REFORMASI KELEMBAGAAN
PEMERINTAH PUSAT DALAM
MENDUKUNG
REFORMASI BIROKRASI
Disampaikan dalam Expert Meeting
Dewan Pertimba...
Reformasi Kelembagaan
 Esensi reformasi adalah proses menerjemahkan nilai2
konstitusi menjadi nilai2 kesejahteraan.
 Ref...
Fenomena Empirik - 1
 Penataan kelembagaan Pusat tidak kompatibel
dengan penataan kelembagaan Daerah:
 Di level daerah a...
Fenomena Empirik - 2
 Kecenderungan mengutamakan pendekatan
struktural daripada pendekatan fungsional.
 Terjadinya bentu...
5
URUSAN
PEMERINTAHAN
(46 URUSAN)
URUSAN
YG NOMENKLATURNYA
DISEBUTKAN DALAM
UUD 1945
(3 URUSAN)
URUSAN
YG RUANG LINGKUPNYA...
Kementerian Negara
 Penafsiran dari kadar Urgensi:
 Pola 1: Urusan yg nomenklaturnya disebutkan dalam UUD
1945  Wajib (...
Reformasi Kelembagaan Pusat
 UU No. 19/2008 sbg tonggak penataan kelembagaan
 harus diikuti dengan penataan lembaga sela...
Reformasi Kelembagaan Pusat
 3 Metode:
 Standarisasi Kelembagaan dari hulu hingga hilir
(dari perencanaan pembentukan/an...
9
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reformasi Kelembagaan Pemerintah Pusat Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi

2,692 views

Published on

Disampaikan dalam Expert Meeting
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
Hotel Grand Sahid, Jakarta
24 Nopember 2010

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
  • Reformasi birokrasi merupakan wujud perubahan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, antar pemerintah deaerah dan pusat. kelembagaan sebagai wadah pelaksanaan pemerintah yang terdiri dari unit-unit staf lini yang berintegrasi, sinkronisasi, dan simplikiasi dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang. guna pencapaian visi dan misi yang tepat sasaran.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reformasi Kelembagaan Pemerintah Pusat Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi

  1. 1. REFORMASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH PUSAT DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI Disampaikan dalam Expert Meeting Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hotel Grand Sahid, Jakarta 24 Nopember 2010
  2. 2. Reformasi Kelembagaan  Esensi reformasi adalah proses menerjemahkan nilai2 konstitusi menjadi nilai2 kesejahteraan.  Reformasi kelembagaan: proses menerjemahkan nilai2 konstitusi menjadi nilai2 kesejahteraan melalui rekayasa kelembagaan  kelembagaan harus menjadi instrumen kesejahteraan yg didesain sejalan dengan arah & target yg diamanatkan konstitusi.  Rekayasa kelembagaan:  Regulasi: UU 39/2008, Perpres 47/2009, Perpres 24/2010, dll.  Teknokratik: rasio jumlah lembaga dengan APBN; rasio jumlah lembaga dengan jumlah PNS; ABK, analisis efektivitas & efisiensi organisasi, dll. 2
  3. 3. Fenomena Empirik - 1  Penataan kelembagaan Pusat tidak kompatibel dengan penataan kelembagaan Daerah:  Di level daerah ada PP yg mengatur secara teknis dan detil tentang OPD, sedang di Pusat tidak ada (hanya ada UU KN).  Pembentukan OPD harus memperhatikan perumpunan urusan serta mempertimbangkan variabel APBD, jumlah penduduk & luas wilayah, sedang di Pusat tidak.  Kecenderungan penambahan OPD dibatasi, sementara lembaga di Pusat membengkak, khususnya LNS.  Kekeliruan penafsiran thd UU No. 39/2008  Semangat kerampingan diterjemahkan pembengkakan.  Semangat penajaman (kategori ke-3) diterjemahkan sbg prioritas (paling byk dibentuk). 3
  4. 4. Fenomena Empirik - 2  Kecenderungan mengutamakan pendekatan struktural daripada pendekatan fungsional.  Terjadinya benturan dan tarik-menarik kewenangan.  Disharmoni antara Pusat dan Daerah.  Terfragmentasinya urusan pemerintahan ke berbagai jenis kelembagaan  Besaran organisasi belum proporsional. 4
  5. 5. 5 URUSAN PEMERINTAHAN (46 URUSAN) URUSAN YG NOMENKLATURNYA DISEBUTKAN DALAM UUD 1945 (3 URUSAN) URUSAN YG RUANG LINGKUPNYA DISEBUTKAN DALAM UUD 1945 (25 URUSAN) URUSAN DLM RANGKA PENAJAMAN KOORDINASI & SINKRONISASI PROGRAM PEMERINTAH (18 URUSAN) • LUAR NEGERI • DALAM NEGERI • PERTAHANAN • AGAMA • HUKUM • KEUANGAN • KEAMANAN • HAM • PENDIDIKAN • KEBUDAYAAN • KESEHATAN • SOSIAL • KETENAGAKERJAAN • INDUSTRI • PERDAGANGAN • PERTAMBANGAN • ENERGI • PU • TRANSMIGRASI • TRANSPORTASI • INFORMASI • KOMUNIKASI • PERTANIAN • PERKEBUNAN • KEHUTANAN • PETERNAKAN • KELAUTAN • PERIKANAN • PPN • APARATUR NEGARA • KESEKRET. NEGARA • BUMN • PERTANAHAN • KEPENDUDUKAN • LH • ILMU PENGETAHUAN • TEKNOLOGI • INVESTASI • KOPERASI • UKM • PARIWISATA • PP • PEMUDA • OLAH RAGA • PERUMAHAN • PKDT 5
  6. 6. Kementerian Negara  Penafsiran dari kadar Urgensi:  Pola 1: Urusan yg nomenklaturnya disebutkan dalam UUD 1945  Wajib (obligatory).  Pola 2: Urusan yg ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945  Perlu (optional).  Pola 3: Urusan dalam rangka penajaman koordinasi program  Dapat dibentuk (optional).  Pola 4: tidak jelas pengaturannya  kementerian koordinator (3 buah).  Penafsiran dari aspek kuantitas:  Di Jepang, jumlah kementerian adalah 17 (2007) dan mengecil menjadi 12 (2010). Indonesia menggunakan pola maksimal, yakni 34.  Perbandingan kementerian Pola 3 dengan Pola 1 + 2 saat ini 11 : 20. Sebaiknya, pola 3 cukup 1/4 atau bahkan 1/5 dari Pola 1 + 2, karena “hanya” bersifat penajaman. 6
  7. 7. Reformasi Kelembagaan Pusat  UU No. 19/2008 sbg tonggak penataan kelembagaan  harus diikuti dengan penataan lembaga selain kementerian secara komprehensif, mencakup: LPNK, LNS, Sekretariat Lembaga Negara, Kejagung/TNI/Polri, Perwakilan RI di LN, BI dan UMN, dll.  Lembaga yg menjalankan urusan penajaman koordinasi tidak harus diwadahi dalam bentuk kementerian, namun bisa juga dalam wadah LPNK atau LNS sbg executing agency.  Restrukturisasi Kementerian yg ada saat ini.  Merger dengan LPNK atau LNS yg relevan.  Perlu Grand Design reformasi kelembagaan Pusat. 7
  8. 8. Reformasi Kelembagaan Pusat  3 Metode:  Standarisasi Kelembagaan dari hulu hingga hilir (dari perencanaan pembentukan/analisis kebutuhan s/d evaluasi kinerja/efektivitas kelembagaan; dari rekrutmen pegawai s/d hingga pemberhentian).  Rightsizing: redefinisi visi misi dikaitkan dengan nilai2 konstitusi, peninjauan kembali struktur & besaran organisasi, dll.  Penyempurnaan peraturan per-UU-an: penyusunan Perpres payung Kementerian Negara, penyusunan Pedoman penataan kelembagaan Pusat, dll. 8
  9. 9. 9

×