ARTIKEL KONSEP DASAR AKUNTANSI PERPAJAKAN "Kebijakan Intensif Pajak Dimasa Pandemi Covid 19"

1. NAMA : MUHAMMAD FARHAN ADIYATMA PUTRA
NIM : 191600233
KELAS : AKUNTANSI – C / 2019
UAS AKUNTANSI PERPAJAKAN
ARTIKEL KONSEP DASAR AKUNTANSI PERPAJAKAN
“Kebijakan Insentif Pajak Dimasa Pandemi Covid – 19”
ABSTRAK
Kebijakan sosial distancing dan physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah akibat
adanya virus Covid-19 ini menimbulkan gangguan pada nilai perekonomian didunia termasuk
Indonesia, sehingga berakibat timbulnya goncangan pada sektor – sektor dalam perekonomian,
contohnya seperti sektor pariwisata, dll. Adapun kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk
mengurangi goncangan tersebut yaitu dengan cara memberikan stimulus ekonomi berupa insentif
pajak. Insentif Pajak merupakan salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam
menghadapi penderitaan krisis ekonomi akibat adanya pandemi Covid – 19 di Indonesia. Dalam hal
ini pemerintah menetapkan beberapa peraturan pengganti undang – undang yang beberapa
diantaranya tentang perpajakan wajib pajak di Indonesia.
Kata Kunci : Virus Covid – 19, Perekonomian, Pemerintah, Kebijakan Pajak
LATAR BELAKANG
Sejak kemunculannya, virus corona benar – benar memukul perekonomian dunia termasuk
pula perekonomian di Indonesia. Sampai saat ini pun dipastikan banyak perusahaan maupun
UMKM terpaksa gulung tikar karena dampak dari pandemi ini. Dalam kondisi darurat Covid – 19
saat ini, pemerintah dituntut untuk segera mengeluarkan kebijakan – kebijakan tepat sasaran yang
bertujuan untuk menjaga agar perekonomian Negara tidak jatuh dalam jurang resesi yang sangat
dalam serta dapat mengembalikan kondisi perekonomian menjadi normal kembali. Namun
sepertinya hal ini nampaknya lumayan berat untuk dilakukan apabila sendi perekonomian Negara
yaitu Perusahaan – Perusahaan dan UMKM tidak dapat bertahan menghadapi kondisi seperti saat
ini.

2. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan
dibahas yaitu tentang kebijakan insentif pajak dimasa pandemi covid – 19.
PEMBAHASAN
Pajak merupakan kebutuhan Negara yang sangat penting pada saat sekarang ini. Pada
hakikatnya fungsi pajak bagi Negara dan masyarakat terbagi menjadi dua macam, untuk yang
pertama ada fungsi anggaran (Budgetair) yaitu sebagai sumber pendapatan suatu Negara, dan untuk
yang kedua fungsi mengatur (regulerend) yaitu sebagai alat pemerintah untuk mengatur
pertumbuhan perekonomian melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pemerintah dapat
memberikan kebijakan – kebijakan yang terkait pada perpajakan untuk menyelamatkan perusahaan
ataupun UMKM melalui berbagai macam fasilistas - fasilitas yang diberikan, seperti insentif
perpajakan maupun pengurangan tarif pajak.
Dalam kondisi seperti ini peran pemerintah sebenarnya menjadi kunci dalam keberhasilan
penanganan pandemi virus Covid – 19. Dibutuhkan sebuah kebijakan - kebijakan yang tepat untuk
menjaga kestabilan perekonomian. Pemerintah sudah memberikan beberapa insentif perpajakan
dalam periode belakangan ini, berikut salah satu contohnya sebagai berikut :
• Pada tanggal 21 maret 2020 pemerintah telah mengeluarkan ketentuan baru melalui
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 23/PMK/03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib
pajak yang terdampak wabah virus corona. PMK kini hadir sebagai jawaban pemerintah
untuk mencegah keadaan krisis ekonomi yang semakin memburuk, dalam ketentuan yang
dikeluarkan oleh PMK terdapat 4 poin insentif pajak yang diberikan yaitu pemberian Insentif
PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, Insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif Angsuran PPh
Pasal 25, Insentif PPN, dll.
KESIMPULAN
Pada dasarnya, ekonomi global melemah secara keseluruhan akibat adanya pandemi virus
Corona saat ini. Sekarang ini berbagai macam Negara sedang mengalami fase krisis dari seluruh
sektor, terutama keuangan dan kesehatan, tak luput dari Indonesia. Demi menyelamatkan
perekonomian nasional dan menjaga kestabilan sistem keuangan, pemerintah menerapkan insentif
pajak, bersama dengan sejumlah kebijakan lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang – Undang.