4. Apa Itu SMK3 ??
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah
bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur
organisasi, perencanaan, tanggung-jawab, pelaksanaan,
prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi
pengembangan, penerapan, pencapaian, pengajian dan
pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam
rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan
kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif.
5. Tujuan SMK3
Perlindungan terhadap tenaga kerja yang
berada ditempat kerja agar selalu terjamin
keselamatan dan kesehatannya sehingga
dapat diwujudkan peningkatkan produksi dan
produktivitas kerja.
Perlindungan terhadap setiap orang lainnya
yang berada ditempat kerja agar selalu dalam
keadaan selamat dan sehat.
Perlindungan terhadap bahan dan peralatan
produksi agar dapat dipakai dan digunakan
secara aman dan efisien.
Manfaat SMK3
Mengurangi jam kerja yang hilang akibat
kecelakaan kerja.
Menghindari kerugian material dan jiwa akibat
kecelakaan kerja.
Menciptakan tempat kerja yang efisien dan
produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam
bekerja.
Meningkatkan image market terhadap
perusahaan.
Menciptakan hubungan yang harmonis bagi
karyawan dan perusahaan.
6. Kriteria perusahaan
Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau
tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik
badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3 menurut PP RI No 50
Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja ialah perusahaan yang paling sedikit
mempekerjakan 100 orang tenaga kerja atau yang mempunyai
tingkat potensi bahaya yang tinggi.
7. Pengawasan SMK3
Pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusa, provinsi, dan/atau
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
Organisasi
SDM
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
Keamanan bekerja
Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK3
Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
Pelaporan dan perbaikan kekurangan
Tindak lanjut audit
8. Dasar Hukum SMK3
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
Tiap-tiap warga
negara berhak atas
pekerjaan dan
penghidupan yang
layak bagi
kemanusiaan
1)UU No.14 Tahun 1969
tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Mengenai
ketenagakerjaan
a.Pasal 3
•Tiap tenaga kerja berhak
atas pekerjaan dan
penghasilan yang layak
bagi kemanusiaan
a.Pasal 9
• Tiap tenaga kerja berhak
mendapat perlindungan atas
keselamatan, kesehatan,
kesusilaan, pemeliharaan
moril kerja serta perlakuan
yang sesuai dengan martabat
manusia dan moral agama
1)Pasal 87 UU No.13/2003
Setiap
perusahaan wajib
menerapkan sistem
manajemen
keselamatan dan
kesehatan kerja yang
terintegrasi dengan
sistem manajemen
perusahaan
9. Azas SMK3
Dalam Kebijakan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan di Bidang K3, disampaikan bahwa asas SMK3 yaitu :
Peningkatan K3 secaraterusmenerusdenganpolamandiri
Bagian dari sistem pengawasan K3
Bersifat wajib
Sejalan dengan kaidah Internasional
DiauditolehBadan Audit Independen (eksternal)
Dilakukanoleh Auditor
11. Penetapan Kebijakan K3
Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh
pekerja. Dalam penyusunan kebijakan K3, pengusaha paling sedikit harus:
A. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi :
1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan
keselamatan
5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
12. B. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus
C. Memperhatikan masukan dari pekerja atau serikat pekerja
D. 4Kebijakan K3 paling sedikit harus memuat:
1.Visi
2.Tujuan perusahaan
3.Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan
4.Kerangka dan program kerja yang mencangkup kegiatan perushaaan
secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional
13. Perencanaan K3
Perencanaan K3 dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana
K3 ini disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada
kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana K3 harus
melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil pekerja, dan pihak lain yang
terkait di perusahaan. Dalam penyusunan rencana K3, pengusaha harus
mempertimbangkan:
Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
Sumber daya yang dimiliki
14. Pelaksanaan Rencana K3
Berdasarkan rencana K3 yang telah ditetapkan, dalam
pelaksanaannya pengusaha didukung oleh SDM di bidang K3,
sarana dan prasarana. SDM yang dimaksud harus memiliki:
Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan ijin kerja
dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang
15. Pelaksanaan
Sarana dan prasana yang dimaksud minimal harus
terdiri :
a) Organisasi atau unit yang
bertanggungjawab di bidang K3
b) Anggaran yang memadai
c) Prosedur operasi/kerja, informasi, dan
pelaporan serta pendokumentasian
d) Instruksi kerja
Syarat minimal kegiatan pelaksanaan rencana K3
harus meliputi:
a) Tindakan pengendalian
b) Perancangan dan rekayasa
c) Prosedur dan instruksi kerja
d) Penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan
e) Pembelian/pengadaan barang dan jasa
f) Produk akhir
16. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
Kegiatannya melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit
internal SMK3 dilakukan oleh SDM yang kompeten, jika tidak memiliki
SDM yang kompeten dapat menggunakan jasa pihak lain. Hasil
pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha dan
digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
17. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
Fungsinya untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3 yang
dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal:
a) Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan
b) Adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar
c) Adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan
d) Terjadi perubahan struktur organisasi
e) Adanya perkembangan IPTEK, termasuk epidemiologi
f) Adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja
g) Adanya pelaporan
h) Adanya masukan dari pekerja
18. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen
terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk
mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan
dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan. (Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012).
19. Tujuan Audit :
1. Menilai secara kritis dan sistimatis semua potensi bahaya potensial
dalam sistem kegiatan operasi perusahaan
2. Memastikan bahwa pengelolaan K3 di perusahaan telah dilaksanakan
sesuai ketentuan
3. Mengendalikan bahaya potensial dan perencanaan tanggap darurat
( emergency respons )
Audit SMK3
