Artikel Aplikasi Perpjakan

1. 1
POTENSI PENURUNAN PAJAK DAN STRATEGI KEBIJAKAN PPH
PASAL 21 UNTUK MENGANTISIPASI DAMPAK PANDEMI COVID-19
Nahiswari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: nahiswari.parres2000@gmail.com
Abstrak
Pada awal bulan Maret 2020 Indonesia dihebohkan dengan masuknya Virus Covid-
19. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia akibatnya orang yang
terinfeksi virus ini akan mengalami gagal pernapasan bahkan bisa menyebabkan
kematian. Hingga saat ini penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
menunjukkan peningkatan serta menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian
material yang semakin besar di hampir seluruh negara di dunia. Dampak dari
pandemi Covid-19 ini tidak hanya terhadap aspek kesehatan, namun juga terhadap
ekonomi dan keuangan di hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.
Selain itu, dampak dari pandemi Covid-19 juga mengakibatkan penurunan kegiatan
ekonomi salah satunya dampak riil yang terjadi adalah Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) lebih dari 1,5 juta pekerja.
Abstract
At the beginning of March 2020, Indonesia was shocked by the entry of the Covid-
19 Virus. This virus attacksthehumanrespiratory system as a result people infected
with this virus will experience respiratory failure and can even cause death. Until
now, the spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) has shown an increase
and has caused many fatalities and greater material losses in almost all countries
in the world. The impact of the Covid-19 pandemic is not only on the health aspect,
but also on the economy and finances in almost all countries in the world, including
Indonesia. In addition, the impact of the Covid-19 pandemic has also resulted in a

2. 2
decrease in economic activity, one of which is the real impact that occurs is the
Termination of Employment (PHK) of more than 1.5 million workers.
PENDAHULUAN
Pada awal bulan Maret 2020 Indonesia dihebohkan dengan masuknya Virus
Covid-19. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia akibatnya orang yang
terinfeksi virus ini akan mengalami gagal pernapasan bahkan bisa menyebabkan
kematian. Hingga saat ini penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
menunjukkan peningkatan serta menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian
material yang semakin besar di hampir seluruh negara di dunia. Dampak dari
pandemi Covid-19 ini tidak hanya terhadap aspek kesehatan, namun juga terhadap
ekonomi dan keuangan di hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.
Selain itu, dampak dari pandemi Covid-19 juga mengakibatkan penurunan kegiatan
ekonomi salah satunya dampak riil yang terjadi adalah Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) lebih dari 1,5 juta pekerja.
Adanya pandemi Covid-19 ini juga menyebabkan efek penurunan
penerimaan pajak sebagai penyumbang utama pendapatan negara. Dalam
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020,
penerimaan pajak ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 70,52% dari target
penerimaan negara. Penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp.86,94 triliun mengalami
kontraksi sebesar 5,04% (yoy). Pada kondisi saat ini, penurunan realisasi
penerimaan pajak merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, tetapi yang perlu
dilakukan adalah upaya untuk menjaga agar penurunan tersebut tidak terlalu tajam.
Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif PPh Pasal 21 yang
ditanggung pemerintah untuk karyawan/pekerja yang terdampak pandemi Covid-
19. Akan tetapi dampak pemberian insentif tersebut akan menimbulkan potensi
kehilangan penerimaan pajak.
Menurut Andriani (2006: 22), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang

3. 3
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Menurut
Muljono (2010: 110) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan sejenis lainnya.
Kebijakan PPh Pasal 21 Untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19
PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek dalam
negeri. Potensi kehilangan pada penerimaan PPh 21 sebesar 2,02% disebabkan oleh
kebijakan pemberian insentif PPh Pasal 21.
Selain itu, faktor yang mempengaruhi penurunan PPh Pasal 21 adalah
jumlah PHK yang sangat tinggi selama pandemi Covid-19. Walaupun sangat
banyak terjadi PHK dan berkurangnya subyek PPh 21, akan tetapi secara nominal
jumlah PPh Pasal 21 yang dibayarkan relatif lebih kecil sehingga potensi penurunan
PPh Pasal 21 juga lebih kecil apabila dibandingkan dengan PPh Badan. Dalam
situasi pandemi Covid-19 pemerintah perlu menetapkan prioritas perpajakan
terhadap wajib pajak pada sektor usaha yang mengalami pertumbuhan. Selain itu,
yang perlu diantisipasi dari dampak pandemi Covid-19 ini adalah dampak
banyaknya pegawai yang di PHK maupun dirumahkan terhadap penurunan
konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan PDB.
Saat ini pemerintah Indonesia mengambil langkah luar biasa untuk
melindungi masyarakatnya dan perekonomian Indonesia di tengah wabah covid-19.
Selain itu, kebijakan fiskal merupakan suatu perangkat kebijakan utama pemerintah
dalam menghadapi dampak pandemi covid-19. Salah satu kebijakan fiskal adalah
memberikan insentif perpajakan yaitu PPh 21 kepada karyawan yang terdampak
pandemi covid-19 ini. Subyek pajak dari PPh 21 adalah pegawai, karyawan tetap,
pensiunan, dan Orang Pribadi.
Dimasa sekarang dimana intensitas pandemi Covid-19 yang semakin
meningkat dan memberikan dampak yang mengancam keselamatan jiwa seluruh
masyarakat, stabilitas perekonomian yang memasuki resesi sektor keuangan
menciptakan situasi genting yang menjadi sebab diterbitkannya Perpu Nomor

4. 4
1/2020 sebagai landasan hukum dalam mengambil tindakan untuk menghadapi
dampak wabah Covid-19. Insentif PPh 21 ini yang ditanggung oleh Pemerintah
akan diberikan kepada pekerja yang telah dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam
peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan dengan Nomor 23/PMK.03/2020
dan telah diperbarui beberapa kali hingga Nomor 110/PMK.03/2020 mengenai
ketentuan pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang terkena dampak
pandemi Covid-19.
Kesimpulan
Dimasa sekarang dimana intensitas pandemi Covid-19 yang semakin meningkat
dan memberikan dampak yang mengancam keselamatan jiwa seluruh masyarakat,
stabilitas perekonomian yang memasuki resesi sektor keuangan menciptakan situasi
genting yang menjadi sebab diterbitkannya Perpu Nomor 1/2020 sebagai landasan
hukum dalam mengambil tindakan untuk menghadapi dampak wabah Covid-19.
Insentif PPh 21 ini yang ditanggung oleh Pemerintah akan diberikan kepada pekerja
yang telah dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan
Menteri Keuangan dengan Nomor 23/PMK.03/2020 dan telah diperbarui beberapa
kali hingga Nomor 110/PMK.03/2020 mengenai ketentuan pemberian insentif
pajak kepada wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Saran
Penulis berharap artikel ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu wawasan
pembaca. Penulis menyadari bahwa artikel ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena
itu, kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun sangat diharapkan
demi kesempurnaan penyusunan artikel selanjutnya.

5. 5
DAFTAR PUSTAKA
Pendit, I Putu Widya Laksana., dkk. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam
Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak
Terdampak Pandemi Covid-19. Jurnal Konstruksi Hukum. 2 (2). 418 – 423
Wandansari, Nini Dewi. (2013). Perlakuan Akuntansi Atas PPh Pasal 21 Pada PT.
Artha Prima Finance Kotamobagu. Jurnal EMBA. 1 (3). 558 – 566
Warsito., & Palupi, L., S. (2020). Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan
Pajak Untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif
Ketahanan Nasional. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. 11 (2). 93 – 108