SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - i
DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI
LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN VIVIVIVI
TATA CARATATA CARATATA CARATATA CARA SWAKELOLASWAKELOLASWAKELOLASWAKELOLA
BAGIAN HALAMAN
A. KETENTUAN UMUM 1
1. PENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLA 1
2. JENIS PEKERJAAN SWAKELOLA 1
B. PENGADAAN SWAKELOLA OLEH K/L/D/I PENANGGUNGJAWAB
ANGGARAN
3
1. PERENCANAAN 3
2. PELAKSANAAN 5
3. PENGAWASAN DAN EVALUASI 8
C. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN
PELAKSANA SWAKELOLA
9
1. PERENCANAAN 9
2. PELAKSANAAN
3. PENGAWASAN DAN EVALUASI
D. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT
PELAKSANA SWAKELOLA
1. PERENCANAAN
2. PELAKSANAAN
3. PENGAWASAN DAN EVALUASI
12
14
16
16
18
21
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 1
LLLLAMPIRANAMPIRANAMPIRANAMPIRAN VIVIVIVI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMORNOMORNOMORNOMOR :::: 54 TAHUN 201054 TAHUN 201054 TAHUN 201054 TAHUN 2010
TANGGALTANGGALTANGGALTANGGAL :::: 6 AGUSTUS 20106 AGUSTUS 20106 AGUSTUS 20106 AGUSTUS 2010
TATA CARA SWAKELOLATATA CARA SWAKELOLATATA CARA SWAKELOLATATA CARA SWAKELOLA
A.A.A.A. KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM
1.1.1.1. PENYELENGPENYELENGPENYELENGPENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLAGARA PEKERJAAN SWAKELOLAGARA PEKERJAAN SWAKELOLAGARA PEKERJAAN SWAKELOLA
Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh:
a. K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
1) direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung
Jawab Anggaran; dan
2) mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat
menggunakan tenaga ahli.
b. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
dan
2) pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan
Penanggung Jawab Anggaran.
c. Kelompok Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
1) direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat;
2) sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
3) pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).
2.2.2.2. JENIS PEKERJAAN SWAKELOLAJENIS PEKERJAAN SWAKELOLAJENIS PEKERJAAN SWAKELOLAJENIS PEKERJAAN SWAKELOLA
Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola adalah sebagai
berikut:
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau
memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan
tugas pokok K/L/D/I;
contoh: bimbingan teknis, workshop dan lain-lain;
b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung
masyarakat setempat;
contoh ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 2
contoh: perbaikan pintu irigasi/pintu pengendalian banjir, dan lain-lain;
c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak
diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan
rumput dan lain-lain;
d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih
dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan
menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;
contoh: pengangkutan/pengerukan sampah pada instalasi pompa, penimbunan
daerah rawa dan lain-lain;
e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau
penyuluhan;
contoh: pelatihan keahlian/keterampilan, kursus pengadaan barang/jasa
pemerintah dan lain-lain;
f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yang bersifat
khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
contoh: prototipe rumah tahan gempa, prototipe sumur resapan, dan lain-lain.
g. pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,
pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
contoh: penyusunan/pengembangan peraturan perundang-undangan dan
lain-lain;
h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
contoh: pencetakan ijazah, pembangunan bangunan rahasia, dan lain-lain;
i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
contoh: pembuatan film animasi, pembuatan permainan interaktif dan lain-lain;
j. penelitian dan pengembangan dalam negeri;
contoh: penelitian konstruksi tahan gempa dan lain-lain; dan/atau
k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri
almatsus dalam negeri;
contoh: pengembangan senjata keperluan militer dan lain-lain.
B. PENGADAANB. PENGADAANB. PENGADAANB. PENGADAAN ............
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 3
B.B.B.B. PENGADAANPENGADAANPENGADAANPENGADAAN SWAKELOLA OLEHSWAKELOLA OLEHSWAKELOLA OLEHSWAKELOLA OLEH K/L/D/IK/L/D/IK/L/D/IK/L/D/I PENANGGUNGJAWABPENANGGUNGJAWABPENANGGUNGJAWABPENANGGUNGJAWAB ANGGARANANGGARANANGGARANANGGARAN
1.1.1.1. PERPERPERPERENCANAANENCANAANENCANAANENCANAAN
Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai
berikut:
a. K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dengan cara Swakelola;
b. pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan:
1) Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim
Pengawas, serta diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur organisasi
Swakelola;
2) tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut:
a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam
menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi
teknis;
b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar
pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan,
baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.
c. Penyusunan KAK
KAK memuat:
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud
dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja
bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian;
4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan
dan biaya mingguan;
5) produk yang dihasilkan; dan
6) gambar ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 4
6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
d. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
1) Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK,
termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.
2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan
pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun dengan
mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan.
e. Rincian Biaya Pekerjaan
Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui
pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan
dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), meliputi :
1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim
Swakelola;
2) pengadaan bahan;
3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.
f. Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis
1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan
potongan melintang.
2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan
yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
g. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa
tersendiri. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya
dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh
perseratus) ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 5
perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat
dalam kegiatan Swakelola.
3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan
memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya
anggaran.
4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran.
5) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode
pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana
pelaksanaan pekerjaan.
h. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan
Bila ULP belum dibentuk, Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh PA/KPA
untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan Swakelola.
i. Rencana Swakelola
K/L/D/I mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website dan papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diakses masyarakat
umum.
2.2.2.2. PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN
a. Pelaksanaan Rencana Kerja
Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun
perencanaannya, yaitu:
1) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan
gambar rencana kerja;
2) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal
kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan;
3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh
ULP/Pejabat Pengadaan;
4) mendatangkan ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 6
4) mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan
untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan;
5) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa
Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; dan
6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).
b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga
Ahli Perseorangan.
1) Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan
menggunakan metode pengadaan yang sesuai.
2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan,
sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan.
c. Pembayaran
1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian
berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan
berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti
pembayaran.
3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan
berdasarkan kontrak pengadaan barang.
4) Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan
diajukan untuk kegiatan yang bukan beban tetap dan
dipertanggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah diterima.
d. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi
1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan
dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala.
2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK
kepada PA/KPA setiap bulan.
3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta
dibuat ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 7
dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang
dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai.
4) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan.
5) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian.
6) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan.
7) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan
pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang,
dan sesudah diselesaikannya pekerjaan.
e. Pelaporan Realisasi Pekerjaan
Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan
kepada PPK yang berisi antara lain :
1) struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas,
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian
pelaksanaan pekerjaan;
2) persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar
pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan, Jasa
Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;
3) pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal
pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan,
penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100%
(sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan
4) penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan.
f. Penyerahan Hasil Pekerjaan
1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir
pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan
kepada PPK.
2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA
melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses
penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. PENGAWASAN3. PENGAWASAN3. PENGAWASAN3. PENGAWASAN ............
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 8
3.3.3.3. PENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASI
a. Pengawasan
Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk
mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan
pekerjaan Swakelola meliputi:
1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk
mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi:
a) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa
bahan;
b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk
menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan
c) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
3) pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi
dan efektifitas penggunaan keuangan; dan
4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus
segera mengambil tindakan.
b. Evaluasi
1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang meliputi:
a) pengadaan dan penggunaan bahan;
b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
e) pelaksanaan fisik; dan/atau
f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan.
2) Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan
rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan
pekerjaan Swakelola selanjutnya.
C. PELAKSANAANC. PELAKSANAANC. PELAKSANAANC. PELAKSANAAN ............
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 9
C.C.C.C. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAINPELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAINPELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAINPELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANAPELAKSANAPELAKSANAPELAKSANA
SWAKELOLASWAKELOLASWAKELOLASWAKELOLA
1.1.1.1. PERPERPERPERENCANAANENCANAANENCANAANENCANAAN
Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:
a. K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dengan cara Swakelola;
b. PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan Swakelola kepada instansi
pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal
pelaksanaan dan rincian anggaran biaya;
c. instansi pemerintah lain tersebut mempelajari KAK, jadwal pelaksanaan dan
rincian anggaran biaya;
d. apabila PA/KPA dan pihak instansi pemerintah lain tersebut sepakat, dapat
dibuat naskah kerjasama atau Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan
pekerjaan Swakelola;
e. PPK mengadakan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi
Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, berdasarkan Nota Kesepahaman;
f. Kontrak Swakelola paling kurang berisi:
1) Para pihak;
2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan;
3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan;
4) Jangka waktu pelaksanaan; dan
5) Hak dan kewajiban para pihak.
g. pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan:
1) Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim
Pengawas;
2) Tim Perencana dan Tim Pengawas yang berasal dari instansi
Penanggungjawab Anggaran dan Instansi Pemerintah lain Pelaksana
Swakelola, diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola;
3) Tim Pelaksana diangkat oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola;
4) tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim Swakelola adalah sebagai
berikut:
a) Tim ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 10
a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam
menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi
teknis;
b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar
pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik
fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.
h. Penyusunan KAK
KAK memuat:
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud
dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja
bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian;
4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan
biaya mingguan;
5) produk yang dihasilkan; dan
6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
i. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
1) Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK,
termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.
2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan
pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan
mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan.
j. Rincian ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 11
j. Rincian Biaya Pekerjaan
Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui
pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan
dituangkan dalam RAB, meliputi:
1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim
Swakelola;
2) pengadaan bahan;
3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.
k. Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis
1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan
potongan melintang.
2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan
yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
l. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja.
1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat dilakukan
kontrak/sewa tersendiri. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses
pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam
Dokumen Pengadaan.
2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh
perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam
kegiatan Swakelola.
3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan
memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya
anggaran.
4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran.
5) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode
pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana
pelaksanaan pekerjaan.
m. Pembentukan ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 12
m. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan
Bila ULP pada Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola belum dibentuk,
Panitia/Pejabat Pengadaan dari unsur instansi Penanggungjawab Anggaran
dan Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PA/KPA untuk
melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
Swakelola.
n. Rencana Swakelola
K/L/D/I mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website dan papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diakses masyarakat
umum.
2.2.2.2. PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN
a. Pelaksanaan Rencana Kerja
Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun
perencanaannya, yaitu:
1) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan
gambar rencana kerja;
2) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan
bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli
perseorangan;
3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh
ULP/Pejabat Pengadaan;
4) mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan
untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan;
5) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa
Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; dan
6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).
b. Pengadaan ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 13
b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli
Perseorangan.
1) Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan
menggunakan metode pengadaan yang sesuai.
2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan,
sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan.
c. Pembayaran
1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian
berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan
berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti
pembayaran.
3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan
berdasarkan kontrak pengadaan barang.
4) Instansi pemerintah lain dapat mengajukan Uang Persediaan (UP)/Uang
Muka kerja atau istilah lain yang disamakan untuk kegiatan beban
sementara dan dipertanggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30
(tiga puluh) hari setelah diterima.
d. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi
1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan
dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala.
2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK
kepada PA/KPA setiap bulan.
3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta
dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang
dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai.
4) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan.
5) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian.
6) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan.
7) Dokumentasi ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 14
7) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan
pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan
sesudah diselesaikannya pekerjaan.
e. Pelaporan Realisasi Pekerjaan
Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan
kepada PPK yang berisi antara lain :
1) struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas,
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian
pelaksanaan pekerjaan;
2) persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar
pelaksanaan dengan gambar rencana kerja, serta kebutuhan bahan, Jasa
Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;
3) pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal
pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan,
penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100%
(sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan
4) penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan.
f. Penyerahan Hasil Pekerjaan
1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir
pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan
kepada PPK.
2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA
melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses
penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. PENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASI
a. Pengawasan
Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk
mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan
Swakelola meliputi:
1) pengawasan ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 15
1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan
kegiatan dan pelaporan;
2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui
realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi :
a) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa
bahan;
b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk
menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan
c) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
3) pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran, serta efisiensi dan
efektifitas penggunaan keuangan; dan
4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera
mengambil tindakan.
b. Evaluasi
1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan
pekerjaan, yang meliputi:
a) pengadaan dan penggunaan bahan;
b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
e) pelaksanaan fisik; dan/atau
f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan.
2) Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan
rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan
Swakelola selanjutnya.
D. PELAKSANAAND. PELAKSANAAND. PELAKSANAAND. PELAKSANAAN ............
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 16
D.D.D.D. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEHPELAKSANAAN SWAKELOLA OLEHPELAKSANAAN SWAKELOLA OLEHPELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKATKELOMPOK MASYARAKATKELOMPOK MASYARAKATKELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANAPELAKSANAPELAKSANAPELAKSANA
SWAKELOLASWAKELOLASWAKELOLASWAKELOLA
1.1.1.1. PERPERPERPERENCANAANENCANAANENCANAANENCANAAN
Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:
a. K/L/D/I menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan
cara Swakelola, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari Kelompok
Masyarakat.
b. pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang
mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis.
c. PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat,
termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.
d. pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi
dan konstruksi sederhana antara lain: pengecatan, pembuatan/pengerasan
jalan lingkungan.
e. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I
untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
f. PPK membuat Kontrak pelaksanaan pengadaan Swakelola dengan
penanggungjawab Kelompok Masyarakat.
g. pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan:
1) Tim Swakelola diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakat
sesuai dengan struktur organisasi Swakelola.
2) tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut:
a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam
menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi
teknis;
b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar
pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan
c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik
fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.
h. Penyusunan ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 17
h. Penyusunan KAK
KAK memuat:
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud
dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja
bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian;
4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan
biaya mingguan;
5) produk yang dihasilkan; dan
6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
i. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
1) Tim Swakelola membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK,
termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.
2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan
pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan
mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan.
j. Rincian Biaya Pekerjaan
Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui
pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan
dituangkan dalam RAB, meliputi:
1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim
Swakelola;
2) pengadaan bahan;
3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.
k. Gambar ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 18
k. Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis
1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan
potongan melintang.
2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan
yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
l. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja
1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa
tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
2) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan
memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya
anggaran.
3) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode
pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
4) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana
pelaksanaan pekerjaan.
m. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan
1) Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok
Masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan Swakelola.
2) Panitia/Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukan PNS.
2.2.2.2. PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN
a. Pelaksanaan Rencana Kerja
Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun
perencanaannya, yaitu :
1) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan
gambar rencana kerja;
2) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan
bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli
perseorangan;
3) mengajukan ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 19
3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada Penanggung Jawab Kelompok
Masyarakat untuk diproses oleh Panitia/Pejabat Pengadaan;
4) mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan
untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan;
5) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa
Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli perseorangan; dan
6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).
b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli
Perseorangan
1) Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan
menggunakan metode pengadaan yang sesuai.
2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan,
sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan.
c. Pembayaran
1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian
berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan
berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti
pembayaran.
3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan
berdasarkan kontrak pengadaan barang.
4) Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat dilakukan secara bertahap,
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila
Kelompok Masyarakat telah siap melaksanakan Swakelola;
b) diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila
pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan
c) diberikan ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 20
c) diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila
pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
d. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi
1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan
dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat kepada PPK secara berkala.
2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK
kepada PA/KPA setiap bulan.
3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta
dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang
dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai.
4) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan.
5) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian.
6) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan.
7) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan
pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang,
dan sesudah diselesaikannya pekerjaan.
e. Pelaporan Realisasi Pekerjaan
Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Kelompok Masyarakat dan
dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain :
1) struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas,
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian
pelaksanaan pekerjaan;
2) persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar
pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan, Jasa
Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;
3) pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal
pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan,
penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100%
(sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan
4) penggunaan ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 21
4) penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga
ahli perseorangan.
f. Penyerahan Hasil Pekerjaan
1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir
pekerjaan telah tercapai), Penanggungjawab Kelompok Masyarakat
menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA
melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses
penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. PENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASI
a. Pengawasan
Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk
mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan
pekerjaan Swakelola meliputi :
1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk
mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi:
a) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa
bahan;
b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk
menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan
c) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
3) pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi
dan efektifitas penggunaan keuangan; dan
4) apabila ...
LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 22
4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera
mengambil tindakan.
b. Evaluasi
1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang meliputi:
a) pengadaan dan penggunaan material/bahan;
b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang;
d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
e) pelaksanaan fisik; dan
f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan.
2) Dari hasil evaluasi tersebut, Penanggungjawab memberikan masukan dan
rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan
pekerjaan Swakelola selanjutnya.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.ttd.ttd.ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANGDR. H. SUSILO BAMBANGDR. H. SUSILO BAMBANGDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOYUDHOYONOYUDHOYONOYUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd.
Dr. M. Iman Santoso

More Related Content

What's hot

15082012115920 bab viii swakelola
15082012115920 bab viii swakelola15082012115920 bab viii swakelola
15082012115920 bab viii swakelolaIkramTowanda
 
Download pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjpDownload pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjpNiken Pradonawati
 
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara SwakelolaMateri 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara SwakelolaMassaputro Delly TP
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121dhoan Evridho
 
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenTugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenhanifpurwanto
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Rulli Saputra
 
15082012101128 pj perpres 0702012
15082012101128 pj perpres 070201215082012101128 pj perpres 0702012
15082012101128 pj perpres 0702012Nilawati179
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Penataan Ruang
 
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/JasaMateri 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/JasaMassaputro Delly TP
 
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan Jasa
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan JasaPeraturan Pemerintah Tentang Barang dan Jasa
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan JasaHeru Supanji
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
 
perpres 70 tahun 2012 1
perpres 70 tahun 2012 1perpres 70 tahun 2012 1
perpres 70 tahun 2012 1jovansatria
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
 
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01EnvaPya
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJKhalid Mustafa
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Khalid Mustafa
 

What's hot (20)

15082012115920 bab viii swakelola
15082012115920 bab viii swakelola15082012115920 bab viii swakelola
15082012115920 bab viii swakelola
 
Flow satker
Flow satkerFlow satker
Flow satker
 
Download pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjpDownload pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjp
 
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara SwakelolaMateri 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
Materi 05 Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
Matriks perbedaan-perpres-54-tahun-2010-dan-perpres-70-tahun-20121
 
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmenTugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
Tugas & wewenang pejabat pembuat komitmen
 
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
Ppbj modul 01 (materi 01) versi 9.1
 
15082012101128 pj perpres 0702012
15082012101128 pj perpres 070201215082012101128 pj perpres 0702012
15082012101128 pj perpres 0702012
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
 
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/JasaMateri 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
Materi 01 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa
 
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan Jasa
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan JasaPeraturan Pemerintah Tentang Barang dan Jasa
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan Jasa
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
 
perpres 70 tahun 2012 1
perpres 70 tahun 2012 1perpres 70 tahun 2012 1
perpres 70 tahun 2012 1
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
 
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
Ppbj modul02materi02ver-140414210001-phpapp01
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
 
Pokok2 ketentuan perpres54
Pokok2 ketentuan perpres54Pokok2 ketentuan perpres54
Pokok2 ketentuan perpres54
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 

Viewers also liked

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Khalid Mustafa
 
Pengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaPengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaFormasi Org
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...keuangandesa
 
Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...
Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...
Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...Irman Gapur
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungContoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungbh4ja
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa
 
Presentasi softskill
Presentasi softskillPresentasi softskill
Presentasi softskillbenn_beckmen
 
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasibadar masbadar
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21Fitri Bersahabat
 
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016Iwan Gunawan
 
Ringkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etapRingkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etapheri baskoro
 
Bab vii ketentuan imbalan jasa versi iai
Bab vii ketentuan imbalan jasa versi iaiBab vii ketentuan imbalan jasa versi iai
Bab vii ketentuan imbalan jasa versi iainoviantokuswandi
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdgreeneyes85
 
Manajemen Bank Umum
Manajemen Bank UmumManajemen Bank Umum
Manajemen Bank UmumErna Evanora
 

Viewers also liked (17)

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 1 (Materi 2)
 
Pengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada DesaPengadaan Barang dan Jada Desa
Pengadaan Barang dan Jada Desa
 
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...Masa transisi pelaksanaan uu desa   rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan disk...
 
Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...
Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...
Lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksana...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsungContoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
Contoh jadwal pelaksanaan pengadaan langsung
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
 
Presentasi softskill
Presentasi softskillPresentasi softskill
Presentasi softskill
 
Working Capital
Working CapitalWorking Capital
Working Capital
 
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
36 contoh desain pamflet dan brosur jasa keuangan finansial dan investasi
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21
 
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
Materi fidic pjt non kecil yogya 2016
 
Ringkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etapRingkasan materi-sak-etap
Ringkasan materi-sak-etap
 
Bab vii ketentuan imbalan jasa versi iai
Bab vii ketentuan imbalan jasa versi iaiBab vii ketentuan imbalan jasa versi iai
Bab vii ketentuan imbalan jasa versi iai
 
Akuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkdAkuntansi & penyusunan lkd
Akuntansi & penyusunan lkd
 
Manajemen Bank Umum
Manajemen Bank UmumManajemen Bank Umum
Manajemen Bank Umum
 

Similar to SWAKELOLA PENGADAAN

Evaluasi Akhir Semester - MPPL - Sistem Informasi Administrasi CV. Termitech ...
Evaluasi Akhir Semester - MPPL - Sistem Informasi Administrasi CV. Termitech ...Evaluasi Akhir Semester - MPPL - Sistem Informasi Administrasi CV. Termitech ...
Evaluasi Akhir Semester - MPPL - Sistem Informasi Administrasi CV. Termitech ...Ferdinand Jason
 
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdf
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdfCh 07 PBJ melalui swakelola.pdf
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdfAkunLogin2
 
Eas mppl-e hilmi raditya prakoso 5116100164
Eas mppl-e hilmi raditya prakoso 5116100164Eas mppl-e hilmi raditya prakoso 5116100164
Eas mppl-e hilmi raditya prakoso 5116100164Hilmi Raditya
 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaSujatmiko Wibowo
 
Pengawasan-Pekerjaan.pptx
Pengawasan-Pekerjaan.pptxPengawasan-Pekerjaan.pptx
Pengawasan-Pekerjaan.pptxErvanKamal
 
PPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT DISTRIBUSI SPAM
PPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT  DISTRIBUSI SPAMPPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT  DISTRIBUSI SPAM
PPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT DISTRIBUSI SPAMdpcaskonasoki
 
Pelaksanaan Konstruksi.pptx
Pelaksanaan Konstruksi.pptxPelaksanaan Konstruksi.pptx
Pelaksanaan Konstruksi.pptxssuser2b33da1
 
Modul kuliah Manajemen Proyek
Modul kuliah Manajemen ProyekModul kuliah Manajemen Proyek
Modul kuliah Manajemen ProyekAMIK AL MA'SOEM
 
Kak pengawasan dermaga rpm 15
Kak pengawasan dermaga rpm 15Kak pengawasan dermaga rpm 15
Kak pengawasan dermaga rpm 15Ahmadnoorperady
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakDALVY DALVY
 
Eas mppl perencanaan proyek
Eas mppl perencanaan proyekEas mppl perencanaan proyek
Eas mppl perencanaan proyekNatashaVal
 
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN (1).PPT
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN (1).PPTfbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN (1).PPT
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN (1).PPTRinjaniJasaconsultan
 
PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.ppt
PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.pptPERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.ppt
PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.pptssuserc06ce7
 
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPT
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPTfbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPT
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPTArDiAn719274
 
MODUL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALAN
MODUL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALANMODUL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALAN
MODUL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALANfrenkytanzil5
 
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)widiaja1
 
Tor Pengawasan Jalan
Tor Pengawasan JalanTor Pengawasan Jalan
Tor Pengawasan Jalanssuser85bf14
 

Similar to SWAKELOLA PENGADAAN (20)

Evaluasi Akhir Semester - MPPL - Sistem Informasi Administrasi CV. Termitech ...
Evaluasi Akhir Semester - MPPL - Sistem Informasi Administrasi CV. Termitech ...Evaluasi Akhir Semester - MPPL - Sistem Informasi Administrasi CV. Termitech ...
Evaluasi Akhir Semester - MPPL - Sistem Informasi Administrasi CV. Termitech ...
 
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdf
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdfCh 07 PBJ melalui swakelola.pdf
Ch 07 PBJ melalui swakelola.pdf
 
1.eas
1.eas1.eas
1.eas
 
Eas mppl-e hilmi raditya prakoso 5116100164
Eas mppl-e hilmi raditya prakoso 5116100164Eas mppl-e hilmi raditya prakoso 5116100164
Eas mppl-e hilmi raditya prakoso 5116100164
 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
 
Pengawasan-Pekerjaan.pptx
Pengawasan-Pekerjaan.pptxPengawasan-Pekerjaan.pptx
Pengawasan-Pekerjaan.pptx
 
PPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT DISTRIBUSI SPAM
PPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT  DISTRIBUSI SPAMPPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT  DISTRIBUSI SPAM
PPT PELAKSANA KONSTRUKSI BANGUNAN UNIT DISTRIBUSI SPAM
 
Pelaksanaan Konstruksi.pptx
Pelaksanaan Konstruksi.pptxPelaksanaan Konstruksi.pptx
Pelaksanaan Konstruksi.pptx
 
Manajemen Proyek
Manajemen ProyekManajemen Proyek
Manajemen Proyek
 
Modul kuliah Manajemen Proyek
Modul kuliah Manajemen ProyekModul kuliah Manajemen Proyek
Modul kuliah Manajemen Proyek
 
Kak pengawasan dermaga rpm 15
Kak pengawasan dermaga rpm 15Kak pengawasan dermaga rpm 15
Kak pengawasan dermaga rpm 15
 
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kakBab 4-tanggapan-terhadap-kak
Bab 4-tanggapan-terhadap-kak
 
Eas mppl perencanaan proyek
Eas mppl perencanaan proyekEas mppl perencanaan proyek
Eas mppl perencanaan proyek
 
EAS MPPL E 2019
EAS MPPL E 2019EAS MPPL E 2019
EAS MPPL E 2019
 
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN (1).PPT
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN (1).PPTfbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN (1).PPT
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN (1).PPT
 
PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.ppt
PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.pptPERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.ppt
PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.ppt
 
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPT
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPTfbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPT
fbb8a_3._PERSIAPAN_PELAKSANAAN_PEKERJAAN.PPT
 
MODUL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALAN
MODUL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALANMODUL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALAN
MODUL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALAN
 
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
 
Tor Pengawasan Jalan
Tor Pengawasan JalanTor Pengawasan Jalan
Tor Pengawasan Jalan
 

More from Trust Tour And Travel

Paket Wisata Easter Holyland 10 Hari
Paket Wisata Easter Holyland 10 HariPaket Wisata Easter Holyland 10 Hari
Paket Wisata Easter Holyland 10 HariTrust Tour And Travel
 
Paket Wisata Fantasi - Taiwan 6 Hari
Paket Wisata Fantasi - Taiwan 6 Hari Paket Wisata Fantasi - Taiwan 6 Hari
Paket Wisata Fantasi - Taiwan 6 Hari Trust Tour And Travel
 
Jadwal Penerbangan Air Asia Indonesia
Jadwal Penerbangan Air Asia IndonesiaJadwal Penerbangan Air Asia Indonesia
Jadwal Penerbangan Air Asia IndonesiaTrust Tour And Travel
 
Jadwal Penerbangan Air Asia Indonesia
Jadwal Penerbangan Air Asia IndonesiaJadwal Penerbangan Air Asia Indonesia
Jadwal Penerbangan Air Asia IndonesiaTrust Tour And Travel
 
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNSPP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNSTrust Tour And Travel
 
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSoal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahTrust Tour And Travel
 
Lampiran V Pengadaan Jasa Lainnya (Perpres 54 Tahun 2010)
Lampiran V Pengadaan Jasa Lainnya (Perpres 54 Tahun 2010)Lampiran V Pengadaan Jasa Lainnya (Perpres 54 Tahun 2010)
Lampiran V Pengadaan Jasa Lainnya (Perpres 54 Tahun 2010)Trust Tour And Travel
 
Lampiran IVB Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan (Perpres 54 Tahun 2010)
Lampiran IVB Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan (Perpres 54 Tahun 2010)Lampiran IVB Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan (Perpres 54 Tahun 2010)
Lampiran IVB Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan (Perpres 54 Tahun 2010)Trust Tour And Travel
 
Lampiran IVA Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (PERPRES 54 TAHUN 2010)
Lampiran IVA Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha  (PERPRES 54 TAHUN 2010)Lampiran IVA Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha  (PERPRES 54 TAHUN 2010)
Lampiran IVA Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (PERPRES 54 TAHUN 2010)Trust Tour And Travel
 
Lampiran III Pekerjaan Konstruksi (PerPres 54 Tahun 2010)
Lampiran III Pekerjaan Konstruksi (PerPres 54 Tahun 2010)Lampiran III Pekerjaan Konstruksi (PerPres 54 Tahun 2010)
Lampiran III Pekerjaan Konstruksi (PerPres 54 Tahun 2010)Trust Tour And Travel
 
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)Trust Tour And Travel
 

More from Trust Tour And Travel (20)

Paket Wisata Easter Holyland 10 Hari
Paket Wisata Easter Holyland 10 HariPaket Wisata Easter Holyland 10 Hari
Paket Wisata Easter Holyland 10 Hari
 
Paket Wisata Fantasi - Taiwan 6 Hari
Paket Wisata Fantasi - Taiwan 6 Hari Paket Wisata Fantasi - Taiwan 6 Hari
Paket Wisata Fantasi - Taiwan 6 Hari
 
Paket Wisata Promo Komodo 3 Hari
Paket Wisata Promo Komodo 3 Hari Paket Wisata Promo Komodo 3 Hari
Paket Wisata Promo Komodo 3 Hari
 
Moto gp
Moto gpMoto gp
Moto gp
 
4D3N Moto GP Malaysia 2012
4D3N Moto GP Malaysia 20124D3N Moto GP Malaysia 2012
4D3N Moto GP Malaysia 2012
 
Alor diving trip 7 hari
Alor diving trip 7 hariAlor diving trip 7 hari
Alor diving trip 7 hari
 
Rafting di Citarik
Rafting di CitarikRafting di Citarik
Rafting di Citarik
 
Gorontalo Diving Trip
Gorontalo Diving TripGorontalo Diving Trip
Gorontalo Diving Trip
 
Wisata budaya di Solo
Wisata budaya di SoloWisata budaya di Solo
Wisata budaya di Solo
 
Route Trans Nusa
Route Trans NusaRoute Trans Nusa
Route Trans Nusa
 
Company Profile Zero Mind Outbound
Company Profile Zero Mind OutboundCompany Profile Zero Mind Outbound
Company Profile Zero Mind Outbound
 
Jadwal Penerbangan Air Asia Indonesia
Jadwal Penerbangan Air Asia IndonesiaJadwal Penerbangan Air Asia Indonesia
Jadwal Penerbangan Air Asia Indonesia
 
Jadwal Penerbangan Air Asia Indonesia
Jadwal Penerbangan Air Asia IndonesiaJadwal Penerbangan Air Asia Indonesia
Jadwal Penerbangan Air Asia Indonesia
 
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNSPP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
 
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahSoal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Soal dan Jawaban Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Lampiran V Pengadaan Jasa Lainnya (Perpres 54 Tahun 2010)
Lampiran V Pengadaan Jasa Lainnya (Perpres 54 Tahun 2010)Lampiran V Pengadaan Jasa Lainnya (Perpres 54 Tahun 2010)
Lampiran V Pengadaan Jasa Lainnya (Perpres 54 Tahun 2010)
 
Lampiran IVB Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan (Perpres 54 Tahun 2010)
Lampiran IVB Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan (Perpres 54 Tahun 2010)Lampiran IVB Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan (Perpres 54 Tahun 2010)
Lampiran IVB Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan (Perpres 54 Tahun 2010)
 
Lampiran IVA Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (PERPRES 54 TAHUN 2010)
Lampiran IVA Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha  (PERPRES 54 TAHUN 2010)Lampiran IVA Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha  (PERPRES 54 TAHUN 2010)
Lampiran IVA Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (PERPRES 54 TAHUN 2010)
 
Lampiran III Pekerjaan Konstruksi (PerPres 54 Tahun 2010)
Lampiran III Pekerjaan Konstruksi (PerPres 54 Tahun 2010)Lampiran III Pekerjaan Konstruksi (PerPres 54 Tahun 2010)
Lampiran III Pekerjaan Konstruksi (PerPres 54 Tahun 2010)
 
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxrahmaamaw03
 

Recently uploaded (20)

Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
 

SWAKELOLA PENGADAAN

  • 1. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - i DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI LAMPIRANLAMPIRANLAMPIRANLAMPIRAN VIVIVIVI TATA CARATATA CARATATA CARATATA CARA SWAKELOLASWAKELOLASWAKELOLASWAKELOLA BAGIAN HALAMAN A. KETENTUAN UMUM 1 1. PENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLA 1 2. JENIS PEKERJAAN SWAKELOLA 1 B. PENGADAAN SWAKELOLA OLEH K/L/D/I PENANGGUNGJAWAB ANGGARAN 3 1. PERENCANAAN 3 2. PELAKSANAAN 5 3. PENGAWASAN DAN EVALUASI 8 C. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA 9 1. PERENCANAAN 9 2. PELAKSANAAN 3. PENGAWASAN DAN EVALUASI D. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA 1. PERENCANAAN 2. PELAKSANAAN 3. PENGAWASAN DAN EVALUASI 12 14 16 16 18 21
  • 2. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 1 LLLLAMPIRANAMPIRANAMPIRANAMPIRAN VIVIVIVI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMORNOMORNOMORNOMOR :::: 54 TAHUN 201054 TAHUN 201054 TAHUN 201054 TAHUN 2010 TANGGALTANGGALTANGGALTANGGAL :::: 6 AGUSTUS 20106 AGUSTUS 20106 AGUSTUS 20106 AGUSTUS 2010 TATA CARA SWAKELOLATATA CARA SWAKELOLATATA CARA SWAKELOLATATA CARA SWAKELOLA A.A.A.A. KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM 1.1.1.1. PENYELENGPENYELENGPENYELENGPENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLAGARA PEKERJAAN SWAKELOLAGARA PEKERJAAN SWAKELOLAGARA PEKERJAAN SWAKELOLA Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh: a. K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut: 1) direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan 2) mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli. b. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut: 1) direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan 2) pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran. c. Kelompok Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut: 1) direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat; 2) sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan 3) pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak). 2.2.2.2. JENIS PEKERJAAN SWAKELOLAJENIS PEKERJAAN SWAKELOLAJENIS PEKERJAAN SWAKELOLAJENIS PEKERJAAN SWAKELOLA Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola adalah sebagai berikut: a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; contoh: bimbingan teknis, workshop dan lain-lain; b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; contoh ...
  • 3. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 2 contoh: perbaikan pintu irigasi/pintu pengendalian banjir, dan lain-lain; c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput dan lain-lain; d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar; contoh: pengangkutan/pengerukan sampah pada instalasi pompa, penimbunan daerah rawa dan lain-lain; e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; contoh: pelatihan keahlian/keterampilan, kursus pengadaan barang/jasa pemerintah dan lain-lain; f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa. contoh: prototipe rumah tahan gempa, prototipe sumur resapan, dan lain-lain. g. pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu; contoh: penyusunan/pengembangan peraturan perundang-undangan dan lain-lain; h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan; contoh: pencetakan ijazah, pembangunan bangunan rahasia, dan lain-lain; i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; contoh: pembuatan film animasi, pembuatan permainan interaktif dan lain-lain; j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; contoh: penelitian konstruksi tahan gempa dan lain-lain; dan/atau k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri; contoh: pengembangan senjata keperluan militer dan lain-lain. B. PENGADAANB. PENGADAANB. PENGADAANB. PENGADAAN ............
  • 4. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 3 B.B.B.B. PENGADAANPENGADAANPENGADAANPENGADAAN SWAKELOLA OLEHSWAKELOLA OLEHSWAKELOLA OLEHSWAKELOLA OLEH K/L/D/IK/L/D/IK/L/D/IK/L/D/I PENANGGUNGJAWABPENANGGUNGJAWABPENANGGUNGJAWABPENANGGUNGJAWAB ANGGARANANGGARANANGGARANANGGARAN 1.1.1.1. PERPERPERPERENCANAANENCANAANENCANAANENCANAAN Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut: a. K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola; b. pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan: 1) Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas, serta diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola; 2) tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut: a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola. c. Penyusunan KAK KAK memuat: 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan 6) gambar ...
  • 5. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 4 6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan). d. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 1) Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan. 2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. 3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan. e. Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), meliputi : 1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; 2) pengadaan bahan; 3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan 4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan. f. Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis 1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang. 2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. g. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja 1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan. 2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) ...
  • 6. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 5 perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola. 3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran. 4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran. 5) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan. h. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Bila ULP belum dibentuk, Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola. i. Rencana Swakelola K/L/D/I mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diakses masyarakat umum. 2.2.2.2. PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN a. Pelaksanaan Rencana Kerja Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu: 1) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja; 2) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh ULP/Pejabat Pengadaan; 4) mendatangkan ...
  • 7. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 6 4) mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 5) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; dan 6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan). b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan. 1) Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai. 2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan. c. Pembayaran 1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong. 2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran. 3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang. 4) Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan diajukan untuk kegiatan yang bukan beban tetap dan dipertanggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. d. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi 1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala. 2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan. 3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat ...
  • 8. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 7 dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai. 4) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan. 5) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian. 6) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan. 7) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan. e. Pelaporan Realisasi Pekerjaan Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain : 1) struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 2) persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan 4) penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. f. Penyerahan Hasil Pekerjaan 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK. 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. PENGAWASAN3. PENGAWASAN3. PENGAWASAN3. PENGAWASAN ............
  • 9. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 8 3.3.3.3. PENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASI a. Pengawasan Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi: 1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; 2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi: a) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan; b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan c) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. 3) pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan 4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan. b. Evaluasi 1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi: a) pengadaan dan penggunaan bahan; b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) pelaksanaan fisik; dan/atau f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan. 2) Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya. C. PELAKSANAANC. PELAKSANAANC. PELAKSANAANC. PELAKSANAAN ............
  • 10. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 9 C.C.C.C. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAINPELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAINPELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAINPELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANAPELAKSANAPELAKSANAPELAKSANA SWAKELOLASWAKELOLASWAKELOLASWAKELOLA 1.1.1.1. PERPERPERPERENCANAANENCANAANENCANAANENCANAAN Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut: a. K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola; b. PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan Swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya; c. instansi pemerintah lain tersebut mempelajari KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya; d. apabila PA/KPA dan pihak instansi pemerintah lain tersebut sepakat, dapat dibuat naskah kerjasama atau Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan pekerjaan Swakelola; e. PPK mengadakan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, berdasarkan Nota Kesepahaman; f. Kontrak Swakelola paling kurang berisi: 1) Para pihak; 2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan; 3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan; 4) Jangka waktu pelaksanaan; dan 5) Hak dan kewajiban para pihak. g. pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan: 1) Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas; 2) Tim Perencana dan Tim Pengawas yang berasal dari instansi Penanggungjawab Anggaran dan Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola; 3) Tim Pelaksana diangkat oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; 4) tugas dan tanggung jawab masing-masing Tim Swakelola adalah sebagai berikut: a) Tim ...
  • 11. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 10 a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola. h. Penyusunan KAK KAK memuat: 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan 6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan). i. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 1) Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan. 2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. 3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan. j. Rincian ...
  • 12. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 11 j. Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi: 1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; 2) pengadaan bahan; 3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan 4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan. k. Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis 1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang. 2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. l. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja. 1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan. 2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola. 3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran. 4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun anggaran. 5) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan. m. Pembentukan ...
  • 13. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 12 m. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Bila ULP pada Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola belum dibentuk, Panitia/Pejabat Pengadaan dari unsur instansi Penanggungjawab Anggaran dan Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola. n. Rencana Swakelola K/L/D/I mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diakses masyarakat umum. 2.2.2.2. PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN a. Pelaksanaan Rencana Kerja Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu: 1) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja; 2) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh ULP/Pejabat Pengadaan; 4) mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 5) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; dan 6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan). b. Pengadaan ...
  • 14. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 13 b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan. 1) Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai. 2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan. c. Pembayaran 1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong. 2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran. 3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang. 4) Instansi pemerintah lain dapat mengajukan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan untuk kegiatan beban sementara dan dipertanggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. d. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi 1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala. 2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan. 3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai. 4) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan. 5) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian. 6) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan. 7) Dokumentasi ...
  • 15. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 14 7) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan. e. Pelaporan Realisasi Pekerjaan Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain : 1) struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 2) persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja, serta kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan 4) penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. f. Penyerahan Hasil Pekerjaan 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK. 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. PENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASI a. Pengawasan Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi: 1) pengawasan ...
  • 16. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 15 1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; 2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi : a) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan; b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan c) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. 3) pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan 4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan. b. Evaluasi 1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi: a) pengadaan dan penggunaan bahan; b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) pelaksanaan fisik; dan/atau f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan. 2) Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya. D. PELAKSANAAND. PELAKSANAAND. PELAKSANAAND. PELAKSANAAN ............
  • 17. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 16 D.D.D.D. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEHPELAKSANAAN SWAKELOLA OLEHPELAKSANAAN SWAKELOLA OLEHPELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH KELOMPOK MASYARAKATKELOMPOK MASYARAKATKELOMPOK MASYARAKATKELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANAPELAKSANAPELAKSANAPELAKSANA SWAKELOLASWAKELOLASWAKELOLASWAKELOLA 1.1.1.1. PERPERPERPERENCANAANENCANAANENCANAANENCANAAN Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut: a. K/L/D/I menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari Kelompok Masyarakat. b. pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis. c. PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat, termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola. d. pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana antara lain: pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan. e. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f. PPK membuat Kontrak pelaksanaan pengadaan Swakelola dengan penanggungjawab Kelompok Masyarakat. g. pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan: 1) Tim Swakelola diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakat sesuai dengan struktur organisasi Swakelola. 2) tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut: a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola. h. Penyusunan ...
  • 18. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 17 h. Penyusunan KAK KAK memuat: 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan 6) gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan). i. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 1) Tim Swakelola membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan. 2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. 3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan. j. Rincian Biaya Pekerjaan Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi: 1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; 2) pengadaan bahan; 3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan 4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan. k. Gambar ...
  • 19. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 18 k. Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis 1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang. 2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. l. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja 1) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. 2) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran. 3) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 4) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan. m. Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan 1) Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola. 2) Panitia/Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukan PNS. 2.2.2.2. PELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAANPELAKSANAAN a. Pelaksanaan Rencana Kerja Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah disusun perencanaannya, yaitu : 1) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja; 2) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) mengajukan ...
  • 20. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 19 3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat untuk diproses oleh Panitia/Pejabat Pengadaan; 4) mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 5) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli perseorangan; dan 6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan). b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang dan/atau Tenaga Ahli Perseorangan 1) Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai. 2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan kapasitas penyimpanan. c. Pembayaran 1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong. 2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran. 3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang. 4) Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: a) diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila Kelompok Masyarakat telah siap melaksanakan Swakelola; b) diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan c) diberikan ...
  • 21. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 20 c) diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus). d. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi 1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat kepada PPK secara berkala. 2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan. 3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai. 4) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan. 5) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian. 6) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan. 7) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan. e. Pelaporan Realisasi Pekerjaan Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Kelompok Masyarakat dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain : 1) struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 2) persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan 4) penggunaan ...
  • 22. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 21 4) penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. f. Penyerahan Hasil Pekerjaan 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Penanggungjawab Kelompok Masyarakat menyerahkan pekerjaan kepada PPK. 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. PENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASIPENGAWASAN DAN EVALUASI a. Pengawasan Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi : 1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; 2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi: a) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan; b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan c) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. 3) pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan 4) apabila ...
  • 23. LAMPIRAN VI TATA CARA SWAKELOLA HALAMAN VI - 22 4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan. b. Evaluasi 1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi: a) pengadaan dan penggunaan material/bahan; b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) pelaksanaan fisik; dan f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan. 2) Dari hasil evaluasi tersebut, Penanggungjawab memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.ttd.ttd.ttd. DR. H. SUSILO BAMBANGDR. H. SUSILO BAMBANGDR. H. SUSILO BAMBANGDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOYUDHOYONOYUDHOYONOYUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd. Dr. M. Iman Santoso