BPK-Pemeriksaan APBD

B P K
Badan Pemeriksa Keuangan

Acep Mulyadi SE Ak, MM
Alamat:
Perumnas Bantar Jati
Jl. Palupuh III No.32
Tegal Gundil - Bogor 16152
Telp
0812 95 33 569
(0251) 8334460
Fax
021 5704326
Email
Atjep_moel@yahoo.com

Dasar Hukum
Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 184
1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir. (UU No.17/2003 Psl 31)
2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca,
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang
dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
(UU No.17/2003 Psl 31)
3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (UU No.17/2003
Psl 32)
www.bpk.go.id

BENTUK/ISI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD
Laporan Realisasi APBD
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan
Dilampiri :
Laporan Keuangan
Perusahaan Daerah
• Bentuk dan Isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD disusun dan
disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
(PP 24/2005)

Dasar Hukum
 UU no. 17 Tahun 2003 pasal 10 ayat
(3) huruf g antara lain menyatakan
bahwa Kepala satuan kerja perangkat
daerah selaku pejabat pengguna
anggaran/barang daerah mempunyai
tugas menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya.

Dasar Hukum
 Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24
Tahun 2005) Pernyataan No.01 tentang
Penyajian Laporan Keuangan dan
Permendagri 13 Pasal 232, antara lain
menyatakan entitas akuntansi menyusun
laporan keuangan yang meliputi:
laporan realisasi anggaran;
neraca; dan
catatan atas laporan keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI SKPD
KEPALA SKPD
Pengguna Anggaran
Ka UPT
PPTK
Kabid SKPD
PPTK
PPK-SKPD
Sekretaris/TU

TUGAS PPK SKPD
 Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan
barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/
disetujui oleh PPTK;
 Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU,
SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 Melakukan verifikasi SPP;
 Menyiapkan SPM;
 Melakukan verifikasi harian atas
penerimaan;

TUGAS PPK SKPD
 Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
 PPK-SKPD tidak boleh merangkap
sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan
negara/daerah, bendahara, dan/atau
PPTK.

Laporan Semesteran
LRA + Prognosis
SKPD
LRA + PrognosisLRA + Prognosis
SKPDSKPD
LRA + PrognosisLRA + Prognosis
SKPDSKPD
PPKDPPKD KDhKDh DPRDDPRD
Minggu I Juli
Akhir Juli

Laporan Tahunan
Lap Keu SKPD
Lap Keu SKPDLap Keu SKPD
Lap Keu SKPDLap Keu SKPD
PPKDPPKD
EksekutiveEksekutive
BPKBPK
DPRDDPRD
2 bl stlh TA berakhir
3 bl stlh TA berakhir
Plg lama 2 bl

Jenis Opini
 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
 Menolak Memberikan Pendapat
(Disclaimer)
 Tidak Wajar (Adverse)

15
UPAYA MENUJU PELAPORAN KEUANGAN YANG BAIK

16
1. Aspek input meliputi penilaian atas personil pengelola
keuangan, organisasi keuangan, dan sistem pengelolaan
keuangan.
2. Aspek proses meliputi penilaian terhadap komitmen pimpinan,
proses akuntansi, prosedur dan data base keuangan,
pengawasan pengelolaan keuangan, dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan.
3. Aspek output meliputi penilaian terhadap kelengkapan laporan
keuangan, ketepatan waktu pelaporan keuangan, pemerolehan
opini atas laporan keuangan, implementasi upaya perbaikan
laporan keuangan, dan penghargaan pengelolaan keuangan.
UPAYA MENUJU PELAPORAN KEUANGAN YANG BAIK
Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai
pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. Pondasi ini dapat
ditanamkan dengan kokoh apabila ada hubungan kerja yang harmonis dan
profesional diantara pemerintah dan legislatif. Inilah yang menjadi kriteria
BPK dalam memberikan penghargaan kepada institusi pemerintahan.

17
 Keberhasilan pencapaian opini “WTP” bukanlah ujung
dari sebuah pencapaian tata kelola keuangan yang baik.
 Kemampuan menjadikan laporan keuangan sebagai
sumber informasi strategis dalam pengambilan
keputusan oleh para pengguna laporan keuangan
adalah bukti bahwa institusi pemerintahan telah berhasil
membangun tata kelola keuangannya.

PERMENDAGRI 13/2006
A. Belanja Tidak Langsung
•Belanja Pegawai
•Belanja Bunga
•Belanja Subsidi
•Belanja Hibah
•Belanja Bantuan Sosial
•Belanja Bagi Hasil
•Bantuan Keuangan
•Belanja Tak Terduga
B. Belanja langsung
•Belanja Pegawai
•Belanja Barang dan Jasa
•Belanja Modal
•Belanja Pegawai;
•Belanja Barang;
•Belanja Modal;
•Bunga;
•Subsidi;
•Hibah;
•Bantuan Sosial;
•Belanja Tidak Terduga
•Belanja Bagi Hasil (Transfer);
PP 24/2005
KONVERSI BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA

Kelompok Belanja
Belanja
Langsung
Belanja Tidak
Langsung
 belanja pegawai;
 belanja barang
dan jasa; dan
 belanja modal.
 belanja
pegawai;
 bunga;
 subsidi;
 Hibah;
 bantuan sosial;
 belanja bagi hasil;
 bantuan
keuangan; dan
 belanja tidak
terduga
Terkait dengan
program/kegiatan
Tidak Terkait dengan
program/kegiatan

Belanja Pegawai
 PERMENDAGRI 13/2006
 B. Pegawai Tidak langsung = Untuk PNS + Uang Representasi & Tunj Pimp
dan anggota DPRD + Gaji & Tunj KDh dan Wakil KDh
 B. Pegawai Langsung = Untuk honorarium/upah dalam melaksanakan
program dan kegiatan
 PERMENDAGRI 59/2007
 Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang
maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum
berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal
 Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai
negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD.
 Persetujuan DPRD dilakukan pada pembahasan KUA.
 Jenis tambahan penghasilan = beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi & prestasi kerja.
 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti
pemberian uang makan.
 Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah.

Belanja Barang & Jasa
Pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas)
bulan. Termasuk di dalamnya:
Belanja aset tetap yang nilai per satuannya dibawah nilai minimum kapitalisasi
(Contoh di pem. Pusat KMK.01/2001 sebesar Rp. 300 ribu) ; Belanja perjalanan
dalam rangka perolehan barang pakai habis; Belanja pemeliharaan aset tetap
yang tidak menambah umur, manfaat, atau kapasitas; Pengadaan barang yang
akan diberikan kepada pihak ketiga; Pengadaan Software Simkeuda, yang
belum berfungsi.
 Jenis2 belanja Barang & Jasa:
 barang pakai habis,
 bahan/material,
 jasa kantor,
 premi asuransi,
 perawatan kendaraan bermotor,
 cetak/penggandaan,
 sewa rumah/gedung/ gudang/parkir,
 sewa sarana mobilitas,
 sewa alat berat,
 sewa perlengkapan dan peralatan
kantor,
 makanan dan minuman,
 pakaian dinas dan atributnya,
 pakaian kerja,
 pakaian khusus dan hari-hari
tertentu,
 perjalanan dinas,
 perjalanan dinas pindah tugas dan
pemulangan pegawai,
 pemeliharaan,
 jasa konsultansi,
 lain-lain pengadaan barang/jasa, dan
 belanja lainnya yang sejenis.

Belanja Modal
 pengadaan aset tetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari 12
(duabelas) bulan
 dianggarkan dalam belanja modal sebesar
harga beli/bangun aset ditambah seluruh
belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset
tersebut siap digunakan
 Kepala daerah menetapkan batas minimal
kapitalisasi (capitalization threshold)
sebagai dasar pembebanan belanja modal.

Belanja subsidi
 bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga agar harga jualnya
dapat terjangkau masyarakat banyak,
 harus terlebih dahulu dilakukan audit
dan
 wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana
subsidi kepada kepala daerah.

Belanja Hibah
 diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 pemberian hibah dapat dalam bentuk uang, barang
dan/atau jasa
 Tujuan Hibah
 pemerintah, untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
 perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.
 Pemda Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar
umum.
 masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan
untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan
pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan
dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Belanja Hibah
 Hibah kepada Pemerintah dilaporkan pemerintah
daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan setiap akhir tahun anggaran.
 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus
menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah
perjanjian hibah daerah.
 ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan
keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan
tersebut dalam menunjang penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
 Ada naskah perjanjian hibah daerah yang sekurang-
kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan
pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.

Bantuan Sosial
 digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat
sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau
barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan
partai politik.
 diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak
mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan
penggunaannya dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah.
 diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat
diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak
wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dianggarkan dalam bantuan sosial.

Belanja bagi hasil
 digunakan untuk menganggarkan dana
bagi hasil yang bersumber dari
pendapatan provinsi kepada
kabupaten/kota atau pendapatan
kabupaten/kota kepada pemerintah
desa atau pendapatan pemerintah
daerah tertentu kepada pemerintah
daerah Iainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Bantuan keuangan
 Digunakan dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan.
 Bantuan keuangan yang bersifat umum
peruntukan dan penggunaannya diserahkan
sepenuhnya kepada pemerintah
daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
 Bantuan keuangan yang bersifat khusus
peruntukan dan pengelolaannya
diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah
pemberi bantuan.
 Pemberi bantuan bersifat khusus dapat
mensyaratkan penyediaan dana pendamping
dalam APBD atau anggaran pendapatan dan
belanja desa penerima bantuan.

Belanja tidak terduga
 belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti
 penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka
pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan
pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat di daerah
 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup. harus didukung dengan bukti-bukti
yang sah.
 Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat
bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib
menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan
langsung dan kepala daerah.
 Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak
terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam peraturan
kepala daerah
 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan
diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak keputusan ditetapkan.

Lain-lain Belanja
 Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan
bantuan keuangan dilaksanakan atas
persetujuan kepala daerah.
 Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan
bantuan keuangan bertanggung jawab atas
penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang
diterimanya dan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaannya kepada
kepala daerah.
 Tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan
sosial, dan bantuan keuangan ditetapkan
dalam peraturan kepala daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008
barang strategis yang dibebaskan :
a) barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan
terpasang maupun terlepas (tidak termasuk suku cadang ), yaitu yang
digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena
Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak
tersebut;
b) makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan
makanan ternak, unggas dan ikan;
c) barang hasil pertanian;
[c.1.] pertanian, perkebunan dan kehutanan;
[c.2.] peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran;
atau
[c.3.] perikanan baik dari penangkapan atau budidaya; yang dipetik
langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya
termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia
simpan atau mempermudah proses lebih lanjut.
Jenis-jenis pajak yang tidak kena PPN

d) bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, penangkaran, atau perikanan;
e) dihapus [sebelumnya : bahan baku perak dalam bentuk butiran
(granule) dan atau perak dalam bentuk batangan];
f) dihapus [sebelumnya : bahan baku berupa kertas uang dan logam
uang yang dipergunakan oleh Bank Indonesia dan atau Perum
Peruri untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam
rupiah];
g) air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
h) listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam
ribu enam ratus) watt; dan
i) Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI)
Jenis-jenis pajak yang tidak kena PPN

Jenis-jenis pajak yang tidak
kena PPN
 Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil
langsung dari sumbernya; yaitu a) minyak mentah (crude oil); b)
gas bumi; c) panas bumi; d) pasir dan kerikil; e)batubara sebelum
diproses menjadi briket batubara; dan f) bijih besi, bijih timah, bijih
emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.
 Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh
rakyat banyak; yaitu a)beras; b)gabah;c)jagung; d)sagu; e)kedelai;
dan f)garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
 Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah
makan, warung, dan sejenisnya; meliputi makanan dan minuman
baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk
makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau
catering.
 Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN adalah:
1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; yaitu a. Jasa dokter umum,
dokter spesialis, dan dokter gigi; b. Jasa dokter hewan;c. Jasa ahli
kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;d. Jasa
kebidanan dan dukun bayi; e. Jasa paramedis dan perawat; dan f. Jasa
rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan
sanatorium.
2. Jasa di bidang pelayanan sosial; yaitu a. Jasa pelayanan Panti Asuhan c.
Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; d. Jasa Lembaga
Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial; e. Jasa pemakaman termasuk
krematorium; dan f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat
komersial.
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak
opsi; yaitu a.Jasa perbankan b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker
asuransi; dan c. Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.
5. Jasa di bidang keagamaan; yaitu a. Jasa pelayanan rumah ibadah; b. Jasa
pemberian khotbah atau dakwah; dan c. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
6. Jasa di bidang pendidikan; seperti a. jasa penyelenggaraan pendidikan
umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan,
pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional;
dan b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-
kursus.

Kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN adalah:
7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan; yaitu jasa penyiaran
radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta
yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan
komersial.
9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air; adalah jasa angkutan
umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh
Pemerintah atau swasta
10. Jasa di bidang tenaga kerja;
11. Jasa di bidang perhotelan; adalah a. Jasa persewaan kamar termasuk
tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta
fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang
menginap; dan b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau
pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum seperti IMB, Izin Usaha Perdagangan,
pemberian NPWP, pembuatan KTP.

UU No.8 Tahun
1983
UU No.10
Tahun 1994
UU No.17
Tahun 2000
564/KMK.03
/2004
137/PMK.05
/2005
Untuk diri Wajib Pajak (WP) Rp960.000 Rp1.728.000 Rp 2.880.000 Rp12.000.000 Rp13.200.000
Tambahan untuk WP kawin Rp480.000 Rp 864.000 Rp 1.440.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000
Tambahan untuk seorang
isteri yang
penghasilannyadigabung
dengan penghasilan suami
Rp960.000 Rp 1.728.000 Rp2.880.000 Rp12.000.000 Rp13.200.000
Tambahan untuk keluarga
sedarah dan semenda
dalamgaris keturunan lurus
paling banyak 3 orang
Rp480.000 Rp 864.000 Rp1.440.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000
Berlaku sejak
1 Januari 1984
Berlaku sejak
1 Januari 1995
Berlaku sejak
1 Januari 2001
Berlaku sejak
1 Januari 2005
Berlakusejak
1Januari 2006
RANGKUMAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh
s.d Rp 25.000.000,00 5%
Di atas Rp25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00 10%
Di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00 15%
Di atas Rp100.000.000,00 s.d Rp 200.000.000,00 25%
Di atas Rp 200.000.000,00 35%

Penghasilan apa saja yang PPh Pasal 21-nya
Ditanggung Pemerintah?
1. Penghasilan yang diterima oleh : Pejabat Negara berupa gaji
kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan
tetap sejenisnya;
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota ABRI berupa gaji dan
tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan
gaji;
3. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya
berupa uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan
terkait dengan uang pensiun;
4. yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang ditanggung pemerintah.

Bagaimana pengenaan PPh Pasal 21 untuk penghasilan
yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat
negara, PNS, anggota ABRI, dan pensiunan?
 Penghasilan yang diterima Pejabat Negara,
PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan berupa
honorarium dan imbalan lain yang sifatnya
tidak tetap / teratur dengan nama apapun yang
dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah
dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendaharawan
Pemerintah sebesar 15 % bersifat final, kecuali
yang dibayarkan kepada :
1. PNS Golongan II/d ke bawah ;
2. Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke
bawah.

Siapakah pemotong PPh Pasal 21 untuk
penghasilan yang bersifat tetap dan
tidak tetap yang dibebankan kepada
negara?
1. Bendaharawan Pemerintah;
2. Pemegang Kas ABRI;
3. Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri (Persero Taspen);
4. Asuransi Anggota ABRI (ASABRI).

Apa kewajiban pemotong PPh Pasal 21 untuk
penghasilan yang bersifat tidak tetap yang
dibebankan kepada negara?
1. memotong PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dari
jumlah penghasilan bruto, dan bersifat final;
2. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada penerima
penghasilan;
3. menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong ke bank
persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak;
4. melaporkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetor
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling
lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan
dilakukan pemotongan pajak.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 / PPh21
1. upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian
yang jumlahnya lebih dari Rp. 110.000 sehari namun kurang dari Rp. 1.100.000
kena potongan 5% dikalikan selisih upah per haridikurangi Rp110.000
2. Apabila jumlah upah melebihi Rp 1.100.000 per bulan dan dibayar harian, maka pph
terutang psl 21 sebesar 5% x (upah sehari – ptkp setahun dibagi 360)
3. Apabila jumlah upah melebihi Rp1.100.000 sebulan dan dibayar bulanan, maka pph
terutang sebesar 5% x (upah sebulan – ptkp sebulan)
4. Orang yang menerima pesangon, Tunjangan Hari Tua, Tebusan Pensiun atau
Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
 Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000 terkena potongan pph21 sebesar
5%
 Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 terkena pph 21 sebesar 10%.
 Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 dipotong pph21 15%
 Di atas Rp. 200.000.000 lebih terkena potongan pph21 25%.
 Kurang dari Rp 25.000.000,00 dikecualikan dari pemotongan pajak
5. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dikenakan potongan penghasilan pph
21 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto yaitu 50% (lima puluh persen) dari
penghasilan bruto. Tenaga ahli contohnya seperti arsitek, dokter, pengacara,
akuntan, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.

Apa yang dimaksud dengan
PPh Pasal 23?
 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
adalah pajak yang dipotong atas
penghasilan dengan nama dan dalam
bentuk apa pun yang berasal dari
modal, penyerahan jasa, atau
penyelenggaraan kegiatan selain yang
telah dipotong PPh Pasal 21.

Tabel PPh Pasal 23 Berdasarkan PER-70/PJ/200
Jenis Penghasilan Tarif Perkiraan Pengh.
Neto
Tarif Efektif
Sewa angkutan darat 15% 10% 1,5%
Sewa lain selain sewa tanah/bangunan 15% 30% 4,5%
Jasa teknik
Jasa manajemen
Jasa konsultansi,
kecuali konsultan konstruksi
15% 30% 4,5%
Jasa pengawasan konstruksi
Jasa perencanaan konstruksi
15% 26 2/3% 4%

Jasa penilaiJasa aktuaris
Jasa akuntansi
Jasa perancang
Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan
migas, kecuali yang dilakukan oleh but
Jasa penunjang di bidang penambangan migas
Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang
penambangan selain migas
Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar
udara
Jasa penebangan hutan
Jasa pengolahan limbah
Jasa penyedia tenaga kerja
Jasa perantara
Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga,
kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, ksei dan kpei
Jasa kustodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang
dilakukan oleh ksei
Jasa pengisian suara
Jasa mixing film jasa sehubungan dengan software
komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan
perbaikan
Jasa instalasi/ pemasangan kecuali yang dilakukan
oleh pengusaha konstruksi
Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan kecuali yang
dilakukan oleh pengusaha konstruksi
15 % 30 % 4,5%

Jasa pelaksanaan konstruksi 15% 13 1/3 % 2%
Jasa maklon, Jasa penyelidikan dan
keamanan
Jasa penyelenggara kegiatan/ event
organizer
Jasa pengepakan
15% 20% 3%
Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu
dalam media massa, media luar ruang
atau media lain untuk penyampaian
informasiJasa pembasmian hama
Jasa kebersihan/ cleaning service
Jasa catering
15% 10% 1,5%

KAIDAH
DEBIT, KREDIT & SALDONORMAL
POS
ASETASET
KEWAJIBANKEWAJIBAN
DEBET KREDIT SALDO
NORMAL
PENDAPATANPENDAPATAN
(PENERIMAAN -(PENERIMAAN -
PEMBIAYAANPEMBIAYAAN))
EKUITAS DANAEKUITAS DANA
BELANJABELANJA
(PENGELUARAN - PEMBIAYAAN)(PENGELUARAN - PEMBIAYAAN)
( + )( + )
( + )( + )
( + )( + )
( + )( + )
( + )( + )
( - )( - )
( - )( - )
( - )( - )
( - )( - )
( - )( - )
KREDITKREDIT
KREDITKREDIT
KREDITKREDIT
DEBETDEBET
DEBETDEBET

PROSES AKUNTANSI POKOK
Dokumen Catatan Laporan
SP2D-LS
& SPJ
Buku
Pembantu
Kertas
Kerja
• Bukti Penerimaan
Kas
•Bukti Pengeluaran
Kas
•Bukti Memorial
Kumpulan
Rekening
(Ringkasan
dan Rincian)
• Buku Jurnal
Penerimaan Kas
•Buku Jurnal
Pengeluaran Kas
•Buku Jurnal Umum
• Laporan Realisasi
Anggaran
•Laporan Arus Kas
•Neraca Daerah
•Catatan Atas Laporan
Keuangan
Kebijakan Akuntansi
Pencatatan &
Penggolongan
Peringkasan
Buku
Besar
Buku
Jurnal
Laporan
Keuangan
Pelaporan

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DAERAH
1.1. Sistem Akuntansi pada SKPD :Sistem Akuntansi pada SKPD :
a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap
d. Prosedur Akuntansi Selain Kas
2.2. Sistem Akuntansi pada SKPKD :Sistem Akuntansi pada SKPKD :
a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap
d. Prosedur Akuntansi Selain Kas
Pasal 98 PP 58/2005 & Pasal 233 Permendagri 13/2006

PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN
KAS
PENGERTIAN
Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta
pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas
pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan
secara manual maupun terkomputerisasi
PELAKSANA
Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD
Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi
DOKUMEN
- STS
- Nota Kredit
- Bukti Transfer
- Dokumen lainnya
Pasal 241 & 266 Permendagri 13/2006

PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN
KAS
CATATAN
LAPORAN YANG DIHASILKAN
Tingkat SKPD
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
Tingkat SKPKD
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
- Buku Jurnal Penerimaan
Kas
- Buku Besar
- Buku Besar Pembantu

Pendapatan Daerah
 dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah
wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang
menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
 dilarang melakukan pungutan selain dari yang
ditetapkan dalam peraturan daerah.
 Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan
nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai
dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat
dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi
dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain
sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada
bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang
daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan
daerah.

Penatausahaan Keuangan
 Penatausahaan atas penerimaan menggunakan:
 buku kas umum;
 buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 buku rekapitulasi penerimaan harian.
 Dasar penatausahaan
 surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
 surat ketetapan retribusi (SKR);
 Surat tanda setoran (STS);
 surat tanda bukti pembayaran; dan
 bukti penerimaan lainnya yang sah.
 Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri
dengan:
 buku kas umum;
 buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan
 bukti penerimaan lainnya yang sah.

SKPD
Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit
1.1.1.02.011.1.1.02.01 Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan xxxxxx --
4.x.x.xx.xx4.x.x.xx.xx Pendapatan (Rincian Obyek)Pendapatan (Rincian Obyek) -- xxxxxx
Jurnal Standar Penerimaan Kas (untuk Seluruh Pendapatan)
SKPKD
Kode RekKode Rek.. UraianUraian DebetDebet KreditKredit
1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah xxxxxx --
4.x.x.xx.xx4.x.x.xx.xx Pendapatan / PenerimaanPendapatan / Penerimaan
Pembiayaan (Rincian Obyek)Pembiayaan (Rincian Obyek)
-- xxxxxx
Jurnal Standar Penerimaan Kas (untuk Seluruh Pendapatan / Penerimaan)
JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN
KAS

PRAKTEK PELAKSANAAN
AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
TanggalTanggal UraianUraian JumlahJumlah SaldoSaldo
Tgl/BlnTgl/Bln Pendapatan (Rincian Obyek)Pendapatan (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx
JumlahJumlah xxxxxx xxxxxx
SKPD
Jurnal Penerimaan KasJurnal Penerimaan Kas
SKPKD
Tgl/BlnTgl/Bln Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan
(Rincian Obyek)(Rincian Obyek)
xxxxxx xxxxxx
Jurnal Penerimaan KasJurnal Penerimaan Kas

jurnal penerimaan kas
norek uraian jumlah saldo
1Pajak A 100 100
2Retribusi B 50 150
3Retribusi C 25 175
1Pajak A 150 325
2Retribusi B 60 385
3Retribusi C 40 425
Buku Besar
Pajak A
tgl Uraian Debet Kredit Saldo
Pajak A 100 100
Pajak A 150 250
Buku Besar
Retribusi B
Retribusi B 50 50
Retribusi B 60 110
Buku Besar
Retribusi C
Retribusi C 25 25
Retribusi C 40 65
Buku Besar
Kas
Pajak A 100 100
Retribusi B 50 150
Retribusi C 25 175
Pajak A 150 325
Retribusi B 60 385
Retribusi C 40 425

CONTOH - SKPD
1. Tanggal 5 April 2007, Bendahara Penerimaan Menerima
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Penyewaan
Gedung Aula/Pertemuan sebesar Rp.1000
Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.2000
Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.3000
CATATLAH KE DALAM :
1. BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS
2. BUKU BESAR

CONTOH PENERAPAN JURNAL STANDAR
1.1.1.02.011.1.1.02.01 Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan 10010000 --
4.1.2.02.014.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan DaerahRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
((Penyewaan Gedung AulaPenyewaan Gedung Aula))
-- 10010000
SKPD
Terima Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Gedung
Aula/Pertemuan) sebesar Rp.1000
4.1.2.01.014.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan KesehatanRetribusi Pelayanan Kesehatan -- 20020000
Terima Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.2000
4.1.2.01.014.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan KesehatanRetribusi Pelayanan Kesehatan -- 30030000
Terima Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.3000

CONTOH PRAKTEK PELAKSANAAN
AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
Halaman:
Tanggal
Nomor
Kode Rekening Uraian Ref Jumlah AkumulasiSTS/Nota
Kredit
Bukti
Lain
05-Apr-07 dk001 x x Retribusi Pemakaian Kekayaan
daerah (penyewaan gedung
1.000 1.000
10-Apr-07 dk002 xx xxRetribusi pelayanan Kesehatan 2.000 3.000
15-Apr-07 dk003 x x Retribusi pelayanan Kesehatan 3.000 6.000
Jumlah
SKPD
Jurnal Penerimaan Kas

BUKU BESAR
SKPD : Dinas Y
Nama Rekening : Kas di Bendahara Penerimaan
Kode Rekening : xxx.xx.xx
Pagu APBD : Rp xxx
Pagu Perubahan APBD : Rp xxx
Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
5/4/07 Retribusi Pemakaian Kekayaan
daerah (penyewaan gedung
1.000 1.000
10/4/07 Retribusi pelayanan Kesehatan 2.000 3.000
Jumlah

BUKU BESAR
SKPD : Dinas Y
Nama Rekening : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Pagu APBD : Rp xxx
1 2 3 4 5 6
5/4/07 Retribusi Pemakaian Kekayaan
daerah (penyewaan gedung)
1.000 1.000
Jumlah

BUKU BESAR
SKPD : Dinas Y
Nama Rekening : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pagu APBD : Rp xxx
1 2 3 4 5 6
Jumlah

PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN
KAS
PENGERTIAN
pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas
pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan
secara manual maupun terkomputerisasi
PELAKSANA
DOKUMEN
- SP2DSP2D
- SPJSPJ
- Nota DebetNota Debet
- Bukti TransferBukti Transfer
- Dokumen LainnyaDokumen Lainnya

PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS
CATATAN
Tingkat SKPD
2. Neraca
Tingkat SKPKD
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
- Buku Jurnal Pengeluaran Kas
- Buku Besar

PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN
KAS
SKPD
a. Mekanisme - UP/GU/TU
(Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang)
b. Mekanisme - LS
(Langsung)
SKPKD
a. Mekanisme - UP/GU/TU
(Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang)
b. Mekanisme - LS
(Langsung)

SKPD – MEKANISME UP/GU/TU
1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran xxxxxx --
1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- xxxxxx
Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Pengisian Kas UP/GU/TU
JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENGELUARAN
KAS
1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran -- xxxxxx
Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Pengembalian Sisa Dana UP/GU/TU
5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja ….. (Rincian Obyek)Belanja ….. (Rincian Obyek) xxxxxx --
5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja ….. (Rincian Obyek)Belanja ….. (Rincian Obyek) xxxxxx --
Jurnal Standar Pengeluaran Kas – SPJ atas Penggunaan Dana UP/GU/TU

SKPD – MEKANISME LS
5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx --
Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Mekanisme LS
KAS

SKPKD – MEKANISME UP/GU/TU
1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran xxxxxx --
Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Pengisian Kas UP/GU/TU
JURNAL STANDAR AKUNTANSI
PENGELUARAN KAS
Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Terima Pengembalian Sisa Dana UP/GU/TU

SKPKD – MEKANISME LS
5.1.x.xx.xx5.1.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx --
5.2.x.xx.xx5.2.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx --
6.2.x.xx.xx6.2.x.xx.xx Pengeluaran Pembiayaan ……Pengeluaran Pembiayaan ……
xxxxxx --
Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Mekanisme LS
KAS

PRAKTEK PELAKSANAAN
AKUNTANSI PENGELUARAN KAS
Tgl/BlnTgl/Bln Belanja (Rincian Obyek)Belanja (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx
SKPD
Jurnal Pengeluaran KasJurnal Pengeluaran Kas
SKPKD
Tgl/BlnTgl/Bln Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan
xxxxxx xxxxxx
Jurnal Pengeluaran KasJurnal Pengeluaran Kas

jurnal pengeluaran kas
norek uraian jumlah saldo
AHonor Tim 10 10
BBeli ATK 20 30
CBeli PC 25 55
AGaji & Tunj 50 105
BBeli ATK 10 115
CBeli Notebook 40 155
Buku Besar
Belanja Pegawai
Honor Tim 10 10
Gaji & Tunj 50 60
Buku Besar
B.Barang & Jasa - ATK
Retribusi B 20 20
Retribusi B 10 30
Buku Besar
B.Modal - Kompterisasi
Retribusi C 25 25
Retribusi C 40 65
Buku Besar
Kas
Honor Tim 10 10
Beli ATK 20 30
Beli PC 25 55
Gaji & Tunj 50 105
Beli ATK 10 115
Beli Notebook 40 155

CONTOH – SKPD & SKPKD
1. Tanggal 1 Juli, Bendahara Pengeluaran Menerima Pengisian Kas
UP/GU/TU dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp.1000
2. Tanggal 28 Juli, Bendahara Pengeluaran
Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana (SPJ) ke PPK-SKPD,
yang terdiri atas:
a. Belanja Pegawai – Honorarium Tim Pengadaan sebesar Rp.700
b. Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor/ATK sebesar Rp.200
3. Tanggal 31 Juli, Bendahara Pengeluaran Mengembalikan Sisa Dana
UP/GU/TU ke Kas Umum Daerah/BUD sebesar Rp.100
4. Tanggal 31 Juli, PPK-SKPD Menerima Tembusan SP2D dari Kuasa
Bendahara Umum Daerah atas Kegiatan Pembangunan Gedung
Kantor melalui Mekanisme LS sebesar Rp.10000
5. Tanggal 31 Juli, PPK-SKPD Menerima Tembusan SP2D dari Kuasa
Bendahara Umum Daerah atas Kegiatan Pengadaan Meubelair –
Meja Kerja melalui Mekanisme LS sebesar Rp.2000
CATATLAH KE DALAM :
1. BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS
2. BUKU BESAR

SKPD – MEKANISME UP/GU/TU
1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran 11..000000 --
1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- 11..000000
Pengisian Kas UP/GU/TU “Dinas Kesehatan” sebesar Rp.1000
1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah 101000 --
1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran -- 101000
Pengembalian Sisa Dana UP/GU/TU “Dinas Kesehatan” sebesar Rp.100
5.2.1.10.025.2.1.10.02 Belanja Pegawai – Honorarium TimBelanja Pegawai – Honorarium Tim 707000 --
5.2.2.01.015.2.2.01.01 Belanja Barang dan Jasa - ATKBelanja Barang dan Jasa - ATK 202000 --
1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran -- 909000
SPJ atas Penggunaan Dana UP/GU/TU “Dinas Kesehatan” sebesar Rp.900

SKPD – MEKANISME LS
5.2.3.26.015.2.3.26.01 Belanja ModalBelanja Modal
(Pembangunan Gedung Kantor)(Pembangunan Gedung Kantor)
1010..000000 --
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan sebesar Rp.10000
5.2.3.03.015.2.3.03.01 Belanja ModalBelanja Modal
(Pengadaan Meubelair – Meja Kerja)(Pengadaan Meubelair – Meja Kerja)
22..000000 --
Kegiatan Pengadaan Meubelair - Dinas Kesehatan sebesar Rp.2000

BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS
BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS
Halaman:
Tgl
Nomor
Kode Rekening Uraian Ref Jumlah AkumulasiSP2D/Nota
Debet
Bukti
Lain
28/7/07 dd002 x x Bayar Honorarium
Panitita Pengadaan
700 700
31/7/07 dd003 x x Pembelian ATK 200 900
31/7/07 dd004 x x Pengembalian sisa
Kas UP/GU/TU
100 1.000
Jumlah
Halaman:
Tgl
Nomor
Kode Rekening Uraian Ref Jumlah AkumulasiSTS/Nota
Kredit
Bukti
Lain
01 /7/07 dd001 x x Penerimaan Kas UP/GU/TU 1.000 1.000
Jumlah

BUKU BESAR
SKPD : Dinas Y
Nama Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran
Pagu APBD : Rp xxx
1 2 3 4 5 6
1/7/07 Penerimaan Kas UP/GU/TU 1.000 1.000
28/7/07 Bayar Honorarium Panitia
Pengadaan
700 300
31/7/07 Pembalian ATK 200 200
31/7/07 Pengembalian Sisa Kas
UP/GU/TU
100 0
Jumlah

BUKU BESAR
SKPD : Dinas Y
Nama Rekening : Belanja Pegawai – Honorarium
Pengadaan Barang & Jasa
1 2 3 4 5 6
28/7/07 Bayar Honorarium 700 700
Jumlah
SKPD : Dinas Y
Nama Rekening : Belanja Barang & Jasa - ATK
1 2 3 4 5 6
28/7/07 Pembelian ATK 200 200
Jumlah

BUKU BESAR
SKPD : Dinas Y
Nama Rekening : Belanja Modal Pembangunan Gd Kantor
1 2 3 4 5 6
28/7/07 Bayar Pembangunan Gd Kantor 700 700
Jumlah
SKPD : Dinas Y
Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Meubelair
1 2 3 4 5 6
28/7/07 Pembelian Meubelair 200 200
Jumlah

PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS
PENGERTIAN
Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi
dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan/atau
kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat
dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi
Buku Jurnal Umum merupakan catatan yang diselenggarakan oleh Fungsi akuntansi
untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang tidak dicatat
dalam jurnal penerimaan Kas maupun jurnal pengeluaran kas.
PELAKSANA
DOKUMEN
Bukti MemorialBukti Memorial, (merupakan dokumen untuk mencatat trasaksi atau kejadian selain kas sebagai, (merupakan dokumen untuk mencatat trasaksi atau kejadian selain kas sebagai
dasar pencatatan ke dalam jurnal umum)dasar pencatatan ke dalam jurnal umum)

 Transaksi selain Kas, antara lain
 Pengesahan SPJ
 Koreksi Kesalahan pencatatan
 Penerimaan donasi selain kas
 Pembelian secara kredit
 Retur pembelian kredit
 Pelepasan hak atas aktiva tanpa konsekuensi
kas
 Penerimaan aktiva tanpa konsekuansi kas

CATATAN
Tingkat SKPD
2. Neraca
Tingkat SKPKD
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
- Buku Jurnal Umum
- Buku Besar

BUKU JURNAL UMUM
Tgl
Nomor
Bukti
Uraian Ref
Jumlah (Rp)
Debet Kredit
31-
Des xxx Koreksi salah pencatatan
Belanja Modal - Gedung 300
Belanja Brg – Perj Dns 300
Jumlah
Buku Besar
Belanja Modal - Gedung
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
....
Koreksi pencatatan 300
Jumlah
Buku Besar
Belanja Barang & Jasa – Perjalanan Dinas
Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
.....
koreksi pencatatan 300
Jumlah

PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP
PENGERTIAN
pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi
dan/atau kejadian aset tetap pada SKPD dan/atau pada
SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun
terkomputerisasi
PELAKSANA
DOKUMEN
- Bukti MemorialBukti Memorial
Pasal 253 & 278Permendagri 13/2006

PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP
CATATAN
Tingkat SKPD
2. Neraca
Tingkat SKPKD
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
- Buku Jurnal Umum
- Buku Besar

SKPD
1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap (Rincian Obyek)Aset Tetap (Rincian Obyek) xxxxxx --
3.2.x.xx.xx3.2.x.xx.xx Ekuitas Dana Investasi (RincianEkuitas Dana Investasi (Rincian
Obyek)Obyek)
-- xxxxxx
Jurnal Standar “Korolari” Belanja Modal ke Aset Tetap
JURNAL STANDAR AKUNTANSI ASET
TETAP

SKPKD
3.2.x.xx.xx3.2.x.xx.xx Ekuitas Dana Investasi (RincianEkuitas Dana Investasi (Rincian
Obyek)Obyek)
xxxxxx --
1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap (Rincian Obyek)Aset Tetap (Rincian Obyek) -- xxxxxx
Jurnal Standar Penghapusan/Pemusnahan Aset Tetap
1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap (Rincian Obyek)Aset Tetap (Rincian Obyek) xxxxxx --
3.2.x.xx.xx3.2.x.xx.xx Ekuitas Dana Investasi (Rincian Obyek)Ekuitas Dana Investasi (Rincian Obyek) -- xxxxxx
Jurnal Standar Penerimaan Aset Tetap dari Donasi Pihak Ketiga
JURNAL STANDAR AKUNTANSI ASET
TETAP
1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap Gedung (Rincian Obyek)Aset Tetap Gedung (Rincian Obyek) xxxxxx --
1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap Tanah (Rincian Obyek)Aset Tetap Tanah (Rincian Obyek) -- xxxxxx
Jurnal Standar Pertukaran Aset Tetap: Gedung dengan Tanah

BPK-Pemeriksaan APBD

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to BPK-Pemeriksaan APBD

Similar to BPK-Pemeriksaan APBD (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

BPK-Pemeriksaan APBD