Dokumen tersebut membahas tentang arah pengembangan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia dari dimensi organisasi. Dibahas mengenai definisi organisasi, dimensi organisasi, tujuan negara, organisasi pemerintahan negara, ciri-ciri organisasi, unsur-unsur organisasi, prinsip-prinsip penataan lembaga negara, tatatan organisasi pemerintahan negara, peran dimensi organisasi dalam mencapai tujuan negara, organis
3. DIMENSI ORGANISASI
Dimensi Organisasi berkenaan dengan siapa/kelompok mana
yang harus mengerjakan apa yang telah diputuskan. Ada beberapa
aspek yang penting mengenai dimensi organisasi ini.
Pembagian tugas
Fungsi,
Tanggung jawab dalam bekerja
5. ORGANISASI PEMERINTAHAN NEGARA
Organisasi pemerintahan negara adalah sejumlah oraganisasi atau lembaga
yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara,, berupa
organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan.
6. CIRI-CIRI ORGANISASI
Secara Umum :
Mempunyai keterikatan format dan
tata tertib yang mesti kita taati
Mempunyai pendelegasian
koordinasi dan wewenang tugas-
tugas.
Adanya kerjasama secara
terstruktur.
Mempunyai sasaran dan tujuan
Mempunyai komponen yaitu
bawahan dan atasan.
Menurut Steiner dan Berelson
Formalitas
Hierarki
Besar dan Kompleksnya
Durasi
8. PRISIP-PRINSIP PENATAAN
(ORGANISASI) LEMBAGA NEGARA
1 • Kesatuan Pemerintahan
2 • Kedaulatan Rakyat
3 • Presidensil
4 • Pembagian Daerah
5 • Desentralisasi
6 • Supermasi Hukum
7 • Pertanggungjawaban
10. PERAN DIMENSI ORGANISASI ATAU
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DALAM
MENCAPAI TUJUAN NEGARA
1. Sebagai Sistem Penyelenggaraan
Negara
2. Sebagai Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara
11. ORGANISASI IDEAL MENURUT MAX
WEBER
Pembagian Kerja
Hirarki kewenangan yang jelas
Formalisasi yang tinggi
Impersonal
Keputusan personalia
Adanya jenjang karir bagi anggota organisasi
Pemisahan yang jelas kehidupan pribadi dan organisasi
12. DASAR HUKUM YANG MEMPERTEGAS ARAH PENGEMBAHANGAN
SISTEM ADMINISTRASI KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARI
DIMENSI ORGANISASI
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
13. LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT
ORGANISASI/KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN SESUAI
DENGAN UUD 1945
1 • Penyempurnaan mekanisme dan kriteria pemilihan pejabat negara
2 • Netralisasi, independensi, dan integritas
3 • Transparansi kriteria kompetensi, dan kapabilitas calon pejabat negara
4 • Mekanisme uji publik kelayakan kandidat pemilu atau pilpres atau pilkada
5 • Pelembagaan mekanisme akuntabilitas publik
6 • Pelembagaan pembekalan wacana startegis SANKRI
7 • Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian negara
8 • Penyempurnaan konsep dan struktur kepegawaian negara
9 • Pengaturan mengenai kedudukan KORPRI
10 • Rasionalisasi struktur jabatan administrasi pemerintahan
11 • dan fungsional Pengembangan sistem penempatan pegawai
12 • Pengembangan sistem Diklat Profesi, Jabatan, teknis fungsional