Adm Keuangan 4

1. LEMBAR JAWABAN
Nomor 1
Bagian a
Dalam menghadapi Covid-19, Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat dan
prudent untuk mengurangi dampaknya pada perekonomian. Beberapa ahli mengkhawatirkan,
dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19 bisa lebih besar dari dampak kesehatan, dan
pertumbuhan ekonomi akan melambat. Jika terjadi perlambatan ekonomi, maka daya serap tenaga
kerja akan berkurang, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. moneter untuk menghadapi
Covid-19. Di bidang fiskal, Pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi
anggaran mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa
penanganan Covid-19. Sektor yang sangat terpukul dengan pandemi Covid-19 adalah pariwisata
dikarenakan adanya larangan traveling dan konsekuensi social distancing. Imbasnya merembet ke
industri perhotelan, restoran, retail, transportasi dan lainnya.
Bagian b
Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional,
kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional. Mengacu pada dampak
buruk dari covid-19 ini, diprediksi pendapatan negara turun sebanyak 10% di tahun ini. Penurunan
pendapatan akibat wabah covid-19 terutama akan terjadi di sisi penerimaan perpajakan. Dampak
yang diakibatkan pandemi ini sangat besar. Mengatasi permasalahan yang timbul akibat covid-19
diharapkan tidak terlalu menekan defisit APBN. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi yang dapat
membantu mengatur perekonomian saat ini. Kebijakan makro-mikro penanggulangan wabah
covid-19 diharapkan akan dapat mempertahankan ekspektasi positif semua entitas ekonomi, baik
di dalam negeri maupun luar negeri. Keputusan lockdown ini tidak diterapkan karena berbagai
alasan termasuk kesiapan negara dalam menanggung risiko apabila hal itu terjadi. Penerimaan
pajak pada 2020 tercatat mengalami kontraksi atau minus hingga 19,7%. Adapun beberapa sektor
pajak yang minus setelah digunakan untuk penanganan covid-19 adalah PPh Migas, pajak non
migas dan pajak perdagangan internasional. Situasi dampak pandemi saat ini sangat tidak
menguntungkan untuk mencapai target penerimaan pajak. Sehingga pemerintah perlu

2. mengantisipasinya dengan merevisi target penerimaan pajak, serta proyeksi pertumbuhan
ekonomi, dan asumsi makro lainnya.
NOMOR 2
BAGIAN A
Pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan dalam APBN, namun, memegang peranan penting
dalam upaya menjaga dan pemulihan ekonomi. Pandemi COVID–19 memberikan pukulan yang
besar bagi perekonomian negara, bahkan perekonomian Indonesia sampai mengalami resesi.
Pemerintah pun berusaha keras mencari cara untuk memulihkan ekonomi Indonesia dan
menjaganya. Salah satu alat yang yang digunakan oleh pemerintah adalah pajak. Pajak sendirinya
merupakan sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
tapi pajak juga memiliki peranan yang penting dalam menjaga dan pemulihan ekonomi Hal ini ini
dapat dilihat dari kontribusi pajak yang terus meningkat terhadap penerimaan negara. Lewat
berbagai kebijakan dan stimulus terkait perpajakan tersebut, dunia usaha diharapkan dapat kembali
berjalan normal.
BAGIAN B
Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, belanja daerah dapat didefinisikan
sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh pemerintah daerah. Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang
mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Namun dalam hal ini perlu
dipahami bahwa belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah. Tidak semua pengeluaran
yang dilakukan pemerintah daerah yang menyebabkan berkurangnya kas direkening kas umum
daerah dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah
daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat berupa belanja atau bisa juga merupakan
pengeluaran pembiayaan. Kedua jenis pengeluaran ini baik belanja daerah maupun pengeluaran
pembiayaan sama-sama membutuhkan bukti pengeluaran Pada saat ekonomi tumbuh lambat atau
terjadi resesi seperti sekarang, APBN menjadi katup pengaman bagi penyelamatan perekonomian
nasional. Kehadiran pemerintah melalui kebijakan fiskal yang instrumen utamanya berupa APBN
adalah satu perangkat kebijakan ekonomi makro untuk mencapai berbagai sasaran pembangunan

3. yang mencakup fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan. Selain itu juga melingkupi
fungsi distribusi pendapatan dan subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta fungsi
stabilisasi ekonomi makro dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.
NOMOR 3
BAGIAN A
Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap
tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas
dan wewenang masing-masing. Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri
sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk
menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus
seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan besar yang didukung oleh
kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem
pemerintahan negara.
Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah kalau keuangan daerah mampu
meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan
perekonomian di daerah tersebut tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan rasa
keadilan dalam masyarakat serta dengan biaya untuk mendapatkan penerimaan daerah secara
efektif dan efisien.
Inti dari desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan
daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Ayat (7) Undang-undang tersebut. Dalam
hubungannya dengan pendanaan, desentralisasi fiskal merupakan faktor utama bagi kelancaran
penyediaan dana pembangunan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara
maksimal.
Adapun perhitungannya sebagai berikut :
DDF =
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑥 100%
2018 =
𝟐.𝟗𝟖𝟓.𝟒𝟐𝟐.𝟖𝟑𝟗.𝟏𝟎𝟐,𝟎𝟎,−
𝟑.𝟎𝟕𝟐.𝟏𝟏𝟐.𝟒𝟔𝟒.𝟕𝟖𝟕,𝟒𝟕
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟗, 𝟕%
2019 =
𝟐.𝟕𝟕𝟗.𝟕𝟒𝟎.𝟑𝟎𝟔.𝟕𝟏𝟏,𝟐𝟎,−
𝟑.𝟐𝟖𝟐.𝟕𝟗𝟕.𝟗𝟔𝟔.𝟑𝟏𝟎,𝟓𝟗,−
𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟖,𝟓 %

4. BAGIAN B
Dapat disimpulkan bahwa Jika PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam
membayar pajak juga akan meningkat. Ini berarti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat
meningkatkan daya pajaknya agar pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan pajaknya.
Efektivitas (efectivity)
Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu
sendiri. Indikator efektivitas adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan hasil pajak,
dengan asumsi bahwa semua wajib pajak membayar semua pajak terutang. Efektivitas
menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak dan
membukukan penerimaan.
Efisiensi (efficiency)
Efisiensi mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan
pajak yang bersangkutan. Selain mencakup biaya langsung kantor pajak yang bersangkutan, daya
guna juga memperhitungkan biaya langsung bagi kantor pajak, dan mungkinjuga biaya mencakup
biaya luar yakni biaya mematuhi pajak bagi wajib pajak, itikad baik masyarakat dan lain
sebagainya.
NOMOR 4