Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sistem pemerintahannya menganut sistem presidensial di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki pembagian urusan tertentu sesuai UUD 1945.
2. Hasil
Belajar
Hasil
Belajar
Peserta dapat memahami dan menjelaskan
konsep SPI; SPI pasca amandemen; hub pusat
dan daerah serta pembagian urusan
pemerintahan pusat dan daerah
Peserta dapat memahami dan menjelaskan
konsep SPI; SPI pasca amandemen; hub pusat
dan daerah serta pembagian urusan
pemerintahan pusat dan daerah
Indikator Hasil Belajar
Peserta dapat menjelaskan konsep bentuk
negara, bentuk pemerintahan dan sistem
pemerintahan
Peserta dapat menjelaskan konsep bentuk
negara, bentuk pemerintahan dan sistem
pemerintahan
7. 7
M P R D P R PRESIDEN
DAERAH
OTONOM
DESENTRALISASI
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR &
INSTANSI
VERTIKAL
DEKONSENTRASI
BADAN PENGELOLA
BUMN, OTORITA,DLL
DELEGASI
(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
LEMBAGA NEGARA
LAINNYA
B P K M A M K
TUGAS
PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
PEMERINTAHAN
DESA
MENTERI2MENTERI-2
2
D P D
8. 8
S U M A T E R A K A L I M A N T A N
J A V A
I R I A N J A Y APROV
KAB
KOTA
KEC
KEL
DESA
34
412
93
+ 6.994
+ 8.083
+ 70.520
N
K
R
I
BENTUK DAN KEDAULATAN
(Pasal 1)
Negara KesatuanNegara Kesatuan
Negara HukumNegara Hukum
Berbentuk RepublikBerbentuk Republik
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD
10. Sistem Parlementer:
1. Kabinet dipilih perdana menteri.
2. Masa jabatan menteri tergantung
parlemen.
3. PM dan kabinetnya wajib
menjalankan apa yang gariskan
parlemen.
4. PM dan menteri berasal dari
anggota parlemen.
5. Presiden sebagai simbol.
6. Kepala negara bukan kepala
pemerintahan.
11. Sistem Presidensiil
1. Kepala negara dan kepala pemerintahan oleh presiden,
2. Presiden berwenang menyusun kabinet,
3. Masa jabatan menteri tergantung presiden
4. Presiden dan parlemen tidaksaling menjatuhkan
5. Presiden tidaktergantung pada parlemen
6. Presiden mempunyai kekuasaan lebih dominan dari
legislatif
7. Adanya pemisahan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan
legislatif
8. Menteri diberhentikan oleh presiden
12. 12
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
KY
UUD 1945
PUSAT
DAERA
H
TUN
Militer
Agama
Umum
Lingkungan
Peradilan
KP
U
Bank
Sentral
DPR DPDMPR
PERWAKILAN
BPK PROVINSI
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945
BPK MA MK
Badan/Komisi dll
TNI/Polri
K/L
Presiden/
Wakil
Presiden
PEMDA
PROVINSI
DPRDKPD
PEMDA
KAB/KOTA
DPRDKPD
Saat ini terdapat 88 lembaga pemerintah nonstruktural,
34 kementerian, 28 LPNK, sejumlah tim, dan satgas
(sumber: http://nasional.kompas.com/read/2011/07/18/08154369/Negara.Bertaburan.Lembaga)