Dokumen ini membahas empat insentif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk membantu wajib pajak yang terdampak virus corona. Insentif tersebut terkait PPh pasal 21, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25, dan percepatan restitusi PPN. Insentif ini bertujuan untuk menjaga likuiditas perusahaan selama pandemi.

1. INTENSIF PERPAJAKAN BAGI USAHA TERDAMPAK CORONA
Dita Novitasari
Novitasaridita56@gmail.com
Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Pengenalan
Severe Acure Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang
baru pertama kali dilaporkan di Tiongkok Tengah, di kota Wuhan dan sudah menyebar ke
dua kota domestik serta ke beberapa negara. Kasus pertama mengenai coronavirus ini
dilaporkan pada 31 desember 2019, di kota Wuhan. Pengetahuan tentang COVID-19 ini
masih terbatas dan berkembang terus. Sebagai bagian dari coronavirus ternyata sejauh ini
pneumonia karena coronavirus ini tidak lebih mematikan dibanding dengan Middle East
Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acure Respiratory Syndromeatau (SARS).
Pada akhirnya WHO memberikan nama COVID-19 pada penyakit akibat coronavirus
jenis baru ini. Penyakit baru ini mendorong pihak berwenang di banyak negara untuk
mengambil tindakan pencegahan. WHO menyatakan bahwa dunia harus siap menghadapi
adanya kemungkinan wabah baru COVID-19. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 29
negara yang telah terjangkit virus satu ini. (Data WHO, 15 Februari 2020).
Penyebaran COVID-19 ini terjadi cepat dan meluas karena dapat menular melalui
kontak dari manusia ke manusia. Berita seputar COVID-19 ini masih menjadi perhatian
utama semua orang untuk waspada dan tetap siaga menghadapi COVID-19 yang belum
ditemukan obat dan vaksinnya. Hal ini merupakan fenomena luar biasa yang terjadi di bumi
pada abad ke-21, yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan Perang Dunia II, karena
event-event skala besar (contohnya pertandingan-pertandingan olahraga internasional)
hampir seluruhnya ditunda bahkan dibatalkan.
Wabah penyakit coronavirus (COVID-19) ini ditetapkan sebagai Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (PHEIC) dan virusnya sekarang sudah
menyebar ke berbagai negara. Orang juga dapat terinfeksi karena menyentuh permukaan
yang terkontaminasi virus ini lalu menyentuh wajahnya (misalnya mata, hidung, mulut).
Meskipun COVID-19 terus menyebar, masyarakat harus mengambil tindakan untuk
mencegah penularan lebih jauh, mengurangi dampak wabah ini dan mendukung langkah-
langkah untuk mengendalikan penyakit ini. Sri Mulyani menyebutkan kondisi saat ini jauh

2. lebih kompleks dan dampaknya melebar ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga
mengancam stabilitas sistem keuangan.
Kementerian Keuangan memberikan empat insentif terkait perpajakan sebagai
langkah membantu Wajib Pajak (WP) terdampak wabah Virus Corona. Keempat insentif
tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22 impor, PPh
pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan insentif ini tertuang di dalam
Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2020, yang berlaku mulai 1 April 2020.
Tujuan yang dicapai dalam studi ini adalah :
1. Mendeskripsikan relaksasi Pph pasal 21
2. Mendeskripsikan relaksasi Pph pasal 22
3. Mendeskripsikan relaksasi Pph pasal 25
4. Mendeskripsikan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai
Isi
Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak
bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Coronaviridae
dibagi dua subkeluarga dibedakan berdasarkan serotipe dan karateristik genom. Terdapat
empat genus yaitu alpha coronavirus, betacoronavirus, deltacoronavirus, dan gamma
coronavirus.
Karateristik Coronavirus memiliki kapsul, partikel berbentuk bulat atau elips, dengan
diameter sekitar 50-200m. Semua virus ordo Nidovirales memiliki kapsul, tidak bersegmen
dan virus positif RNA serta memiliki genom RNA sangat panjang. Struktur coronavirus
membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S
atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur
utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke
dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang).
Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat diinaktifkan oleh
desinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56˚C selama 30 menit, eter,
alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform.
Berdasarkan penemuan, terdapat tujuh tipe Coronavirus yang dapat menginfeksi manusia saat
ini yaitu dua alphacoronavirus (229E dan NL63) dan empat betacoronavirus, yakni OC43,
HKU1, Middle East Respiratory Syndromeassociated Coronavirus (MERS-CoV), dan Severe
Acute Respiratory Syndromeassociated Coronavirus (SARS-CoV). Yang ketujuh adalah

3. coronavirus tipe baru yang menjadi penyebab luar biasa di Wuhan, yakni Novel Coronavirus
2019 (2019-nCoV).
Cara penyebaran beberapa virus atau patogen dapat melalui kontak dekat, lingkungan
atau benda yang terkontaminasi virus, droplet saluran nafas dan partikel airborne. Droplet
merupakan partikel berisi air dengan diameter >5um. Produksi droplet dari saluran nafas
diantaranya batuk, bersin atau berbicara serta tindakan invasif prosedur respirasi seperti
aspirasi sputum atau bronkoskopi, insersi tuba trakea. Saat ini belum ada vaksin untuk
mencegah infeksi COVID-19. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan
menghindari terpapar virus penyebab. Lakukan tindakan-tindakan pencegahan penularan
dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Perekonomian Indonesia diawal tahun 2020 pada bulan Januari menghadapi tantangan
akibat kondisi global, salah satunya adalah merebaknya virus corona dari Tiongkok yang
mengakibatkan terganggunya perekonomian yang terdampak antara lain melalui sektor
perdagangan dan pariwisata. Sementara itu, belanja subsidi belum terdapat realisasi, hal ini
disebabkan oleh proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran Subsidi. Pemerintah
terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola (governance) penyaluran transfer ke daerah
dan dana desa agar dapat semakin efektif dan tepat sasaran. Disamping perbaikan mekanisme
penyaluran tersebut, pemerintah melalui APBN juga berencana melakukan stimulus dengan
mengakselerasi belanja produktif dan pemberian insentif sejak awal yang diharapkan
membawa dampak positif kedepannya terhadap penguatan perekonomian domestik.
Memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang kondusif, Pemerintah melakukan strategi
pembiayaan APBN untuk mengurangi tekanan fiskal pada sisi penerimaan. Dalam hal
pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang, Pemerintah mempertimbangkan
manajemen kas di awal tahun, disamping pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) secara
optimal dan terus memperhatikan kondisi serta kesempatan di pasar keuangan. Kinerja
pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) selama bulan Januari 2020 menunjukkan
kondisi yang membaik, dimana yield Surat Utang Negara (SUN) turun sebesar 49 bpd
dibandingkan kondisi awal tahun.
Dalam APBN 2020, Pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.680
triliun. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kenaikan penerimaan pajak mencapai
23,3% dari realisasi 2019 yang hanya sebesar Rp. 1332,1 triliun. Analisis Pajak Dani
Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji juga menyarankan pemerintah untuk
merevisi target penerimaan pajak. Target tahun ini sebenarnya hanya tumbuh 4% dari target

4. penerimaan tahun lalu Rp. 1.577 triliun. Namun realisasi tahun lalu yang hanya mencapai Rp.
1.332 triliun membuat target 2020 harus naik sekitar 23%.
Kementerian Keuangan memberikan empat insentif terkait perpajakan sebagai
langkah membantu Wajib Pajak (WP) terdampak wabah Virus Corona. Keempat insentif
tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22 impor, PPh
pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan insentif ini tertuang didalam
Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2020, yang berlaku mulai 1 April 2020.
Insentif PPh Pasal 21 akan diberikan kepada para pemberi kerja dari klasifikasi 440
lapangan usaha yang tercantum dalam lampiran (terlampir), dan merupakan perusahaan
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Melalui insentif ini, pemerintah akan menanggung
PPh Pasal 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur, Ditanggung
Pemerintah (DTP) sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai yang
jumlahnya tidak lebih dari Rp200 juta dalam setahun. Untuk mendapatkan insentif ini,
pemberi kerja dapat menyampaikan pemberitahuan untuk pemanfaatan insentif PPh Pasal 21
kepada Kepala KPP terdaftar. Insentif pemerintah ini akan diberikan sejak Masa Pajak April
2020 hingga September 2020. Nilai besaran yang ditanggung pemerintah sebesar Rp 8,60
triliun. Dengan pembebasan PPh Pasal 21, pegawai akan menerima upahnya secara penuh
tanpa dipotong pajak. Kebijakan ini diyakini akan mendorong konsumsi masyarakat.
Relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang diberikan
kepada 102 sektor tertentu atau perusahaan KITE. Pembebasan PPh Pasal 22 impor diberikan
selama 6 bulan terhitung mulai bulan april hingga september 2020 dengan total perkiraan
pembebasan sebesar Rp. 8,15 triliun. Pembebasan PPh 22 Impor atau PPh 22 atas Impor atau
pembelian barang untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh badan/instansi
pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan
COVID-19.
Pemerintah memberikan insentif pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30
persen kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE-IKM selama 6
bulan terhitung mulai bulan april dari angsuran yang seharusnya terutang. Pengurangan
besarnya angsuran PPh pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan
pengurangan besarnya angsuran secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak
terdaftar. Jika WP memenuhi kriteria insentif tersebut, maka pengurangan besarnya angsuran
akan berlaku sampai dengan Masa Pajak September 2020. Total perkiraan pengurangan
sebesar Rp. 4,2 triliun. Pembebasan PPh Pasal 25, badan usaha tak perlu membayarkan

5. kewajiban pajaknya untuk sementara waktu sehingga kondisi keuangan perusahaan bisa lebih
baik. Sehingga, kinerja perusahaan bisa lebih gencar dalam menggenjot perekonomian Tanah
Air.
Relaksasi diberikan melalui restitusi PPN dipercepat (pengembalian pendahuluan)
bagi 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WPKITE-IKM. Restitusi PPN dipercepat diberikan
selama 6 bulan, terhitung mulai bulan april hingga september 2020 dengan total perkiraan
besaran restitusi sebesar Rp. 1,97 triliun. Selain itu, percepatan restitusi PPN bagi 102 sektor
tertentu atau perusahaan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini adalah WP yang PPN lebih bayar
restitusinya paling banyak Rp. 5 miliar. Dengan syarat ini, WP dapat diberikan pengendalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP beresiko rendah. Jika PKP tersebut
memenuhi syarat, maka Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian
pendahuluan berlaku untuk Masa Pajak sejak PMK 23 diundangkan sampai dengan Masa
Pajak september 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.
PPN ditanggung pemerintah bagi badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan,
atau pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID-19 atas impor, perolehan
dan pemanfaatan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19. Dengan adanya percepatan
restitusi, Wajib Pajak dapat lebih optimal menjaga likuiditasnya.
Kesimpulan
Kementerian Keuangan memberikan empat insentif terkait perpajakan sebagai
langkah membantu Wajib Pajak (WP) terdampak wabah virus corona. Keempat insentif
tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh
Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan insentif ini tertuang dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2020, yang berlaku mulai 1 april 2020..
Dalam APBN 2020, Pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapaiRp. 1.680
triliun. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kenaikan penerimaan pajak mencapai
23,3% dari realisasi 2019 yang hanya sebesar Rp. 1.332,1 triliun. Analisis Pajak Dani
Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji juga menyarankan pemerintah untuk
merevisi target penerimaan pajak. Target tahun ini sebenarnya hanya tumbuh 4% dari target
penerimaan tahun lalu Rp. 1.577 triliun. Namun realisasi tahun lalu yang hanya mencapai Rp.
1.332 triliun membuat target 2020 harus naik sekitar 23%.