1. Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat yang dianggap kabur.
2. Tergugat menolak dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui benar, yakni Tergugat adalah ahli waris Ahmad Mulyanto yang meninggal.
3. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan penggugat karena tidak terbukti adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum yang hidup atau yang berjalan, dengan hukum itu diharapkan akan terbentuk suasana yang tentram dan teratur bagi kehidupan masyarakan Indonesia. Tak lepas dari itu, hukum tersebut juga butuh ditegakkan, demi membela dan melindungi hak-hak setiap warga Negara.
Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Hukum Acara Pidana mengatur bagai mana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim, mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan didepan persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/ dakwaan oleh jaksa/penuntut umum, kemudian diberi kesempatan terdakwa/penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan/eksepsi, dilanjutkan acara pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik serta pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan musyawarah dalam pengambilan putusan oleh hakim (majelis) serta penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Bab XVI Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP).
Peraturan hukum yang mengatur juga tentang tahapan pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil, dalam hal ini dapat dibedakan apabila putusan tersebut belum “inkracht van gewijsde’’ dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya serta jaksa/ Penuntut Umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI (Bab XVIII Pasal 233 sampai dengan Pasal 269 KUHAP) serta apabila putusan telah “ inkracht van gewijsde” dan terpidana tidak melakukan upaya grasi kepada Presiden selaku Kepala Negara, putusan dapat dilaksanakan oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negri (Bab XIX Pasal 270 sampai dengan 283 KUHAP) sedangkan terpidana masih melakukan upaya grasi, putusan tersebut ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya menunggu upaya grasi tersebut turun.
Dari tahapan-tahapan proses Hukum acara Pidana diatas ada yang disebut dengan pembacaan dakwaan, dimana dakwaan merupakan surat tuntutan yang dibuat oeleh jaksa yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dimuka pangadilan, Maka dari itu penulis akan menulis suatu makala yang akan membahas tentang Surat Dakwaan.
Jurnal Ilmiah ini memuat beberapa artikel pilihan dari Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana seperti terkait dengan persoalan Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan kewajiban rahasia jabatan di daerah hukumnya, Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan fudisia, Analisis kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris untuk golongan Tionghoa dan artikel lainnya. Artikel tersebut merupakan ringkasan hasil penelitian tesis mahasiswa yang sudah diuji dan dapat dipertahankan oleh mahasiswa dalam sidang ujian dihadapan dewan penguji dan Guru Besar.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum yang hidup atau yang berjalan, dengan hukum itu diharapkan akan terbentuk suasana yang tentram dan teratur bagi kehidupan masyarakan Indonesia. Tak lepas dari itu, hukum tersebut juga butuh ditegakkan, demi membela dan melindungi hak-hak setiap warga Negara.
Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Hukum Acara Pidana mengatur bagai mana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim, mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan didepan persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/ dakwaan oleh jaksa/penuntut umum, kemudian diberi kesempatan terdakwa/penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan/eksepsi, dilanjutkan acara pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik serta pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan musyawarah dalam pengambilan putusan oleh hakim (majelis) serta penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Bab XVI Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP).
Peraturan hukum yang mengatur juga tentang tahapan pelaksanaan terhadap putusan hakim yang telah diambil, dalam hal ini dapat dibedakan apabila putusan tersebut belum “inkracht van gewijsde’’ dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya serta jaksa/ Penuntut Umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI (Bab XVIII Pasal 233 sampai dengan Pasal 269 KUHAP) serta apabila putusan telah “ inkracht van gewijsde” dan terpidana tidak melakukan upaya grasi kepada Presiden selaku Kepala Negara, putusan dapat dilaksanakan oleh jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negri (Bab XIX Pasal 270 sampai dengan 283 KUHAP) sedangkan terpidana masih melakukan upaya grasi, putusan tersebut ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya menunggu upaya grasi tersebut turun.
Dari tahapan-tahapan proses Hukum acara Pidana diatas ada yang disebut dengan pembacaan dakwaan, dimana dakwaan merupakan surat tuntutan yang dibuat oeleh jaksa yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa dimuka pangadilan, Maka dari itu penulis akan menulis suatu makala yang akan membahas tentang Surat Dakwaan.
Jurnal Ilmiah ini memuat beberapa artikel pilihan dari Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana seperti terkait dengan persoalan Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan kewajiban rahasia jabatan di daerah hukumnya, Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan fudisia, Analisis kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris untuk golongan Tionghoa dan artikel lainnya. Artikel tersebut merupakan ringkasan hasil penelitian tesis mahasiswa yang sudah diuji dan dapat dipertahankan oleh mahasiswa dalam sidang ujian dihadapan dewan penguji dan Guru Besar.
1. EKSEPSI/JAWABAN TERGUGAT I DAN II
Dalam perkara perdata No. 101/B/PDT/11/2014/PN BANDUNG
J A W A B A N
-----------------------------------
Dalam perkara antara
1. Sofi Larasati, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Alamat Kp. Lembang sari Kec. Lembang Kab.
Bandung, selaku istri dan ahli waris dari ahmad mulyanto, Sebagai Tergugat satu.
2. Hikmat Riadi, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Alamat Kp. Lembang sari Kec.
Lembang Kab. Bandung, selaku anak tunggal dan ahli waris dari ahmad mulyanto, Sebagai
Tergugat dua.
3. Badan Pertanahan Kabupaten Bandung, Alamat Jl. Sunda No. 16 Bandung Barat, Sebagai
turut tergugat satu.
4. Yanto Gaharianto S.H, pekerjaan Notaris, Alamat Padalarang No. 12 Bandung Barat,
Sebagai turut tergugat dua.
m e l a w a n
Hasan Hariri, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Batununggal No.14 Blok A , Bandung, Sebagai
Penggugat
Bandung, 25 Maret 2014
Kepada YTH :
Majelis Hakim
Pengadilan Negri Bandung
Jl. Jaksa Natarata Bandung
Mempermaklumkan dengan segala hormat,
Bertidak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum klien kami SOFI LARASATI
( Tergugat I ) dan Hikmat Riadi ( Tergugat II ) berdasarkan surat kuasa yang di buat pada tanggal
20 Maret 2014 yang di daftarkan pada kepanitraan pengadilan negri bandung pada tanggal 22
Maret No. 23/BH/2014/PN Bandung., Bersama ini hendak mengajukan jawaban tergugat atas
perkara wanprestasi yang di ajukan oleh penggugat .
---------------------- EKSEPSI
Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), sebagai berikut :
1. Jawaban dari turut tergugat I
a. Bahwa turut tergugat I belum bertemu dengan notaris/PPAT yang bersangkutan untuk
menerima tugas.
2. b. Bahwa turut tergugat I belum menerima berkas permohonan peralihan tangan atas hak
milik dari notaris/PPAT dalam perkara tersebut.
2. Jawaban dari turut tergugat II
a. Bahwa turut tergugat II belum di tunjuk oleh penuntut dan Ahmad Mulyanto untuk
mengurus Jual-Beli yang di sepakati oleh kedua belah pihak.
b. Bahwa turut tergugat II belum bertemu dan di berikan tugas oleh kedua belah pihak.
Oleh karena itu mohon di nyatakan tidak dapat di terima.
--------------------- POKOK PERKARA
Menolak seluruh dalil penggugat, kecuali yang di akui kebenarannya.
1. Bahwa Mohon eksepsi berlaku sama dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I dan II adalah ahli waris dari Ahmad Mulyanto
3. Bahwa Ahmad Mulyanto mengalami kecelakaan dan meninggal dunia pada tanggal 2
februari 2014.
4. Bahwa Tergugat I dan II tidak pernah mengetahui bahwa rumah dan tanah yang di
sengketakan di iklankan untuk di jual oleh Ahmad Mulyanto.
5. Bahwa Tergugat I dan II tidak pernah tahu bahwa ada perjanjian Jual-Beli yang di lakukan
antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto.
6. Bahwa Tergugat I dan II tidak pernah tahu bahwa Ahmad Mulyanto menerima dana
pertama (DP) dari penggugat sebesar Rp. 25.000.000,-.
7. Bahwa Tergugat I tidak penah menyetujui untuk menjual tanah/rumah yang di
persengketakan.
8. Bahwa Dalam syarat sah perjanjian di sebutkan bahwa :
1320 KUHPerdata :
a. Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk melakukan suatu perikatan.
c. Suatu pokok persoalan tertentu
d. Suatu sebab yang tidak terlarang
Sesuai dengan syarat 1320 perjanjian dalam perkara ini dapat batal demi hukum karena
seperti yang di sebutkan sebelumnya bahwa Tergugat I tidak pernah menyetujui penjualan
atas tanah/rumah yang di persengketakan dalam perkara ini.
9. Bahwa Untuk itu dalam perkara ini tidak dapat di sebutkan sebagai wanprestasi.
Berdasarkan uraian dalam eksepsi dan pokok perkara maka tergugat memohon kepada majelis
hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai beikut :
--------------------- DALAM EKSEPSI :
1. Menerima Eksepsi tergugat seluruhnya
3. --------------------- DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima ( Niet Obankelijk
Verklaard )
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.
Hormat Kami,
Kuasa Tergugat
Haris Mujahid S.H.