Dokumen tersebut membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap hutang dan kewajiban negara Indonesia. Pandemi menyebabkan pertumbuhan hutang negara meningkat sebesar 8% dan beban kewajiban negara untuk menangani pandemi seperti menerapkan pembatasan sosial dan menambah anggaran kesehatan. Utang dan kewajiban negara diperkirakan akan terus meningkat selama pandemi berlangsung dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masy

1. Nama : Apriliana Laily Nurjannah
NIM : 191600014
Program Studi : Akuntansi C 2019
Dosen Pengampu : Yuli Kurnia Firdausia , S.E., M.Ak.
UJIAN AKHIR SEMESTER 4 PERPAJAKAN AKUNTANSI
ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP HUTANG DAN
KEWAJIBAN NEGARA
Apriliana Laily Nurjannah
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email : aprillaily24@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengenali serta menganalisis dampak pandemi
Covid-19 terhadap hutang negara, kedua untuk mengenali serta menganalisis dampak pandemi
Covid-19 terhadap kewajiban negara. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dampak yang
disebabkan pandemi Covid-19 ini terhadap hutang negara serta kewajiban negara sangat
berpengaruh. Dan, berdampak kepada kehidupan ekonomi rakyat, pemasukan negara dan
kewajiban negara yang semakin meningkat.
Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Hutang negara, Kewjiban negara, Rakyat, Ekonomi
PEMBAHASAN
Pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian melambat serta rasio utang negara
bertambah. Keadaan tersebut menunjukkan instrumen fiskal di setiap negara bekerja untuk
menahan dampak pandemi Covid-19. Beberapa negara maju yang mempunyai pasar utang dan
pasar keuangan terbaik, apalagi disaat ini bahkan mengalami peningkatan rasio utang publik lebih
dari 20%. Berbanding terbalik dengan Indonesia yang rasio utangnya sekitar 38%, atau hanya naik
8%
Tidak dapat dihindari jika krisis pandemi Covid- 19 meningkatkan penumpukan utang
pemerintah jadi tak terelakkan. Total utang luar negeri pemerintah Indonesia hingga akhir
November 2020 mencapai Rp5, 910 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38, 13%.
Tidak hanya itu posisi utang negara dikala ini masih tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai
pengendalian akibat sekaligus melindungi keseimbangan makro ekonomi, di mana UU Nomor 17/
2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah yakni 60%. Perihal ini tentu bukan
berarti Indonesia masih membutuhkan tambahan utang ataupun kita masih berada jauh dari
bahaya. Kenaikan utang negara tersebut paling tidak menjadi alarm untuk Indonesia untuk lebih
berwaspada( prudent) dalam membelanjakan utang..
Kenaikan utang negara diiringi pula dengan porsi beban bunga utang dalam APBN yang
juga terus menjadi besar. Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020,
beban bunga utang sudah mencapai Rp338, 78 triliun atau telah meningkat Rp156 triliun dalam 5
tahun terakhir. Terlebih lagi, beban bunga utang yang perlu ditanggung pemerintah pada 2021
tercatat bertambah 10, 2% dari outlook beban bunga utang 2020. Keadaan ini tentu akan
mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk melaksanakan belanja produktif. Porsi beban bunga
utang serta pembayaran cicilan pokok sudah mencapai 16% dari total belanja negara dan
dipastikan angkanya akan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah utang.
Menurut data Kementerian Keuangan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat
mengalami kenaikan rasio utang hingga 22,5%. Lalu, Inggris naik 22,7%, Jepang melonjak 28,2%

2. dan Italia naik 27%. Sementara, rasio utang publik Tiongkok naik 9,1%, Indonesia 8% dan
Singapura 1,2%.
Kondisi perpajakan di berbagai negara memastikan pandemi Covid-19 menyerang tanpa
pandang bulu. Dimulai dari negara maju, negara berkembang, hingga negara miskin. Sementara
itu, pandemi Covid-19 tidak hanya menggoyang aspek kesehatan, namun juga merusak
perekonomian. Kendati demikian, optimisme di beberapa negara mulai nyata pada 2021, tak
terkecuali Indonesia. Menteri keuangan menyebut pemerintah yakin bahwa pemulihan ekonomi
terjadi sejak kuartal III 2020, yang tergambar dari beberapa sektor. Terukir, kinerja ekonomi
Indonesia pada 2020 minus 2,19%. Jangkauan itu membaik dari kuartal II 2020 yang tercatat
minus 5,32%. Kemudian, pada kuartal III 2020 minus 3,49%.(OL-11)
Yang berdampak selain utang negara yaitu kewjiban negara dalam menangani pandemi
Covid-19. Berdasarkan dasar hukum (PP) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 ialah:
 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273)
 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
 Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
 Serta pasal 5 ayat 2 UUD Republik Indonesia Tahun 1945
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020, negara telah melakukan
kewajibannya untuk melindungi rakyatnya yakni dengan membuat kebijakan tersebut. Saat ini
tinggal kita selaku masyarakat Negara melaksanakan kewajiban kita untuk mengikuti kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah. Sebab itu, negara yang hebat itu tercipta jika antara warga Negara
dan Negara mempunyai hubungan timbal balik yang baik.
KESIMPULAN
Selain berdampak pada utang negara yang semakin meningkat. Pandemi Covid-19 ini juga
berdampak pada kewajiban negara untuk menangani dan melindungi masyarakat. Upaya-upaya
yang dilakukan pemerintah pun banyak salah satunya kebijakan Social Distancing, pemberlakuan
PPKM di seluruh wilayah Indonesia, mewajibkan vaksin bagi seuruh masyarakat, menambah
anggaran biaya Kesehatan khususnya untuk virus Covid-19, memberikan fasilitas Kesehatan yang
layk bagi pasien Covid-19 dan masih banyak lagi. Sehingga kita sebagai warga negara harusnya
sadar diri dengan mengikuti ajuran pemerintah agar penyebaran virus Covid-19 ini dapat ditekan
dan utang negara bisa berkurang.