1. SISTIM MANAJEMEN K3
SISTIM MANAJEMEN K3
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
UPAYA PENINGKATAN
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
Evaluasi dan Konsepsi Kebijakan SMK3
2. PRINSIP DASAR
• Tenaga kerja berhak untuk mendapatkan jaminan
keselamatan dalam melakukan pekerjaan
- UU Bo.1/1970 jo. Ps. 27 ayat (2) UUD 1945
Tujuan K3 untuk melindungi
tenaga
kerja dan mengamankan asset
perusahaan dari
resiko kecelakaan
• Kecelakaan kerja menurunkan produktivitas
3. Tenaga kerja bukan komoditas (deklarasi Philadelphia
1944)
2 hal penting terkait issue perburuhan dalam
perjanjian WTO 1996 di Singapore :
- ILO sebagai badan yang menetapkan Standar
Perburuhan
- Standar Perburuhan tidak akan digunakan untuk
keperluan
proteksi perdagangan bebas
Berbagai tingkatan Standar ILO :
- Konvensi;
- Rekomendasi;
- Resolusi;
- Deklarasi;
- Konklusi ( kesimpulan sidang);
- Set of Guide lines
• Standar K3 (termasuk SMK3) merupakan
bagian dari standar perburuhan
4. DEFINISI SISTEM MANAJEMEN K3
ῆBagian dari sistem manajamen secara
keseluruhan yang dibutuhkan bagi :
pengembangan, penerapan,
pencapaian,
pengkajian dan pemeliharaan
kebijakan K3
dalam rangka pengendalian
resiko yang
berkaitan dengan kegiatan
kerja
guna terciptanya tempat kerja
yang aman,
efisien dan produktif
5. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN
• K3 masih belum mendapatkan perhatian
yang memadai semua pihak
• Kecalakaan kerja yang terjadi masih tinggi
• Relatif rendahnya komitment pimpinan
perusahaan dalam hal K3
• Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan
kesadaran atas K3
• Tuntutan global dalam perlindungan tenaga
kerja yang diterapkan oleh ILO
• Desakan LSM internasional dalam hal hak
tenaga kerja untuk mendapatkan
perlindungan
6. 1. K3 masih belum mendapatkan perhatian
yang memadai semua pihak:
• Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program
• Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi
issue nasional baik secara politis maupun sosial
• Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek
ekonomi, dan tidak pernah diliaht dari pendekatan
moral
• Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor
produksi dalam perusahaan, belum dirtempatkan
sebagai mitra usaha
• Alokasi anggaran perusahaan untuk maslah K3 relatif
kecil
7. 2. Masih rendahnya komitment pimpinan
perusahaan terhadap K3 :
• Dari jumlah perusahaan 160.041 (1995) menurut
data UU No.7/1981, 13.381 merupakan perusahaan
dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang ( wajib
mempunyai P2K3 sesuai pasal 10 UUKK No.1/1970)
• Jumlah P2K3 yang ada kurang dari 13.000
• Dari P2K3 yang ada 10-12 % yang berfungsi
• Menunjukan komitment pimpinan perusahaan
terhadap K3 masih rendah
Perusahaan yang mempunyai dokter perusahaan
(pasal 8 UUKK No.1/1970) tercatat 1.155 orang
Program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tidak
jalan
8. 3. Kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi:
• Jumlah kasus kecelakaan (1995) tercatat 18.312
• Dengan korban :
- meninggal : 464 orang
- luka berat (cacat tetap) : 2.268 orang
- STMB : 17.857
- Jumlah hari hilang : 3.528.750 hari kerja
- Jumlah jam kerja hilang : 28.230.000 jam kerja
Jumlah kompensasi kecelakaan mencapai lebih
Rp.4 milyar
9. 4. Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan
kesadaran K3 :
• SUPAS 1995 :
- Total angkatan kerja 80,1 juta
• Pendidikan :
- SDl : 56,0 juta orang (69,9 %)
- D III : 1, 32 juta orang (1,65 %)
- S I : 1,545 Juta orang (1,69 %)
- Jumlah penganggur terbuka 6,2 juta orang
(7,24 % dari total angkatan kerja)
• Sebagian besar tenaga kerja tidak memahami haknya
untuk mendapatkan perlindungan K3
10. TUJUAN PENERAPAN SMK3
• Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat
dan martabatnya sebagaoi manusia (pasal 27 ayat
2 UUD 1945)
• Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan
dalam melindungi tenaga kerja
• Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja
untuk menghadapi kompetisi perdagangan global
• Proteksi terhadap industri dalam negeri
• Meningkatkan daya saing dalam perdagangan
internasional
• Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap
produk ekspor nasional
11. DASAR HUKUM
1. UUD 1945 pasal 27 ayat (2)
2. UU No.14 tahun 1969 pasal 3,9 dan 10
3. UU No.1 tahun 1970 pasal 4
4. Per.Menaker No. PER.05/MEN/1996
5. Kep.Menaker No.KEP-19/MEN/1996
12. PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERAPAN SMK3
Peninjauan ulang &
Peningkatan oleh
manajemen
Pengukuran dan
evaluasi
Penerapan SMK3
Perencanaan
SMK3
Komitmen dan
Kebijakan
Peningkatan
berkelanjutan
13. KRITERIA PERUSAHAAN
• Perusahaan dengan :
- tk 100 atau lebih dan atau
- potensi bahaya peledakan, kebakaran,
pencemaran dan penyakit akibat kerja
Pasal 3 Per.Menaker No.05/1996
14. AUDIT SMK3
Per.Menaker No. 05/MEN/1996
PENGERTIAN AUDIT
ῆ adalah pemeriksaan secara sistematik
dan independen, untuk menentukan
suatu kegiatan dan hasil-hasil yang
berkaitan sesuai dengan pengaturan
yang direncanakan dan dilaksanakan
secara efektif dan cocok untuk
mencapai kebijakan dan tujuan
perusahaan
15. AUDIT SMK3
Per.Menaker No. 05/MEN/1996
pasal 5
DIFINISI AUDIT SMK3
ῆ alat untuk mengukur besarnya
keberhasilan pelaksanaan dan
penerpan SMK3 di tempat kerja
ῆ pemeriksaan secara sistimatik
ῆ dilakukan secara independen
ῆ dilakukan oleh Badan Audit
independen
ῆ minimal 1 kali/3 tahun
18. SERTIFIKASI
ῆ Sertifikasi SMK3 adalah bukti
pengakuan tingkat pemenuhan
penerapan peraturan
perundangan SMK3
ῆ Proses sertifikasi SMK3 suatu
perusahaan dilakukan oleh
Badan Audit Independen
melalui proses audit SMK3
19. MEKANISME SERTIFIKASI
ῆ Inventarisasi daftar perusahaan oleh
Depnaker
ῆ Depnaker mengkofirmasikan
perusahaan yang diaudit ke Badan
Audit
ῆ Penentuan jadwal audit oleh Badan
Audit
ῆ Konfirmasi pelaksanaan audit ke
Depnaker dan perusahaan
ῆ Pelaksanaan audit kesesuaian oleh
Badan Audit
ῆ Evaluasi dan analisa hasil audit oleh
Badan Audit
ῆ Konfirmasi hasil audit ke Depnaker
20. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
ῆ Tidak ada persamaan persepsi terhadap
kebijakan SMK3 sebagai kebijakan
nasional anatara instansi
teknis/departemen maupun perusahaan
ῆ Kurangnya sosialisasi
ῆ Terbatasnya anggaran untuk sosialisasi
dan pelatihan
ῆ Masih dianggap sebagai biaya yang
tidak bermanfaat untuk kepentingan
perusahaan
ῆ Kurangnya kontrol sosial
ῆ Terbatasnya jumlah pegawai pengawas
ῆ Adanya berbagai model SMK3 yang
diterapkan oleh perusahaan di Indonesia
25. KONSEP MEKANISME AUDIT SMK3
PERUSAHAAN
BADAN
AUDIT
PENGAWASAN
NORMA K3
Melaporkan
program
SMK3
MENAKERTRANS
Cq. Dirjen Binawas
RTA
Pelaksanaan Audit
Hasil Audit
