Kebijakan perpajakan Indonesia memberikan insentif kepada wajib pajak yang terkena dampak COVID-19, seperti menurunkan tarif pajak penghasilan badan dan membebaskan pajak untuk bisnis terkait COVID-19. Tujuannya adalah menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan selama pandemi. Pemerintah juga memberikan insentif kepada Usaha Mikro Kecil Menengah untuk bertahan di tengah pandemi.

1. NAMA : SENDY JADI MAHANANI
NIM : 191600137
KELAS : AKUNTANSI’C/2019
ARTIKEL
UJIAN AKHIR SEMESTER AKUNTANSI PERPAJAKAN
Kebijakan perpajakan Indonesia dalam menghadapi krisis COVID-19
ABSTRAK
Sejak merebaknya COVID-19, perekonomian mengalami perubahan yang luar biasa.
Dampaknya di Indonesia terjadi hampir di semua jalur, dan karena dampak tersebut,
pemerintah terus mengeluarkan kebijakan. Kebijakan perpajakan bertujuan untuk
memberikan insentif kepada wajib pajak yang terkena dampak, dan penggunaannya
diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengurangi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 berdasarkan 14 kebijakan
perpajakan dalam tiga peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Manfaat bagi wajib
pajak adalah untuk mengurangi tarif dan membebaskan pajak penghasilan, dan
tujuannya adalah untuk menstabilkan perekonomian ke atas.
PEMBAHASAN
Kriteria yang tercakup dalam kebijakan perpajakan meliputi insentif pajak, seperti
kebijakan pajak untuk dana bantuan perusahaan dan subsidi pengusaha, dan kemudian
langkah-langkah untuk meningkatkan arus kas perusahaan, seperti rencana pinjaman
atau penjaminan, peningkatan cadangan saldo yang hilang, dan percepatan atau
peningkatan cadangan. Penyusutan, pengembalian atau pembayaran pajak yang
ditangguhkan, pengurangan tarif pajak penghasilan badan atau pribadi, subsidi upah
yang dibayarkan kepada pemberi kerja, kebijakan pajak yang mendukung pekerjaan,
dan kebijakan yang mendukung investasi, pengurangan pajak dan pajak lainnya dan
tindakan non-pajak lainnya, pengeluaran bisnis (non-gaji) Dari pajak tangguhan.
Adanya kebijakan perpajakan yang sangat membantu wajib pajak khususnya wajib
pajak badan dalam menurunkan tarif pajak penghasilan badan. Pemerintah mengambil
langkah ini untuk membantu dan melindungi bisnis wajib pajak dari likuidasi yang lebih
sulit di masa depan. Kebijakan terkait perpajakan dengan pemerintah sebagai target
utama menjadi dasar dari dampak pandemi COVID-19, yaitu terkait dengan mendukung
sistem kesehatan yang membantu penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-
19. Pemerintah memberikan insentif pajak, termasuk pajak pertambahan nilai, untuk
barang dan jasa yang dirancang untuk merespons pandemi COVID-19.

2. Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan merupakan pernyataan
kebijakan yang diawasi langsung oleh pemerintah, dan tujuan langsungnya adalah
membantu wajib pajak yang terkena dampak pandemi COVID-19.
Dampak pandemi COVID-19 telah mengganggu cash flow perusahaan, dan pemerintah
telah merumuskan kebijakan untuk mendorong seluruh lini yang terdampak agar turun
atau melambat di masa pandemi agar bisa kembali pulih dan stabil. Rencana yang
diumumkan kali ini juga terkait dengan peningkatan batas pengembalian pajak bagi
wajib pajak yang sudah membayar
Manfaat bagi wajib pajak adalah menurunkan tarif pajak dan membebaskan pajak
penghasilan yang terkait dengan usaha penanganan barang atau jasa COVID-19. Ini
mungkin tambahan modal dan tambahan penghasilan wajib pajak, karena pajak
penghasilan yang dipotong selama ini ditanggung oleh pemerintah.
SIMPULAN
Jika Indonesia telah bekerja keras untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.
Pemerintah Indonesia memandang peraturan perundang-undangan sebagai produk
kebijakan yang berfokus pada kepentingan publik, dan berupaya merumuskan kebijakan
untuk mendorong penurunan atau perlambatan semua lini yang terkena dampak selama
epidemi. Itu bisa naik lagi, dan tingkat pertumbuhan akan stabil lagi. Manfaat dari
kebijakan ini bagi wajib pajak adalah untuk mengurangi tarif pajak sampai pajak yang
dibayarkan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dibebaskan. Kuncinya adalah
menjadi penghasilan tambahan bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) karena mereka
mengenakan pajak atas penghasilannya. Pemerintah juga memberikan insentif bagi
wajib pajak usaha kecil, menengah dan mikro, yaitu tarif pajak yang lebih rendah,
sehingga hasilnya dapat digunakan untuk inovasi bisnis dan bertahan di tengah
pandemi. Menanggapi dampak wabah COVID-19, pemerintah juga memberikan insentif
kepada wajib pajak yang membantu penanganan COVID-19, seperti tarif pajak yang
lebih rendah dan pembebasan pajak penghasilan, guna mempercepat respons terhadap
dampak COVID-19.