Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to BLUD PENGELOLAAN
Similar to BLUD PENGELOLAAN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
BLUD PENGELOLAAN
- 1. PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
- 2. PENGERTIAN DAN LANDASAN HUKUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
- 3. Dasar Hukum BLUD UU 17/2003 UU 1/2004 Permendagri 13/2006 terakhir Diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuda PP 58/2005: Pengelolaan Keuda (Omnibus Regulation) Permendagri No.22 Tahun 2011 ttg Pedoman Umum Penyusunan APBD Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis PPK- BLUD PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
- 4. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) . Pasal 1 PP 58/2005 adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 5. Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di ingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pasal 1 ayat 1 Permendagri No. 61 Tahun 2007
- 6. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) BLUD BLUD dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan. Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat/badan lain
- 7. Tujuan Pembentukan BLUD menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 8. Pembinaan BLUD Pembinaan Keuangan Pembinaan Teknis Pembinaan PPKD Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan Dilakukan oleh Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri Keuangan
- 9. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Berdasarkan peraturan daerah kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- 10. PERSYARATAN PPK- BLUD Persyaratan Subtantif Persyaratan teknis Persyaratan administratif
- 11. PENETAPAN PPK- BLUD SKPD Kepala Daerah Sekretaris Daerah UK-SKPD Kepala SKPD TIM PENILAI BLUD
- 12. Tata Kelola BLUD PEJABAT PENGELOLA Pejabat pengelola BLUD terdiri atas: • pemimpin; • pejabat keuangan; dan • pejabat teknis DEWAN PENGAWAS STATUS KELEMBAGAAN REMUNERASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL TARIF LAYANAN
- 14. PERENCANAAN BLUD Renstra Bisnis BLUD VISI MISI program strategis Pengukuran pencapaian kinerja Pencapaian lima tahunan Proyeksi keuangan lima tahunan BLUD
- 15. • Pendapatan BLUD dapat bersumber dari: a. Jasa layanan, b. Hibah., c. Hasil kerjasama dengan pihak lain d. Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD e. Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN f. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah antara lain: PENDAPATAN BLUD
- 16. Penggolongan Biaya Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 Pasal 63, 64, dan 65
- 17. 17 PENYUSUNAN ANGGARAN BLUD DOKUMEN ANGGARAN BLUD Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan pengangaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
- 18. 18 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN BLUD • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH • PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI ENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
- 19. 19 RENCANA BISNIS ANGGARAN RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.
- 20. 20 RBA memuat: • kinerja tahun berjalan; • asumsi makro dan mikro; • target kinerja; • analisis dan perkiraan biaya satuan; • perkiraan harga; • anggaran pendapatan dan biaya; • besaran persentase ambang batas; • prognosa laporan keuangan; • perkiraan maju (forward estimate); • rencana pengeluaran investasi/modal; dan • ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA- SKPD/APBD.
- 21. 21 RBA DEFINITIF • Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. • RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
- 22. 22 DPA-BLUD • DPA-BLUD mencakup antara lain: pendapatan dan biaya; proyeksi arus kas; jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- 23. 23 KONSOLIDASI PENDAPTAN BLUD Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- 24. 24 KONSOLIDASI BIAYA • Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan. • Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengen menerbitkan SPM Pengesahan yang dllampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- 25. 25 DPA BLUD • DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD. • Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.
- 27. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD (DPA BLUD) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) Pendapatan dan biaya Proyeksi arus kas jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan
- 28. PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD • PPKD mengesahkan DPA-BLUD. • Dalam hal DPA-BLUD belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA- BLUD tahun sebelumnya. • DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD, menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD
- 29. Perjanjian Kinerja • Kepala daerah menugaskan pemimpin BLUD untuk menyeienggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD • DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan pemimpin BLUD • Materi antara lain : a. kinerja pelayanan bagi masyarakat; b. kinerja keuangan; c. manfaat bagi masyarakat.
- 30. Pengelolaan Kas Rekening kas BLUD, jasa layanan Hibah Hasil Kerja sama dgn Pihak Lain Lain-lain Pendapatan BLUD yg sah
- 32. Pengelolaan Piutang • BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD. • Penagihan piutang dimaksud yang sulit ditagih dapat dllimpahkan penagihannya kepada kepala daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah. • Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. • Kewenangan penghapusan piutang dimaksud ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. • Kadaluarsa Penagihan Piutang BLUD, 5 tahun Kecuali ditetapkan lain dengan undang-undang.
- 33. Pengelolaan Utang Utang/ Pinjaman Utang Jangka Pendek Utang Jangka Panjang Biaya Operasional Investasi/ Modal Ijin Kepala Daerah
- 34. Pengelolaan Utang • Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman. Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah. • Pembayaran kembali pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain, menjadi tanggung jawab BLUD.
- 35. Pengelolaan Investasi Investasi Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Panjang Deposito, SUN jk pendek, SBI Penyertaan Modal, Obligasi jk panjang, Investasi pendirian Perusahaan
- 36. Kerjasama Kerjasama dengan pihak lain dimaksud antara lain: • kerjasama operasi; • sewa menyewa; • usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- 37. Pengadaan Barang dan/atau Jasa • BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. • Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari: – jasa layanan; – hibah tidak terikat; – hasil kerja sama dengan pihak lain; dan – lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- 38. Pengelolaan Barang Barang inventaris milik BLUD Dihapus/ dialihkan kpd pihak lain Dijual dihibahkan Bukan Aset Tetap
- 39. Pengelolaan Barang BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap Kecuali kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang
- 40. Surplus dan Defisit Anggaran • Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran. • Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD. • Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran. Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.
- 41. Penatausahaan BLUD a. pendapatan/biaya; b. penerimaan/pengeluaran; c, utang/piutang; d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan e. ekuitas dana.
- 42. 42