Bambang Rimalio, profile picture
Uploaded byBambang Rimalio
PPT, PDF9,599 views

Komisi Pemberantasan Korupsi PPT Version

Dokumen ini membahas peran dan struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk dasar hukum pendiriannya dan tugas-tugasnya. KPK berfokus pada penindakan dan pencegahan korupsi dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan perlindungan terhadap pelapor. Selain itu, dokumen ini juga mencakup program-program yang dijalankan KPK untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam sektor publik.

Embed presentation

Downloaded 372 times
APA DAN BAGAIMANA INSTITUSI KPK MEMBERANTAS TIPIKOR DI INDONESIA ROOSENO KOORDINATOR TIM HUKUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Diskusi Mahasiswa Universitas Dipenogoro – Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, 16 Mei 2006
1. DASAR HUKUM DAN LATAR BELAKANG BERDIRINYA KPK • • • • • Kualitas TIPIKOR atau tindak pidana korupsi semakin sistematis yang merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat yang membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga TIPIKOR merupakan KEJAHATAN YANG LUAR BIASA; Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan: dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang‑Undang Pemberantasan Tipikor mulai berlaku (tanggal 16 Agustus 1999), dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pada tanggal 27 Desember 2002 Presiden Megawati Soekarnopoetri telah menandatangani dan mengesahkan, mengundangkan, serta mulai memberlakukan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250; Pada tanggal 26 Desember 2003 Presiden Megawati Soekarnopoetri juga telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 266/M Tahun 2003 yang mengangkat Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Masa Jabatan Tahun 2003 – 2007; Pada tanggal 29 Desember 2003 Presiden Megawati Soekarnopoetri melantik TR, AS, SR, THP, dan ERH sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Presiden;
adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun; dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
PERSONALIA NAMA PIMPINAN JABATAN TAUFIEQURACHMAN RUKI KETUA AMIEN SUNARYADI WAKIL KETUA SYAHRUDDIN RASUL WAKIL KETUA ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS WAKIL KETUA TUMPAK HATORANGAN PENGGABEAN WAKIL KETUA SUGIRI SYARIEF SEKJEND ABDULLAH HEHAMAHUA & SURYO YULIANTO JUMLAH PENASIHAT 8 ORANG
REKRUITMEN PEGAWAI MATERI TES antara lain: • • • tes simulasi dan wawancara yang berbasis perilaku atau tes integritas; wawancara teknis dan personality maupun akademis; dan reference chek oleh LPPM/DDI. SELAIN PROSES REKRUTMEN, diperlukan: • • • • • sistim SDM yang handal; adanya Code of Conduct berikut proses internalisasi; ethics workshop setiap tahun; tersedianya whistleblower program, dimana semua orang bisa melaporkan kemungkinan unethical behavior dari koleganya sendiri; dan fungsi Pengawasan Internal yang efektip.
RINCIAN KPK PEGAWAI JABATAN PEGAWAI JUMLAH % PIMPINAN 5 1,2 SEKRETARIS JENDERAL 1 0,2 PENASEHAT 2 0,5 DEPUTI 3 0,7 10 2,4 KEPALA BIRO 2 0,5 KEPALA BAGIAN 4 1,0 KEPALA SEKRETARIAT 4 1,0 PENYELIDIK 15 3,6 PENYIDIK 49 10,7 PENUNTUT UMUM 19 4,6 116 28,2 85 20,6 DIREKTUR FUNGSIONAL UMUM ADMINISTRASI DAN PENDUKUNG
PROFILE PEGAWAI KPK KARO DIREKTUR PENASEHAT TENAGA BANTUAN SEMENTARA PIMPINAN TENAGA KONTRAK SEKJEN DEPUTI KABAG KASET PENYELIDIK PENYIDIK PENUNTUT UMUM ADM. & PENDUKUNG FUNGSIONAL UMUM
INSTANSI ASAL PEGAWAI INSTANSI ASAL JUMLAH % KEPOLISIAN RI 49 12,0 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PEMBANGUNAN 39 9,6 KEJAKSAAN AGUNG RI 19 4,7 SEKRETARIAT NEGARA 16 3,9 DEPARTEMEN KEUANGAN 15 3,7 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 10 2,5 BADAN TENAGA ATOM NASIONAL 2 0,5 DEARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMSI 2 0,5 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2 0,5 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 1 0,2 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 0,2 DEPARTEMEN INDUSTRIAN 1 0,2 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 1 0,2 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 1 0,2 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 1 0,2 UNIVERSITAS INDONESIA 1 0,2
TUGAS Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: I. PENINDAKAN 1. 2. 3. II. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (vide Pasal 7); Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (vide Pasal 8). Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi (vide Pasal 11). PENCEGAHAN 1. 2. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi (vide Pasal 13); dan Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (vide Pasal 14).
KEWAJIBAN Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban: 1. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi; 2. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya; 3. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan; 4. menegakkan sumpah jabatan;dan 5. menjalankan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya sesuai dengan asas kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan proporsionalitas.
TUGAS PENINDAKAN KOORDINASI Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang: a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor Kejaksaan b. Menetapkan sistem pelaporan dlm kegiatan pemberantasan tipikor BPK c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tipikorkepada instansi terkait d. Melaksanakan dengar pendapat dan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor e. Meminta laporan instansi terkait tentang pencegahan tipikor Kepolisian BPKP Inspektorat LPND Itjen Dep Bawasda
BENTUK KOORDINASI • Menetapkan sistem pelaporan penanganan perkara dari Kepolisian dan Kejaksaan ke Komisi; • Meminta/mendapatkan informasi ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan tentang telah dilaksanakannya Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dengan media informasi berupa permintaan/penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan; • Meminta/mendapatkan informasi ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan tentang perkembangan penanganan perkara yang telah dilakukan Penyidikan (misal: perkembangan pelaksanaan penyidikan, pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum, pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan, dan dihentikannya penyidikan/SP3); • Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan secara periodik dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan instansi pengawas.
SUPERVISI Dalam melaksanakan tugas supervisi KPK berwenang: Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yg menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tipikor dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tipikor yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan Kepolisian BPK Itjen Dep Kejaksaan BPKP Bawasda Departemen, LPND, Kementerian (pelayanan publik) Kepolisian Kejaksaan
CONTOH SUPERVISI Perkara-perkara yang di-supervisi secara khusus dalam periode Tahun 2005 antara lain : • dugaan tipikor berupa LC fiktif BNI yang ditangani penyidikannya oleh Mabes POLRI pada Bulan Oktober 2004; • dugaan tipikor berupa manipulasi deposito fiktif pada BRI yang penyidikannya ditangani Kejati DKI Jakarta; • dugaan tipikor berupa penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia yang ditangani oleh Polda Metro; • dugaan tipikor berupa penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Direksi PT Dharma Niaga yang ditangani oleh Polda Metro Jaya; • dugaan tipikor berupa pengadaan genset Propinsi NAD yang penyidikannya ditangani oleh Polda NAD yang kemudian diserahkan ke Mabes POLRI; • dugaan tipikor dalam penjualan aset MBH (Manado Beach Hotel) milik PPSU Pemda Sulut yang penyidikannya ditangani Kejati Sulawesi Utara; • dugaan tipikor dalam proyek listrik swasta Karaha Bodas Company yang di-sidik oleh Mabes Polri; • dugaan tipikor dalam pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur yang di-sidik oleh Kejaksaan Agung RI; • dugaan tipikor dalam pengalihan tanah negara kepada swasta untuk pembangunan Palembang Square yang di-sidik oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel; • dugaan tipikor dalam penggunaan dana Pemilu 2004 oleh Bupati Temanggung yang disidik oleh POLDA Jateng; • dugaan tipikor yang melibatkan Bupati Kendal yang disidik oleh POLDA Jateng.
ALASAN PENGAMBIL-ALIHAN PERKARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. • laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut‑ larut atau tertunda‑ tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan; penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PELAKU TIPIKOR PROGRAM PENCEGAHAN TIPIKOR         memantapkan database LHKPN serta meningkatkan jumlah pemeriksaan PN; merumuskan Statutory Declaration; membantu merumuskan kode etik dan gratifikasi; mengoptimalkan aliansi stratejik dengan pihak luar untuk melanjutkan program pendidikan, sosialisasi, dan kampanye tugas dan fungsi KPK dan pemberantasan korupsi; mendorong penerapan Good Governance baik untuk swasta maupun instansi pemerintah ( Program Island of Integrity ); mendorong instansi terkait didalam pelaksanaan Inpres 5/ 2004 dan Rencana Aksi mercepatan Pemberantasan Korupsi; mencegah tindak pidana korupsi di Provinsi NAD; melakukan pengkajian sistem: reformasi birokrasi yudisial; mencari root causes kasus-kasus korupsi yang telah selesai & merekomendasikan perbaikan; memonitor rekomendasi pengkajian sistem yang telah dilakukan di Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Immigrasi; di beberapa instansi pelayanan publik; dan melakukan kegiatan lainnya seperti misalnya melakukan studi peran Anggota DPRD; melakukan peningkatan demokrasi melalui DPR/DPD; dan membentuk Civil Society Organisation dalam pemberantasan korupsi. PROGRAM PENINDAKAN TIPIKOR • Tahun 2006 diharapkan/target 30 kasus dengan 400 M uang kembali;
3. PROSEDUR PELAPORAN ATAS TEMUAN DUGAAN TERJADINYA TIPIKOR • • • • Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah • Jumlah yang ditindaklanjuti dari hasil telaahan dengan penyampaian surat kepada instansi berwenang • • Laporan Laporan Laporan Laporan yang yang yang yang diterima telah ditelaah sedang ditelaah belum ditelaah :   11.202 :     8.619 :     2.583 :          -   surat surat surat surat atau atau atau atau 100,00% 76,94% 23,06% 0,00% :     2.312 surat atau 20,64% Jumlah yang telah ditelaah namun tidak disampaikan kepada instansi berwenang a.l. karena bukan TPK, TPK namun tidak dilengkapi bukti awal, alamat pengadu tidak tercantum (di 'File' kan) :     4.806 surat atau 42,90% Jumlah yang disampaikan kembali ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan dan berkas-berkas yang masih dalam proses reviu, perbaikan hasil reviu :     1.501 surat atau 13,40%
PELIMPAHAN LAPORAN MASYARAKAT • Diteruskan ke Kepolisian :       499 atau 4,45% • Diteruskan ke Kejaksaan :       914 atau 8,16% • Diteruskan ke BPKP :       212 surat 1,89% • Diteruskan ke Itjen dan Badan lain diluar BPKP :       360 atau 3,21% • Diteruskan ke BPK :         75 atau 0,67% • Diteruskan ke MA atau 0,58% surat surat atau surat surat :         65 surat
Data Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan (Periode Tahun 2004 – 2006) Tahap Penyelidikan (Jumlah berdasarkan kasus) Tahun Sisa Tahun Sblmnya Input Jumlah Selesai Sisa 2004 0 23 23 21 2 2005 2 29 31 11 20 2006* 20 19 39 7 32 Tahap Penyidikan (Jumlah berdasarkan berkas perkara) Tahun Sisa Tahun Sblmnya Input Jumlah Selesai Sisa 2004 0 2 2 2 0 2005 0 19 19 18 1 2006* 1 7 8 - - Tahap Penuntutan (Jumlah berdasarkan berkas perkara) Tahun Sisa Tahun Sblmnya Input Jumlah Selesai Sisa 2004 0 2 2 0 2 2005 2 17 19 5 14 2006* 14 4 18 3 15
SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI • • • • • • • • • • • • 1946 Awal kemerdekaan 1957 Peraturan Penguasa Militer - KUHP - Tidak terstruktur - Perpu Nomor 24 Tahun 1960 1967 Tim Pemberantasan Korupsi - Preventif & Represif 1971UU Anti Korupsi - UU Nomor 3 Tahun 1971 1977 Opstib - Operasi Tertib - Preventif & Represif 1987 Operasi Khusus Perpajakan - Preventif & Represif 1998 Krisis Multidisiplin - Tap MPR XI/1998 dan VIII/2001 - UU Nomor 28 Tahun 1999 - UU Nomor 31 Tahun 1999 - UU Nomor 20 Tahun 2001 2000 TGPTK - PP Nomor 18 Tahun 2000 2003 KPK - UU Nomor 30 Tahun 2002 2004 Pengadilan Tipikor - Kepres Nomor 59 Tahun 2004 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi - Inpres Nomor 5 Tahun 2004 2005 Tim Tastipikor - Keppres Nomor 11 Tahun 2005
AKTOR PELAKU KORUPSI Dari nilai APBN 2004 sebesar Rp 584 triliun, sebanyak Rp 23 triliun telah dikorupsikan. Sumber: DR. Syamsa/Deputi Inda KPK
INDEKS PERSEPSI KORUPSI DATA TAHUN 2004
PENYEBAB TERJADINYA TIPIKOR FAKTOR KEBIJAKAN PEMERINTAH • Pemerintah tidak membangun Sumber Daya Manusia yang memadai; • Pemerintah tidak membangun Sumber Daya Keuangan yang memadai; FAKTOR INTERNAL PELAKU • Korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintah; • Korupsi dilakukan karena adanya kesempatan; • Korupsi dilakukan dalam pengadaan barang, jasa, dan pelayanan publik; • Korupsi dilakukan karena kebutuhan; • Korupsi dilakukan karena keserakahan; • Integritas tipis;
BAD & GOOD GOVERNANCE BG = Pengusaha C & = P Pejabat ▬ = A Konspirasi GG = P Spiritual Management Greed G Rakus Need Kebutuhan N T H E O R Y O Opportunity E Exposure A= Accountabitily C= Corruption E= Exposure G= Greedy O= Opportunity N= Need Kesempatan Public Pendapatan P = Pertanggungjawaban BG= Bad Government GG= Good Government + A
PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; b. melarang seseorang bepergian ke luar negeri; c. meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; d. memerintahkan untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa; g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya; h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tipikor yang sedang ditangani.
HUKUM ACARA Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. ● ● ● ● Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
MELARANG SESEORANG BEPERGIAN KE LUAR NEGERI Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian wewenang dan tanggungjawab pencegahan dilakukan oleh: 1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Menteri Keuangan; 3) Jaksa Agung; dan 4) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; serta 5) Komisi Pemberantasan Korupsi.
meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; memerintahkan untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; Berdasarkan: FATWA MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: KMA/694/RHS/XII/2004 Tanggal 2 Desember 2004 juncto SURAT BANK INDONESIA No.6/659/DPNP/ Tanggal 24 Desember 2004 Bahwa Pasal 12 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut merupakan ketentuan khusus (lex spesialis) yang memberikan kewenangan kepada KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sebagai lex specialis, ketentuan Pasal 12 dapat mengesampingkan ketentuan - ketentuan dalam undang-undang yang bersifat umum. Prosedur izin membuka rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tidak berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya Vide Pasal 46 ayat (1) UUKPK Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang‑undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang‑ Undang ini. Dalam praktek KPK pernah menggunakan kewenangan itu, namun terhadap tersangka yang merupakan Penyelenggara Negara selaku Pejabat Negara ditemukan kesulitan, karena dalam perundang-undangan tidak jelas siapa Pimpinan atau Atasan tersangka tersebut. Terhadap seorang Gubernur misalnya, siapa pimpinan atau atasannya. Presiden yang mengangkatnya atau DPRD. Demikian pula terhadap seorang Anggota DPR atau DPRD, siapa Pimpinan atau atasannya, Ketua DPR atau DPRD-kah, atau Ketua Fraksinya atau rakyat yang memilihnya.
Meminta Data Kekayaan dan Data Perpajakan Tersangka atau Terdakwa Dalam masalah permintaan data perpajakan ini, terdapat peraturan Undang-Undang yang membatasi yaitu Pasal 34 UU N0. 6 Tahun 1983 jo UU No.16 Tahun 2000 tentang Perpajakan yang menyatakan permintaan data perpajakan tersebut diberikan oleh Pejabat Pajak apabila ybs telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan” Melalui MoU antara KPK dengan Menteri Keuangan masalah ini telah dapat terselesaikan yang mana ketentuan pasal 12 huruf f UU No.30 Tahun 2002 ini diterima sebagai ketentuan yang khusus dan dalam pelaksanaannya setiap permintaan data tersebut dapat dimintakan langsung ke Dirjen Pajak
Menghentikan Sementara Suatu Transaksi Keuangan, Transaksi Perdagangan, Lisensi dan Konsesi Dalam penjelasannya dinyatakan: ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyidik atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar Penggunaan kewenangan ini oleh KPK hanya dapat dilakukan dalam tahap penyidikan atau penuntutan, tidak dalam tahap penyelidikan karena secara tegas dinyatakan “tersangka atau terdakwa”
Melakukan Pencarian, Penangkapan dan Penyitaan Barang Bukti di Luar Negeri Meminta bantua Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Dengan telah ditandatangani dan diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 oleh PBB yang mana Indonesia juga turut serta menandatanganinya maka kemungkinan menerapkan permintaan bantuan ke Negara lain tersebut lebih terbuka (mutual legal assistance; prevention and detection dan transfers of proceeds of crime) KPK sendiri telah menjalin hubungan kerjasama dengan badan anti korupsi dengan negara-negara lain yaitu Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunai Darusalam. Salah satu butir kerjasama tersebut adalah juga termasuk dukungan sesama untuk saling membantu dalam upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi
Meminta Bantuan Kepolisian atau Instansi Lain Yang Terkait Dalam penjelasan pasal 12 i UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat diambil contoh, misalnya dalam hal KPK melakukan penahanan, KPK minta bantuan Rutan untuk menerima penempatan tahanan.
PENYELIDIKAN Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 menentukan: Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan keapada KPK. Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 menentukan: Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada KPK dan KPK menghentikan penyelidikan. Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 menentukan: Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan
PENYIDIKAN Pasal 46 (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 menentukan: Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini. Ketentuan ini membebaskan penyidik KPK memperoleh izin untuk memanggil tersangka atau menahan tersangka yang berstatus pejabat negara yang oleh undang-undang tindakan kepolisian terhadapnya harus memerlukan izin terlebih dahulu. Umpama untuk seorang Gubernur perlu ada izin dari Presiden, untuk Anggota DPRD Propinsi harus ada izin Menteri Dalam Negeri.
PENGHENTIAN PENYIDIKAN MUNGKINKAH? MUNGKINKAH Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002 menentukan: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam meningkatkan suatu kasus perkara tipikor dari penyelidikan ke penyidikan, KPK harus berhati-hati dengan memperhatikan alat bukti yang benar-benar sudah cukup karena setelah dimulai atau dinyatakan seorang tersangka di penyidikan maka perkaranya harus sampai ke pengadilan. Menjadi permasalahan bagi KPK, apabila KPK melakukan penyidikan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tipikor kemudian penyidikan tersebut harus dihentikan demi hukum karena tersangkanya meninggal dunia. Secara praktis tentunya penyidikannya harus dihentikan apa solusi yang dapat diambil? Secara teori tentunya hal tersebut mungkin saja terjadi, sehingga apabila hal itu terjadi, KPK akan minta Pengadilan agar mengeluarkan penetapan gugurnya penyidikan tersebut.
PENGGELEDAHAN Pasal 47 UU Nomor 30 Tahun 2002 hanya diatur tentang penyitaan, tetapi tidak diatur tentang penggeledahan. Karena tidak diatur maka berlakulah KUHAP yang berdasarkan Pasal 33 ayat (1) penggeledahan tersebut juga harus seizin Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian Penyidik KPK dalam melakukan penggeledahan terikat kepada ketentuan tersebut, walaupun sama halnya dengan penyitaan, dengan menggunakan klausula ”dalam kedaan mendesak” penggeledahan tersebut dapat dilakukan dahulu baru disusul dengan permohonan persetujuan ke Ketua Pengadilan Negeri.
PENYITAAN Pasal 47 (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan: Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Ketentuan ini membebaskan keharusan penyidik KPK untuk memintakan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 (1) KUHAP, sehingga dipandang dapat melakukan penyitaan tersebut secara cepat, tanpa membuat permohonan dan keluarnya izin terlebih dahulu
PENUNTUTAN Pasal 52 (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 menentukan: Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Walaupun Penuntut Umum KPK dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 (duapuluh) hari dan dapat diperpanjang lagi dengan izin pengadilan untuk paling lama 30 (tigapuluh) sebagaimana diatur dalam pasal 25 KUHAP, masa penahanan selama 20 (duapuluh) hari tersebut praktis tidak digunakan seluruhnya karena pada hari yang ke 14 (empat belas) perkaranya harus dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, sehingga perpanjangan penahanan tidak pernah dilakukan oleh Penuntut Umum KPK.
JENIS TIPIKOR DALAM UU 31/1999 JO UU 20/2001 JENIS TIPIKOR ANCAMAN PIDANA ….. perbuatan: ►melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat 1); ….. dipidana: ►penjara 4 – 20 tahun dan denda Rp 200 juta – Rp 1 milyar; atau dapat juga dihukum mati; ►menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3) ►penjara seumur hidup dan/atau atau 1 tahun denda Rp 50 juta – Rp 1 milyar; ►pemberian suap kepada Pegawai Negeri termasuk Hakim maupun Advokad (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, dan Pasal 13); ►penjara 1 – 5 tahun dan denda Rp 50 juta – Rp 250 juta; penjara 3 –15 tahun dan/atau denda Rp 150 juta – Rp 750 juta; penjara seumur hidup – 20 tahun dan denda Rp 200 juta – Rp 1milyar; penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda Rp 150 juta; ►penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan atau penghancuran atau penghilangan dokumen (Pasal 8, 9 dan10); ►penjara 3 – 15 tahun dan denda Rp 150 juta – Rp 750 juta; penjara 1 – 5 tahun dan denda Rp 50 juta – Rp 250 juta; penjara 2 – 7 tahun dan denda Rp 100 juta – Rp 250 juta; ►pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 huruf e, f, dan g); ►penjara seumur hidup – 20 tahun dan denda Rp 200 juta – Rp 1 milyar; ►pemborongan yang melakukan perbuatan curang (Pasal 7, 12i); ►gratifikasi yaitu pasal 12 B; ►percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15) ►penjara 2 – 7 tahun dan denda Rp 100 juta – Rp 350 juta; penjara seumur hidup – 20 tahun dan denda Rp 200 juta – Rp 1 milyar; ►penjara seumur hidup – 4 tahun dan denda Rp 200 juta – Rp 1 milyar; ►mati atau penjara 1 tahun dan denda Rp 100 juta – Rp 1 milyar;
JENIS KORUPSI DALAM UNCAC 2003
PENGADILAN TIPIKOR Pengadilan Tipikor: Pertama, Banding, Kasasi KPK UU 30/2002 POLISI UU 2/2002 Pengaduan/ Laporan Masyarakat Penyelidikan Penyidikan 7 hari Pengaduan/ Laporan Masyarakat Penuntutan 14 hari Persidangan 90/60/90 hari kerja Penyelidikan Penyidikan Peradilan Biasa: Negeri, Tinggi, Kasasi Kejaksaan UU 16/2004 Pengaduan/ Laporan Masyarakat Adanya Pengaduan: 1. datang sendiri; 2. melalui pos; 3. melalui sms; 4. melalui e-mail Penyelidikan Penyidikan Alat Bukti 1. Surat; 2. Keterangan Saksi; 3. Keterangan Ahli; 4. Petunjuk; dan 5. Keterangan Terdakwa. Penuntutan Persidangan Dasar Penghukuman: 1. Dua alat bukti; dan 2. Keyakinan Hakim. Penjara
INKRACHT VAN GEWIJSDEZAAK Tahun Sisa Tahun Sblmnya Input Jumlah Selesai Sisa 2004 0 0 0 0 0 2005 0 5 5 3 2 2006* 2 3 5 2 3 Abdullah Puteh, Bram HD Manoppo, Harun Letlet, Tarsius Walla, Mulyana Wira Kusumah, Sussongko Suhardjo
4. UPAYA KPK MENGHADAPI PEMBERANTASAN KORUPSI UPAYA PENINDAKAN • • • • • • • trobos kewenangan yang bersifat abu-abu; menangani kasus mega tipikor; perkuat alat bukti dan tuntutan; tahan tersangka; bekukan harta bendanya; cegah ke luar negeri; cari kekayaan koruptor di luar negeri;
UPAYA PENCEGAHAN • • • • • • • • memantapkan database LHKPN serta meningkatkan jumlah pemeriksaan PN; merumuskan Statutory Declaration; membantu merumuskan kode etik dan gratifikasi; mengoptimalkan aliansi stratejik dengan pihak luar untuk melanjutkan program pendidikan, sosialisasi, dan kampanye tugas dan fungsi KPK dan pemberantasan korupsi; mendorong penerapan Good Governance baik untuk swasta maupun instansi pemerintah ( Program Island of Integrity ); mendorong instansi terkait didalam pelaksanaan Inpres 5/2004 dan Rencana Aksi mercepatan Pemberantasan Korupsi; mencegah tindak pidana korupsi di Provinsi NAD; melakukan pengkajian sistem: reformasi birokrasi yudisial; mencari root causes kasus-kasus korupsi yang telah selesai & merekomendasikan perbaikan; memonitor rekomendasi pengkajian sistem yang telah dilakukan di Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Immigrasi; di beberapa instansi pelayanan publik; dan melakukan kegiatan lainnya seperti misalnya melakukan studi peran Anggota DPRD; melakukan peningkatan demokrasi melalui DPR/DPD; dan membentuk Civil Society Organisation dalam pemberantasan korupsi.
PERKEMBANGAN STATUS LHKPN 2006 BIDANG JUMLAH WAJIB LAPOR YANG MELAPOR jumlah % JUMLAH LHKPN YANG DIUMUMKAN jumlah % LHKPN DALAM PROSES PENGUMUMAN jumlah % EKSEKUTIF 55.824 26.551 47.56 20.792 78.31 5.759 21.69 LEGISLATIF 21.566 13.410 62.18 12.025 89.67 1.385 10.33 YUDIKATIF 17.820 7.361 41.31 6.534 88.77 827 11.23 BUMN 7.019 4.815 68.60 4.636 96.28 179 3.72 TOTAL 102.229 52.137 51.00 43.987 84.37 8.150 15.63 Sumber: Annual Report KPK 2005
GRATIFIKASI Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma‑ cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Pasal 12C UU 20 Tahun 2001: Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
PENETAPAN GRATIFIKASI Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2002: Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi yang dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara disertai pertimbangan. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2002: Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.
PENETAPAN GRATIFIKASI 7 hari Saat Gratifikasi Diterima 30 hari Penerimaan & Pemeriksaan Oleh KPK 30 hari Diserahkan Kepada PN KPK Menerbitkan Keputusan 7 hari 7 hari Diserahkan Kepada Negara
5. TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR DALAM PERKARA TIPIKOR Pasal 15 huruf a UU KPK: • Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Penjelasan Pasal 15 Huruf a UU KPK: • Yang dimaksud dengan " memberikan perlindungan ", dalam ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum. • Vide “Operasi KPU” – File Ary
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. (2) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan. (3) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain. Pasal 6 (1) Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. (2) Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.
PENYADAPAN DAN PEREKAMAN KASUS MULYANA WIRA KUSUMAH Alat Bukti Petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan terdakwa. Sedangkan Pasal 26A UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menentukan: selain dapat diperoleh dari ketiga alat bukti petunjuk tersebut, alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 A UU No.31 Tahun 1999, yaitu: Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; Dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.
AKHYAR MUSA PEMASOK PASPOR ASPAL DARI KEDUTAAN NEGERIA DITANGKAP OLEH ICAC HONGKONG
6. TENTANG ALAT BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP MENGENAI TIPIKOR Pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah ialah: (i) keterangan saksi; (ii) keterangan ahli; (iii) surat; (iv) petunjuk; (v) keterangan terdakwa. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal 26 A Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Pasal 44 ayat (2) UUKPK Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang‑kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Pasal 40 UUKPK Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.
7. TENTANG HAMBATAN DAN KENDALA DALAM MENANGANI PERKARA TIPIKOR • masalah peraturan perundang-undangan; • masalah sumber daya manusia; • masalah tempat atau kantor; dan • masalah dukungan masyarakat.
8. AYO !!! LAWAN KORUPSI Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Bebas Korupsi dan Untuk Mewujudkan Bangsa Yang Anti Korupsi: 1. KPK perlu dukungan dan komitmen kuat dari seluruh komponen bangsa untuk memberantas korupsi; 2. Sudah saatnya memikirkan nasib rakyat agar rakyat sejahtera lahir bathin dunia akherat; 3. Oleh sebab itu jangan ada keinginan untuk mengambil hak orang lain, hentikan pemikiran untuk melakukan korupsi sekecil apapun, mulai saat ini pula, dan dimulai dari diri sendiri; 4. Sekali lagi, Ayo Lawan Korupsi !!!!
PENGADUAN LEWAT SMS 0811 959 575 0855 8 575 575 gunakan nomor-nomor tersebut untuk mengadu dan menanyakan perkembangan pengaduan tentang tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Veteran III Nomor 2 Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 36 Jakarta www.kpk.go.id rooseno@kpk.go.id HP: 0813 11 400 484

More Related Content

PPT
Perguruan tinggi dan pencegahan korupsi mod won
bySarwono Sutikno, Dr.Eng.,CISA,CISSP,CISM,CSX-F
 
PDF
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
bySarwono Sutikno, Dr.Eng.,CISA,CISSP,CISM,CSX-F
 
PPTX
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesia
bynatal kristiono
 
PPTX
Investigasi kasus korupsi
byTri Astuti Utomo (iyas)
 
PPTX
IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptx
byAngkasAwan1
 
DOCX
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
byAndy Susanto
 
PDF
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
byCoky Fauzi Alfi
 
PDF
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidana
byFarah Ramafitri
 
Perguruan tinggi dan pencegahan korupsi mod won
bySarwono Sutikno, Dr.Eng.,CISA,CISSP,CISM,CSX-F
 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI
bySarwono Sutikno, Dr.Eng.,CISA,CISSP,CISM,CSX-F
 
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesia
bynatal kristiono
 
Investigasi kasus korupsi
byTri Astuti Utomo (iyas)
 
IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptx
byAngkasAwan1
 
Proposal Skripsi Penegakan Hukum TP korupsi dana bansos
byAndy Susanto
 
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
byCoky Fauzi Alfi
 
Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidana
byFarah Ramafitri
 

What's hot

PPTX
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)
byrogensamuel
 
PPTX
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
bynurindah_nurisa
 
PPTX
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
byVina Widya Putri
 
PPTX
Ppt Demokrasi Indonesia
byAndi Annisa Eka Aprilda
 
DOCX
Contoh proposal bazar
byOperator Warnet Vast Raha
 
PDF
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
byDadang Solihin
 
PDF
UUD 1945 Sebelum Amandemen
byProduk Hukum
 
PPTX
Demokrasi Terpimpin
byMuhammad Faisal Rauf
 
PPTX
Hak Asasi Manusia
byAhmad Dahlan University
 
PPTX
Power point makalah
byoqpram
 
PPTX
Demokrasi pada masa reformasi
byNisa Ghaisani
 
PPTX
Haki hak atas kekayaan intelektual
byEga Jalaludin
 
PDF
Bab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negara
bySyaiful Ahdan
 
PPTX
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
byrabu12
 
PPTX
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
bynovipridayantiii
 
PPTX
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
byMochammad Ridwan
 
PPTX
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
byIsmi Ayu
 
PPTX
PKN XI Kekuasaan Kehakiman
byTrie Nakita Sabrina
 
PPTX
Bab 4 dampak korupsi
bynatal kristiono
 
PPTX
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
byDewi Setiyani Putri
 
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)
byrogensamuel
 
DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF MASA ORDE BARU
bynurindah_nurisa
 
Peran Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman
byVina Widya Putri
 
Ppt Demokrasi Indonesia
byAndi Annisa Eka Aprilda
 
Contoh proposal bazar
byOperator Warnet Vast Raha
 
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
byDadang Solihin
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
byProduk Hukum
 
Demokrasi Terpimpin
byMuhammad Faisal Rauf
 
Hak Asasi Manusia
byAhmad Dahlan University
 
Power point makalah
byoqpram
 
Demokrasi pada masa reformasi
byNisa Ghaisani
 
Haki hak atas kekayaan intelektual
byEga Jalaludin
 
Bab v harmoni kewajiban dan hak negara ddan warga negara
bySyaiful Ahdan
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
byrabu12
 
Harmonisasi Hak & Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila
bynovipridayantiii
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
byMochammad Ridwan
 
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
byIsmi Ayu
 
PKN XI Kekuasaan Kehakiman
byTrie Nakita Sabrina
 
Bab 4 dampak korupsi
bynatal kristiono
 
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan Reformasi
byDewi Setiyani Putri
 

Viewers also liked

PPTX
prinsip keterbukaan dan benturan kepentingan
byanak kepo
 
PPT
Kpk lengkap
byIra Ariafinanda
 
PDF
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
byJARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
 
PDF
Undang undang ri nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan
byAndi Widiyatmoko
 
PPT
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
PDF
UU NO 30 TAHUN 2002
byMuhammad Sirajuddin
 
prinsip keterbukaan dan benturan kepentingan
byanak kepo
 
Kpk lengkap
byIra Ariafinanda
 
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
byJARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
 
Undang undang ri nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan
byAndi Widiyatmoko
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
UU NO 30 TAHUN 2002
byMuhammad Sirajuddin
 

Similar to Komisi Pemberantasan Korupsi PPT Version

PPTX
Power_Point_tentang_materi_KPK_Komisi_Pe.pptx
byAfwanAlfmocchasis
 
PPTX
PPKN Kelompok 5_Pemberantasan Tipikor.pptx
byMovieAnime
 
PPSX
marerikrualadajdnadjadnadnaksfakfahakppsx
bysunaryo69
 
PPTX
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI_SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA.pptx
byHALIFIAZUKHRINA1
 
PPTX
PKN.pptx
byMeiNuralfiantriPutri
 
PPTX
peran dan fungsi kpk dalam penegakan hukum.pptx
bybimazco45
 
PPTX
HUKUM ACARA SIDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR).pptx
byFahriMuhammad15
 
PDF
BAB 2 KELAS 11 KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI).pdf
byMasterVirtual
 
PPT
PENYAMPAIAN MATERI DIRSUS KEMENDIKNAS.ppt
byYusepAbdulMuqit
 
PPTX
Pencegahan perilaku korupserferfefeei.pptx
byTomyIndirwan
 
DOCX
TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)
byRobby Firmansyah
 
PPTX
Bapak Sugeng & kk seminaronline terbatas.pptx
byjokowisianipar01
 
DOC
Korups
byrinaoktaviani
 
PDF
Laporan Panitia Angket DPR RI dalam Rapur 14 Februari 2018
bySari Kusuma Dewi
 
PPTX
Kel.5_Upaya Pemberantasan Korupsi.pptx
bySaputraTambora
 
Power_Point_tentang_materi_KPK_Komisi_Pe.pptx
byAfwanAlfmocchasis
 
PPKN Kelompok 5_Pemberantasan Tipikor.pptx
byMovieAnime
 
marerikrualadajdnadjadnadnaksfakfahakppsx
bysunaryo69
 
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI_SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA.pptx
byHALIFIAZUKHRINA1
 
PKN.pptx
byMeiNuralfiantriPutri
 
peran dan fungsi kpk dalam penegakan hukum.pptx
bybimazco45
 
HUKUM ACARA SIDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR).pptx
byFahriMuhammad15
 
BAB 2 KELAS 11 KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI).pdf
byMasterVirtual
 
PENYAMPAIAN MATERI DIRSUS KEMENDIKNAS.ppt
byYusepAbdulMuqit
 
Pencegahan perilaku korupserferfefeei.pptx
byTomyIndirwan
 
TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi)
byRobby Firmansyah
 
Bapak Sugeng & kk seminaronline terbatas.pptx
byjokowisianipar01
 
Korups
byrinaoktaviani
 
Laporan Panitia Angket DPR RI dalam Rapur 14 Februari 2018
bySari Kusuma Dewi
 
Kel.5_Upaya Pemberantasan Korupsi.pptx
bySaputraTambora
 

Komisi Pemberantasan Korupsi PPT Version

  • 1.
    APA DAN BAGAIMANA INSTITUSIKPK MEMBERANTAS TIPIKOR DI INDONESIA ROOSENO KOORDINATOR TIM HUKUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Diskusi Mahasiswa Universitas Dipenogoro – Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, 16 Mei 2006
  • 2.
    1. DASAR HUKUM DANLATAR BELAKANG BERDIRINYA KPK • • • • • Kualitas TIPIKOR atau tindak pidana korupsi semakin sistematis yang merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat yang membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga TIPIKOR merupakan KEJAHATAN YANG LUAR BIASA; Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan: dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang‑Undang Pemberantasan Tipikor mulai berlaku (tanggal 16 Agustus 1999), dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pada tanggal 27 Desember 2002 Presiden Megawati Soekarnopoetri telah menandatangani dan mengesahkan, mengundangkan, serta mulai memberlakukan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250; Pada tanggal 26 Desember 2003 Presiden Megawati Soekarnopoetri juga telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 266/M Tahun 2003 yang mengangkat Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Masa Jabatan Tahun 2003 – 2007; Pada tanggal 29 Desember 2003 Presiden Megawati Soekarnopoetri melantik TR, AS, SR, THP, dan ERH sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Presiden;
  • 3.
    adalah lembaga negarayang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun; dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
  • 5.
    PERSONALIA NAMA PIMPINAN JABATAN TAUFIEQURACHMAN RUKI KETUA AMIENSUNARYADI WAKIL KETUA SYAHRUDDIN RASUL WAKIL KETUA ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS WAKIL KETUA TUMPAK HATORANGAN PENGGABEAN WAKIL KETUA SUGIRI SYARIEF SEKJEND ABDULLAH HEHAMAHUA & SURYO YULIANTO JUMLAH PENASIHAT 8 ORANG
  • 6.
    REKRUITMEN PEGAWAI MATERI TESantara lain: • • • tes simulasi dan wawancara yang berbasis perilaku atau tes integritas; wawancara teknis dan personality maupun akademis; dan reference chek oleh LPPM/DDI. SELAIN PROSES REKRUTMEN, diperlukan: • • • • • sistim SDM yang handal; adanya Code of Conduct berikut proses internalisasi; ethics workshop setiap tahun; tersedianya whistleblower program, dimana semua orang bisa melaporkan kemungkinan unethical behavior dari koleganya sendiri; dan fungsi Pengawasan Internal yang efektip.
  • 7.
    RINCIAN KPK PEGAWAI JABATAN PEGAWAI JUMLAH % PIMPINAN 5 1,2 SEKRETARIS JENDERAL 1 0,2 PENASEHAT 2 0,5 DEPUTI 3 0,7 10 2,4 KEPALABIRO 2 0,5 KEPALA BAGIAN 4 1,0 KEPALA SEKRETARIAT 4 1,0 PENYELIDIK 15 3,6 PENYIDIK 49 10,7 PENUNTUT UMUM 19 4,6 116 28,2 85 20,6 DIREKTUR FUNGSIONAL UMUM ADMINISTRASI DAN PENDUKUNG
  • 8.
    PROFILE PEGAWAI KPK KARO DIREKTUR PENASEHAT TENAGABANTUAN SEMENTARA PIMPINAN TENAGA KONTRAK SEKJEN DEPUTI KABAG KASET PENYELIDIK PENYIDIK PENUNTUT UMUM ADM. & PENDUKUNG FUNGSIONAL UMUM
  • 9.
    INSTANSI ASAL PEGAWAI INSTANSI ASAL JUMLAH % KEPOLISIANRI 49 12,0 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PEMBANGUNAN 39 9,6 KEJAKSAAN AGUNG RI 19 4,7 SEKRETARIAT NEGARA 16 3,9 DEPARTEMEN KEUANGAN 15 3,7 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 10 2,5 BADAN TENAGA ATOM NASIONAL 2 0,5 DEARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMSI 2 0,5 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2 0,5 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 1 0,2 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 0,2 DEPARTEMEN INDUSTRIAN 1 0,2 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 1 0,2 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 1 0,2 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 1 0,2 UNIVERSITAS INDONESIA 1 0,2
  • 10.
    TUGAS Komisi Pemberantasan Korupsimempunyai tugas: I. PENINDAKAN 1. 2. 3. II. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (vide Pasal 7); Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (vide Pasal 8). Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi (vide Pasal 11). PENCEGAHAN 1. 2. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi (vide Pasal 13); dan Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (vide Pasal 14).
  • 11.
    KEWAJIBAN Komisi Pemberantasan Korupsiberkewajiban: 1. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi; 2. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya; 3. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan; 4. menegakkan sumpah jabatan;dan 5. menjalankan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya sesuai dengan asas kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan proporsionalitas.
  • 12.
    TUGAS PENINDAKAN KOORDINASI Dalam melaksanakantugas koordinasi, KPK berwenang: a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor Kejaksaan b. Menetapkan sistem pelaporan dlm kegiatan pemberantasan tipikor BPK c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tipikorkepada instansi terkait d. Melaksanakan dengar pendapat dan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor e. Meminta laporan instansi terkait tentang pencegahan tipikor Kepolisian BPKP Inspektorat LPND Itjen Dep Bawasda
  • 13.
    BENTUK KOORDINASI • Menetapkan sistempelaporan penanganan perkara dari Kepolisian dan Kejaksaan ke Komisi; • Meminta/mendapatkan informasi ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan tentang telah dilaksanakannya Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dengan media informasi berupa permintaan/penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan; • Meminta/mendapatkan informasi ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan tentang perkembangan penanganan perkara yang telah dilakukan Penyidikan (misal: perkembangan pelaksanaan penyidikan, pelimpahan berkas perkara ke Penuntut Umum, pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan, dan dihentikannya penyidikan/SP3); • Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan secara periodik dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan instansi pengawas.
  • 14.
    SUPERVISI Dalam melaksanakan tugassupervisi KPK berwenang: Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yg menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tipikor dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tipikor yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan Kepolisian BPK Itjen Dep Kejaksaan BPKP Bawasda Departemen, LPND, Kementerian (pelayanan publik) Kepolisian Kejaksaan
  • 15.
    CONTOH SUPERVISI Perkara-perkara yangdi-supervisi secara khusus dalam periode Tahun 2005 antara lain : • dugaan tipikor berupa LC fiktif BNI yang ditangani penyidikannya oleh Mabes POLRI pada Bulan Oktober 2004; • dugaan tipikor berupa manipulasi deposito fiktif pada BRI yang penyidikannya ditangani Kejati DKI Jakarta; • dugaan tipikor berupa penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia yang ditangani oleh Polda Metro; • dugaan tipikor berupa penyalahgunaan fasilitas kredit yang dilakukan oleh Direksi PT Dharma Niaga yang ditangani oleh Polda Metro Jaya; • dugaan tipikor berupa pengadaan genset Propinsi NAD yang penyidikannya ditangani oleh Polda NAD yang kemudian diserahkan ke Mabes POLRI; • dugaan tipikor dalam penjualan aset MBH (Manado Beach Hotel) milik PPSU Pemda Sulut yang penyidikannya ditangani Kejati Sulawesi Utara; • dugaan tipikor dalam proyek listrik swasta Karaha Bodas Company yang di-sidik oleh Mabes Polri; • dugaan tipikor dalam pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur yang di-sidik oleh Kejaksaan Agung RI; • dugaan tipikor dalam pengalihan tanah negara kepada swasta untuk pembangunan Palembang Square yang di-sidik oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel; • dugaan tipikor dalam penggunaan dana Pemilu 2004 oleh Bupati Temanggung yang disidik oleh POLDA Jateng; • dugaan tipikor yang melibatkan Bupati Kendal yang disidik oleh POLDA Jateng.
  • 16.
    ALASAN PENGAMBIL-ALIHAN PERKARA 1. 2. 3. 4. 5. 6. • laporan masyarakatmengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut‑ larut atau tertunda‑ tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan; penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
  • 17.
    2. PROGRAM PENCEGAHAN DANPENINDAKAN TERHADAP PELAKU TIPIKOR PROGRAM PENCEGAHAN TIPIKOR         memantapkan database LHKPN serta meningkatkan jumlah pemeriksaan PN; merumuskan Statutory Declaration; membantu merumuskan kode etik dan gratifikasi; mengoptimalkan aliansi stratejik dengan pihak luar untuk melanjutkan program pendidikan, sosialisasi, dan kampanye tugas dan fungsi KPK dan pemberantasan korupsi; mendorong penerapan Good Governance baik untuk swasta maupun instansi pemerintah ( Program Island of Integrity ); mendorong instansi terkait didalam pelaksanaan Inpres 5/ 2004 dan Rencana Aksi mercepatan Pemberantasan Korupsi; mencegah tindak pidana korupsi di Provinsi NAD; melakukan pengkajian sistem: reformasi birokrasi yudisial; mencari root causes kasus-kasus korupsi yang telah selesai & merekomendasikan perbaikan; memonitor rekomendasi pengkajian sistem yang telah dilakukan di Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Immigrasi; di beberapa instansi pelayanan publik; dan melakukan kegiatan lainnya seperti misalnya melakukan studi peran Anggota DPRD; melakukan peningkatan demokrasi melalui DPR/DPD; dan membentuk Civil Society Organisation dalam pemberantasan korupsi. PROGRAM PENINDAKAN TIPIKOR • Tahun 2006 diharapkan/target 30 kasus dengan 400 M uang kembali;
  • 18.
    3. PROSEDUR PELAPORAN ATASTEMUAN DUGAAN TERJADINYA TIPIKOR • • • • Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah • Jumlah yang ditindaklanjuti dari hasil telaahan dengan penyampaian surat kepada instansi berwenang • • Laporan Laporan Laporan Laporan yang yang yang yang diterima telah ditelaah sedang ditelaah belum ditelaah :   11.202 :     8.619 :     2.583 :          -   surat surat surat surat atau atau atau atau 100,00% 76,94% 23,06% 0,00% :     2.312 surat atau 20,64% Jumlah yang telah ditelaah namun tidak disampaikan kepada instansi berwenang a.l. karena bukan TPK, TPK namun tidak dilengkapi bukti awal, alamat pengadu tidak tercantum (di 'File' kan) :     4.806 surat atau 42,90% Jumlah yang disampaikan kembali ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan dan berkas-berkas yang masih dalam proses reviu, perbaikan hasil reviu :     1.501 surat atau 13,40%
  • 20.
    PELIMPAHAN LAPORAN MASYARAKAT • Diteruskanke Kepolisian :       499 atau 4,45% • Diteruskan ke Kejaksaan :       914 atau 8,16% • Diteruskan ke BPKP :       212 surat 1,89% • Diteruskan ke Itjen dan Badan lain diluar BPKP :       360 atau 3,21% • Diteruskan ke BPK :         75 atau 0,67% • Diteruskan ke MA atau 0,58% surat surat atau surat surat :         65 surat
  • 21.
    Data Penyelidikan, Penyidikandan Penuntutan (Periode Tahun 2004 – 2006) Tahap Penyelidikan (Jumlah berdasarkan kasus) Tahun Sisa Tahun Sblmnya Input Jumlah Selesai Sisa 2004 0 23 23 21 2 2005 2 29 31 11 20 2006* 20 19 39 7 32 Tahap Penyidikan (Jumlah berdasarkan berkas perkara) Tahun Sisa Tahun Sblmnya Input Jumlah Selesai Sisa 2004 0 2 2 2 0 2005 0 19 19 18 1 2006* 1 7 8 - - Tahap Penuntutan (Jumlah berdasarkan berkas perkara) Tahun Sisa Tahun Sblmnya Input Jumlah Selesai Sisa 2004 0 2 2 0 2 2005 2 17 19 5 14 2006* 14 4 18 3 15
  • 22.
    SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI • • • • • • • • • • • • 1946 Awalkemerdekaan 1957 Peraturan Penguasa Militer - KUHP - Tidak terstruktur - Perpu Nomor 24 Tahun 1960 1967 Tim Pemberantasan Korupsi - Preventif & Represif 1971UU Anti Korupsi - UU Nomor 3 Tahun 1971 1977 Opstib - Operasi Tertib - Preventif & Represif 1987 Operasi Khusus Perpajakan - Preventif & Represif 1998 Krisis Multidisiplin - Tap MPR XI/1998 dan VIII/2001 - UU Nomor 28 Tahun 1999 - UU Nomor 31 Tahun 1999 - UU Nomor 20 Tahun 2001 2000 TGPTK - PP Nomor 18 Tahun 2000 2003 KPK - UU Nomor 30 Tahun 2002 2004 Pengadilan Tipikor - Kepres Nomor 59 Tahun 2004 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi - Inpres Nomor 5 Tahun 2004 2005 Tim Tastipikor - Keppres Nomor 11 Tahun 2005
  • 23.
    AKTOR PELAKU KORUPSI Darinilai APBN 2004 sebesar Rp 584 triliun, sebanyak Rp 23 triliun telah dikorupsikan. Sumber: DR. Syamsa/Deputi Inda KPK
  • 24.
  • 25.
    PENYEBAB TERJADINYA TIPIKOR FAKTORKEBIJAKAN PEMERINTAH • Pemerintah tidak membangun Sumber Daya Manusia yang memadai; • Pemerintah tidak membangun Sumber Daya Keuangan yang memadai; FAKTOR INTERNAL PELAKU • Korupsi dilakukan oleh pejabat pemerintah; • Korupsi dilakukan karena adanya kesempatan; • Korupsi dilakukan dalam pengadaan barang, jasa, dan pelayanan publik; • Korupsi dilakukan karena kebutuhan; • Korupsi dilakukan karena keserakahan; • Integritas tipis;
  • 26.
    BAD & GOODGOVERNANCE BG = Pengusaha C & = P Pejabat ▬ = A Konspirasi GG = P Spiritual Management Greed G Rakus Need Kebutuhan N T H E O R Y O Opportunity E Exposure A= Accountabitily C= Corruption E= Exposure G= Greedy O= Opportunity N= Need Kesempatan Public Pendapatan P = Pertanggungjawaban BG= Bad Government GG= Good Government + A
  • 27.
    PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN Dalammelaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; b. melarang seseorang bepergian ke luar negeri; c. meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; d. memerintahkan untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa; g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya; h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tipikor yang sedang ditangani.
  • 28.
    HUKUM ACARA Undang-Undang Nomor30 Tahun 2002 dalam pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. ● ● ● ● Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
  • 29.
    MELARANG SESEORANG BEPERGIAN KELUAR NEGERI Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian wewenang dan tanggungjawab pencegahan dilakukan oleh: 1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Menteri Keuangan; 3) Jaksa Agung; dan 4) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; serta 5) Komisi Pemberantasan Korupsi.
  • 30.
    meminta keterangan tentangkeadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; memerintahkan untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; Berdasarkan: FATWA MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: KMA/694/RHS/XII/2004 Tanggal 2 Desember 2004 juncto SURAT BANK INDONESIA No.6/659/DPNP/ Tanggal 24 Desember 2004 Bahwa Pasal 12 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut merupakan ketentuan khusus (lex spesialis) yang memberikan kewenangan kepada KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sebagai lex specialis, ketentuan Pasal 12 dapat mengesampingkan ketentuan - ketentuan dalam undang-undang yang bersifat umum. Prosedur izin membuka rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tidak berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  • 31.
    memerintahkan kepada pimpinanatau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya Vide Pasal 46 ayat (1) UUKPK Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang‑undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang‑ Undang ini. Dalam praktek KPK pernah menggunakan kewenangan itu, namun terhadap tersangka yang merupakan Penyelenggara Negara selaku Pejabat Negara ditemukan kesulitan, karena dalam perundang-undangan tidak jelas siapa Pimpinan atau Atasan tersangka tersebut. Terhadap seorang Gubernur misalnya, siapa pimpinan atau atasannya. Presiden yang mengangkatnya atau DPRD. Demikian pula terhadap seorang Anggota DPR atau DPRD, siapa Pimpinan atau atasannya, Ketua DPR atau DPRD-kah, atau Ketua Fraksinya atau rakyat yang memilihnya.
  • 32.
    Meminta Data Kekayaandan Data Perpajakan Tersangka atau Terdakwa Dalam masalah permintaan data perpajakan ini, terdapat peraturan Undang-Undang yang membatasi yaitu Pasal 34 UU N0. 6 Tahun 1983 jo UU No.16 Tahun 2000 tentang Perpajakan yang menyatakan permintaan data perpajakan tersebut diberikan oleh Pejabat Pajak apabila ybs telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan” Melalui MoU antara KPK dengan Menteri Keuangan masalah ini telah dapat terselesaikan yang mana ketentuan pasal 12 huruf f UU No.30 Tahun 2002 ini diterima sebagai ketentuan yang khusus dan dalam pelaksanaannya setiap permintaan data tersebut dapat dimintakan langsung ke Dirjen Pajak
  • 33.
    Menghentikan Sementara SuatuTransaksi Keuangan, Transaksi Perdagangan, Lisensi dan Konsesi Dalam penjelasannya dinyatakan: ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyidik atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar Penggunaan kewenangan ini oleh KPK hanya dapat dilakukan dalam tahap penyidikan atau penuntutan, tidak dalam tahap penyelidikan karena secara tegas dinyatakan “tersangka atau terdakwa”
  • 34.
    Melakukan Pencarian, Penangkapandan Penyitaan Barang Bukti di Luar Negeri Meminta bantua Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Dengan telah ditandatangani dan diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 oleh PBB yang mana Indonesia juga turut serta menandatanganinya maka kemungkinan menerapkan permintaan bantuan ke Negara lain tersebut lebih terbuka (mutual legal assistance; prevention and detection dan transfers of proceeds of crime) KPK sendiri telah menjalin hubungan kerjasama dengan badan anti korupsi dengan negara-negara lain yaitu Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunai Darusalam. Salah satu butir kerjasama tersebut adalah juga termasuk dukungan sesama untuk saling membantu dalam upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi
  • 35.
    Meminta Bantuan Kepolisian atauInstansi Lain Yang Terkait Dalam penjelasan pasal 12 i UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat diambil contoh, misalnya dalam hal KPK melakukan penahanan, KPK minta bantuan Rutan untuk menerima penempatan tahanan.
  • 36.
    PENYELIDIKAN Pasal 44 Ayat(1) UU Nomor 30 Tahun 2002 menentukan: Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan keapada KPK. Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 menentukan: Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada KPK dan KPK menghentikan penyelidikan. Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 menentukan: Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan
  • 37.
    PENYIDIKAN Pasal 46 (1)UU Nomor 30 Tahun 2002 menentukan: Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini. Ketentuan ini membebaskan penyidik KPK memperoleh izin untuk memanggil tersangka atau menahan tersangka yang berstatus pejabat negara yang oleh undang-undang tindakan kepolisian terhadapnya harus memerlukan izin terlebih dahulu. Umpama untuk seorang Gubernur perlu ada izin dari Presiden, untuk Anggota DPRD Propinsi harus ada izin Menteri Dalam Negeri.
  • 38.
    PENGHENTIAN PENYIDIKAN MUNGKINKAH? MUNGKINKAH Pasal 40UU Nomor 30 Tahun 2002 menentukan: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam meningkatkan suatu kasus perkara tipikor dari penyelidikan ke penyidikan, KPK harus berhati-hati dengan memperhatikan alat bukti yang benar-benar sudah cukup karena setelah dimulai atau dinyatakan seorang tersangka di penyidikan maka perkaranya harus sampai ke pengadilan. Menjadi permasalahan bagi KPK, apabila KPK melakukan penyidikan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tipikor kemudian penyidikan tersebut harus dihentikan demi hukum karena tersangkanya meninggal dunia. Secara praktis tentunya penyidikannya harus dihentikan apa solusi yang dapat diambil? Secara teori tentunya hal tersebut mungkin saja terjadi, sehingga apabila hal itu terjadi, KPK akan minta Pengadilan agar mengeluarkan penetapan gugurnya penyidikan tersebut.
  • 39.
    PENGGELEDAHAN Pasal 47 UUNomor 30 Tahun 2002 hanya diatur tentang penyitaan, tetapi tidak diatur tentang penggeledahan. Karena tidak diatur maka berlakulah KUHAP yang berdasarkan Pasal 33 ayat (1) penggeledahan tersebut juga harus seizin Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian Penyidik KPK dalam melakukan penggeledahan terikat kepada ketentuan tersebut, walaupun sama halnya dengan penyitaan, dengan menggunakan klausula ”dalam kedaan mendesak” penggeledahan tersebut dapat dilakukan dahulu baru disusul dengan permohonan persetujuan ke Ketua Pengadilan Negeri.
  • 40.
    PENYITAAN Pasal 47 (1)UU Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan: Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Ketentuan ini membebaskan keharusan penyidik KPK untuk memintakan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 (1) KUHAP, sehingga dipandang dapat melakukan penyitaan tersebut secara cepat, tanpa membuat permohonan dan keluarnya izin terlebih dahulu
  • 41.
    PENUNTUTAN Pasal 52 (1)UU Nomor 30 Tahun 2002 menentukan: Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas tersebut, wajib melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Walaupun Penuntut Umum KPK dapat melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 (duapuluh) hari dan dapat diperpanjang lagi dengan izin pengadilan untuk paling lama 30 (tigapuluh) sebagaimana diatur dalam pasal 25 KUHAP, masa penahanan selama 20 (duapuluh) hari tersebut praktis tidak digunakan seluruhnya karena pada hari yang ke 14 (empat belas) perkaranya harus dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, sehingga perpanjangan penahanan tidak pernah dilakukan oleh Penuntut Umum KPK.
  • 42.
    JENIS TIPIKOR DALAM UU31/1999 JO UU 20/2001 JENIS TIPIKOR ANCAMAN PIDANA ….. perbuatan: ►melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat 1); ….. dipidana: ►penjara 4 – 20 tahun dan denda Rp 200 juta – Rp 1 milyar; atau dapat juga dihukum mati; ►menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3) ►penjara seumur hidup dan/atau atau 1 tahun denda Rp 50 juta – Rp 1 milyar; ►pemberian suap kepada Pegawai Negeri termasuk Hakim maupun Advokad (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, dan Pasal 13); ►penjara 1 – 5 tahun dan denda Rp 50 juta – Rp 250 juta; penjara 3 –15 tahun dan/atau denda Rp 150 juta – Rp 750 juta; penjara seumur hidup – 20 tahun dan denda Rp 200 juta – Rp 1milyar; penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda Rp 150 juta; ►penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan atau penghancuran atau penghilangan dokumen (Pasal 8, 9 dan10); ►penjara 3 – 15 tahun dan denda Rp 150 juta – Rp 750 juta; penjara 1 – 5 tahun dan denda Rp 50 juta – Rp 250 juta; penjara 2 – 7 tahun dan denda Rp 100 juta – Rp 250 juta; ►pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 huruf e, f, dan g); ►penjara seumur hidup – 20 tahun dan denda Rp 200 juta – Rp 1 milyar; ►pemborongan yang melakukan perbuatan curang (Pasal 7, 12i); ►gratifikasi yaitu pasal 12 B; ►percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15) ►penjara 2 – 7 tahun dan denda Rp 100 juta – Rp 350 juta; penjara seumur hidup – 20 tahun dan denda Rp 200 juta – Rp 1 milyar; ►penjara seumur hidup – 4 tahun dan denda Rp 200 juta – Rp 1 milyar; ►mati atau penjara 1 tahun dan denda Rp 100 juta – Rp 1 milyar;
  • 43.
  • 44.
    PENGADILAN TIPIKOR Pengadilan Tipikor: Pertama,Banding, Kasasi KPK UU 30/2002 POLISI UU 2/2002 Pengaduan/ Laporan Masyarakat Penyelidikan Penyidikan 7 hari Pengaduan/ Laporan Masyarakat Penuntutan 14 hari Persidangan 90/60/90 hari kerja Penyelidikan Penyidikan Peradilan Biasa: Negeri, Tinggi, Kasasi Kejaksaan UU 16/2004 Pengaduan/ Laporan Masyarakat Adanya Pengaduan: 1. datang sendiri; 2. melalui pos; 3. melalui sms; 4. melalui e-mail Penyelidikan Penyidikan Alat Bukti 1. Surat; 2. Keterangan Saksi; 3. Keterangan Ahli; 4. Petunjuk; dan 5. Keterangan Terdakwa. Penuntutan Persidangan Dasar Penghukuman: 1. Dua alat bukti; dan 2. Keyakinan Hakim. Penjara
  • 45.
    INKRACHT VAN GEWIJSDEZAAK Tahun SisaTahun Sblmnya Input Jumlah Selesai Sisa 2004 0 0 0 0 0 2005 0 5 5 3 2 2006* 2 3 5 2 3 Abdullah Puteh, Bram HD Manoppo, Harun Letlet, Tarsius Walla, Mulyana Wira Kusumah, Sussongko Suhardjo
  • 46.
    4. UPAYA KPKMENGHADAPI PEMBERANTASAN KORUPSI UPAYA PENINDAKAN • • • • • • • trobos kewenangan yang bersifat abu-abu; menangani kasus mega tipikor; perkuat alat bukti dan tuntutan; tahan tersangka; bekukan harta bendanya; cegah ke luar negeri; cari kekayaan koruptor di luar negeri;
  • 47.
    UPAYA PENCEGAHAN • • • • • • • • memantapkan databaseLHKPN serta meningkatkan jumlah pemeriksaan PN; merumuskan Statutory Declaration; membantu merumuskan kode etik dan gratifikasi; mengoptimalkan aliansi stratejik dengan pihak luar untuk melanjutkan program pendidikan, sosialisasi, dan kampanye tugas dan fungsi KPK dan pemberantasan korupsi; mendorong penerapan Good Governance baik untuk swasta maupun instansi pemerintah ( Program Island of Integrity ); mendorong instansi terkait didalam pelaksanaan Inpres 5/2004 dan Rencana Aksi mercepatan Pemberantasan Korupsi; mencegah tindak pidana korupsi di Provinsi NAD; melakukan pengkajian sistem: reformasi birokrasi yudisial; mencari root causes kasus-kasus korupsi yang telah selesai & merekomendasikan perbaikan; memonitor rekomendasi pengkajian sistem yang telah dilakukan di Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Immigrasi; di beberapa instansi pelayanan publik; dan melakukan kegiatan lainnya seperti misalnya melakukan studi peran Anggota DPRD; melakukan peningkatan demokrasi melalui DPR/DPD; dan membentuk Civil Society Organisation dalam pemberantasan korupsi.
  • 48.
    PERKEMBANGAN STATUS LHKPN 2006 BIDANG JUMLAH WAJIB LAPOR YANGMELAPOR jumlah % JUMLAH LHKPN YANG DIUMUMKAN jumlah % LHKPN DALAM PROSES PENGUMUMAN jumlah % EKSEKUTIF 55.824 26.551 47.56 20.792 78.31 5.759 21.69 LEGISLATIF 21.566 13.410 62.18 12.025 89.67 1.385 10.33 YUDIKATIF 17.820 7.361 41.31 6.534 88.77 827 11.23 BUMN 7.019 4.815 68.60 4.636 96.28 179 3.72 TOTAL 102.229 52.137 51.00 43.987 84.37 8.150 15.63 Sumber: Annual Report KPK 2005
  • 49.
    GRATIFIKASI Yang dimaksud dengan"gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma‑ cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 jo Pasal 12C UU 20 Tahun 2001: Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
  • 50.
    PENETAPAN GRATIFIKASI Pasal 17UU Nomor 30 Tahun 2002: Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi yang dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara disertai pertimbangan. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2002: Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.
  • 51.
    PENETAPAN GRATIFIKASI 7 hari Saat Gratifikasi Diterima 30hari Penerimaan & Pemeriksaan Oleh KPK 30 hari Diserahkan Kepada PN KPK Menerbitkan Keputusan 7 hari 7 hari Diserahkan Kepada Negara
  • 52.
    5. TENTANG PERLINDUNGAN SAKSIPELAPOR DALAM PERKARA TIPIKOR Pasal 15 huruf a UU KPK: • Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Penjelasan Pasal 15 Huruf a UU KPK: • Yang dimaksud dengan " memberikan perlindungan ", dalam ketentuan ini melingkupi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum. • Vide “Operasi KPU” – File Ary
  • 53.
    PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71TAHUN 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. (2) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan. (3) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain. Pasal 6 (1) Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. (2) Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.
  • 54.
    PENYADAPAN DAN PEREKAMAN KASUSMULYANA WIRA KUSUMAH Alat Bukti Petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan terdakwa. Sedangkan Pasal 26A UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menentukan: selain dapat diperoleh dari ketiga alat bukti petunjuk tersebut, alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 A UU No.31 Tahun 1999, yaitu: Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; Dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.
  • 55.
    AKHYAR MUSA PEMASOK PASPORASPAL DARI KEDUTAAN NEGERIA DITANGKAP OLEH ICAC HONGKONG
  • 56.
    6. TENTANG ALATBUKTI PERMULAAN YANG CUKUP MENGENAI TIPIKOR Pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah ialah: (i) keterangan saksi; (ii) keterangan ahli; (iii) surat; (iv) petunjuk; (v) keterangan terdakwa. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal 26 A Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Pasal 44 ayat (2) UUKPK Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang‑kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Pasal 40 UUKPK Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.
  • 57.
    7. TENTANG HAMBATANDAN KENDALA DALAM MENANGANI PERKARA TIPIKOR • masalah peraturan perundang-undangan; • masalah sumber daya manusia; • masalah tempat atau kantor; dan • masalah dukungan masyarakat.
  • 58.
    8. AYO !!! LAWANKORUPSI Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Bebas Korupsi dan Untuk Mewujudkan Bangsa Yang Anti Korupsi: 1. KPK perlu dukungan dan komitmen kuat dari seluruh komponen bangsa untuk memberantas korupsi; 2. Sudah saatnya memikirkan nasib rakyat agar rakyat sejahtera lahir bathin dunia akherat; 3. Oleh sebab itu jangan ada keinginan untuk mengambil hak orang lain, hentikan pemikiran untuk melakukan korupsi sekecil apapun, mulai saat ini pula, dan dimulai dari diri sendiri; 4. Sekali lagi, Ayo Lawan Korupsi !!!!
  • 59.
    PENGADUAN LEWAT SMS 0811 959575 0855 8 575 575 gunakan nomor-nomor tersebut untuk mengadu dan menanyakan perkembangan pengaduan tentang tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Veteran III Nomor 2 Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 36 Jakarta www.kpk.go.id rooseno@kpk.go.id HP: 0813 11 400 484