EMLI Training-Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan-salah satu materi pembahasan dalam kegiatan Kursus Intensif Hukum Pertambangan yang diselenggarakan oleh EMLI Training. materi tersebut disampaikan oleh Bapak Rizky Dwinanto, S.H., M.H. beliau adalah partner at ADCO Attorneys at Law.

1. Restrukturisasi Hutang Dalam
Project Pertambangan
Presented by: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.

2. Apa itu restrukriasasi ?
• Restrukriasai utang merupakan suatu proses untuk merestruktur hutang
bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitur
(darmadji, 2001:69)
• Restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi,
manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang,
pemegang saham, legal dan sebagainya (Pedoman Akuntansi Perbankan
Indonesia atau PAPI, revisi 2001)
Restrukrisasi adalah jalan keluar bagi perusahaan/debitur yang masih memiliki
prospek bisnis yang bagus dengan mengajukan suatu proposal penjadwalan
hutang yang berisikan tatacara penjadualan utang yang baik dan mantang
baik seluruh kreditur

3. Dasar Hukum Restrukrisasi
• Undang-Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas;
• Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
dirubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998;
• Undang-undang Nomor 37 tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang;
• Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
• Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

4. Jenis-Jenis Restrukturisasi
• Restrukturisasi Perusahaan
Konsolidasi (peleburan usaha)
Pembubaran usaha (likuidasi)
Pembangkrutan (kepailitan)
Pemecahan Usaha (split off)
Pemekaran Usaha (spin off)
Penilaian Kembali aktiva tetap (reevaluasi)
Rekapitalisasi (penataan kembali
permodalan)
Reorganisasi perusahaan
• Restrukturisasi Utang
Penjadualan kembali pelunasan utang
(rescheduling)
Pengkondisian Kembali Utang
(reconditioning), Ex: dengan penurunan
bunga, penghapusan pokok, penghapusan
bunga dan sebagian pokok
Pengurangan Utang (hair cut)
Pembebasan utang (debt remission)
Konversi utang menjadi ekuitas (debt to
equity swap)
Penyitaan barang-barang jaminan utang
(debt to asset swap)

5. Mengapa harus di restrukturisasi?
• Dalam kondisi keuangan positive, yang bertujuan guna pengembangan
perusahaan sehingga lebih kompetitif dalam pasar; atau
• Dalam kondisi keuangan negatife, yang bertujuan guna penyelamatan
perusahaan agar dapat survive dari kesulitan ekonomi

6. Metode Restrukturiasasi Hutang
• Mengunakan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
dalam konteks melibatkan badan peradilan (vide UU 37 tahun 2004 tentang
KPKPU)
atau
• Mengunakan metode diluar mekanisme badan peradilan

7. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
sebagai salah satu Mekanisme Restrukturisasi
Hutang
Definisi PKPU
• Tidak dijelasan secara rinci dalam UUKPKPU maksud dari PKPU namun merujuk
pada Pasal 222 ayat (2) maka “debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak
akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan
dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan
maksud untuk mengajukan rencana perdamaian sebagian atau seluruh utang kepada
kreditor”
Tujuan PKPU
• Guna tercapainya perdamaian kepada seluruh pihak (krediur dan debitur)

8. Siapa yang berperan sebagai arranger?
Siapa Arranger?
• Lazim dalam proses restrukturisasi adanya pihak yang bertindak sebagai arranger
(pengarah), maka dalam konteks PKPU arranger adalah “pengurus” yang didampingi
oleh “Hakim Pengawas”
Definisi ”Pengurus”?
• UUKPKPU Pasal 1 hanya memberikan definisi atas “kurator” minus definisi “Pengurus”
• Black’s Law Dictionary, Fifth Edition menyebutkan “Administrator is a person appointed
by the court to administer (i.e. manage or take charge of) the assets and liabilities of a
decedent (i.e., the deceased)….”
• Maka jelas fungsi dan tugas pengurus adalah: melakukan pengurusan (tidak termasuk
pemberesan) atas kekayaan dan utang-utang debitur (note: pengurus ditunjuk oleh pengadilan)

9. Legitimasi danTugas Pengurus.
Tugas
• Pengurus ditujuk oleh Pengadilan dan Bersama-sama Debitur mengurus
harta debitur (vide Pasal 225 ayat (2) UUKPKPU
Legitimasi Pengurus
• “Tanpa persetujuan Pengurus, Debitor tidak dapat melakukan tindakan
kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya”
(vide Pasal 240 ayat (1) UUKPKU)
• “Kewajiban yang timbul dari tindakan Debitor yang dilakukan tanpa
persetujuan Pengurus, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor
sejauh menguntungkan bagi harta Debitor (vide Pasasl 240 ayat (2)
UUKPKU)

10. Kewenangan Pengurus dalam PKPU
• Meminta Hakim Pengawas untuk mendengarkan atau memerintahkan
pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU
(vide Pasal 233 ayat (1)UUKPKPU)
• Bersama-sama Debitor melakukan pengurusan atas harta Debitor (vide Pasal 240
ayat (2)UUKPKPU);
• Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan agar harta Debitor
tidak dirugikan karena tindakan Debitor (vide Pasal 240 ayat (2) UUKPKPU);
• Menolak atau memberikan persetujuan kepada Debitor untuk melakukan
pinjaman dari pihak ketiga untuk meningkatkan harta Debitor, termasuk
menolak atau memberikan persetujuan untuk membebani harta Debitor
dengan hak jaminan kebendaan (Vide Pasal 240 Ayat (4) juncto ayat (5) UUKPKPU)

11. Kewenangan Pengurus dalam PKPU
Continue….....
• Memastikan agar tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk pelunasan utang
ditangguhkan serta memastikan agar (i) Debitor dilepaskan dari sandera segera setelah
diperolehnya putusan PKPU tetap atau setelah pengesahan perdamaian memperoleh
kekuatan hukum tetap dan (ii) jika diperlukan meminta agar diangkat sita yang telah
diletakan atas harta Debitor (Vide Pasal 242 ayat (1) dan (2) UUKPKPU)
• (i) memastikan agar gugatan yang sedang berjalan dari kreditor yang utangnya telah
diakui oleh Debitor ditangguhkan putusannya sampai dengan berakhirnya PKPUdan (ii)
menolak atau memberikan persetujuan kepada Debitor untuk menjadi penggugat atau
tergugat dalam perkara yang menyangkut harta kekayaan (Vide Pasal 243 ayat (1) dan (2)
UUKPKPU)
• Memastikan mengenai dilanjutkannya atau dihentikannya pembayaran utang yang
terlah berjalan sebelum berlangsungnya PKPU (Vide Pasal 245 UUKPKPU);
• Memastikan mengenai pemenuhan perikatan yang terbit sebelum putusan PKPU
(Pasal 253 UUKPKPU) ;

12. Kewenangan Pengurus dalam PKPU
Continue….....
• Memastikan dapat atau tidaknya dilakukan perjumpaan utang piutang dari perbuatan
hukum yang terjadi sebelum PKPU Pasal 246 juncto (Pasal 247 UUK)PKPU
• Memastikan dapat atau tidaknya dilanjutkannya suatu perjanjian timbal balik yang
belum atau baru sebagian dipenuhi serta memastikan hapusnya perjanjian timbal balik
Pasal 249 juncto (Pasal 250 UUKPKPU);
• Memastikan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu perjanjian sewa atau suatu
benda, yang timbul sebelum putusan PKPU diucapkan (Pasal 251 UUKPKPU);
• Memberikan persetujuan atau tidaknya kepada Debitor untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja dengan karyawannya (Pasal 252 UUKPKPU) ;
• Memberikan laporan kepada Hakim Pengawas untuk dapat mengakhiri PKPU.
Berdasarkan ketentuan dalam pasal yang sama ayat (2), Pengurus diberikan wewenang
untuk mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dalam hal Debitor (i) selama PKPU,
Debitor bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap
hartanya dan/atau (ii) selama PKPU keadaan harta Debitor tidak lagi memungkinkan
untuk dilanjutkannya PKPU (Vide Pasal 255 UUKPKPU)

13. Proposal Pedamaian dan Perdamaian
Isi dari Proposal Perdamaian:
• Asumsi-asumsi keuangan dan operational sehingga perusahaan dapat menjadi going
concern
• Laporan keuangan perusahaan (in house dan audited)
• Share valuation dan assets appraisal
• Proyeksi keuangan perusahaan setelah perdamaian (termasuk cash flow)
• Dokumen pendukung usulan perdamaian lainnya

14. • Jangka waktu Pembahasan Rencana Perdamian cukup Pajangan (maks 270 hari sesuai
dengan PKPUTetap)
• Voting rencana perdamaian berlaku bagi seluruh kreditur baik Kongkuren maupun
separatis (vide Pasal 281 ayat (1) UUKPKU)
• Kreditur Separatis yang menolak rencana perdamaian akan diberikan kompensasi
sebesar jaminan yang terendah vs aktual pinjaman yang langsung dijaminkan dengan
kebendaan tertentu (vide Pasal 282 ayat (2) UUKPKPU)
• Rencana Perdamaian yang disahkan (homologasi) berlaku bagi semua kreditur
(Kongkuren maupun separatis ”dalam hal separatis tidak setuju diberikan kompensasi
(vide Pasal 286 UUKPKPU)
• Putusan Majelis yang mengesahkan perdamaian atau menolak perdamaian pada
prinsipnya tidak bisa di ajukan upaya hukum Kasasi (pasal 293 UUKPKPU)
• Dalam hal Putusan Majelis Menolak Reancana Perdamaian, maka dalam sidang yang
sama Debitur dinyatakan Pailit. (vide Pasal 292 UUKPKPU)
Proposal Pedamaian dan Perdamaian..
Continue…....

15. Voting (pemungutan suara) dalam Rencana
Perdamaian
• Rencana perdamaian dapat diterima bila (i) disetujui oleh lebih dari ½
kreditor konkuren yang mewakili 2/3 utang yang diakui atau sementara
diakui yang hadir; dan (ii) disetujui oleh lebih dari ½ kreditor pemegang hak
jaminan kebendaan yang mewakili 2/3 utang yang diakui atau sementara
diakui yang hadir (Vide Pasal 280 ayat (1) UUKPKPU).
• Jika rencana perdamaian hanya disetujui oleh ½ kepala, yang mewakili ½
utang yang hadir, maka dapat dilakukan rapat kreditor ke dua paling lambat
8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama (vide Pasal 281 ayat (1)
juncto Pasal 152 UUKPKPU)

16. Tahapan Proses PKPU
Putusan PKPU
Pemberitahuan Media
Masa (koran) dan
Lembaran Negara
Rapat Kreditur I
(agenda: Pengenalan
Pengurus dan
penyampaian batas
waktu tagihan)
Penyusunan daftar
tagihan sementara dan
beserta klafikasi sifat
tagihan
Meminta klarifikasi
terhadap debitur
perihal jumlah tagihan
dan sifat tagihan
Rapat Pra-Verifikasi
utang (pencocokan
utang)
Rapat Kreditur II
(agenda:
Pencocokan/verifikasi
Utang)
Rapat Kreditur III
(agenda: Penetapan
DaftarTagihanTetap
dan Pembahasan
Proposal Perdamaian)
Rapat Kreditur IV
(agenda: Pembahasan
Proposal Perdamaian
(lanjutan))
Rapat KrediturV
(agendaVoting
Proposal Perdamaian
0 Diterima
(Homologasi)
atau
0 Ditolak (Pailit)

17. Proses Restrukturisasi diluar Mekanisme
Badan Peradilan
Syarat Proses restrukturisasi non mekanisme badan peradilan haruslah
memenuhi beberapa persyaratan oleh Debitur yang antara lain:
1. Berinisiatif akan proses Restrukturisasi
2. Full disclosure
3. Bersedia Memikul Kerugian
4. Mempunyai Business Plan yang baik dan matang

18. Indetifikasi dan klasifikasi permasalahan
sebelum melakukan Restrukturisasi
• Melakukan identifikasi penyebab macetnya pembayaran utang
• Melakukan klasifikasi hutang dan sifat hutang
• Memetakan kreditur kooperatif dan non kooperatife
• Gunakan tenaga ahli (konsultan hukum, Pajak dan Keuangan)
• Peran arranger/negosiator yang sangat pro perdamaian untuk debitur
• Proposal Perdamaian yang visible dan realistis

19. Setiabudi 2 2nd floor suite 205C
H.R. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12920 - Indonesia
Telp. (021) 52903034
Fax. (021) 52903035
Mobile. 0818-101012 / 0811-
8101012rizky.dwinanto@adcolaw.com