Similar to PENGENALAN_SMK3kesmasokeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (20)
2. SMK3
•APA SMK3 ?
•Mengapa mandatory/Wajib ?
•Mengapa sebagai bagian dari sistempengawasan K3 ?
•Apakah audit SMK3 wajib ?
•Mengapa harus dilakukan pihak independen ?
•Mengapa kebijakannya sulit di intergrasikan dengan ISO 9000
dan ISO 14000 ?
•Mengapa disebut AUDITOR bukan ASSESOR ?
•Bagaimana posisi Pengawas Ketenagakerjaan ? Di sektor lainnya
?
4. KEWAJIBAN PENGURUS
• Pasal 8 - Pemeriksaan Kesehatan Badan
• Pasal 9 - Menjelaskan dan menunjukan kondisi dan bahaya di
tempat kerja
- Semuapengaman dan alat perlindungan yang
diharuskan
- APD
- Caradan sikap bekerjayangaman
- Mempekerjakansetelahyakin
- Pembinaan
- Wajibmemenuhi dan mentaati syaratK3
5. • Pasal 10 - MembentukP2K3
• Pasal 11 - Laporankecelakaan
• Pasal 14 - Menempatkan secaratertulis
- Memasangposter
- Menyediakan APDsecaracuma-cuma
BAB IV - Pasal 5 :
(1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para
pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan
langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya
6. PENGAWASAN K3
Bab IV Pasal5
MENAKER
PEG.
PENGA
WAS
AHLI
K3
DOKTER
PRSH P2K3
DEP/DINAS LUAR
DEPNAKER
- POLI PRSH
- JASA KESEH
PRSH
PEMERINTAH SWASTA
- INDUSTRI
- JASA ----PJIT
DIREKTUR
PANITIA
BANDING
7. DEFINISI SISTEM MANAJEMEN K3
Bagian dari sistem manajamen perusahaan secara
keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,
pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber
daya yang dibutuhkan bagi :
pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian
dan pemeliharaan kebijakan K3
dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan
dengan kegiatan kerja
guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif
8. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN
i. UU No.1 Th. 1970 memberikan jaminan tempat
kerja yang aman dg perubahan paradigma
pengawasan K3
ii. K3 masih belum mendapatkan perhatian yang
memadai semua pihak
iii. Kecalakaan kerja yang terjadi masih tinggi
iv. Pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial
dan belum menyentuh aspek manajemen
9. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN
v. Komitment pimpinan perusahaan dalam hal K3
relatif rendah
vi. Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan
kesadaran atas K3
vii. Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja
yang diterapkan oleh komunitas perlindungan
hak buruh internasional yang dikaitkan dengan
politik perdagangan internasional
10. TUJUAN PENERAPAN SMK3
i. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat
dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat
2 UUD 1945)
ii. Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan
dalam melindungi tenaga kerja
iii. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja
untuk menghadapi kompetisi perdagangan
global
iv. Proteksi terhadap industri dalam negeri
11. TUJUAN PENERAPAN SMK3
v. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan
internasional
vi. Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap
produk ekspor nasional
vii. Meningkatkan pelaksanaan pencegahan kec.
melalui (teori) pendekatan sistem
viii.Perlunya upaya pencegahan terhadap problem
sosial dan ekonomi yang tekait dengan
penerapan K3 (kesempatan kerja, perbaikan
upah dan kemiskinan)
12. K3
UU No.13 /2003
p. 86 p. 87
UU No.1/1970
Tempat Kerja
PP - SMK3
Perusahaan
Per.Men. 05/1996
SMK3
UU No.14/1969
P. 3, 9, 10
UU No.1/1970
Tempat Kerja
a.l. :
14. Pasal 86 UU No.13/2003
(1) Setiappekerja/buruhmempunyaihakuntukmemperolehperlindunganatas:
a. keselamatandankesehatankerja;
b. moraldankesusilaan;dan
c. perlakuanyangsesuaidenganharkatdanmartabatmanusia
serta nilai-nilaiagama;
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal
diselenggarakanupayakeselamatandankesehatankerja
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundanganyangberlaku
Pragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
15. Pasal 87 UU No.13/2003
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan
kerjayangterintegrasi dengansistemmanajemenperusahaan
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
sebagaimanadimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
16. Pasal 190 UU No.13/2003
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif atas pelanggaran
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal
38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat
(3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
BAB XVI
Bagiaan Kedua
Sangsi Administratif
17. (2) Sanksi administratif sebagaimanadimaksudpada ayat (1) berupa:
a. teguran;
b. peringatantertulis;
c. pembatasankegiatanusaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalanpersetujuan;
f. pembatalanpendaftaran;
g. penghentiansementarasebagian atauseluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin.
(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut olehMenteri
20. 10 Bab 12 Pasal 4 Lampiran
Bab I - Ketentuan Umum
Bab II - Tujuan Dan Sasaran SMK3
Bab III - Penerapan SMK3
Bab IV - Audit SMK3
Bab V - Kewenangan Direktur
Bab VI - Mekanisme Pelaksanaan Audit
Bab VII - Sertifikat K3
Bab VIII - Pembinaan Dan Penngawasan
Bab IX - Pembiayaan
Bab X - Ketentuan Penutup
Lampiran I : Pedoman Penerapan SMK3
Lampiran II : Pedoman Teknis Audit SMK3
Lampiran III : Formulir Laporan Audit
Lampiran IV : Ketentuan Hasil Penilaian Hasil Audit SMK3
21. 1. Audit
Pemeriksaan secara sistematik dan
independen, untuk menentukan sustu kegiatan
dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan
pengaturan yang diremcanakan, dan
dilaksanakan sevara efektif dancocok untuk
mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan
PENGERTIAN
22. 4. Perusahaan
Setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja
dengan tujuan mencari laba atau tidak, baik milik
swasta maupun milik negara
5. Direktur
Pejabata sebagaimana dimaksud dalam UU No.1
tahun 1970
6. Pegawai Pengawas “Ketenagakerjaan”
Pegawai tehnis berkeahlian khusus dari departemen
Tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri
23. 7. Pengusaha
a.Orang atau badan hukum yg menjalankan sesuatu
usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu
mempergunakan tempat kerja
b.Orang atau badan hukum yg secara berdiri sendiri
manjalankan sesustu usaha bukan miliknya dan untuk
keperluan itu mempergunakan temoat kerja
c. Orang atau badan hukum yg di Indonesia mewakili
orang atau badan hukum termaksud pada huruh a
dan b, jika kalau yg diwakili berkedudukan di luar
Indonesia
8. Pengurus
Orang yg mempunyai tugas memimpin langsung tempat
kerja
atau lapangan yg berdiri sendiri
24. 10. Laporan Audit
Hasil audit yg dilakukan oleh Badan Audit yg berisi
fakta yg
ditemukan pd saat pelaksanaan audit di tempat kerja
sbg dasar
untuk menerbitkan sertifikat pencapaian kinerja SMK3
9. Tenaga Kerja
Setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan baik di
dalam
maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa
atau
barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
11. Sertifikat
Adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan
per.per-uu-an SMK3
12. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja
25. HarusMemenuhiPersyaratanMinimum:
- 5 prinsipdasar
- 12 unsur/elemenaudit
dilaksanakanolehperusahaandisemuasektordanterintegrasidgn
sistemManajemenPerusahaan
Wajib
Untuk perusahaan-2 di sektor kegiatan usaha tertentu dapat merubah atau
menambah unsur-unsur sesuai jenis dan tingkat resiko bahaya yg ada atas
persetujuan Menteri
Pasal 5 ayat (3)
27. KRITERIAPERUSAHAAN
• Perusahaan dengan :
- tenaga kerja 100 org atau lebih dan atau
- mengandung potensi bahaya yg dpt
mengakibatkan
kec.kerja (peledakan, kebakaran,
pencemaran dan
penyakit akibat kerja)
28. PERAN MANAJEMEN
Komitmen pihak manajemen diawali dengan
ditetapkannya kebijakan K3
Selanjutmya membentuk P2K3
Diupayakan untuk membentuk organisasi K3
secara struktural yang bertanggung jawab
mengawasi pelaksanaan K3
Pelaksanaan kebijakan pihak manajemen
1. Penyebarluasan kebijakan K3 untuk dipahamiolehseluruhkaryawan
29. 2. Memberikanwewenang penuhpadaorganisasi struktural/devisi K3 untuk
mengawasi jalannyaprogramK3
3. Menetapkan semuamanajer harusmelaksanakan program K3
4. Pengenalan dan penilaiansumber bahaya
o Penentuan jenis proteksi yang diperlukan berdasarkan risiko
yang diperkirakan dapat diterima
o Melakukan penilaian risiko pada tiap modifikasi atau
penambahan instalasi
o Merencanakan “preventive maintenance”
o Menyiapkan dan menggunakan “Standard Operating
Procedure” yang selamat untuk mengoperasikan mesin-mesin
dan peralatan.
30. 5. Seleksi kesehatan bagi karyawan barudan “medical check up” secararutinbagi
seluruhkaryawan, penyediaan poliklinik, tenagamedisdan rumahsakit
rujukan
6. Pemilihan dan penempatan karyawan
o Penerimaan karyawan dilakukan dengan seleksi yang ketat
sesuai pekerjaan yang akan dilakukan nanti.
o Penempatan karyawan berdasarkan seleksi, wawancara
dan sesuai dengan lingkup pekerjaan suatu jabatan dan
uraian pekerjaan
7. Pendidikanketrampilan, kesehatankerja dan manajemen
o Memberikan pendidikan dan pelatihan K3
o Pendidikan dan pelatihan K3 termasuk kepada kontraktor
jasa
o Pelatihan P3K bagi karyawan secara berkala
31. 8. Motivasi
o Mengkampanyekan bahwa masalah K3 merupakan
tanggung jawab moral bersama.
o Melakukan pemilihan karyawan teladan bidang K3
o Memberikan insentif ke semua karyawan terhadap
keberhasilan target produksi dan efisiensi
o Memberikan sangsi bagi karyawan yang melanggar
peraturan perusahaan.
9. Pembelian dan kendali rekayasa
o Pembelian barang dan bahan-bahan berbahaya/kimia
harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
10. Laporananalisapenyelidikankejadian/kecelakaan
o Mengadakan penelitian atas suatu kecelakaan yang
terjadi atau hampir celaka secara seksama dan
memberikan sangsi apabila diperlukan.
o Melaporkan semua kecelakaan kepada Pemerintah
o Membuatstatistikkecelakaandananalisanya
32. 11. Melaksanaanevaluasi
o Melakukan pemeriksaan/inspeksi secara rutin dan
terprogram seluruh area pabrik/non pabrik yang
mencakup masalah tindakan dan kondisi tidak aman
o Audit dilakukan selain audit intern juga oleh pihak luar.
12. Melakukan reviewataskeberhasilandan kegagalanuntuk dilakukan
perbaikan, peningkatanyang diperlukan dalammengembangkan aspek-
aspekK3 dalamseluruhkegiatanperusahaanagar mencapai hasilyang
optimal.
33. MANFAAT
Manfaat dari Penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
50 / 2012:
• Bagi Perusahaan:
1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan dibidang
K3
2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka
meningkatkan kinerja SMK3
3. Mengetahui efektifitas, efisiensi dan kesesuaian serta kekurangan dari penerapan
SMK3
4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan
5. Meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya
saing perusahaan
34. 6. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan tenaga kerja mengenai K3
yang juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan
7. Terpantaunya bahaya dan risiko di perusahaan
8. Penanganan berkesinambungan terhadap risiko yang ada diperusahaan
9. Mencegah kerugian yang lebih besar kepada perusahaan
10. Pengakuan terhadap kinerja K3 diperusahaan atas pelaksanaan SMK3
35. • Bagi Pemerintah:
1. Sebagai salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerja di bidang K3
2. Meningkatkan mutu kehidupan bangsa dan image bangsa di forum
internasional
3. Mengurangi angka kecelakaan kerja yang sekaligus akan meningkatkan
produktifitas kerja/nasional
4. Mengetahui tingkat penerapan terhadap peraturan perundangan
36. 1. Pembangunan dan Pemeliharaan
Komitmen
2. Pendokumentasian Strategi
3. Peninjauan Ulang Desain dan
Kontrak
4. Pengendalian Dokumen
5. Pembelian
6. Keamanan Bekerja Berdasarkan
SMK3
7. Standar Pemantauan
8. Pelaporan dan Perbaikan
9. Pengelolaan material dan
perpindahannya
10. Pengumpulan dan penggunaan
data
11. Audit SMK3
12. Pengembangan Ketrampilan dan
Kemampuan
Elemen Audit
1. PenetapanKebijakan
K3
2. Perencanaan
Penerapan K3
3. Penerapan K3
4. Pengukuran,
Pemantauan,dan
EvaluasiKinerjaK3
5. Peninjauan secara
teratur untuk
meningkatkan kinerja
K3 secara
berkesinambungan
Prinsip Dasar
1. Komitmendan kebijakan
1.1 Kepemimpinandan komitmen
1.2 InitialReview
1.3KebijakanK3
2. Perencanaan
2.1 Perencident bhy, penilaian
resikodan pengendresiko
2.2Per. per uu dan persyartlainnya
2.3Tujuandan sasaran
2.4Indikatorkinerja
2.5Perencawaldan perencanaan
kegiatanyg berlangsung
3. Penerapan
3.1 Jaminankemampuan
3.2Kegiatanpendukung
3.3IdentSB, penilaiandan
pengendalianresiko
4.Pengukurandan evaluasi
4.1 Inspeksidan pengujian
4.2AuditSMK3
4.3 Tindakanperbaikandan
pencegahan
5. Tinjauanulangdan peningkatanpihakmgt
Pedoman Penerapan
37. Komitmen
dan Kebijakan:
1. Kepemimpinan
dan komitmen
2. Tinjauan awal
K3 (initial
review)
Perncanaan :
1. Ident. Bahaya,
Penilaian, dal.
risk
2. Per per-uu
dan persyartan
lainnya
3. Tujuan dan
sasaran
4. Indikator
kinerja
5. Perernc. awal
dan perenc
kegiatan yg
sedang
berlangsung
Penerapan :
1. Jaminan
kemampuan
2.Kegiatan
pendukung (5)
3.Identif. SB,
Penilaian dan
Dal. Risk (10)
Pengukuran dan
Evaliasi:
1. Inspeksi dan
pengujian (6)
2.Audit SMK3
3. Tindakan
perbaikan dan
pencegahan
39. Penerapan :
1. Jaminan
kemampuan
2.Kegiatan
pendukung (5)
3.Identif. SB,
Penilaian dan
Dal. Risk (10)
KegiatanPendukung :
1. Komunikasi
2.Pelaporan
3.Pendokumentasian
4.Penngendalian
dokumen
5.Pencatatan dan mgt
informasi
Ident.SB,Penilaiandan
Pengendalian Risiko:
1. Identifikasi SB
2.Penilaian Resiko
3. Tindakan pengendalian
4.Peracangan (design) dan
rekayasa
5.Pengendalian administratif
6.Tinjauan ulang kontrak
7.Pembelian
8.Prosedur menghadapi
keadaan darurat atau bencana
9.Prosedur menghadapi insiden
10.Prosedur rencana
pemulihan keadaan darurat
40. Inspeksidan Pengujian :
1.Personel ahli
2.Catatan inspeksi, pengujian dan
pemantauan
3.Peralatan dan metode pengujian
4.Tindakan perbaikan segera
5.Penyelidikan insiden
6.Analisis dan peninjauan ulang
hasil temuan
Pengukurandan
Evaliasi:
1. Inspeksi dan
pengujian (6)
2.Audit SMK3
3. Tindakan
perbaikan dan
pencegahan
41. Tinjauanulang dan
peningkatanoleh
pihakmanajemen:
1.Evaluasi kebijakan
2.Tujuan,sasaran &
kinerja K3
3.Hasil temuan
audit SMK3
4.Eveluasi efektivitas
penerapan SMK3
dan kebutuhan
u/ mengubah
sistem yg sesuai
(8)
Evaluasiefektifitas:
a. Evaluasi penerapan kebijakan
b.Tujuan, sasaran dan kinerja
c. Hasil temuan audit SMK3
d.Evaluasi efektivitas penerapan SMK3 dan
kebutuhan u/ mengubah sistem :
1. Perubahan per per-uu
2. Tuntutan dr pihak yg terkait dan pasar
3. Perubahan produk dan kegiatan prsh
4.Perubahan struktur organisasi prsh
5.Perkembangan IPTEK dan Epidemilogi
6.Pengalaman dr insiden
7.Pelaporan
8.Umpan balik dr tenaga kerja
44. DIFINISI AUDIT SMK3
• Alat untuk mengukur besarnya
keberhasilan pelaksanaan dan penerapan
SMK3 di tempat kerja
• Pemeriksaan secara sistimatik
• Audit dilakukan secara independen
• Audit SMK3 dilakukan oleh Badan Audit
independen
45. PERBEDAAN AUDIT DAN INSPEKSI
AUDIT SMK3 INSPEKSI K3
• Upaya menemukan
ketidaksesuaian dlm
penerapan sistem
manajemen
• Upaya menemukan
ketidaksesuaian dlm
obyek
• Mengukur kesesuaian
pelaksaanaan sistem
manajemen terhadap
standar
• Berfokus pada sistem
manajemen
• Mengukur kesesuaian
obyek terhadap standar
• Berfokus pada obyek
46. Lanjutan...
AUDIT SMK3
• Metode:
pemeriksaan dokumen,
verifikasi, wawancara dan
observasi
INSPEKSI K3
• Metode:
pemeriksaan secara
teknis dan atau
mendetil
• Pelaksanaan dengan
jangka panjang
• Pelaksanaan dengan
jangka pendek
49. Tahapan Audit Eksternal
Tahap Persiapan
1. Pemeriksaan dokumen
2. Wawancara utk klarifikasi
3. Pengamatan aktivitas Prsh
4. Pengamatan kondisi dan
ling.kerja
5. Penilaian kriteria berdasarkan
temuan
Pertemuan Awal
Pemeriksaan
Pertemuan Akhir
Penilaian Kriteria
1. Tidak berlaku
2. Terpenuhi
3. Tidak terpenuhi minor
4. Tidak terpenuhi
mayor
5. Observasi
Tingkat Penilaian
50. Badan Penyelenggara Audit :
1.Status Perusahaan BUMN atau Swasta Nasional
2.Berbadan hukum
3.Memiliki sekrangnya 3 Kacab
4.Memiliki bukti Wajib Lapor Ke-TK-an
5.Memiliki minimal 9 Auditor eksternal senior dan 27 Auditor
junior
6.Pengalaman dalam audit sistem (diutamakan)
Badan Audit SMK3
Menteri
Permohonan
Tertulis SKP
SKP
(berlaku 3 th)
Direktur Jenderal Evaluasi
(1 kali dlm 1 th)
51. Persyaratan Auditor Internal
1. PendidikanD3 Teknikatau Kesehatan dg pengalaman 2 th
2. Lulus pendidikan auditorSMK3
Menteri
Permohonan
Tertulis SKP
Direktur Jenderal Evaluasi
(1 kali dlm 1 th)
SKP
(berlaku 3 th)
Auditor
55. 1. Pembangunandan Pemeliharaan
Komitmen
2. PendokumentasianStrategi
3. PeninjauanUlangDesaindan
Kontrak
4. PengendalianDokumen
5. Pembelian
6. KeamananBekerjaBerdasarkan
SMK3
7. StandarPemantauan
8. Pelaporandan Perbaikan
9. Pengelolaanmaterialdan
perpindahannya
10. Pengumpulandan penggunaan
data
11. AuditSMK3
12. PengembanganKetrampilandan
Kemampuan
Elemen Audit
1. Penetapan Kebijakan K3
2. Perencanaan Penerapan
K3
3. Penerapan K3
4. Pengukuran,
Pemantauan, dan
Evaluasi Kinerja K3
5. Peninjauan secara teratur
untuk meningkatkan
kinerja K3 secara
berkesinambungan
Prinsip Dasar
1. Komitmen dan kebijakan
1.1 Kepemimpinan dan komitmen
1.2 Initial Review
1.3 Kebijakan K3
2. Perencanaan
2.1 Perenc ident bhy, penilaian
resiko dan pengend resiko
2.2 Per. per uu dan persyart lainnya
2.3 Tujuan dan sasaran
2.4 Indikator kinerja
2.5 Perenc awal dan perencanaan
kegiatan yg berlangsung
3. Penerapan
3.1 Jaminan kemampuan
3.2 Kegiatan pendukung
3.3 Ident SB, penilaian dan
pengendalian resiko
4.Pengukuran dan evaluasi
4.1 Inspeksi dan pengujian
4.2 Audit SMK3
4.3 Tindakan perbaikan dan
pencegahan
5. Tinjauan ulang dan peningkatan pihak mgt
Pedoman Penerapan
56. TINGKAT PENERAPAN DAN KEBERHASILAN
TabelI
%
Kecil
64 kriteria
Sedang
122 kriteria
Besar
166 kriteria
0 –59 % Tindakan hukum Tindakan hukum Tindakan hukum
60 – 84 %
Bendera perak
sertifikat
Bendera perak
sertifikat
Bendera perak
sertifikat
85 – 100
%
Bendera emas
sertifikat
Bendera emas
sertifikat
Bendera emas
sertifikat
Lampiran IV
