Uploaded bygreeneyes85
PPT, PDF988 views

Akuntansi & penyusunan lkd

Dokumen ini membahas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa, serta menyebutkan berbagai jenis laporan yang harus ada, seperti laporan realisasi, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, dokumen juga menjelaskan tugas-tugas pengelolaan keuangan oleh pejabat terkait dan berbagai jenis belanja, termasuk belanja langsung, belanja tidak langsung, subsidi, dan hibah. Terakhir, dokumen menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik.

Embed presentation

Downloaded 28 times
B P K Badan Pemeriksa Keuangan
Jakarta 2007
Acep Mulyadi SE Ak, MM Alamat: Perumnas Bantar Jati Jl. Palupuh III No.32 Tegal Gundil - Bogor 16152 Telp 0812 95 33 569 (0251) 8334460 Fax 021 5704326 Email Atjep_moel@yahoo.com
Dasar Hukum Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 184 1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (UU No.17/2003 Psl 31) 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah. (UU No.17/2003 Psl 31) 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (UU No.17/2003 Psl 32) www.bpk.go.id
BENTUK/ISI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD Laporan Realisasi APBD Neraca Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan Dilampiri : Laporan Keuangan Perusahaan Daerah • Bentuk dan Isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (PP 24/2005)
Dasar Hukum  UU no. 17 Tahun 2003 pasal 10 ayat (3) huruf g antara lain menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
Dasar Hukum  Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 Tahun 2005) Pernyataan No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Permendagri 13 Pasal 232, antara lain menyatakan entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi: laporan realisasi anggaran; neraca; dan catatan atas laporan keuangan.
STRUKTUR ORGANISASI SKPD KEPALA SKPD Pengguna Anggaran Ka UPT PPTK Kabid SKPD PPTK PPK-SKPD Sekretaris/TU
TUGAS PPK SKPD  Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;  Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;  Melakukan verifikasi SPP;  Menyiapkan SPM;  Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
TUGAS PPK SKPD  Melaksanakan akuntansi SKPD; dan  Menyiapkan laporan keuangan SKPD.  PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
Laporan Semesteran LRA + Prognosis SKPD LRA + PrognosisLRA + Prognosis SKPDSKPD LRA + PrognosisLRA + Prognosis SKPDSKPD PPKDPPKD KDhKDh DPRDDPRD Minggu I Juli Akhir Juli
Laporan Tahunan Lap Keu SKPD Lap Keu SKPDLap Keu SKPD Lap Keu SKPDLap Keu SKPD PPKDPPKD EksekutiveEksekutive BPKBPK DPRDDPRD 2 bl stlh TA berakhir 3 bl stlh TA berakhir Plg lama 2 bl
Jenis Opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  Wajar Dengan Pengecualian (WDP)  Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer)  Tidak Wajar (Adverse)
14
15 UPAYA MENUJU PELAPORAN KEUANGAN YANG BAIK
16 1. Aspek input meliputi penilaian atas personil pengelola keuangan, organisasi keuangan, dan sistem pengelolaan keuangan. 2. Aspek proses meliputi penilaian terhadap komitmen pimpinan, proses akuntansi, prosedur dan data base keuangan, pengawasan pengelolaan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 3. Aspek output meliputi penilaian terhadap kelengkapan laporan keuangan, ketepatan waktu pelaporan keuangan, pemerolehan opini atas laporan keuangan, implementasi upaya perbaikan laporan keuangan, dan penghargaan pengelolaan keuangan. UPAYA MENUJU PELAPORAN KEUANGAN YANG BAIK Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. Pondasi ini dapat ditanamkan dengan kokoh apabila ada hubungan kerja yang harmonis dan profesional diantara pemerintah dan legislatif. Inilah yang menjadi kriteria BPK dalam memberikan penghargaan kepada institusi pemerintahan.
17  Keberhasilan pencapaian opini “WTP” bukanlah ujung dari sebuah pencapaian tata kelola keuangan yang baik.  Kemampuan menjadikan laporan keuangan sebagai sumber informasi strategis dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan adalah bukti bahwa institusi pemerintahan telah berhasil membangun tata kelola keuangannya.
PERMENDAGRI 13/2006 A. Belanja Tidak Langsung •Belanja Pegawai •Belanja Bunga •Belanja Subsidi •Belanja Hibah •Belanja Bantuan Sosial •Belanja Bagi Hasil •Bantuan Keuangan •Belanja Tak Terduga B. Belanja langsung •Belanja Pegawai •Belanja Barang dan Jasa •Belanja Modal •Belanja Pegawai; •Belanja Barang; •Belanja Modal; •Bunga; •Subsidi; •Hibah; •Bantuan Sosial; •Belanja Tidak Terduga •Belanja Bagi Hasil (Transfer); PP 24/2005 KONVERSI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA
Kelompok Belanja Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung  belanja pegawai;  belanja barang dan jasa; dan  belanja modal.  belanja pegawai;  bunga;  subsidi;  Hibah;  bantuan sosial;  belanja bagi hasil;  bantuan keuangan; dan  belanja tidak terduga Terkait dengan program/kegiatan Tidak Terkait dengan program/kegiatan
Belanja Pegawai  PERMENDAGRI 13/2006  B. Pegawai Tidak langsung = Untuk PNS + Uang Representasi & Tunj Pimp dan anggota DPRD + Gaji & Tunj KDh dan Wakil KDh  B. Pegawai Langsung = Untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan  PERMENDAGRI 59/2007  Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal  Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.  Persetujuan DPRD dilakukan pada pembahasan KUA.  Jenis tambahan penghasilan = beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi & prestasi kerja.  Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.  Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Belanja Barang & Jasa Pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan. Termasuk di dalamnya: Belanja aset tetap yang nilai per satuannya dibawah nilai minimum kapitalisasi (Contoh di pem. Pusat KMK.01/2001 sebesar Rp. 300 ribu) ; Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis; Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur, manfaat, atau kapasitas; Pengadaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga; Pengadaan Software Simkeuda, yang belum berfungsi.  Jenis2 belanja Barang & Jasa:  barang pakai habis,  bahan/material,  jasa kantor,  premi asuransi,  perawatan kendaraan bermotor,  cetak/penggandaan,  sewa rumah/gedung/ gudang/parkir,  sewa sarana mobilitas,  sewa alat berat,  sewa perlengkapan dan peralatan kantor,  makanan dan minuman,  pakaian dinas dan atributnya,  pakaian kerja,  pakaian khusus dan hari-hari tertentu,  perjalanan dinas,  perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai,  pemeliharaan,  jasa konsultansi,  lain-lain pengadaan barang/jasa, dan  belanja lainnya yang sejenis.
Belanja Modal  pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan  dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan  Kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal.
Belanja subsidi  bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga agar harga jualnya dapat terjangkau masyarakat banyak,  harus terlebih dahulu dilakukan audit dan  wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.
Belanja Hibah  diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.  pemberian hibah dapat dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa  Tujuan Hibah  pemerintah, untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.  perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  Pemda Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.  masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Belanja Hibah  Hibah kepada Pemerintah dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.  bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.  ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Ada naskah perjanjian hibah daerah yang sekurang- kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
Bantuan Sosial  digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.  diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.  diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.  Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
Belanja bagi hasil  digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bantuan keuangan  Digunakan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.  Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.  Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.  Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
Belanja tidak terduga  belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti  penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah  pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.  Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah.  Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah  ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan.
Lain-lain Belanja  Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah.  Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.  Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008 barang strategis yang dibebaskan : a) barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas (tidak termasuk suku cadang ), yaitu yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut; b) makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan; c) barang hasil pertanian; [c.1.] pertanian, perkebunan dan kehutanan; [c.2.] peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau [c.3.] perikanan baik dari penangkapan atau budidaya; yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut. Jenis-jenis pajak yang tidak kena PPN
d) bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan; e) dihapus [sebelumnya : bahan baku perak dalam bentuk butiran (granule) dan atau perak dalam bentuk batangan]; f) dihapus [sebelumnya : bahan baku berupa kertas uang dan logam uang yang dipergunakan oleh Bank Indonesia dan atau Perum Peruri untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah]; g) air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; h) listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan i) Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) Jenis-jenis pajak yang tidak kena PPN
Jenis-jenis pajak yang tidak kena PPN  Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya; yaitu a) minyak mentah (crude oil); b) gas bumi; c) panas bumi; d) pasir dan kerikil; e)batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan f) bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.  Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; yaitu a)beras; b)gabah;c)jagung; d)sagu; e)kedelai; dan f)garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.  Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.  Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
Kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN adalah: 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; yaitu a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; b. Jasa dokter hewan;c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;d. Jasa kebidanan dan dukun bayi; e. Jasa paramedis dan perawat; dan f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. 2. Jasa di bidang pelayanan sosial; yaitu a. Jasa pelayanan Panti Asuhan c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; d. Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial; e. Jasa pemakaman termasuk krematorium; dan f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial. 3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko; 4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; yaitu a.Jasa perbankan b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi; dan c. Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi. 5. Jasa di bidang keagamaan; yaitu a. Jasa pelayanan rumah ibadah; b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan c. Jasa lainnya di bidang keagamaan. 6. Jasa di bidang pendidikan; seperti a. jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus- kursus.
Kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN adalah: 7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan; 8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan; yaitu jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. 9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air; adalah jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta 10. Jasa di bidang tenaga kerja; 11. Jasa di bidang perhotelan; adalah a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel. 12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum seperti IMB, Izin Usaha Perdagangan, pemberian NPWP, pembuatan KTP.
PPh 21
UU No.8 Tahun 1983 UU No.10 Tahun 1994 UU No.17 Tahun 2000 564/KMK.03 /2004 137/PMK.05 /2005 Untuk diri Wajib Pajak (WP) Rp960.000 Rp1.728.000 Rp 2.880.000 Rp12.000.000 Rp13.200.000 Tambahan untuk WP kawin Rp480.000 Rp 864.000 Rp 1.440.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannyadigabung dengan penghasilan suami Rp960.000 Rp 1.728.000 Rp2.880.000 Rp12.000.000 Rp13.200.000 Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalamgaris keturunan lurus paling banyak 3 orang Rp480.000 Rp 864.000 Rp1.440.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Berlaku sejak 1 Januari 1984 Berlaku sejak 1 Januari 1995 Berlaku sejak 1 Januari 2001 Berlaku sejak 1 Januari 2005 Berlakusejak 1Januari 2006 RANGKUMAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh s.d Rp 25.000.000,00 5% Di atas Rp25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00 10% Di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00 15% Di atas Rp100.000.000,00 s.d Rp 200.000.000,00 25% Di atas Rp 200.000.000,00 35%
Penghasilan apa saja yang PPh Pasal 21-nya Ditanggung Pemerintah? 1. Penghasilan yang diterima oleh : Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya; 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota ABRI berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji; 3. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya berupa uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun; 4. yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang ditanggung pemerintah.
Bagaimana pengenaan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan pensiunan?  Penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain yang sifatnya tidak tetap / teratur dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah sebesar 15 % bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada : 1. PNS Golongan II/d ke bawah ; 2. Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.
Siapakah pemotong PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang bersifat tetap dan tidak tetap yang dibebankan kepada negara? 1. Bendaharawan Pemerintah; 2. Pemegang Kas ABRI; 3. Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero Taspen); 4. Asuransi Anggota ABRI (ASABRI).
Apa kewajiban pemotong PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang bersifat tidak tetap yang dibebankan kepada negara? 1. memotong PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto, dan bersifat final; 2. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada penerima penghasilan; 3. menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak; 4. melaporkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan dilakukan pemotongan pajak.
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 / PPh21 1. upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang jumlahnya lebih dari Rp. 110.000 sehari namun kurang dari Rp. 1.100.000 kena potongan 5% dikalikan selisih upah per haridikurangi Rp110.000 2. Apabila jumlah upah melebihi Rp 1.100.000 per bulan dan dibayar harian, maka pph terutang psl 21 sebesar 5% x (upah sehari – ptkp setahun dibagi 360) 3. Apabila jumlah upah melebihi Rp1.100.000 sebulan dan dibayar bulanan, maka pph terutang sebesar 5% x (upah sebulan – ptkp sebulan) 4. Orang yang menerima pesangon, Tunjangan Hari Tua, Tebusan Pensiun atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.  Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000 terkena potongan pph21 sebesar 5%  Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 terkena pph 21 sebesar 10%.  Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 dipotong pph21 15%  Di atas Rp. 200.000.000 lebih terkena potongan pph21 25%.  Kurang dari Rp 25.000.000,00 dikecualikan dari pemotongan pajak 5. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dikenakan potongan penghasilan pph 21 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto yaitu 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto. Tenaga ahli contohnya seperti arsitek, dokter, pengacara, akuntan, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 23?  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Tabel PPh Pasal 23 Berdasarkan PER-70/PJ/200 Jenis Penghasilan Tarif Perkiraan Pengh. Neto Tarif Efektif Sewa angkutan darat 15% 10% 1,5% Sewa lain selain sewa tanah/bangunan 15% 30% 4,5% Jasa teknik Jasa manajemen Jasa konsultansi, kecuali konsultan konstruksi 15% 30% 4,5% Jasa pengawasan konstruksi Jasa perencanaan konstruksi 15% 26 2/3% 4%
Tabel PPh Pasal 23 Berdasarkan PER-70/PJ/2007 Jasa penilaiJasa aktuaris Jasa akuntansi Jasa perancang Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh but Jasa penunjang di bidang penambangan migas Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara Jasa penebangan hutan Jasa pengolahan limbah Jasa penyedia tenaga kerja Jasa perantara Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, ksei dan kpei Jasa kustodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan oleh ksei Jasa pengisian suara Jasa mixing film jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan Jasa instalasi/ pemasangan kecuali yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan kecuali yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi 15 % 30 % 4,5%
Tabel PPh Pasal 23 Berdasarkan PER-70/PJ/2007 Jasa pelaksanaan konstruksi 15% 13 1/3 % 2% Jasa maklon, Jasa penyelidikan dan keamanan Jasa penyelenggara kegiatan/ event organizer Jasa pengepakan 15% 20% 3% Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasiJasa pembasmian hama Jasa kebersihan/ cleaning service Jasa catering 15% 10% 1,5%
KAIDAH DEBIT, KREDIT & SALDONORMAL POS ASETASET KEWAJIBANKEWAJIBAN DEBET KREDIT SALDO NORMAL PENDAPATANPENDAPATAN (PENERIMAAN -(PENERIMAAN - PEMBIAYAANPEMBIAYAAN)) EKUITAS DANAEKUITAS DANA BELANJABELANJA (PENGELUARAN - PEMBIAYAAN)(PENGELUARAN - PEMBIAYAAN) ( + )( + ) ( + )( + ) ( + )( + ) ( + )( + ) ( + )( + ) ( - )( - ) ( - )( - ) ( - )( - ) ( - )( - ) ( - )( - ) KREDITKREDIT KREDITKREDIT KREDITKREDIT DEBETDEBET DEBETDEBET
PROSES AKUNTANSI POKOK Dokumen Catatan Laporan SP2D-LS & SPJ Buku Pembantu Kertas Kerja • Bukti Penerimaan Kas •Bukti Pengeluaran Kas •Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) • Buku Jurnal Penerimaan Kas •Buku Jurnal Pengeluaran Kas •Buku Jurnal Umum • Laporan Realisasi Anggaran •Laporan Arus Kas •Neraca Daerah •Catatan Atas Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi Pencatatan & Penggolongan Peringkasan Buku Besar Buku Jurnal Laporan Keuangan Pelaporan
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH 1.1. Sistem Akuntansi pada SKPD :Sistem Akuntansi pada SKPD : a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap d. Prosedur Akuntansi Selain Kas 2.2. Sistem Akuntansi pada SKPKD :Sistem Akuntansi pada SKPKD : a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap d. Prosedur Akuntansi Selain Kas Pasal 98 PP 58/2005 & Pasal 233 Permendagri 13/2006
PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi DOKUMEN - STS - Nota Kredit - Bukti Transfer - Dokumen lainnya Pasal 241 & 266 Permendagri 13/2006
PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS CATATAN LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan - Buku Jurnal Penerimaan Kas - Buku Besar - Buku Besar Pembantu
Pendapatan Daerah  dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.  harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.  Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.  dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.  Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
Penatausahaan Keuangan  Penatausahaan atas penerimaan menggunakan:  buku kas umum;  buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan  buku rekapitulasi penerimaan harian.  Dasar penatausahaan  surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);  surat ketetapan retribusi (SKR);  Surat tanda setoran (STS);  surat tanda bukti pembayaran; dan  bukti penerimaan lainnya yang sah.  Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan:  buku kas umum;  buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan  bukti penerimaan lainnya yang sah.
SKPD Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.02.011.1.1.02.01 Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan xxxxxx -- 4.x.x.xx.xx4.x.x.xx.xx Pendapatan (Rincian Obyek)Pendapatan (Rincian Obyek) -- xxxxxx Jurnal Standar Penerimaan Kas (untuk Seluruh Pendapatan) SKPKD Kode RekKode Rek.. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah xxxxxx -- 4.x.x.xx.xx4.x.x.xx.xx Pendapatan / PenerimaanPendapatan / Penerimaan Pembiayaan (Rincian Obyek)Pembiayaan (Rincian Obyek) -- xxxxxx Jurnal Standar Penerimaan Kas (untuk Seluruh Pendapatan / Penerimaan) JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
PRAKTEK PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN KAS TanggalTanggal UraianUraian JumlahJumlah SaldoSaldo Tgl/BlnTgl/Bln Pendapatan (Rincian Obyek)Pendapatan (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx Tgl/BlnTgl/Bln Pendapatan (Rincian Obyek)Pendapatan (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx JumlahJumlah xxxxxx xxxxxx SKPD Jurnal Penerimaan KasJurnal Penerimaan Kas SKPKD TanggalTanggal UraianUraian JumlahJumlah SaldoSaldo Tgl/BlnTgl/Bln Pendapatan (Rincian Obyek)Pendapatan (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx Tgl/BlnTgl/Bln Pendapatan (Rincian Obyek)Pendapatan (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx Tgl/BlnTgl/Bln Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan (Rincian Obyek)(Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx JumlahJumlah xxxxxx xxxxxx Jurnal Penerimaan KasJurnal Penerimaan Kas
jurnal penerimaan kas norek uraian jumlah saldo 1Pajak A 100 100 2Retribusi B 50 150 3Retribusi C 25 175 1Pajak A 150 325 2Retribusi B 60 385 3Retribusi C 40 425 Buku Besar Pajak A tgl Uraian Debet Kredit Saldo Pajak A 100 100 Pajak A 150 250 Buku Besar Retribusi B tgl Uraian Debet Kredit Saldo Retribusi B 50 50 Retribusi B 60 110 Buku Besar Retribusi C tgl Uraian Debet Kredit Saldo Retribusi C 25 25 Retribusi C 40 65 Buku Besar Kas tgl Uraian Debet Kredit Saldo Pajak A 100 100 Retribusi B 50 150 Retribusi C 25 175 Pajak A 150 325 Retribusi B 60 385 Retribusi C 40 425
CONTOH - SKPD 1. Tanggal 5 April 2007, Bendahara Penerimaan Menerima Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Penyewaan Gedung Aula/Pertemuan sebesar Rp.1000 2. Tanggal 10 April 2007, Bendahara Penerimaan Menerima Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.2000 3. Tanggal 15 April 2007, Bendahara Penerimaan Menerima Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.3000 CATATLAH KE DALAM : 1. BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS 2. BUKU BESAR
CONTOH PENERAPAN JURNAL STANDAR Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.02.011.1.1.02.01 Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan 10010000 -- 4.1.2.02.014.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan DaerahRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ((Penyewaan Gedung AulaPenyewaan Gedung Aula)) -- 10010000 SKPD Terima Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Gedung Aula/Pertemuan) sebesar Rp.1000 Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.02.011.1.1.02.01 Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan 20020000 -- 4.1.2.01.014.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan KesehatanRetribusi Pelayanan Kesehatan -- 20020000 Terima Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.2000 Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.02.011.1.1.02.01 Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan 30030000 -- 4.1.2.01.014.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan KesehatanRetribusi Pelayanan Kesehatan -- 30030000 Terima Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.3000
CONTOH PRAKTEK PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN KAS Halaman: Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Ref Jumlah AkumulasiSTS/Nota Kredit Bukti Lain 05-Apr-07 dk001 x x Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (penyewaan gedung 1.000 1.000 10-Apr-07 dk002 xx xxRetribusi pelayanan Kesehatan 2.000 3.000 15-Apr-07 dk003 x x Retribusi pelayanan Kesehatan 3.000 6.000 Jumlah SKPD Jurnal Penerimaan Kas
BUKU BESAR SKPD : Dinas Y Nama Rekening : Kas di Bendahara Penerimaan Kode Rekening : xxx.xx.xx Pagu APBD : Rp xxx Pagu Perubahan APBD : Rp xxx Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 5/4/07 Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (penyewaan gedung 1.000 1.000 10/4/07 Retribusi pelayanan Kesehatan 2.000 3.000 15/4/07 Retribusi pelayanan Kesehatan 3.000 6.000 Jumlah
BUKU BESAR SKPD : Dinas Y Nama Rekening : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Kode Rekening : xxx.xx.xx Pagu APBD : Rp xxx Pagu Perubahan APBD : Rp xxx Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 5/4/07 Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (penyewaan gedung) 1.000 1.000 Jumlah
BUKU BESAR SKPD : Dinas Y Nama Rekening : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Kode Rekening : xxx.xx.xx Pagu APBD : Rp xxx Pagu Perubahan APBD : Rp xxx Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 10/4/07 Retribusi pelayanan Kesehatan 2.000 2.000 15/4/07 Retribusi pelayanan Kesehatan 3.000 5.000 Jumlah
PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi DOKUMEN - SP2DSP2D - SPJSPJ - Nota DebetNota Debet - Bukti TransferBukti Transfer - Dokumen LainnyaDokumen Lainnya Pasal 247 & 272 Permendagri 13/2006
PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS CATATAN LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan - Buku Jurnal Pengeluaran Kas - Buku Besar - Buku Besar Pembantu
PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS SKPD a. Mekanisme - UP/GU/TU (Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang) b. Mekanisme - LS (Langsung) SKPKD a. Mekanisme - UP/GU/TU (Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang) b. Mekanisme - LS (Langsung)
SKPD – MEKANISME UP/GU/TU Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran xxxxxx -- 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- xxxxxx Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Pengisian Kas UP/GU/TU JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah xxxxxx -- 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran -- xxxxxx Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Pengembalian Sisa Dana UP/GU/TU Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja ….. (Rincian Obyek)Belanja ….. (Rincian Obyek) xxxxxx -- 5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja ….. (Rincian Obyek)Belanja ….. (Rincian Obyek) xxxxxx -- 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran -- xxxxxx Jurnal Standar Pengeluaran Kas – SPJ atas Penggunaan Dana UP/GU/TU
SKPD – MEKANISME LS Kode RekKode Rek.. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx -- 5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx -- 5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx -- 5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx -- 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- xxxxxx Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Mekanisme LS JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS
SKPKD – MEKANISME UP/GU/TU Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran xxxxxx -- 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- xxxxxx Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Pengisian Kas UP/GU/TU JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah xxxxxx -- 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran -- xxxxxx Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Terima Pengembalian Sisa Dana UP/GU/TU
SKPKD – MEKANISME LS Kode RekKode Rek.. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 5.1.x.xx.xx5.1.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx -- 5.2.x.xx.xx5.2.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx -- 6.2.x.xx.xx6.2.x.xx.xx Pengeluaran Pembiayaan ……Pengeluaran Pembiayaan …… (Rincian Obyek)(Rincian Obyek) xxxxxx -- 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- xxxxxx Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Mekanisme LS JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS
PRAKTEK PELAKSANAAN AKUNTANSI PENGELUARAN KAS TanggalTanggal UraianUraian JumlahJumlah SaldoSaldo Tgl/BlnTgl/Bln Belanja (Rincian Obyek)Belanja (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx Tgl/BlnTgl/Bln Belanja (Rincian Obyek)Belanja (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx JumlahJumlah xxxxxx xxxxxx SKPD Jurnal Pengeluaran KasJurnal Pengeluaran Kas SKPKD TanggalTanggal UraianUraian JumlahJumlah SaldoSaldo Tgl/BlnTgl/Bln Belanja (Rincian Obyek)Belanja (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx Tgl/BlnTgl/Bln Belanja (Rincian Obyek)Belanja (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx Tgl/BlnTgl/Bln Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan (Rincian Obyek)(Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx JumlahJumlah xxxxxx xxxxxx Jurnal Pengeluaran KasJurnal Pengeluaran Kas
jurnal pengeluaran kas norek uraian jumlah saldo AHonor Tim 10 10 BBeli ATK 20 30 CBeli PC 25 55 AGaji & Tunj 50 105 BBeli ATK 10 115 CBeli Notebook 40 155 Buku Besar Belanja Pegawai tgl Uraian Debet Kredit Saldo Honor Tim 10 10 Gaji & Tunj 50 60 Buku Besar B.Barang & Jasa - ATK tgl Uraian Debet Kredit Saldo Retribusi B 20 20 Retribusi B 10 30 Buku Besar B.Modal - Kompterisasi tgl Uraian Debet Kredit Saldo Retribusi C 25 25 Retribusi C 40 65 Buku Besar Kas tgl Uraian Debet Kredit Saldo Honor Tim 10 10 Beli ATK 20 30 Beli PC 25 55 Gaji & Tunj 50 105 Beli ATK 10 115 Beli Notebook 40 155
CONTOH – SKPD & SKPKD 1. Tanggal 1 Juli, Bendahara Pengeluaran Menerima Pengisian Kas UP/GU/TU dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp.1000 2. Tanggal 28 Juli, Bendahara Pengeluaran Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana (SPJ) ke PPK-SKPD, yang terdiri atas: a. Belanja Pegawai – Honorarium Tim Pengadaan sebesar Rp.700 b. Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor/ATK sebesar Rp.200 3. Tanggal 31 Juli, Bendahara Pengeluaran Mengembalikan Sisa Dana UP/GU/TU ke Kas Umum Daerah/BUD sebesar Rp.100 4. Tanggal 31 Juli, PPK-SKPD Menerima Tembusan SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah atas Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor melalui Mekanisme LS sebesar Rp.10000 5. Tanggal 31 Juli, PPK-SKPD Menerima Tembusan SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah atas Kegiatan Pengadaan Meubelair – Meja Kerja melalui Mekanisme LS sebesar Rp.2000 CATATLAH KE DALAM : 1. BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS 2. BUKU BESAR
SKPD – MEKANISME UP/GU/TU Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran 11..000000 -- 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- 11..000000 Pengisian Kas UP/GU/TU “Dinas Kesehatan” sebesar Rp.1000 CONTOH PENERAPAN JURNAL STANDAR Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah 101000 -- 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran -- 101000 Pengembalian Sisa Dana UP/GU/TU “Dinas Kesehatan” sebesar Rp.100 Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 5.2.1.10.025.2.1.10.02 Belanja Pegawai – Honorarium TimBelanja Pegawai – Honorarium Tim 707000 -- 5.2.2.01.015.2.2.01.01 Belanja Barang dan Jasa - ATKBelanja Barang dan Jasa - ATK 202000 -- 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran -- 909000 SPJ atas Penggunaan Dana UP/GU/TU “Dinas Kesehatan” sebesar Rp.900
SKPD – MEKANISME LS Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 5.2.3.26.015.2.3.26.01 Belanja ModalBelanja Modal (Pembangunan Gedung Kantor)(Pembangunan Gedung Kantor) 1010..000000 -- 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- 1010..000000 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan sebesar Rp.10000 CONTOH PENERAPAN JURNAL STANDAR Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 5.2.3.03.015.2.3.03.01 Belanja ModalBelanja Modal (Pengadaan Meubelair – Meja Kerja)(Pengadaan Meubelair – Meja Kerja) 22..000000 -- 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- 22..000000 Kegiatan Pengadaan Meubelair - Dinas Kesehatan sebesar Rp.2000
BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS Halaman: Tgl Nomor Kode Rekening Uraian Ref Jumlah AkumulasiSP2D/Nota Debet Bukti Lain 28/7/07 dd002 x x Bayar Honorarium Panitita Pengadaan 700 700 31/7/07 dd003 x x Pembelian ATK 200 900 31/7/07 dd004 x x Pengembalian sisa Kas UP/GU/TU 100 1.000 Jumlah Halaman: Tgl Nomor Kode Rekening Uraian Ref Jumlah AkumulasiSTS/Nota Kredit Bukti Lain 01 /7/07 dd001 x x Penerimaan Kas UP/GU/TU 1.000 1.000 Jumlah
BUKU BESAR SKPD : Dinas Y Nama Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran Kode Rekening : xxx.xx.xx Pagu APBD : Rp xxx Pagu Perubahan APBD : Rp xxx Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 1/7/07 Penerimaan Kas UP/GU/TU 1.000 1.000 28/7/07 Bayar Honorarium Panitia Pengadaan 700 300 31/7/07 Pembalian ATK 200 200 31/7/07 Pengembalian Sisa Kas UP/GU/TU 100 0 Jumlah
BUKU BESAR SKPD : Dinas Y Nama Rekening : Belanja Pegawai – Honorarium Pengadaan Barang & Jasa Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 28/7/07 Bayar Honorarium 700 700 Jumlah SKPD : Dinas Y Nama Rekening : Belanja Barang & Jasa - ATK Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 28/7/07 Pembelian ATK 200 200 Jumlah
BUKU BESAR SKPD : Dinas Y Nama Rekening : Belanja Modal Pembangunan Gd Kantor Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 28/7/07 Bayar Pembangunan Gd Kantor 700 700 Jumlah SKPD : Dinas Y Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Meubelair Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 28/7/07 Pembelian Meubelair 200 200 Jumlah
PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi Buku Jurnal Umum merupakan catatan yang diselenggarakan oleh Fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang tidak dicatat dalam jurnal penerimaan Kas maupun jurnal pengeluaran kas. PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi DOKUMEN Bukti MemorialBukti Memorial, (merupakan dokumen untuk mencatat trasaksi atau kejadian selain kas sebagai, (merupakan dokumen untuk mencatat trasaksi atau kejadian selain kas sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum)dasar pencatatan ke dalam jurnal umum) Pasal 259 & 283 Permendagri 13/2006
PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS  Transaksi selain Kas, antara lain  Pengesahan SPJ  Koreksi Kesalahan pencatatan  Penerimaan donasi selain kas  Pembelian secara kredit  Retur pembelian kredit  Pelepasan hak atas aktiva tanpa konsekuensi kas  Penerimaan aktiva tanpa konsekuansi kas
PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS CATATAN LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan - Buku Jurnal Umum - Buku Besar - Buku Besar Pembantu
BUKU JURNAL UMUM Tgl Nomor Bukti Uraian Ref Jumlah (Rp) Debet Kredit 31- Des xxx Koreksi salah pencatatan Belanja Modal - Gedung 300 Belanja Brg – Perj Dns 300 Jumlah Buku Besar Belanja Modal - Gedung Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 .... Koreksi pencatatan 300 Jumlah Buku Besar Belanja Barang & Jasa – Perjalanan Dinas Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 ..... koreksi pencatatan 300 Jumlah
PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan/atau kejadian aset tetap pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi DOKUMEN - Bukti MemorialBukti Memorial Pasal 253 & 278Permendagri 13/2006
PROSEDUR AKUNTANSI ASET TETAP CATATAN LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan - Buku Jurnal Umum - Buku Besar - Buku Besar Pembantu
SKPD Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap (Rincian Obyek)Aset Tetap (Rincian Obyek) xxxxxx -- 3.2.x.xx.xx3.2.x.xx.xx Ekuitas Dana Investasi (RincianEkuitas Dana Investasi (Rincian Obyek)Obyek) -- xxxxxx Jurnal Standar “Korolari” Belanja Modal ke Aset Tetap JURNAL STANDAR AKUNTANSI ASET TETAP
SKPKD Kode RekKode Rek.. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 3.2.x.xx.xx3.2.x.xx.xx Ekuitas Dana Investasi (RincianEkuitas Dana Investasi (Rincian Obyek)Obyek) xxxxxx -- 1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap (Rincian Obyek)Aset Tetap (Rincian Obyek) -- xxxxxx Jurnal Standar Penghapusan/Pemusnahan Aset Tetap Kode RekKode Rek.. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap (Rincian Obyek)Aset Tetap (Rincian Obyek) xxxxxx -- 3.2.x.xx.xx3.2.x.xx.xx Ekuitas Dana Investasi (Rincian Obyek)Ekuitas Dana Investasi (Rincian Obyek) -- xxxxxx Jurnal Standar Penerimaan Aset Tetap dari Donasi Pihak Ketiga JURNAL STANDAR AKUNTANSI ASET TETAP Kode RekKode Rek.. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap Gedung (Rincian Obyek)Aset Tetap Gedung (Rincian Obyek) xxxxxx -- 1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap Tanah (Rincian Obyek)Aset Tetap Tanah (Rincian Obyek) -- xxxxxx Jurnal Standar Pertukaran Aset Tetap: Gedung dengan Tanah
TERIMA KASIHTERIMA KASIH

More Related Content

DOCX
Sop apbn
bybumigodean
 
PPT
Sop pengelolaan apbd 2015
byMuhammad Ali Said
 
PPT
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
Pengelolaan keuangan daerah
bykomar_adi
 
PPTX
Tupoksi pptk
byInspektorat
 
PPT
Pembukuan keuangan bendahara
byTatang Suwandi
 
PPT
Slide pmk 190_pmk_05_2012
byTatang Suwandi
 
PPT
Tupoksi bendahara
byInspektorat
 
Sop apbn
bybumigodean
 
Sop pengelolaan apbd 2015
byMuhammad Ali Said
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
byAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan keuangan daerah
bykomar_adi
 
Tupoksi pptk
byInspektorat
 
Pembukuan keuangan bendahara
byTatang Suwandi
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
byTatang Suwandi
 
Tupoksi bendahara
byInspektorat
 

What's hot

PPTX
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
byDeddi Nordiawan
 
PPTX
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
byInspektorat
 
PDF
Pedoman Bendahara
bykpuaudit
 
PDF
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
byGuruh Permadi
 
PDF
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj
bykppnpelaihari
 
PPTX
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
bySunar Shun Shun
 
PPT
PP 45 Tahun 2013
byTatang Suwandi
 
PDF
Pengelolaan Keuangan Daerah
bySujatmiko Wibowo
 
PDF
Skp bendahara
bypamuaralabuh
 
PPTX
Pelaksanaan anggaran
byratna trenggalek
 
PDF
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
byrazitakhalyla
 
PPTX
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
byAyu U.
 
PDF
Pengelolaan Keuangan Daerah
bySujatmiko Wibowo
 
PDF
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
byDr. Zar RDJ
 
DOCX
Tupoksi pengelola keuangan
byHeyden Balang
 
PPTX
Bagan Akun Standar
byKPDT
 
PDF
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
byKementerian Dalam Negeri
 
PPTX
Reviu Laporan Keuangan PTN
bySujatmiko Wibowo
 
PPTX
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
bySyukriy Abdullah
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
byDeddi Nordiawan
 
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
byInspektorat
 
Pedoman Bendahara
bykpuaudit
 
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
byGuruh Permadi
 
Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj
bykppnpelaihari
 
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
byAhmad Abdul Haq
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
bySunar Shun Shun
 
PP 45 Tahun 2013
byTatang Suwandi
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
bySujatmiko Wibowo
 
Skp bendahara
bypamuaralabuh
 
Pelaksanaan anggaran
byratna trenggalek
 
Pergub 49 th 2012 ttg sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah
byrazitakhalyla
 
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
byAyu U.
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
bySujatmiko Wibowo
 
pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable melalui akuntansi berbasir...
byDr. Zar RDJ
 
Tupoksi pengelola keuangan
byHeyden Balang
 
Bagan Akun Standar
byKPDT
 
Pedoman Pengelolan Keuangan daerah
byKementerian Dalam Negeri
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
bySujatmiko Wibowo
 
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
bySyukriy Abdullah
 

Viewers also liked

DOCX
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
byToyib Abdulloh
 
PDF
Sma -ekonomi_2006-pdf
byYanti Herlinawati
 
PDF
APBD 2017
byTidore Tidore
 
PPTX
Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan pemendagri nomor 13 t...
byHarisno Al-anshori
 
PPTX
Sosialisasi penyusutan Barang Milik Daerah
byRis Wandi
 
PDF
Ekonomi makro dalnis
bygreeneyes85
 
PPTX
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
byKementerian Dalam Negeri
 
PDF
Modul penyusutan aset tetap
bySai Jawa Tengah
 
DOC
Format laporan bulanan
byJudith Joseph
 
PPTX
Ruang Lingkup Keuangan Negara
byArfan Fahmi
 
PDF
Modul advokasi kebijakan publik
byMustika Aji
 
PPTX
04 tindak lanjut-temuan-bpk
byYonk Leto
 
PPTX
Presentasi softskill
bybenn_beckmen
 
PPTX
Working Capital
byKacung Abdullah
 
PPTX
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
bybadar masbadar
 
PDF
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
byIwan Gunawan
 
PDF
Lampiran VI Swakelola (PERPRES 54 TAHUN 2010)
byTrust Tour And Travel
 
RTF
makalah Pajak penghasilan pasal 21
byFitri Bersahabat
 
PPTX
Ringkasan materi-sak-etap
byheri baskoro
 
PDF
Bab vii ketentuan imbalan jasa versi iai
bynoviantokuswandi
 
Akuntansi penyusutan dalam Akuntansi Pemerintahan
byToyib Abdulloh
 
Sma -ekonomi_2006-pdf
byYanti Herlinawati
 
APBD 2017
byTidore Tidore
 
Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan pemendagri nomor 13 t...
byHarisno Al-anshori
 
Sosialisasi penyusutan Barang Milik Daerah
byRis Wandi
 
Ekonomi makro dalnis
bygreeneyes85
 
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
byKementerian Dalam Negeri
 
Modul penyusutan aset tetap
bySai Jawa Tengah
 
Format laporan bulanan
byJudith Joseph
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
byArfan Fahmi
 
Modul advokasi kebijakan publik
byMustika Aji
 
04 tindak lanjut-temuan-bpk
byYonk Leto
 
Presentasi softskill
bybenn_beckmen
 
Working Capital
byKacung Abdullah
 
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
bybadar masbadar
 
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
byIwan Gunawan
 
Lampiran VI Swakelola (PERPRES 54 TAHUN 2010)
byTrust Tour And Travel
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
byFitri Bersahabat
 
Ringkasan materi-sak-etap
byheri baskoro
 
Bab vii ketentuan imbalan jasa versi iai
bynoviantokuswandi
 

Similar to Akuntansi & penyusunan lkd

PPTX
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUDA - Praujikom Jatim 2024.pptx
byERWIENFARDIANTO
 
PDF
Penganggaran Belanja Daerah
byPSEKP - UGM
 
PPTX
Permen 33 tahun 2019 ttg pedoman apbd 2020
byhoyin rizmu
 
PPT
Analisis apbd
byIqbal Syahlan
 
PPTX
Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah.pptx
byDungtji
 
PPTX
4. struktur pendapatan dan belanja pemerintah-converted.pptx
byAndriPrasetyo40
 
DOCX
Panduan sederhana untuk memahami penganggaran publik
bybenk69
 
PPTX
01 R3_Paparan Kebijakan Anggaran TA 2024_290523.pptx
byAnggaranBPKPADBJM
 
PPTX
Perencanaan-dan-Penganggaran by tuhu pamekas
bytuhupamekas
 
PPT
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
byMiftah Fadlilah
 
PPT
PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH_akuntansi.ppt
bysilfia5
 
PPT
penganggaran dan pengelolaan keuangan kelurahan final.ppt
byrahmatullahfaisal55
 
PPT
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
byJuwarto Tulungagung
 
PPTX
Paparan pengawasan keuangan desa oleh bpd.pptx
byNovaRizkySugema
 
PPT
(4) Struktur APBD.ppt
byMelyunisaSimanjuntak
 
PPTX
Belanja daerah
byNovi Mugianti
 
DOC
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
byRian Saifulloh
 
DOCX
Manajemen belanja daerah
byMaylana Febrina
 
DOC
APBD, pengertian
byErmianus Samaley
 
PPTX
Slide - TOT Akuntansi Pemda_IAI_ppt_Akuntansix
byArmansyahHeni
 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUDA - Praujikom Jatim 2024.pptx
byERWIENFARDIANTO
 
Penganggaran Belanja Daerah
byPSEKP - UGM
 
Permen 33 tahun 2019 ttg pedoman apbd 2020
byhoyin rizmu
 
Analisis apbd
byIqbal Syahlan
 
Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah.pptx
byDungtji
 
4. struktur pendapatan dan belanja pemerintah-converted.pptx
byAndriPrasetyo40
 
Panduan sederhana untuk memahami penganggaran publik
bybenk69
 
01 R3_Paparan Kebijakan Anggaran TA 2024_290523.pptx
byAnggaranBPKPADBJM
 
Perencanaan-dan-Penganggaran by tuhu pamekas
bytuhupamekas
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
byMiftah Fadlilah
 
PENGELOLAAN_KEUANGAN_DAERAH_akuntansi.ppt
bysilfia5
 
penganggaran dan pengelolaan keuangan kelurahan final.ppt
byrahmatullahfaisal55
 
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
byJuwarto Tulungagung
 
Paparan pengawasan keuangan desa oleh bpd.pptx
byNovaRizkySugema
 
(4) Struktur APBD.ppt
byMelyunisaSimanjuntak
 
Belanja daerah
byNovi Mugianti
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
byRian Saifulloh
 
Manajemen belanja daerah
byMaylana Febrina
 
APBD, pengertian
byErmianus Samaley
 
Slide - TOT Akuntansi Pemda_IAI_ppt_Akuntansix
byArmansyahHeni
 

Recently uploaded

PDF
Company Profile MSM Parking Group PT MSM Tiga matra satria.pdf
byHermanSubangJabar
 
PPTX
PPT BRIAN Seminar Proposal Belum Bayar Sama Sekali
byunpripsiaksel
 
PDF
alfamart gap ft new kisi kisi area sales
byFauziahMaudy
 
PDF
Program Prakerja PT Universal Big Data (UBIG) 2026
byPT Universal Big Data (UBIG)
 
PDF
KUDUSTOTO GAME GACOR RTP TERTINGGI HARI INI
bykudustotoupdate
 
PDF
Mengenal Palang Parkir Otomatis: Harga, Sistem, dan Penggunaan di Indonesia
byHermanSubangJabar
 
PDF
Palang Parkir Otomatis dan Sistem Parkir Digital Cashless: Profil, Teknologi,...
byHermanSubangJabar
 
PPTX
2. PERPAJAKAN INDONESIA EKONOMI SMA KELAS 12
byEmaHDN
 
PDF
Sistem Palang Parkir Nontunai (Cashless): Solusi Parkir Otomatis, Transparan,...
byHermanSubangJabar
 
PDF
white paper msm parking palang parkir semi maless.pdf
byHermanSubangJabar
 
PDF
Profile MSM Parking group indonesia 2026
byHermanSubangJabar
 
Company Profile MSM Parking Group PT MSM Tiga matra satria.pdf
byHermanSubangJabar
 
PPT BRIAN Seminar Proposal Belum Bayar Sama Sekali
byunpripsiaksel
 
alfamart gap ft new kisi kisi area sales
byFauziahMaudy
 
Program Prakerja PT Universal Big Data (UBIG) 2026
byPT Universal Big Data (UBIG)
 
KUDUSTOTO GAME GACOR RTP TERTINGGI HARI INI
bykudustotoupdate
 
Mengenal Palang Parkir Otomatis: Harga, Sistem, dan Penggunaan di Indonesia
byHermanSubangJabar
 
Palang Parkir Otomatis dan Sistem Parkir Digital Cashless: Profil, Teknologi,...
byHermanSubangJabar
 
2. PERPAJAKAN INDONESIA EKONOMI SMA KELAS 12
byEmaHDN
 
Sistem Palang Parkir Nontunai (Cashless): Solusi Parkir Otomatis, Transparan,...
byHermanSubangJabar
 
white paper msm parking palang parkir semi maless.pdf
byHermanSubangJabar
 
Profile MSM Parking group indonesia 2026
byHermanSubangJabar
 

Akuntansi & penyusunan lkd

  • 1.
    B P K BadanPemeriksa Keuangan
  • 2.
  • 3.
    Acep Mulyadi SEAk, MM Alamat: Perumnas Bantar Jati Jl. Palupuh III No.32 Tegal Gundil - Bogor 16152 Telp 0812 95 33 569 (0251) 8334460 Fax 021 5704326 Email Atjep_moel@yahoo.com
  • 4.
    Dasar Hukum Undang-Undang 32Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 184 1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (UU No.17/2003 Psl 31) 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah. (UU No.17/2003 Psl 31) 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (UU No.17/2003 Psl 32) www.bpk.go.id
  • 5.
    BENTUK/ISI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANAPBD Laporan Realisasi APBD Neraca Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan Dilampiri : Laporan Keuangan Perusahaan Daerah • Bentuk dan Isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (PP 24/2005)
  • 6.
    Dasar Hukum  UUno. 17 Tahun 2003 pasal 10 ayat (3) huruf g antara lain menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
  • 7.
    Dasar Hukum  StandarAkuntansi Pemerintahan (PP 24 Tahun 2005) Pernyataan No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan Permendagri 13 Pasal 232, antara lain menyatakan entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi: laporan realisasi anggaran; neraca; dan catatan atas laporan keuangan.
  • 8.
    STRUKTUR ORGANISASI SKPD KEPALASKPD Pengguna Anggaran Ka UPT PPTK Kabid SKPD PPTK PPK-SKPD Sekretaris/TU
  • 9.
    TUGAS PPK SKPD Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;  Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;  Melakukan verifikasi SPP;  Menyiapkan SPM;  Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  • 10.
    TUGAS PPK SKPD Melaksanakan akuntansi SKPD; dan  Menyiapkan laporan keuangan SKPD.  PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.
  • 11.
    Laporan Semesteran LRA +Prognosis SKPD LRA + PrognosisLRA + Prognosis SKPDSKPD LRA + PrognosisLRA + Prognosis SKPDSKPD PPKDPPKD KDhKDh DPRDDPRD Minggu I Juli Akhir Juli
  • 12.
    Laporan Tahunan Lap KeuSKPD Lap Keu SKPDLap Keu SKPD Lap Keu SKPDLap Keu SKPD PPKDPPKD EksekutiveEksekutive BPKBPK DPRDDPRD 2 bl stlh TA berakhir 3 bl stlh TA berakhir Plg lama 2 bl
  • 13.
    Jenis Opini  WajarTanpa Pengecualian (WTP)  Wajar Dengan Pengecualian (WDP)  Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer)  Tidak Wajar (Adverse)
  • 14.
  • 15.
    15 UPAYA MENUJU PELAPORANKEUANGAN YANG BAIK
  • 16.
    16 1. Aspek inputmeliputi penilaian atas personil pengelola keuangan, organisasi keuangan, dan sistem pengelolaan keuangan. 2. Aspek proses meliputi penilaian terhadap komitmen pimpinan, proses akuntansi, prosedur dan data base keuangan, pengawasan pengelolaan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 3. Aspek output meliputi penilaian terhadap kelengkapan laporan keuangan, ketepatan waktu pelaporan keuangan, pemerolehan opini atas laporan keuangan, implementasi upaya perbaikan laporan keuangan, dan penghargaan pengelolaan keuangan. UPAYA MENUJU PELAPORAN KEUANGAN YANG BAIK Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. Pondasi ini dapat ditanamkan dengan kokoh apabila ada hubungan kerja yang harmonis dan profesional diantara pemerintah dan legislatif. Inilah yang menjadi kriteria BPK dalam memberikan penghargaan kepada institusi pemerintahan.
  • 17.
    17  Keberhasilan pencapaianopini “WTP” bukanlah ujung dari sebuah pencapaian tata kelola keuangan yang baik.  Kemampuan menjadikan laporan keuangan sebagai sumber informasi strategis dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan adalah bukti bahwa institusi pemerintahan telah berhasil membangun tata kelola keuangannya.
  • 18.
    PERMENDAGRI 13/2006 A. BelanjaTidak Langsung •Belanja Pegawai •Belanja Bunga •Belanja Subsidi •Belanja Hibah •Belanja Bantuan Sosial •Belanja Bagi Hasil •Bantuan Keuangan •Belanja Tak Terduga B. Belanja langsung •Belanja Pegawai •Belanja Barang dan Jasa •Belanja Modal •Belanja Pegawai; •Belanja Barang; •Belanja Modal; •Bunga; •Subsidi; •Hibah; •Bantuan Sosial; •Belanja Tidak Terduga •Belanja Bagi Hasil (Transfer); PP 24/2005 KONVERSI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA
  • 19.
    Kelompok Belanja Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung belanja pegawai;  belanja barang dan jasa; dan  belanja modal.  belanja pegawai;  bunga;  subsidi;  Hibah;  bantuan sosial;  belanja bagi hasil;  bantuan keuangan; dan  belanja tidak terduga Terkait dengan program/kegiatan Tidak Terkait dengan program/kegiatan
  • 20.
    Belanja Pegawai  PERMENDAGRI13/2006  B. Pegawai Tidak langsung = Untuk PNS + Uang Representasi & Tunj Pimp dan anggota DPRD + Gaji & Tunj KDh dan Wakil KDh  B. Pegawai Langsung = Untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan  PERMENDAGRI 59/2007  Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal  Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.  Persetujuan DPRD dilakukan pada pembahasan KUA.  Jenis tambahan penghasilan = beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi & prestasi kerja.  Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.  Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
  • 21.
    Belanja Barang &Jasa Pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan. Termasuk di dalamnya: Belanja aset tetap yang nilai per satuannya dibawah nilai minimum kapitalisasi (Contoh di pem. Pusat KMK.01/2001 sebesar Rp. 300 ribu) ; Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis; Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur, manfaat, atau kapasitas; Pengadaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga; Pengadaan Software Simkeuda, yang belum berfungsi.  Jenis2 belanja Barang & Jasa:  barang pakai habis,  bahan/material,  jasa kantor,  premi asuransi,  perawatan kendaraan bermotor,  cetak/penggandaan,  sewa rumah/gedung/ gudang/parkir,  sewa sarana mobilitas,  sewa alat berat,  sewa perlengkapan dan peralatan kantor,  makanan dan minuman,  pakaian dinas dan atributnya,  pakaian kerja,  pakaian khusus dan hari-hari tertentu,  perjalanan dinas,  perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai,  pemeliharaan,  jasa konsultansi,  lain-lain pengadaan barang/jasa, dan  belanja lainnya yang sejenis.
  • 22.
    Belanja Modal  pengadaanaset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan  dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan  Kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal.
  • 23.
    Belanja subsidi  bantuanbiaya produksi kepada perusahaan/lembaga agar harga jualnya dapat terjangkau masyarakat banyak,  harus terlebih dahulu dilakukan audit dan  wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.
  • 24.
    Belanja Hibah  diberikansecara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.  pemberian hibah dapat dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa  Tujuan Hibah  pemerintah, untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.  perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  Pemda Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.  masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  • 25.
    Belanja Hibah  Hibahkepada Pemerintah dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.  bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.  ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Ada naskah perjanjian hibah daerah yang sekurang- kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
  • 26.
    Bantuan Sosial  digunakanuntuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.  diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.  diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.  Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
  • 27.
    Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • 28.
    Bantuan keuangan  Digunakandalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.  Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.  Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.  Pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
  • 29.
    Belanja tidak terduga belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti  penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah  pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.  Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah.  Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah  ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan.
  • 30.
    Lain-lain Belanja  Pemberiansubsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah.  Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.  Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
  • 31.
    Peraturan Menteri KeuanganNo. 31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008 barang strategis yang dibebaskan : a) barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas (tidak termasuk suku cadang ), yaitu yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut; b) makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan; c) barang hasil pertanian; [c.1.] pertanian, perkebunan dan kehutanan; [c.2.] peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau [c.3.] perikanan baik dari penangkapan atau budidaya; yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut. Jenis-jenis pajak yang tidak kena PPN
  • 32.
    d) bibit dan/ataubenih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan; e) dihapus [sebelumnya : bahan baku perak dalam bentuk butiran (granule) dan atau perak dalam bentuk batangan]; f) dihapus [sebelumnya : bahan baku berupa kertas uang dan logam uang yang dipergunakan oleh Bank Indonesia dan atau Perum Peruri untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah]; g) air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; h) listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan i) Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) Jenis-jenis pajak yang tidak kena PPN
  • 33.
    Jenis-jenis pajak yangtidak kena PPN  Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya; yaitu a) minyak mentah (crude oil); b) gas bumi; c) panas bumi; d) pasir dan kerikil; e)batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan f) bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.  Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; yaitu a)beras; b)gabah;c)jagung; d)sagu; e)kedelai; dan f)garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.  Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.  Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
  • 34.
    Kelompok jasa yangtidak dikenakan PPN adalah: 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; yaitu a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; b. Jasa dokter hewan;c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;d. Jasa kebidanan dan dukun bayi; e. Jasa paramedis dan perawat; dan f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. 2. Jasa di bidang pelayanan sosial; yaitu a. Jasa pelayanan Panti Asuhan c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; d. Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial; e. Jasa pemakaman termasuk krematorium; dan f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial. 3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko; 4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; yaitu a.Jasa perbankan b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi; dan c. Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi. 5. Jasa di bidang keagamaan; yaitu a. Jasa pelayanan rumah ibadah; b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah; dan c. Jasa lainnya di bidang keagamaan. 6. Jasa di bidang pendidikan; seperti a. jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus- kursus.
  • 35.
    Kelompok jasa yangtidak dikenakan PPN adalah: 7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan; 8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan; yaitu jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. 9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air; adalah jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh Pemerintah atau swasta 10. Jasa di bidang tenaga kerja; 11. Jasa di bidang perhotelan; adalah a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel. 12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum seperti IMB, Izin Usaha Perdagangan, pemberian NPWP, pembuatan KTP.
  • 36.
  • 37.
    UU No.8 Tahun 1983 UUNo.10 Tahun 1994 UU No.17 Tahun 2000 564/KMK.03 /2004 137/PMK.05 /2005 Untuk diri Wajib Pajak (WP) Rp960.000 Rp1.728.000 Rp 2.880.000 Rp12.000.000 Rp13.200.000 Tambahan untuk WP kawin Rp480.000 Rp 864.000 Rp 1.440.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannyadigabung dengan penghasilan suami Rp960.000 Rp 1.728.000 Rp2.880.000 Rp12.000.000 Rp13.200.000 Tambahan untuk keluarga sedarah dan semenda dalamgaris keturunan lurus paling banyak 3 orang Rp480.000 Rp 864.000 Rp1.440.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Berlaku sejak 1 Januari 1984 Berlaku sejak 1 Januari 1995 Berlaku sejak 1 Januari 2001 Berlaku sejak 1 Januari 2005 Berlakusejak 1Januari 2006 RANGKUMAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
  • 38.
    Lapisan Penghasilan KenaPajak Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh s.d Rp 25.000.000,00 5% Di atas Rp25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00 10% Di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00 15% Di atas Rp100.000.000,00 s.d Rp 200.000.000,00 25% Di atas Rp 200.000.000,00 35%
  • 39.
    Penghasilan apa sajayang PPh Pasal 21-nya Ditanggung Pemerintah? 1. Penghasilan yang diterima oleh : Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya; 2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota ABRI berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji; 3. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya berupa uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun; 4. yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang ditanggung pemerintah.
  • 40.
    Bagaimana pengenaan PPhPasal 21 untuk penghasilan yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota ABRI, dan pensiunan?  Penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain yang sifatnya tidak tetap / teratur dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah dipotong PPh Pasal 21 oleh Bendaharawan Pemerintah sebesar 15 % bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada : 1. PNS Golongan II/d ke bawah ; 2. Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah.
  • 41.
    Siapakah pemotong PPhPasal 21 untuk penghasilan yang bersifat tetap dan tidak tetap yang dibebankan kepada negara? 1. Bendaharawan Pemerintah; 2. Pemegang Kas ABRI; 3. Perusahaan Perseroan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero Taspen); 4. Asuransi Anggota ABRI (ASABRI).
  • 42.
    Apa kewajiban pemotongPPh Pasal 21 untuk penghasilan yang bersifat tidak tetap yang dibebankan kepada negara? 1. memotong PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto, dan bersifat final; 2. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada penerima penghasilan; 3. menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak; 4. melaporkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan dilakukan pemotongan pajak.
  • 43.
    Tarif Pajak PenghasilanPasal 21 / PPh21 1. upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang jumlahnya lebih dari Rp. 110.000 sehari namun kurang dari Rp. 1.100.000 kena potongan 5% dikalikan selisih upah per haridikurangi Rp110.000 2. Apabila jumlah upah melebihi Rp 1.100.000 per bulan dan dibayar harian, maka pph terutang psl 21 sebesar 5% x (upah sehari – ptkp setahun dibagi 360) 3. Apabila jumlah upah melebihi Rp1.100.000 sebulan dan dibayar bulanan, maka pph terutang sebesar 5% x (upah sebulan – ptkp sebulan) 4. Orang yang menerima pesangon, Tunjangan Hari Tua, Tebusan Pensiun atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.  Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000 terkena potongan pph21 sebesar 5%  Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 terkena pph 21 sebesar 10%.  Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000 dipotong pph21 15%  Di atas Rp. 200.000.000 lebih terkena potongan pph21 25%.  Kurang dari Rp 25.000.000,00 dikecualikan dari pemotongan pajak 5. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dikenakan potongan penghasilan pph 21 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto yaitu 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto. Tenaga ahli contohnya seperti arsitek, dokter, pengacara, akuntan, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
  • 44.
    Apa yang dimaksuddengan PPh Pasal 23?  Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
  • 45.
    Tabel PPh Pasal23 Berdasarkan PER-70/PJ/200 Jenis Penghasilan Tarif Perkiraan Pengh. Neto Tarif Efektif Sewa angkutan darat 15% 10% 1,5% Sewa lain selain sewa tanah/bangunan 15% 30% 4,5% Jasa teknik Jasa manajemen Jasa konsultansi, kecuali konsultan konstruksi 15% 30% 4,5% Jasa pengawasan konstruksi Jasa perencanaan konstruksi 15% 26 2/3% 4%
  • 46.
    Tabel PPh Pasal23 Berdasarkan PER-70/PJ/2007 Jasa penilaiJasa aktuaris Jasa akuntansi Jasa perancang Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh but Jasa penunjang di bidang penambangan migas Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara Jasa penebangan hutan Jasa pengolahan limbah Jasa penyedia tenaga kerja Jasa perantara Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, ksei dan kpei Jasa kustodian/ penyimpanan/ penitipan, kecuali yang dilakukan oleh ksei Jasa pengisian suara Jasa mixing film jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan Jasa instalasi/ pemasangan kecuali yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan kecuali yang dilakukan oleh pengusaha konstruksi 15 % 30 % 4,5%
  • 47.
    Tabel PPh Pasal23 Berdasarkan PER-70/PJ/2007 Jasa pelaksanaan konstruksi 15% 13 1/3 % 2% Jasa maklon, Jasa penyelidikan dan keamanan Jasa penyelenggara kegiatan/ event organizer Jasa pengepakan 15% 20% 3% Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasiJasa pembasmian hama Jasa kebersihan/ cleaning service Jasa catering 15% 10% 1,5%
  • 48.
    KAIDAH DEBIT, KREDIT &SALDONORMAL POS ASETASET KEWAJIBANKEWAJIBAN DEBET KREDIT SALDO NORMAL PENDAPATANPENDAPATAN (PENERIMAAN -(PENERIMAAN - PEMBIAYAANPEMBIAYAAN)) EKUITAS DANAEKUITAS DANA BELANJABELANJA (PENGELUARAN - PEMBIAYAAN)(PENGELUARAN - PEMBIAYAAN) ( + )( + ) ( + )( + ) ( + )( + ) ( + )( + ) ( + )( + ) ( - )( - ) ( - )( - ) ( - )( - ) ( - )( - ) ( - )( - ) KREDITKREDIT KREDITKREDIT KREDITKREDIT DEBETDEBET DEBETDEBET
  • 49.
    PROSES AKUNTANSI POKOK DokumenCatatan Laporan SP2D-LS & SPJ Buku Pembantu Kertas Kerja • Bukti Penerimaan Kas •Bukti Pengeluaran Kas •Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) • Buku Jurnal Penerimaan Kas •Buku Jurnal Pengeluaran Kas •Buku Jurnal Umum • Laporan Realisasi Anggaran •Laporan Arus Kas •Neraca Daerah •Catatan Atas Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi Pencatatan & Penggolongan Peringkasan Buku Besar Buku Jurnal Laporan Keuangan Pelaporan
  • 50.
    SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH 1.1.Sistem Akuntansi pada SKPD :Sistem Akuntansi pada SKPD : a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap d. Prosedur Akuntansi Selain Kas 2.2. Sistem Akuntansi pada SKPKD :Sistem Akuntansi pada SKPKD : a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap d. Prosedur Akuntansi Selain Kas Pasal 98 PP 58/2005 & Pasal 233 Permendagri 13/2006
  • 51.
    PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PENGERTIAN Serangkaianproses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi DOKUMEN - STS - Nota Kredit - Bukti Transfer - Dokumen lainnya Pasal 241 & 266 Permendagri 13/2006
  • 52.
    PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS CATATAN LAPORANYANG DIHASILKAN Tingkat SKPD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan - Buku Jurnal Penerimaan Kas - Buku Besar - Buku Besar Pembantu
  • 53.
    Pendapatan Daerah  dilaksanakanmelalui rekening kas umum daerah.  harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.  Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.  dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.  Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
  • 54.
    Penatausahaan Keuangan  Penatausahaanatas penerimaan menggunakan:  buku kas umum;  buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan  buku rekapitulasi penerimaan harian.  Dasar penatausahaan  surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);  surat ketetapan retribusi (SKR);  Surat tanda setoran (STS);  surat tanda bukti pembayaran; dan  bukti penerimaan lainnya yang sah.  Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan:  buku kas umum;  buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan  bukti penerimaan lainnya yang sah.
  • 55.
    SKPD Kode Rek.Kode Rek.UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.02.011.1.1.02.01 Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan xxxxxx -- 4.x.x.xx.xx4.x.x.xx.xx Pendapatan (Rincian Obyek)Pendapatan (Rincian Obyek) -- xxxxxx Jurnal Standar Penerimaan Kas (untuk Seluruh Pendapatan) SKPKD Kode RekKode Rek.. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah xxxxxx -- 4.x.x.xx.xx4.x.x.xx.xx Pendapatan / PenerimaanPendapatan / Penerimaan Pembiayaan (Rincian Obyek)Pembiayaan (Rincian Obyek) -- xxxxxx Jurnal Standar Penerimaan Kas (untuk Seluruh Pendapatan / Penerimaan) JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
  • 56.
    PRAKTEK PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAANKAS TanggalTanggal UraianUraian JumlahJumlah SaldoSaldo Tgl/BlnTgl/Bln Pendapatan (Rincian Obyek)Pendapatan (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx Tgl/BlnTgl/Bln Pendapatan (Rincian Obyek)Pendapatan (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx JumlahJumlah xxxxxx xxxxxx SKPD Jurnal Penerimaan KasJurnal Penerimaan Kas SKPKD TanggalTanggal UraianUraian JumlahJumlah SaldoSaldo Tgl/BlnTgl/Bln Pendapatan (Rincian Obyek)Pendapatan (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx Tgl/BlnTgl/Bln Pendapatan (Rincian Obyek)Pendapatan (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx Tgl/BlnTgl/Bln Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan (Rincian Obyek)(Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx JumlahJumlah xxxxxx xxxxxx Jurnal Penerimaan KasJurnal Penerimaan Kas
  • 57.
    jurnal penerimaan kas norekuraian jumlah saldo 1Pajak A 100 100 2Retribusi B 50 150 3Retribusi C 25 175 1Pajak A 150 325 2Retribusi B 60 385 3Retribusi C 40 425 Buku Besar Pajak A tgl Uraian Debet Kredit Saldo Pajak A 100 100 Pajak A 150 250 Buku Besar Retribusi B tgl Uraian Debet Kredit Saldo Retribusi B 50 50 Retribusi B 60 110 Buku Besar Retribusi C tgl Uraian Debet Kredit Saldo Retribusi C 25 25 Retribusi C 40 65 Buku Besar Kas tgl Uraian Debet Kredit Saldo Pajak A 100 100 Retribusi B 50 150 Retribusi C 25 175 Pajak A 150 325 Retribusi B 60 385 Retribusi C 40 425
  • 58.
    CONTOH - SKPD 1.Tanggal 5 April 2007, Bendahara Penerimaan Menerima Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Penyewaan Gedung Aula/Pertemuan sebesar Rp.1000 2. Tanggal 10 April 2007, Bendahara Penerimaan Menerima Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.2000 3. Tanggal 15 April 2007, Bendahara Penerimaan Menerima Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.3000 CATATLAH KE DALAM : 1. BUKU JURNAL PENERIMAAN KAS 2. BUKU BESAR
  • 59.
    CONTOH PENERAPAN JURNALSTANDAR Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.02.011.1.1.02.01 Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan 10010000 -- 4.1.2.02.014.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan DaerahRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ((Penyewaan Gedung AulaPenyewaan Gedung Aula)) -- 10010000 SKPD Terima Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Gedung Aula/Pertemuan) sebesar Rp.1000 Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.02.011.1.1.02.01 Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan 20020000 -- 4.1.2.01.014.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan KesehatanRetribusi Pelayanan Kesehatan -- 20020000 Terima Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.2000 Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.02.011.1.1.02.01 Kas di Bendahara PenerimaanKas di Bendahara Penerimaan 30030000 -- 4.1.2.01.014.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan KesehatanRetribusi Pelayanan Kesehatan -- 30030000 Terima Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.3000
  • 60.
    CONTOH PRAKTEK PELAKSANAAN AKUNTANSIPENERIMAAN KAS Halaman: Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Ref Jumlah AkumulasiSTS/Nota Kredit Bukti Lain 05-Apr-07 dk001 x x Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (penyewaan gedung 1.000 1.000 10-Apr-07 dk002 xx xxRetribusi pelayanan Kesehatan 2.000 3.000 15-Apr-07 dk003 x x Retribusi pelayanan Kesehatan 3.000 6.000 Jumlah SKPD Jurnal Penerimaan Kas
  • 61.
    BUKU BESAR SKPD :Dinas Y Nama Rekening : Kas di Bendahara Penerimaan Kode Rekening : xxx.xx.xx Pagu APBD : Rp xxx Pagu Perubahan APBD : Rp xxx Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 5/4/07 Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (penyewaan gedung 1.000 1.000 10/4/07 Retribusi pelayanan Kesehatan 2.000 3.000 15/4/07 Retribusi pelayanan Kesehatan 3.000 6.000 Jumlah
  • 62.
    BUKU BESAR SKPD :Dinas Y Nama Rekening : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Kode Rekening : xxx.xx.xx Pagu APBD : Rp xxx Pagu Perubahan APBD : Rp xxx Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 5/4/07 Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (penyewaan gedung) 1.000 1.000 Jumlah
  • 63.
    BUKU BESAR SKPD :Dinas Y Nama Rekening : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Kode Rekening : xxx.xx.xx Pagu APBD : Rp xxx Pagu Perubahan APBD : Rp xxx Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 10/4/07 Retribusi pelayanan Kesehatan 2.000 2.000 15/4/07 Retribusi pelayanan Kesehatan 3.000 5.000 Jumlah
  • 64.
    PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PENGERTIAN Serangkaianproses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi DOKUMEN - SP2DSP2D - SPJSPJ - Nota DebetNota Debet - Bukti TransferBukti Transfer - Dokumen LainnyaDokumen Lainnya Pasal 247 & 272 Permendagri 13/2006
  • 65.
    PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARANKAS CATATAN LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan - Buku Jurnal Pengeluaran Kas - Buku Besar - Buku Besar Pembantu
  • 66.
    PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS SKPD a.Mekanisme - UP/GU/TU (Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang) b. Mekanisme - LS (Langsung) SKPKD a. Mekanisme - UP/GU/TU (Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang) b. Mekanisme - LS (Langsung)
  • 67.
    SKPD – MEKANISMEUP/GU/TU Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran xxxxxx -- 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- xxxxxx Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Pengisian Kas UP/GU/TU JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah xxxxxx -- 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran -- xxxxxx Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Pengembalian Sisa Dana UP/GU/TU Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja ….. (Rincian Obyek)Belanja ….. (Rincian Obyek) xxxxxx -- 5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja ….. (Rincian Obyek)Belanja ….. (Rincian Obyek) xxxxxx -- 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran -- xxxxxx Jurnal Standar Pengeluaran Kas – SPJ atas Penggunaan Dana UP/GU/TU
  • 68.
    SKPD – MEKANISMELS Kode RekKode Rek.. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx -- 5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx -- 5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx -- 5.x.x.xx.xx5.x.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx -- 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- xxxxxx Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Mekanisme LS JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS
  • 69.
    SKPKD – MEKANISMEUP/GU/TU Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran xxxxxx -- 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- xxxxxx Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Pengisian Kas UP/GU/TU JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah xxxxxx -- 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran -- xxxxxx Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Terima Pengembalian Sisa Dana UP/GU/TU
  • 70.
    SKPKD – MEKANISMELS Kode RekKode Rek.. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 5.1.x.xx.xx5.1.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx -- 5.2.x.xx.xx5.2.x.xx.xx Belanja …… (Rincian Obyek)Belanja …… (Rincian Obyek) xxxxxx -- 6.2.x.xx.xx6.2.x.xx.xx Pengeluaran Pembiayaan ……Pengeluaran Pembiayaan …… (Rincian Obyek)(Rincian Obyek) xxxxxx -- 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- xxxxxx Jurnal Standar Pengeluaran Kas – Mekanisme LS JURNAL STANDAR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS
  • 71.
    PRAKTEK PELAKSANAAN AKUNTANSI PENGELUARANKAS TanggalTanggal UraianUraian JumlahJumlah SaldoSaldo Tgl/BlnTgl/Bln Belanja (Rincian Obyek)Belanja (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx Tgl/BlnTgl/Bln Belanja (Rincian Obyek)Belanja (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx JumlahJumlah xxxxxx xxxxxx SKPD Jurnal Pengeluaran KasJurnal Pengeluaran Kas SKPKD TanggalTanggal UraianUraian JumlahJumlah SaldoSaldo Tgl/BlnTgl/Bln Belanja (Rincian Obyek)Belanja (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx Tgl/BlnTgl/Bln Belanja (Rincian Obyek)Belanja (Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx Tgl/BlnTgl/Bln Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan (Rincian Obyek)(Rincian Obyek) xxxxxx xxxxxx JumlahJumlah xxxxxx xxxxxx Jurnal Pengeluaran KasJurnal Pengeluaran Kas
  • 72.
    jurnal pengeluaran kas norekuraian jumlah saldo AHonor Tim 10 10 BBeli ATK 20 30 CBeli PC 25 55 AGaji & Tunj 50 105 BBeli ATK 10 115 CBeli Notebook 40 155 Buku Besar Belanja Pegawai tgl Uraian Debet Kredit Saldo Honor Tim 10 10 Gaji & Tunj 50 60 Buku Besar B.Barang & Jasa - ATK tgl Uraian Debet Kredit Saldo Retribusi B 20 20 Retribusi B 10 30 Buku Besar B.Modal - Kompterisasi tgl Uraian Debet Kredit Saldo Retribusi C 25 25 Retribusi C 40 65 Buku Besar Kas tgl Uraian Debet Kredit Saldo Honor Tim 10 10 Beli ATK 20 30 Beli PC 25 55 Gaji & Tunj 50 105 Beli ATK 10 115 Beli Notebook 40 155
  • 73.
    CONTOH – SKPD& SKPKD 1. Tanggal 1 Juli, Bendahara Pengeluaran Menerima Pengisian Kas UP/GU/TU dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp.1000 2. Tanggal 28 Juli, Bendahara Pengeluaran Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana (SPJ) ke PPK-SKPD, yang terdiri atas: a. Belanja Pegawai – Honorarium Tim Pengadaan sebesar Rp.700 b. Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor/ATK sebesar Rp.200 3. Tanggal 31 Juli, Bendahara Pengeluaran Mengembalikan Sisa Dana UP/GU/TU ke Kas Umum Daerah/BUD sebesar Rp.100 4. Tanggal 31 Juli, PPK-SKPD Menerima Tembusan SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah atas Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor melalui Mekanisme LS sebesar Rp.10000 5. Tanggal 31 Juli, PPK-SKPD Menerima Tembusan SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah atas Kegiatan Pengadaan Meubelair – Meja Kerja melalui Mekanisme LS sebesar Rp.2000 CATATLAH KE DALAM : 1. BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS 2. BUKU BESAR
  • 74.
    SKPD – MEKANISMEUP/GU/TU Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran 11..000000 -- 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- 11..000000 Pengisian Kas UP/GU/TU “Dinas Kesehatan” sebesar Rp.1000 CONTOH PENERAPAN JURNAL STANDAR Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah 101000 -- 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran -- 101000 Pengembalian Sisa Dana UP/GU/TU “Dinas Kesehatan” sebesar Rp.100 Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 5.2.1.10.025.2.1.10.02 Belanja Pegawai – Honorarium TimBelanja Pegawai – Honorarium Tim 707000 -- 5.2.2.01.015.2.2.01.01 Belanja Barang dan Jasa - ATKBelanja Barang dan Jasa - ATK 202000 -- 1.1.1.03.011.1.1.03.01 Kas di Bendahara PengeluaranKas di Bendahara Pengeluaran -- 909000 SPJ atas Penggunaan Dana UP/GU/TU “Dinas Kesehatan” sebesar Rp.900
  • 75.
    SKPD – MEKANISMELS Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 5.2.3.26.015.2.3.26.01 Belanja ModalBelanja Modal (Pembangunan Gedung Kantor)(Pembangunan Gedung Kantor) 1010..000000 -- 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- 1010..000000 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan sebesar Rp.10000 CONTOH PENERAPAN JURNAL STANDAR Kode Rek.Kode Rek. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 5.2.3.03.015.2.3.03.01 Belanja ModalBelanja Modal (Pengadaan Meubelair – Meja Kerja)(Pengadaan Meubelair – Meja Kerja) 22..000000 -- 1.1.1.01.011.1.1.01.01 Kas di Kas DaerahKas di Kas Daerah -- 22..000000 Kegiatan Pengadaan Meubelair - Dinas Kesehatan sebesar Rp.2000
  • 76.
    BUKU JURNAL PENERIMAANKAS BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS Halaman: Tgl Nomor Kode Rekening Uraian Ref Jumlah AkumulasiSP2D/Nota Debet Bukti Lain 28/7/07 dd002 x x Bayar Honorarium Panitita Pengadaan 700 700 31/7/07 dd003 x x Pembelian ATK 200 900 31/7/07 dd004 x x Pengembalian sisa Kas UP/GU/TU 100 1.000 Jumlah Halaman: Tgl Nomor Kode Rekening Uraian Ref Jumlah AkumulasiSTS/Nota Kredit Bukti Lain 01 /7/07 dd001 x x Penerimaan Kas UP/GU/TU 1.000 1.000 Jumlah
  • 77.
    BUKU BESAR SKPD :Dinas Y Nama Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran Kode Rekening : xxx.xx.xx Pagu APBD : Rp xxx Pagu Perubahan APBD : Rp xxx Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 1/7/07 Penerimaan Kas UP/GU/TU 1.000 1.000 28/7/07 Bayar Honorarium Panitia Pengadaan 700 300 31/7/07 Pembalian ATK 200 200 31/7/07 Pengembalian Sisa Kas UP/GU/TU 100 0 Jumlah
  • 78.
    BUKU BESAR SKPD :Dinas Y Nama Rekening : Belanja Pegawai – Honorarium Pengadaan Barang & Jasa Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 28/7/07 Bayar Honorarium 700 700 Jumlah SKPD : Dinas Y Nama Rekening : Belanja Barang & Jasa - ATK Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 28/7/07 Pembelian ATK 200 200 Jumlah
  • 79.
    BUKU BESAR SKPD :Dinas Y Nama Rekening : Belanja Modal Pembangunan Gd Kantor Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 28/7/07 Bayar Pembangunan Gd Kantor 700 700 Jumlah SKPD : Dinas Y Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Meubelair Tgl Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 28/7/07 Pembelian Meubelair 200 200 Jumlah
  • 80.
    PROSEDUR AKUNTANSI SELAINKAS PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi Buku Jurnal Umum merupakan catatan yang diselenggarakan oleh Fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang tidak dicatat dalam jurnal penerimaan Kas maupun jurnal pengeluaran kas. PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi DOKUMEN Bukti MemorialBukti Memorial, (merupakan dokumen untuk mencatat trasaksi atau kejadian selain kas sebagai, (merupakan dokumen untuk mencatat trasaksi atau kejadian selain kas sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum)dasar pencatatan ke dalam jurnal umum) Pasal 259 & 283 Permendagri 13/2006
  • 81.
    PROSEDUR AKUNTANSI SELAINKAS  Transaksi selain Kas, antara lain  Pengesahan SPJ  Koreksi Kesalahan pencatatan  Penerimaan donasi selain kas  Pembelian secara kredit  Retur pembelian kredit  Pelepasan hak atas aktiva tanpa konsekuensi kas  Penerimaan aktiva tanpa konsekuansi kas
  • 82.
    PROSEDUR AKUNTANSI SELAINKAS CATATAN LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan - Buku Jurnal Umum - Buku Besar - Buku Besar Pembantu
  • 83.
    BUKU JURNAL UMUM Tgl Nomor Bukti UraianRef Jumlah (Rp) Debet Kredit 31- Des xxx Koreksi salah pencatatan Belanja Modal - Gedung 300 Belanja Brg – Perj Dns 300 Jumlah Buku Besar Belanja Modal - Gedung Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 .... Koreksi pencatatan 300 Jumlah Buku Besar Belanja Barang & Jasa – Perjalanan Dinas Tanggal Uraian Ref Debet Kredit Saldo 1 2 3 4 5 6 ..... koreksi pencatatan 300 Jumlah
  • 84.
    PROSEDUR AKUNTANSI ASETTETAP PENGERTIAN Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan/atau kejadian aset tetap pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi PELAKSANA Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi DOKUMEN - Bukti MemorialBukti Memorial Pasal 253 & 278Permendagri 13/2006
  • 85.
    PROSEDUR AKUNTANSI ASETTETAP CATATAN LAPORAN YANG DIHASILKAN Tingkat SKPD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat SKPKD 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan - Buku Jurnal Umum - Buku Besar - Buku Besar Pembantu
  • 86.
    SKPD Kode Rek.Kode Rek.UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap (Rincian Obyek)Aset Tetap (Rincian Obyek) xxxxxx -- 3.2.x.xx.xx3.2.x.xx.xx Ekuitas Dana Investasi (RincianEkuitas Dana Investasi (Rincian Obyek)Obyek) -- xxxxxx Jurnal Standar “Korolari” Belanja Modal ke Aset Tetap JURNAL STANDAR AKUNTANSI ASET TETAP
  • 87.
    SKPKD Kode RekKode Rek..UraianUraian DebetDebet KreditKredit 3.2.x.xx.xx3.2.x.xx.xx Ekuitas Dana Investasi (RincianEkuitas Dana Investasi (Rincian Obyek)Obyek) xxxxxx -- 1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap (Rincian Obyek)Aset Tetap (Rincian Obyek) -- xxxxxx Jurnal Standar Penghapusan/Pemusnahan Aset Tetap Kode RekKode Rek.. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap (Rincian Obyek)Aset Tetap (Rincian Obyek) xxxxxx -- 3.2.x.xx.xx3.2.x.xx.xx Ekuitas Dana Investasi (Rincian Obyek)Ekuitas Dana Investasi (Rincian Obyek) -- xxxxxx Jurnal Standar Penerimaan Aset Tetap dari Donasi Pihak Ketiga JURNAL STANDAR AKUNTANSI ASET TETAP Kode RekKode Rek.. UraianUraian DebetDebet KreditKredit 1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap Gedung (Rincian Obyek)Aset Tetap Gedung (Rincian Obyek) xxxxxx -- 1.3.x.xx.xx1.3.x.xx.xx Aset Tetap Tanah (Rincian Obyek)Aset Tetap Tanah (Rincian Obyek) -- xxxxxx Jurnal Standar Pertukaran Aset Tetap: Gedung dengan Tanah
  • 88.