Dokumen tersebut membahas implementasi kebijakan pajak penghasilan pasal 21 selama pandemi Covid-19 di provinsi Surabaya. Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan bagi karyawan dengan penghasilan di bawah Rp200 juta per tahun agar daya beli tetap terjaga. Kebijakan ini berlaku untuk sektor-sektor tertentu dan hanya berlaku selama enam bulan.

1. Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Surabaya
Farelia Riska Diana
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya)
Fareliadiana12@gmail.com
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi
Covid-19 di Provinsi Surabaya. Dengan pendekatan studi kasus, diketahui bahwa Pemerintah
melalui Provinsi Surabaya akan menanggung 100% pajak atas penghasilan tersebut sehingga
tidak membebani perusahaan maupun karyawan. Pembebasan pungutan pajak dari gaji
karyawan setiap bulan ini bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat sebagai antisipasi
melambatnya perekonomian nasional. Dampak yang terjadi di Indonesia akibatnya hampir
disemua lini, kebijakan terus diterbitkan oleh pemerintah akibat dampak ini. Kebijakan pajak
yang dibuat untuk dapat memberikan insentif bagi Wajib Pajak yang terkena dampak,
penggunaannya diperkirakan akan meningkat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan
untuk memetakan 14 Kebijakan Pajak dalam tiga Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah
berdasarkan tujuan mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penelitian
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diperoleh dengan data
sekunder.
Pendahuluan
Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global penundaan atau
pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan
barang yang mendorong pembelian panik. Mis-informasi dan teori konspirasi tentang virus
telah menyebar secara daring, dan telah terjadi insiden xenophobia dan rasisme terhadap
orang Tiongkok dan orang-orang Asia Timur atau Asia Tenggara lainnya. Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas
ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu
dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Bagi para wajib pajak di
Indonesia tentu menemui kendala dalam hal pelaporan pajak. Untuk itu pemerintah telah
membuat sebuah strategi dalam hal ini untuk memudahkan para wajib pajak untuk pelaporan
pajak dan hal lainnya. Pemerintah membuat peraturan didalam PMK44/PMK.03/2020
dimana para pengusaha diberikan insentif untuk membantu perekonomian di masa Pandemi.
Lalu Pemerintah memperluas peraturan sebelumnya karena dirasa masih ada beberapa sektor
yang belum tercakup dalam perarturan tersebut.
Dampak yang terjadi di Indonesia karena pandemi COVID-19 ini hampir disemua
sektor, mulai dari ketenagakerjaan sampai dengan kinerja industri segala sektor di dalam
negeri. Selama pemberlakuan penghindaran penyebaran COVID-19 dengan mengubah pola
kerja dan budaya kerja sebagian besar usaha di Indonesia, karena menyebabkan banyak
pekerjaan ditunda dan akan berberdampak pada produktivitas kerja yang menurun (Mustajab
et al., 2020). Terlihat jelas pada pihak yang terdampak yaitu di Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM), korporasi dan sektor keuangan serta di rumah tangga juga terkena
dampaknya (Antara, Pryanka, & Candra, 2020). Karena berkepanjangannya pandemi ini
sehingga menyebabkan menurunnya kinerja industri dalam hal pengolahan dan pengerjaan,
mulai dari produksi barang, permintaan produk baru, demikian juga terkait dengan
ketenagakerjaan yang mana sampai pekerja banyak yang dirumahkan dan kena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).

2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia per tahun pada 2019 adalah USD
4.174,9 atau Rp 59,1 juta (kurs Rp 14.156- per USD). Dengan jumlah penduduk 267 juta
jiwa, maka PDB Indonesia pada 2019 adalah sebesar Rp 15.833,9 Triliun (Hadiwardoyo,
2020). Semula diperkirakan sebesar 5,3% Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020,
Namun sebagian kalangan memprediksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan
tumbuh tetapi menurun dikisaran 2,1% dan negatif 3,5% sebagai dampak pandemi COVID-
19 (Hadiwardoyo, 2020) dan (Muhyiddin & Wardhana, 2020).
Penelitian mengenai Implementasi Pemerintah dalam Kebijakan PPh 21 masa
pandemi covid-19 banyak sekali perusahaan yang melakukan Pengurangan hubungan kerja
(PHK), Work From Home (WFH) bahkan perusahan mengalami kebangkrutan dalam
penerapan PSBB di daerahnya masing-masing. Dalam penerapan PSBB kegiatan
perekonomian tidak stabil karena adanya pembatasan jaga jarak (social distancing) sehingga
turunnya minat kosumen yang menyebabkan pendapatan menurun. Hal tersebut
mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Dengan adanya hal tersebut masyarakat
tidak memiliki pekerjaan yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran di Indonesia.
Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memberikan insentif
bagi Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak wabah virus corona dengan menerbitkan PMK
No. 44/2020, tentang Insentif Pajak untuk membantu dan melindungi Wajib Pajak yang
terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini. Beberapa insentif yang diberikan terkait, Pajak
Penghasilan (PPh) Ps. 21 yang ditanggung oleh pemerintah, lalu pembebasan atas baraang
impor (Pajak Penghasilan (PPh) Ps. 22), Ada juga terkait pengurangan tarif angsuran Pajak
Penghasilan (PPh) Ps. 25, dan percepatan restitusi (Munandar, 2020). Kebijakan-Kebijakan
lain juga dibuat untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Dikeluarkan kebijakan oleh
pemerintah terkait perpajakan bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mempercepat
arus keuangan dan barang serta produksi agar menjadi stabil dan mampu bertahan dalam
masa pandemi serta mensejahterakan semua yang akan merasakan manfaat dari kebijakan ini.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian yang besifat kualitatif. Penelitian yang digunakan
yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian
dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri
secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi
kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini
dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003). Penelitian studi kasus akan kurang
kedalamannya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek
tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus
akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum
namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara
intensif dan mendalam. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam
kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat
diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi, juga dapat diperoleh dari semua pihak
yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam
studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan
diteliti (Nawawi, 2003).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang terus meluas dan menggerus
perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi II pada Maret
lalu. Berbeda dari paket jilid I senilai Rp 10,3 triliun sebagai insentif untuk mendorong sektor

3. pariwisata yang lesu akibat virus corona, paket stimulus II berisi sejumlah kebijakan fiskal
dan non-fiskal untuk memberikan daya dukung bagi sektor manufaktur.
Pemerintah menganggarkan Rp 22,9 triliun sebagai insentif untuk mengatasi dampak
disrupsi ekspor dan impor akibat wabah pneumonia Wuhan yang melanda dunia. Salah satu
kebijakan fiskal di dalamnya adalah relaksasi pajak berupa skema pembebasan Pajak
Penghasilan atau PPh Pasal 21 karyawan.
Fasilitas PPh Pasal 21 yang diatur dalam PMK-23 j.o. PMK-44 adalah PPh Pasal 21
ditanggung Pemerintah (DTP). Yang ketentuannya sebagai berikut:
1. Berlaku untuk sektor tertentu. Fasilitas PPh Pasal 21 DTP hanya berlaku bagi industri
tertentu yang memiliki kode KLU sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A
PMK-23 (440 KLU) dan diperluas sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A
PMK-44 (1.062 KLU). Pembebasan pajak dinilai akan menaikkan daya beli sekaligus
mengurangi beban perusahaan yang mengalami tekanan arus kas.
2. Hanya untuk pendapatan sampai dengan Rp 200 juta setahun. Pembebasan pajak ini
tidak berlaku untuk semua karyawan, melainkan terbatas hanya untuk mereka yang
pendapatannya tidak lebih dari Rp 200 juta setahun, atau kira-kira setara dengan Rp
16,6 juta sebulan.
3. Berlaku untuk enam bulan. Relaksasi pajak penghasilan bukan berarti penghapusan
kewajiban untuk selamanya, yang tentu saja akan memengaruhi penerimaan APBN.
Skema ini hanya berlaku untuk jangka waktu enam bulan, terhitung sejak April 2020.
Pasal 2 ayat (4) PMK-23 dan Pasal 2 ayat (5) PMK-44 menjelaskan bahwa insentif
PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi
kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada karyawan, termasuk dalam hal
pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21
kepada karyawan. Sehingga pemberi kerja yang selama ini memberikan tunjangan
PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 karyawannya tetap wajib membayarkan
PPh Pasal 21 DTP secara tunai kepada karyawan sesuai perhitungan. (Karyawan tetap
dapat menikmati insentif PPh Pasal 21 DTP)

4. DAFTAR PUSTAKA
Antara, Pryanka, A., & Candra, S. A. (2020, June 11). Empat Sektor Ekonomi yang Paling
Tertekan Pandemi Covid-19. Republika.Co.Id, p.
https://republika.co.id/berita/q83llp409/empat-sek.
Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Baskara:
Journal of Business and Entrepreneurship, 2(2), 83–92.
https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92
Muhyiddin, & Wardhana, D. (2020). Covid-19 Outbreak and Development Planning in
Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning, 4(1).
https://doi.org/https://doi.org/10.36574/jpp.v4i1.108
Munandar, M. H. (2020). Analysis The Effectiveness Of Tax Relaxation Due To Covid-19
Pandemy On Indonesian Economic Defense. Lex Scientia Law Review, 4(1), 133–142.
https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38631
Nawawi, H. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif (7th
ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.