materi tentang PKPU dan BPR

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
MODUL 4
MORATORIUM HUTANG (PKPU)
DAN BPR
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Akuntansi
04
…. Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Abstract : Kompetensi
Pendahuluan Mahasiswa mampu menjelaskan
tentang moratorium hutang
(pkpu) dan BPR

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
A. Pengertian PKPU
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam pasal 222 sampai dengan
pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang. Adapun PKPU ini sangat berkaitan erat dengan ketidakmampuan membayar
(insolvensi) debitur terhadap hutang-hutangnya kepada pihak kreditor.
Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek”
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tundaan pembayaran hutang (suspension of
payment atau Surseance van Betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang
melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur
dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya
dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk
apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium (rencana
perdamaian).
B. Maksud dan Tujuan PKPU
Adapun yang menjadi maksud dan tujuan PKPU adalah sesuai dengan yang tercantum pada
ketentuan pasal 222 ayat (2) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 :
“(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar
utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan
kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang
meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. (3) Kreditor yang
memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh
waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban
pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang
meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya."
Dimana dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa secara umum, maksud dari PKPU adalah
untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau
sebagian utang kepada kreditur konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk kreditur
konkuren, sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkan seseorang debitor meneruskan
usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.
C. Jenis-jenis PKPU
Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :
PKPU sementara Merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai,
dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan. PKPU tetap Merupakan
PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para kreditor.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
D. Para Pihak dalam PKPU
Para pihak yang terkait dalam PKPU antara lain adalah sebagai berikut :
1. Debitor
Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004, yang dimaksud
dengan debitor adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau Undang-
undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Sesuai dengan pasal 222
UU No. 37 tahun 2004, debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor dapat
mengajukan PKPU bila ia tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat
melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Maksud pengajuan oleh debitor ini ialah untuk mengajukan rencana perdamaian yang
meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Debitor
yang mengajukan ini dapat berupa debitor perorangan ataupun debitor badan hukum-
2. Kreditor
Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka (2) UU No. 37 Tahun 2004, yang
dimaksud dengan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian
atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
3. Bank Indonesia
Apabila debitor adalah sebuah bank, maka bank Indonesia yang berwenang
mengajukan PKPU. (Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004)
4. Badan pengawas pasar modal Apabila yang menjadi pihak debitor adalah Perusahaan
Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian (Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004)
5. Menteri Keuangan
Apabila yang menjadi debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi,
dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. (Pasal 223
UU No. 37 Tahun 2004)
E. Prosedur PKPU
E.1.Permohonan
Permohonan PKPU harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat
kedudukan hukum debitur dengan ketentuan : Apabila debitur telah meninggalkan
wilayah Negara Indonesia, pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan
permohonan putusan atas PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Apabila debitur adalah persero suatu
firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma
tersebut juga berwenang untuk memutuskan. Apabila debitur tidak berkedudukan di
wilayah Negara Indonesia akan tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah
Indonesia, maka pengadilan yang berwenang memutuskannya adalah Pengadilan

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur.
Apabila debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukannya hukumnya adalah
E.2. Surat permohonan Surat permohonan berikut lampirannya (bila ada) harus
disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang secara
cuma-cuma. Sistematika dari surat permohonan PKPU itu sendiri paling tidak
memuat hal-hal sebagai berikut : a. Tempat dan tanggal permohonan b. Alamat
pengadilan Niaga yang berwenang c. Identitas Pemohon dan advokatnya d. Uraian
tentang alasan permohonan PKPU e. Permohonan f. Tanda tangan debitor dan
advokatnya
E.3. Pemeriksaan Apabila permohonan PKPU dan kepailitan diperiksa pada saat yang
bersamaan, maka permohonan PKPU haruslah diputus terlebih dahulu.
E.4. PKPU sementara Sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 225 UU No. 37
Tahun 2004. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam PKPU sementara adalah
sebagai berikut : Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam
waktu paling lambat 3 hari
sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan PKPU sementara
dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta
mengangkat 1 atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta
debitor.
F. Akibat Hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Sejak diterimanya pemohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh debitur,
maka terjadilah beberapa akibat hukum terhadap debitur yang bersangkutan. Akibat
hukum tersebut adalah sebagai berikut :
1. Debitur Kehilangan Independensinya
2. Jika Debitur Telah Minta Dirinya Pailit, Dia Tidak Dapat Lagi Minta Penundaan
Pembayaran Hutang
3. Jika Penundaan Pembayaran Hutang Berakhir, Debitur Langsung Pailit
4. Debitur Tidak Dapat Dipaksa Membayar Hutang dan Pelaksanaan Eksekusi
DItangguhkan
5. Perkara yang Sedang Berjalan Ditangguhkan
6. Debitur Tidak Boleh Menjadi Penggugat atau Tergugat
7. Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Berlaku Bagi Kreditur Preferens
8. Penundaan Pembayaran Hutang Tidak Berlaku terhadap Beberapa Jenis Biaya
Penting
9. Hak Retensi yang DIpunyai oleh Kreditur Tetap Berlaku
10. Berlaku Masa Penangguhan Eksekusi Hak Jaminan

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
G. Berakhirnya PKPU Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
dapat diakhiri dengan berbagai macam cara, meliputi :
1. Karena kesalahan debitur
2. Keadaan harta debitur sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan PKPU
3. Dicabut karena keadaan harta debitur sudah membaik
4. Karena tercapai perdamaian
5. Karena rencana perdamaian ditolak
6. Karena perdamaian tidak disahkan oleh pengadilan niaga
7. Apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
8. Karena PKPU dibatalkan
9. Masa PKPU terlampaui
10. Tidak tercapai perdamaian
11. Karena PKPU secara tetap tidak disetujui oleh kreditur
H. Pengertian BPR
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan
hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya
dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Status BPR diberikan kepada Bank
Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga
Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit
Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi
Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU
Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa
lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakatIndonesia, serta
masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena
itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga
dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan,
maka persy-ratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
I. Alokasi kredit BPR
Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh
BPR, yaitu:
• Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan
dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian. •
Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia
mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain
yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok
peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id
yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi
30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. •
Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia
mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain
yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan
keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan
komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya,
serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak
pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor,
anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat
BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
J. USAHA BPR
Usaha yang Dilakukan BPR[sunting | sunting sumber]
Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan
tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect
dan pendapatan bunga. Adapun usahausaha BPR adalah :
• Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. •
Memberikan kredit. • Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip
bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. •
Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito
berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah
sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami
over liquidity atau kelebihan likuiditas. Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan
BPR[sunting | sunting sumber]
Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh
dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah :
• Menerima simpanan berupa giro. • Melakukan kegiatan usaha dalam valuta
asing. • Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan
concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. •
Melakukan usaha perasuransian. • Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha
sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.
Dafar Pustaka
????

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA http://www.mercubuana.ac.id