaan sehari-hari
2. Peringatan bahaya dan tanda-tanda keselamatan
dikenali dan diobservasi
3. Teknik-teknik penanganan keselamatan secara manual
dan tehnik keselamatan operasi peralatan diterapkan
setiap waktu;
4. Prosedur pertolongan pertama secara darurat diikuti
5. Situasi yang secara potensial berbahaya diidentifikasi,
meliputi kegagalan dan peralatan berbahaya, secara
langsung dilaporkan

3. KEBIJAKAN SMK3

4. Sejarah Kebijakan SMK3
• Pelaksanaan K3 sesuai UU 1/1970 secara
eksplisit merupakan pelaksanaan K3
secara sistem
• SMK3 dikeluarkan sejak 1996 melalui
Permenaker No. 05/Men/1996
• Di Internasional perkembangan sistem
manajemen K3 mulai berkembang
melalui ILO Guidline Tahun 2001

5. • SMK3 ditegaskan kembali dalam UU
13 tahun 2003 pasal 87
• Dan mengamanatkan pedoman
penerapan melalui Peraturan
Pemerintah No. 50 Tahun 2012
tentang Penerapan SMK3 (12 April
2012)

6. Standar perjalanan Sistem
Manajemen K3
• HASAS 18000/18001 Occupational Health and Safety
Management Systems,
• Voluntary Protective Program OSHA,
• BS 8800,
• Five Star System,
• International Safety Rating System (ISRS),
• Safety Map,
• DR 96311
• Aposho Standar 1000
• AS/ANZ 4801/4804, dan
• Permenaker No. Per.05/Men/1996 (SMK3 yang
berbentuk Peraturan Perundang-Undangan)

7. PENGERTIAN
Manajemen :
suatu proses kegiatan yang terdiri atas perencanaan,
pengorganisasi, pelaksanaan, pengukuran dan tindak lanjut
yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dengan menggunakan manusia dan sumber daya yang ada
Sistem Manajemen :
kegiatan manajemen yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan

8. SISTEM MANAJEMEN K3
Bagian dari sistem manajamen perusahaan
secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi :
pengembangan, penerapan, pencapaian,
pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3
dalam rangka pengendalian resiko yang
berkaitan dengan kegiatan kerja
 guna terciptanya tempat kerja yang aman,
efisien dan produktif

9. Pasal 27 (2) UUD1945
Undang-undang 13 Thn
2003
Pasal 86 Pasal 87
• UU No.1/1970 PP 50 Tahun 2012
ttg Penerapan
SMK3
Sanksi
DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3

10. (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3
(1) Setiap perusahaan wajib
menerapkan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja
yang terintegrasi dengan sistem
manajemen perusahaan
Pasal 87
UU No.13/2003

11. PP NO. 50 TAHUN 2012
• 22 Pasal
• Lampiran 1 ttg Pedoman Penerapan SMK3
• Lampiran 2 ttg Pedoman Penilaian Penerapan
SMK3
• Lampiran 3 ttg Laporan audit SMK3

12. Pengertian
Pasal 1
• SMK3
bagian dari sistem manajemen perusahaan
secara keseluruhan dalam rangka
pengendalian risiko yang berkaitan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja
yang aman, efisien dan produktif.

13. Pengertian
Pasal 1
• K3
segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi keselamatan dan kesehatan
tenaga kerja melalui upaya pencegahan
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

14. Pengertian
Pasal 1
• Audit SMK3
pemeriksaan secara sistematis dan
independen terhadap pemenuhan kriteria
yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu
hasil kegiatan yang telah direncanakan dan
dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di
perusahaan.

15. TUJUAN PENERAPAN SMK3
Pasal 2
a. meningkatkan efektifitas perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja yang
terencana, terukur, terstruktur, dan
terintegrasi;
b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan
unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh; serta
c. menciptakan tempat kerja yang aman,
nyaman, dan efisien untuk mendorong
produktivitas.

16. PENERAPAN SMK3 DILAKUKAN BERDASARKAN
KEBIJAKAN NASIONAL
Ketentuan Umum
Pasal 3

17. • Wajib bagi perusahaan:
– memperkerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100
(seratus) orang; atau
– mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
• Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
• Dlm menerapkan SMK3 memperhatikan peraturan
perUU, konvensi atau standar internasional
Pasal 5

18. Penerapan SMK3 meliputi
1. penetapan kebijakan K3;
2. perencanaan K3;
3. pelaksanaan rencana K3;
4. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
5. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
Pasal 6

19. 1. Penetapan kebijakan K3
a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:
• identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian
risiko;
• perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor
lain yang lebih baik;
• peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
• kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya
yang berkaitan dengan keselamatan; dan
• penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang
disediakan.
b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3
secara terus-menerus; dan
c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh.

20. Kebijakan K3 paling sedikit memuat
a. visi;
b. tujuan perusahaan;
c. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan;
dan
d. kerangka dan program kerja yang mencakup
kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang
bersifat umum dan/atau operasional.

21. Disusun untuk menghasilkan rencana K3
mengacu pada kebijakan K3
Mempertimbangkan :
a. hasil penelaahan awal;
b. identifikasi bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko; peraturan
perundang-undangan dan
persyaratan lainnya; dan
c. sumber daya yang dimiliki.
2. Perencanaan K3

22. Paling sedikit memuat :
a. tujuan dan sasaran;
b. skala prioritas;
c. upaya pengendalian bahaya;
d. penetapan sumber daya;
e. jangka waktu pelaksanaan;
f. indikator pencapaian; dan
g. sistem pertanggungjawaban.
Rencana K3

23. 3. Pelaksanaan Rencana K3
• Di dukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana
dan sarana.
• Sumber daya manusia harus memiliki:
– kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
– kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat
izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi
yang berwenang.
• Prasarana dan sarana sebagaimana paling sedikit terdiri dari:
– organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
– anggaran yang memadai;
– prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta
pendokumentasian; dan
– instruksi kerja.

24. 3. Pelaksanaan Rencana K3
• Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan
dalam pemenuhan persyaratan perUU.
• Kegiatan tersebut :
a. Tindakan pengendalian
b. perancangan (design) dan rekayasa;
c. prosedur dan instruksi kerja;
d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
e. pembelian/pengadaan barang dan jasa;
f. produk akhir;
g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan
bencana industri; dan
h. rencana dan pemulihan keadaan darurat

25. 3. Pelaksanaan Rencana K3
• Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi
bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
• Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi
bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan

26. 3. Pelaksanaan Rencana K3
• Agar seluruh kegiatan bisa berjalan, maka harus :
a. Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang
K3
b. Melibatkan seluruh pekerka/buruh
c. Membuat petunjuk K3
d. Membuat prosedur informasi
e. Membuat prosedur pelaporan
f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
• Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan
kegiatan manajemen perusahaan

27. 4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
• melalui pemeriksaan, pengujian,
pengukuran dan audit internal
SMK3 dilakukan oleh sumber daya
manusia yang kompeten
• Dalam hal perusahaan tidak
mempunyai SDM dapat
menggunakan pihak lain

28. 4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
• Hasil pemantauan dilaporkan
kepada pengusaha
• Hasil tersebut digunakan untuk
untuk melakukan tindakan
pengendalian
• Pelaksanaan pemantauan &
Evaluasi dilakukan berdasarkan
peraturan PerUU

29. 5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja
SMK3
• menjamin kesesuaian dan
efektifitas penerapan SMK3,
• dilakukan terhadap kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi

30. 5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja
SMK3
• Hasil peninjauan digunakan untuk
perbaikan dan peningkatan
kinerja,
• Perbaikan dan peningkatan kinerja
dilaksanakan dalam hal :
– terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
– adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
– adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
– terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
– adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
termasuk epidemiologi;
– adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
– adanya pelaporan; dan/atau
– adanya masukan dari pekerja/buruh.

31. Pembuktian
Penerapan SMK3
Audit Eksternal
Internal
Dilakukan
perusahaan
Dilakukan oleh
Lembaga Audit (yang
telah ditunjuk
Menakertrans)

32. Penilaian
Penerapan SMK3
• Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit
independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan
perusahaan
• Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya
tinggi wajib melakukan penilaian penerapan
SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Hasil audit sebagai bahan pertimbangan
dalam upaya peningkatan SMK3
Pasal 16

33. ALAT PELINDUNG DIRI

34. Regulasi yang terkait dengan APD (1)
• Undang-undang No.1 tahun 1970.
– Pasal 3 ayat (1) butir f : Dengan peraturan perundangan
ditetapkan syarat - syarat k3 untuk memberikan APD
– Pasal 9 ayat (1) butir c : Pengurus diwajibkan menunjukkan
dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang
APD .
– Pasal 12 butir b : Dengan peraturan perundangan diatur
kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD .
– Pasal 12 butir e : pekerja menyatakan keberatan kerja bila
meragukan APD yang diberikan .
– Pasal 13 : pekerja wajib menggunakan apd yang diwajibkan
– Pasal 14 butir c : Pengurus diwajibkan menyediakan APD yg
diwajibkan secara cuma-cuma
34

35. Regulasi yang terkait dengan APD (2)
1. Konvensi ILO No. 120 (UU No. 3 Tahun 1969 ) tentang Higiene
dalam perniagaan dan kantor-kantor.
Perlindungan pekerja dari bahan, proses, dan teknik berbahaya dan
penyediaan APD. ( pasal 17)
2. Permenakertrans No.Per-01 / MEN / 1981
Pasal 4 ayat (3) menyebutkan kewajiban pengurus
menyediakan alat pelindung diri dan wajib bagi tenaga
kerja untuk menggunakannya untuk pencegahan PAK .
3. Permenakertrans No.Per.03 / Men / 1982
Pasal 2 butir I : memberikan nasehat mengenai perencanaan
dan pembuatan tempat kerja, pemilihan APD yang diperlukan
dan gizi serta penyelenggaraan makanan ditempat kerja
35

36. • Kepmenaker No. Kep. 187/1999
– LDKB dan Label : APD yang digunakan
• Per. 05/per/1996
– 6.1.7. apd disediakan dan layak pakai
– 6.1.8. APD dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai
standar dan atau per uu an yg berlaku.
• Per.04/Men/1987
– Pasal 4, (2) b. 3) menunjukan dan menjelaskan ttg APD
• Per.03/Men/1985
– Pasal 4, 8,9, 10,11,12, 14,17,
• Per. 04/Men 1985
– Psl 125,126,127
• Per 01/Men/1980
– Psl 66, psl 80, 83,86, 87, 95, 99.
• Per.01/Men/1978
– Psl 3. 4.e., psl 5, psl 7, , psl 8,9, 11
• Dll.
Regulasi yang terkait dengan APD (3)
36

37. Kasus kecelakaan Kerja (2)
• 25 Agustus 2009. Korban terjatuh dari atap yang dalam keadaan
rapuh ketika sedang membongkar atap bangunan sekolah. korban
mengalami luka serius di bagian kepala, di dada dan punggung
sebelah kanan.
• 9 September 2009. Pada saat membuka valve dengan
menggunakan alat bantu kunci, alat tersebut melesat ke
permukaan valve yang licin terkena tetesan CPO, kunci pipa
mengenai pelipis mata kiri korban yang mengakibatkan pelipis
mata kiri korban mengalami luka sobek sepanjang 4 cm.
• 7 November 2009. Ketika korban sedang menggulung benang tali
pancing, ada benang yang putus dan ujung benang mengenai
mata sebelah kanan. mata korban terluka..

38. MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.08/MEN/VII/2010
TENTANG
ALAT PELINDUNG DIRI
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 330
I

39. 39
Terminologi dan ruang lingkup (1)
• Alat Pelindung Diri
– suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk
melindungi seseorang yang fungsinya
mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari
potensi bahaya di tempat kerja.

40. Pasal 2
(1) Pengusaha wajib menyediakan APD bagi
pekerja/buruh di tempat kerja.
– bagi tenaga kerja & setiap orang lain yang
memasuki tempat kerja.
– jumlah yang cukup dan sesuai dengan jenis potensi
bahaya
(3) APD wajib diberikan oleh pengusaha secara
cuma-cuma.
– pada pekerja yang baru ditempatkan;
– APD yang ada telah kadaluarsa;
– APD telah rusak dan tidak dapat berfungsi
dengan baik karena dipakai bekerja;

41. 41
Perencanaan dan pembuatan
pasal 2 (2)
APD harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
(SNI) atau standar yang berlaku.
• Pembuat dan distributor alat pelindung diri wajib
bertanggung jawab atas kualitas, keamanan dan
keselamatan alat pelindung diri yang dibuat dan
diedarkan.
• stándar lain yang berlaku : ANSI, JIS, AS/NZS dll.
EUROPE
STANDARD
AMERICAN
STANDARD

42. 42
Cakupan Pasal 3
– Alat pelindung kepala;
– Alat pelindung mata dan muka;
– Alat pelindung pernapasan;
– Alat pelindung telinga;
– Alat pelindung tangan;
– Alat pelindung kaki;
Termasuk APD adalah:
– Pakaian pelindung;
– Alat pelindung jatuh perorangan;
– Pelampung.

43. 43
Alat Pelindung Diri
t
T
S

44. 44
Kapan dan dimana APD wajib di gunakan ?
a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan
mesin, pesawat, alat perkakas,
peralatan atau instalasi yang
berbahaya yang dapat menimbulkan
kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan,
diperdagangkan, diangkut atau disimpan
bahan atau barang yang dapat meledak,
mudah terbakar, korosif, beracun,
menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi atau
bersuhu rendah;
c. dikerjakan pembangunan, perbaikan,
perawatan, pembersihan atau
pembongkaran rumah, gedung atau
bangunan lainnya termasuk bangunan
perairan, saluran atau terowongan di
bawah tanah dan sebagainya atau di mana
dilakukan pekerjaan persiapan;
Psl 4

45. McYusuf_manajemenAPD@2011 45
Kapan dan dimana APD wajib di gunakan ?
d. dilakukan usaha pertanian, perkebunan,
pembukaan hutan, pengerjaan hutan,
pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya,
peternakan, perikanan dan lapangan
kesehatan;
e. dilakukan usaha pertambangan dan
pengolahan batu-batuan, gas, minyak,
panas bumi, atau mineral lainnya, baik di
permukaan, di dalam bumi maupun di
dasar perairan;
f. dilakukan pengangkutan barang,
binatang atau manusia, baik di daratan,
melalui terowongan, di permukaan air,
dalam air maupun di udara;
g. dikerjakan bongkar muat barang
muatan di kapal, perahu, dermaga, dok,
stasiun, bandar udara dan gudang;
Psl 4

46. 46
Kapan dan dimana APD wajib di gunakan ?
h. dilakukan penyelaman, pengambilan
benda dan pekerjaan lain di dalam air;
i. dilakukan pekerjaan pada ketinggian di
atas permukaan tanah atau perairan;
j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan
udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
k. dilakukan pekerjaan yang mengandung
bahaya tertimbun tanah, kejatuhan,
terkena pelantingan benda, terjatuh atau
terperosok, hanyut atau terpelanting;
l. dilakukan pekerjaan dalam ruang
terbatas tangki, sumur atau lubang;
m. terdapat atau menyebar suhu,
kelembaban, debu, kotoran, api, asap,
gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau
radiasi, suara atau getaran;
Psl 4

47. 47
Kapan dan dimana APD wajib digunakan ?
n. dilakukan pembuangan atau
pemusnahan sampah atau limbah;
o. dilakukan pemancaran, penyiaran atau
penerimaan telekomunikasi radio,
radar, televisi, atau telepon;
p. dilakukan pendidikan, pembinaan,
percobaan, penyelidikan atau riset
yang menggunakan alat teknis;
q. dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan,
disimpan, dibagi-bagikan atau
disalurkan listrik, gas, minyak atau
air; dan
r. diselenggarakan rekreasi yang
memakai peralatan, instalasi listrik
atau mekanik.
Psl 4

48. 48
Pasal 4 ayat (2)
• Pegawai pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat
menetapkan tempat-tempat kerja lain yang
wajib menggunakan alat pelindung diri.
Pasal 5
• Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan
secara tertulis dan memasang rambu-rambu
mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat
kerja.
– Jelas dan mudah terbaca

49. Pasal 6
(1) Pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki
tempat kerja wajib memakai atau menggunakan
APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko.
– Hrs tersedia dokumen penilaian risiko
(2) Pekerja/buruh berhak menyatakan keberatan
untuk melakukan pekerjaan apabila APD yang
disediakan tidak memenuhi ketentuan dan
persyaratan.
– Perusahaan menentukan spesifikasi APD dan di
konsultasikan di P2K3.
– Catatan Riksa uji (log book) APD.

50. Manajemen APD
( pasal 7)
(1) Pengusaha atau Pengurus wajib melaksanakan
manajemen APD di tempat kerja.
(2) Manajemen APD meliputi:
a. identifikasi kebutuhan dan syarat APD;
b. pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan
kebutuhan/kenyamanan pekerja/buruh;
c. pelatihan;
d. penggunaan, perawatan, dan penyimpanan;
e. penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan;
f. pembinaan;
g. inspeksi; dan
h. evaluasi dan pelaporan.

51. Pemusnahan APD
( pasal 8)
(1) APD yang rusak, retak atau tidak dapat berfungsi
dengan baik harus dibuang dan/atau dimusnahkan.
(2) APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta
mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
(3) Pemusnahan APD yang mengandung bahan
berbahaya harus dilengkapi dengan berita acara
pemusnahan.

52. Sanksi
Pasal 9
Pengusaha atau pengurus yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan
Pasal 5 dapat dikenakan sanksi sesuai
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.
– Penyediaan & standard
– Lokasi / kegiatan wajib
– Rambu dan pengumuman

53. Pengawasan dan pemberlakuan
Pasal 10
• Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri
ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
Pasal 11
• Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
• Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri
ini diundangkan dengan penempatan dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

54. 54
Kesimpulan
• Penggunaan APD adalah hirarki pengendalian bahaya
yang terakhir. Oleh karenanya identifikasi dan
penilaian risiko harus dilakukan sebelum
memutuskan penggunaan APD di tempat kerja.
• Untuk optimalisasi dan efektifitas Pelaksanaan K3,
maka manajemen APD harus dikelola dengan baik.

55. Referensi
• Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja dan Peraturan- peraturan
perundang-undangan K3.
• Permenakertrans No. Per. 08/Men/2010
• OSHA, Assessing the Need for Personal Protective
Equipment A Guide for Small Business Employers,
U.S. Department of Labor Occupational Safety and
Health Administration, 1997
• International Labour Office: Encyclopaedia of
Occupational Health and Safety
• Berbagai ILO code of practice & guideleines