Dokumen tersebut membahas dampak kebijakan fiskal pemerintah Indonesia selama pandemi Covid-19, termasuk penurunan pendapatan negara, insentif pajak, dan peningkatan belanja untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Dokumen juga membandingkan peraturan tentang laporan keuangan pemerintah sebelum dan sesudah tahun 2010.

1. LEMBAR JAWABAN
1. a) Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan
nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional.
Mengacu pada dampak buruk dari Covid-19 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani
memprediksi turunnya pendapatan negara sebesar 10 persen di tahun ini (tirto.id,
2020). Penurunan pendapatan akibat wabah Covid-19 itu terutama akan terjadi di sisi
penerimaan perpajakan. Penerimaan Perpajakan turun akibat kondisi ekonomi
melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. PNBP turun dampak
jatuhnya harga komoditas pandemi Covid-19 telah mengancam sistem keuangan yang
ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Dari sisi
pengeluaran, dampak yang diakibatkan Covid-19 ini sangat besar perubahan APBN
2020 pada Perpres 54/2020 dan Perpres 72/2020, pemerintah melebarkan defisit ke
6,34% dari PDB sebagai langkah extraordinary menghadapi pandemi Covid-19.
Melebarnya defisit APBN membuat pemerintah memerlukan sumber pembiayaan
tambahan antara lain melalui skema burden sharing bersama Bank Indonesia.
b) Adapun alasan mengenai kebijakan fisikal di Indonesia adalah dalam rangka
membantu masyarakat dan dunia usaha untuk pulih dan bangkit kembali di masa
pandemi COVID-19. Presiden mengeluarkan PERPPU No. 1/2020 yang kemudian
menjadi UU Nomor 2/202 dijadikan dasar untuk merumuskan dan mengalokasikan
anggaran secara extraordinary di dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan
penangan COVID-19.
2. a) Dalam konteks pajak mendukung penanganan dan pencegahan covid-19, telah
diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 28/2020 tentang Pemberian
Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan PMK 34/2020 tentang Pemberian Fasilitas
Kepabeanan Dan Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Khusus PMK 28/2020 ini

2. memberikan pembebasan terhadap fasilitas barang dan jasa yang diperlukan dalam
rangka penanganan pandemi ocovid-19. Barang dan jasa yang dibeli oleh
institusi contohnya BNPB yang diperlukan untuk penanganan covid adalah barang
kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga setiap pembelian dan penyerahannya
terhutang PPN. Dengan PMK 28/2020 ini diberikan fasiitas, bahwa atas PPN terutang
tidak dipungut, atas PPN terutang ditanggung pemerintah atau tidak diekanakan.
Demikian juga dengan PPh yang atas penjualan dan pembayaran wajib dipotong PPh
pasal 21, kalau pribadi, wajib dipotong PPh22 kalau sebuah institusi, atau pun dipotong
PPh 23 instansi atau RS rujukan membayar atas perolehan jasa sewa. Dengan PMK ini,
atas beberapa jenis pajak tadi, tidak dikenakan pemotongan PPh. Hal ini dilakukan
karena turunnya pendapatan negara secara drastic pada tahun 2019 ke 2020 yaitu
1.960.633,6 ke 1.699.948.5.
b) pada data diatas adapun belanja berdasarkan fungsi yang mengalami peningkatan
dimasa pandemic yaitu pelayanan umum, ekonomi, kesehatan dan perlindungan sosial.
Salah satu bentuk riil manfaat APBN dalam Perlindungan Sosial adalah melalui
pemberian bantalan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan dan Program
Kartu Sembako, dimana untuk Kartu Sembako tersebut sudah termasuk dua bulan
tambahan alokasi pada bulan Juli dan Agustus 2021. APBN juga masih terus
menyalurkan Bantuan Sosial Tunai yang sudah diberikan sejak tahun 2020. Selain
bantalan sosial, APBN juga memberikan bantuan dalam bentuk Bantuan Beras Bulog
dan melanjutkan pemberian diskon listrik untuk meringankan beban masyarakat.
3. a)
𝑃𝐴𝐷
𝐿𝑅𝐴
𝑋 100%
3.282.797.966.310,59
3.072.112.464.787.47
𝑥 100%
b) Derajat desentralisasi fiskal yang kecil secara langsung juga dipengaruhi oleh
pendapatan asli daerah yang kecil. Dari sisi pemerintah, seharusnya lebih
mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Inovasi dan

3. kreatifitas daerah sangat diperlukan sehingga seharusnya komponen pendapatan asli
daerah yang menjadi konsentrasi pemerintah daerah tidak hanya bersumber dari pajak
dan retribusi. Masalah yang terjadi penyebab lemahnya PAD adalah daerah hanya
memanfaatkan kurang dari 20% BUMD yang dimilikinya. Pemerintah daerah harus
bisa mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga sumber pendapatan daerah
sangat variatif.
4.
PP 24 Tahun 2005 PP 71 Tahun 2010
APORAN KINERJA KEUANGAN
Bersifat optional Disusun oleh entitas
pelaporan yang menyajikan laporan
berbasis akrual, Sekurang-kurangnya
menyajikan pos-pos :
· Pendapatan dari kegiatan operasional;
· Beban berdasarkan klasifikasi
fungsional dan klasifikasi ekonomi;
· Surplus atau defisit
LAPORAN OPERASIONAL
Merupakan Laporan Keuangan Pokok
Menyajikan pos-pos sebagai berikut:
· Pendapatan-LO dari kegiatan
operasional;
· Beban dari kegiatan operasional ;
· Surplus/defisit dari Kegiatan Non
Operasional, bila ada;
· Pos luar biasa, bila ada;
· Surplus/defisit-LO.
LAPORAN PERUBAHAN SAL
Tidak ada laporan tersendiri
APORAN PERUBAHAN SAL
Laporan Perubahan SAL menyajikan
secara komparatif dengan periode
sebelumnya pos-pos berikut:
· Saldo Anggaran Lebih awal;
· Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
· Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran tahun berjalan;

4. · Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun
Sebelumnya; dan
· Lain-lain;
· Saldo Anggaran Lebih Akhir.
LAPORAN KINERJA KEUANGAN
Bersifat optional
Disusun oleh entitas pelaporan yang
menyajikan laporan berbasis akrual
Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos :
· Pendapatan dari kegiatan operasional;
· Beban berdasarkan klasifikasi
fungsional dan klasifikasi ekonomi;
· Surplus atau defisit.
LAPORAN OPERASIONAL
Merupakan Laporan Keuangan Pokok
Menyajikan pos-pos sebagai berikut:
· Pendapatan-LO dari kegiatan
operasional;
· Beban dari kegiatan operasional ;
· Surplus/defisit dari Kegiatan Non
Operasional, bila ada;
· Pos luar biasa, bila ada;
· Surplus/defisit-LO.