Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kebijakan intensif pajak PPh 21 DTP selama pandemi Covid-19. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dengan menanggung pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya dibayarkan oleh pemberi kerja. Dokumen ini juga menjelaskan contoh perhitungan pajak bagi pegawai tetap dengan gaji mingguan serta besaran penghasilan yang diter

1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL INTENSIF PAJAK PPh 21 DTP PEGAWAI
TETAP GAJI MINGGUAN SELAMA PANDEMI COVID 19
Fifi Fiandari
Mahasiswa Universitas PGRI AdiBuana Surabaya
Email: fififiandari@gmail.com
Peran pajak dalam instrumen fiskal sangat berpengaruh terhadap perekonomian dalam
negeri, pasalnya kebijakan fiskal sebagai instrumen pajak digunakan sebagai tujuan untuk
memberikan stimulus dalam kegiatan ekonomi dan investasi suatu negara. Dengan adanya
dampak pandemi covid-19, pemerintah berinisiatif memberikan kebijakan berupa intensif
pajak yang dapat meringankan beban Wajib Pajak (WP) dan WP Orang Pribadi (OP), intensif
pajak yang diberikan berupa pembebasan pajak, pengurangan tarif pajak, pengurangan beban
pajak dan relaksasi pelayanan perpajakan, termasuk perpanjangan batas jatuh tempo,
keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan PPh OP
1770 yang dapat mempermudah kelengkapan dan dokumen yang diajukan dalam SPT PPh
badan 1771. Dalam hal ini pelayanan perpajakan tidak dibatasi, serta wajib pajak tetap dapat
membayar pajak yaitu dengan melaporkan pajak secara online, mulai dari pembuatan ID
Billing, pengisian formulir hingga pengarsipan dokumen pajak.
Implementasi Kebijakan fiskal sebagai intensif PPh 21 DTP Selama Pandemi Covid 19
Menurunnya perekonomian negara menuntut pemerintah untuk berperan aktif dalam
memperbaiki perekonomian melalui penerbitan kebijakan fiskal. Masalah dan tantangan yang
sering dihadapi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan fiskal adalah ketidakpastian.
Ketidakpastian yang dimaksud adalah tidak mengetahui kapan kebijakan tersebut dapat
memperbaiki situasi ekonomi yang sedang menurun. Risiko yang muncul karena
ketidakpastian tersebut adalah kegagalan untuk mencapai stabilitas ekonomi yang diharapkan.
Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan fiskal.
Untuk mencegah resesi ekonomi yang lebih parah, sejak awal pandemi pemerintah
telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang terangkum dalam program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN), salah satunya adalah insentif pajak. Pemerintah telah mengeluarkan enam
intensif pajak untuk membantu Wajib Pajak (WP) yang terdampak covid-19, antara lain
insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), insentif PPh Final
PP 23 DTP, insentif PPh Pasal 22 Impor, insentif Pengurangan angsuran PPh Pasal 25, insentif
pengembalian PPN, dan insentif PPh Final Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana diubah dengan
PMK-9/PMK.03/2021.
Dikeluarkannya peraturan tersebut bertujuan agar selama pandemi berlangsung beban
pajak yang harus dibayar dapat meringankan masyarakat. Selama pandemi Covid-19, banyak
perekonomian masyarakat yang tidak stabil, sehingga pemerintah memberikan fasilitas untuk
meringankan pajak penghasilan yang harus dibayar untuk negara. Salah satunya yaitu intensif
pajak PPh 21 (DTP), untuk mendapatkan intensif pajak tersebut tentunya ada syarat yang
berlaku dalam pemanfaatan PPh 21 DTP. Pemberi kerja harus melakukan pemberitahuan ke
(Kantor Pelayanan Pajak) melalui website www.pajak.go.id.
Adapun persyaratan dalam proses pengajuan intensif PPh 21 DTP, setelah masuk ke
sistem yaitu:
1. Bidang usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh 2018 termasuk dalam daftar
1062 klasifikasi lapangan usaha yang telah ditentukan.
2. Telah ditetapkan sebagai perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor (KITE).
3. Telah mendapatkan izin penyelenggara Kawasan Berikat, atau izin pengusaha dalam
Kawasan Berikat (PDKB).
Persyaratan lainnya, pemberi kerja wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan
PPh 21 DTP setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa
pajak. Tidak semua karyawan berhak mendapatkan intensif pajak PPh 21 DPT. Perlu diketahui
bahwa hanya karyawan yang memiliki NPWP dan total penghasilan tetap setahunnya tidak
melebihi Rp200 juta.
Untuk mengimplementasikan kebijakan intensif pajak PPh 21 DTP selama pandemi
Covid-19, maka masyarakat perlu disosialisasi mengenai kebijakan intensif tersebut. Karena
masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang fasilitas yang diberikan sehingga
diperlukan adanya penerapan dari pemerintah merealisasi tujuan pemerintah bagi masyarakat.
Rippley dan Franklin mengemukakan bahwa kriteria untuk mengukur keberhasilan
implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu (Tahir, 2014):
1) Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi yang ditetapkan undang-undang.
Berdasarkan fakta di lapangan, kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya sangat
diperlukan untuk dapat menjalankan kebijakan dengan baik dan benar. Diharapkan
implementor dapat tanggap terhadap apa yang harus dilakukan dan melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan.

3. 2) Adanya rutinitas yang lancar dan tidak ada masalah. Kebijakan akan berjalan lancar
dan seharusnya, jika dilakukan dengan rutinitas yang lancar dan tidak ada masalah
mengenai pemberian intensif PPh 21 yang ditanggung pemerintah.
3) Implementasi dan dampak (manfaat) yang diharapkan dari semua program yang ada
terarah. Implementasi dan dampak (manfaat) dari semua program yang terarah dapat
menciptakan sebuah keberlanjutan penerapan yang sesuai dengan tujuan.
contoh Pegawai tetap gaji mingguan yang menerima intensif PPh 21 ditanggung
pemerintah (DTP)
Lalunna merupakan pegawai tetap PT Santosa yang digaji mingguan sebesar Rp
1.600.000. Lalunna belum menikah, PT Santosa mengikuti program BPJS dengan
premi Jaminan Kecelakaan Kerja (sebesar 1%) dan Jaminan Kematian (sebesar 0,3%)
dibayarkan oleh pemberi kerja. Selain itu, perusahaan juga membayar iuran Jaminan Hari
Tua sebesar 3,7% dari gaji. Lalunna sendiri membayar iuran pensiun Rp. 25.000, dan Jaminan
Hari Tua sebesar 2% dari gaji. Berapa besar PPh 21 dalam minggu pertama? (penghasilan
Lalunna disetahunkan Rp 76.800.000 (Rp 1.600.000 × 4 × 12). Karena penghasilan bruto
dibawah Rp 200.000.000 maka lalunna mendapatkan intensif PPh Pasal 21 DTP)
Penghasilan Sebulan (4 x Rp1.600.000) Rp 6.400.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 64.000
Premi Jaminan Kematian Rp 19.200
Penghasilan Bruto Rp 6.483.200
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan (5% x Rp 6.483.200) Rp 324.160
2. luran Pensiun Rp 25.000
3. luran Jaminan Hari Tua Rp 128.000 +
Total Pengurang Rp 477.160 -
Penghasilan Neto Sebulan Rp 6.006.040
Penghasilan Neto Setahun (12 x Rp 6.006.040) Rp 72.072.480
PTKP Setahun (TK/0)
1. WP Sendiri Rp 54.000.000 -
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 18.072.480

4. PPh 21 Terutang Seminggu
PPh 21 Setahun (5% x Rp 18.072.480) Rp 903.624
PPh 21 Sebulan (Rp 903.624 ˸ 12) Rp 75.302
PPh 21 Minggu pertama (Rp 75.302 ˸ 4) Rp 18.825,5
Besarnya penghasilan yang diterima Laluna pada minggu pertama setelah mendapatkan
intensif PPh 21 DTP:
Gaji Rp 1.600.000
Dikurangi :
Iuran pensiun (Rp 25.000 : 4) Rp 6.250
PPh Pasal 21 Rp 18.825,5 –
Penghasilan setelah dipotong pajak Rp 1.574.924,5
Ditambah :
PPh Pasal 21 DTP Rp 18.825,5 +
Jumlah yang diterima Rp 1.593.750
Referensi:
Erica, Denny, dkk. 2020. Prosedur Perhitungan Insentif PPh 21 Pada Saat Pandemi Covid-19
Di Indonesia. Vol 18(2). September 2020. Hal 139-146.
Https://sniconsulting.co.id/. Peran Pajak Bagi Perekonomian di Masa Pandemik Covid-19.
Diakses 2 Juli 2021. Pukul 11.04 WIB.
https://mucglobal.com/. Pph 21 Ditanggung Pemerintah Kemudahan dan Kendalanya Bagi
Pemberi Kerja. Diakses 2 Juli 2021. Pukul 19.34 WIB.
https://www.pajakku.com/. Intensif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Dampak Pandemi
Covid-19 serta Simulasi Perhitungan. Diakses 4 Juli 2021. Pukul 18.49 WIB.