REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN

9,339 views

Published on

  • mohon maaf nimbrung, saya junaidi kampung asli bukit tinggi. sekarang kerja pns di fe utm jawa timur. semoga siraturahim ini diperkenankan
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN

  1. 1. REFORMASI PENGELOLAA KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN FAUZAN MISRA SE, M.Sc, Ak LOGO
  2. 2. Fauzan Misra S.E., M.Sc., Ak11/13/2012 TTL: LINTAU, 17 JULI 1981PENDIDIKAN:S1: Akuntansi, Fakultas Ekonomi UniversitasAndalas, Padang (2000-2004)S2: PS. Akuntansi (Konsentrasi Akuntansi SektorPublik) Program Magister Sains dan Doktor Ilmu-Ilmu Ekonomi UGM, Yogyakarta (2007-2008) 2 FAUZAN MISRA
  3. 3.  Nama Resume : Fauzan Misra SE, M.Sc, Ak TTL : Lintau, 17 Juli 1981 Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi Univ. Andalas (2005- Sekarang) » Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Andalas (2011-2014) Pendidikan:  S1: Akuntansi, FEUA (2000-2004)  S2: Akuntansi (Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik), UGM (2007- 2009) Pengalaman:  Mengajar Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan, Keuangan Daerah, Pengantar Perpajakan, Perpajakan, Teori Akuntansi.  Instruktur pada Kursus Brevet Pajak (Setara Brevet B, PPA FEUA)  Instruktur pada beberapa Kursus Akuntansi/Keuangan Daerah (2009- sekarang)  Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda tentang Retribusi Daerah Kota Sawahlunto (2010)  Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Kota Padang Panjang (2011) 3
  4. 4. LOGO
  5. 5. 11/13/2012 FAUZAN MISRA 5
  6. 6.  Faktor Ekonomi. Mis : pertumbuhan ekonomi, Tenaga kerja dan lain-lain. Faktor Politik . Mis: Hubungan negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, ideologi negara, dll Faktor Kultural : Mis : karakteristik Masyarakat, sistem nilai yang berlaku, tingkat pendidikan. Faktor Demografi. Mis : pertumbuhan penduduk, struktur usian penduduk, migrasi. dll
  7. 7. Karakteristik Sektor Publik SwastaTujuan Organisasi Non-Profit Motive Profit MotiveSumber Pendanaan Pajak, retribusi, utang, Pembiayaan internal dan obligasi pemerintah, laba Eksternal BUMN/D, penjualan aset negaraPertanggungjawaban Kepada masyarakat dan Pemegang saham dan parlemen (DPR/DPRD) KrediturStruktur Organisasi Birokratis, Kaku dan Fleksibel: Datar, piramid, Hirarkis Lintas Fungsional, dsbKarakteristik Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk PublikBasis dlm Sistem Kas dan Akrual (CTA di AccrualAkuntansi Indonesia) 11/13/2012 FAUZAN MISRA 7
  8. 8. 1. Bagian integral dari sistem ekonomi2. Masalah kelangkaan sumber daya sehingga harus 3E.3. Proses pengendalian manajemen.4. Menghasilkan produk yang sama.5. Terikat pada aturan dan ketentuan hukum yang disyaratkan 11/13/2012 FAUZAN MISRA 8
  9. 9. Value for Money11/13/2012 EKONOMIS EFISIENSI EFEKTIVITASNilai Input Input Output Outcome 9 FAUZAN MISRA
  10. 10. 11/13/2012 REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 10 FAUZAN MISRA
  11. 11. Permasalahan yang dihadapi pemerintah di bidangpengelolaan keuangan daerah, yaitu: 11/13/2012  Beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi, tetapi ironisnya mereka memiliki IPM (Indeks Pengembangan Manusia)/Human Development Indeks (HDI) yang rendah;  Penyerapan dana APBD yang belum optimal hanya pada kisaran 40-60%. Hal ini menunjukkan bahwa quality of budget spending yang masih rendah;  Jumlah SiLPA yang cukup besar (tahun 2008, jumlah SiLPA sebesar Rp. 48 triliun), yang sebagian besar diinvestasikan ke SBI. Hal yang menunjukkan rendahnya inventasi produktif di sektor riil; 11 FAUZAN MISRA
  12. 12. 11/13/2012 Permasalahan lanjutan..Sebagian besar hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah tidak memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Permasalahan lain terkait dengan peralihan dari cash toward accrual basis menjadi accrual basis mulai tahun 2008, re4ncana selanjutnya tahun 2015 full acrrual 12 FAUZAN MISRA
  13. 13. Latar Belakang Reformasi11/13/2012  Proses Demokratisasi, Globalisasi dan “Reinventing Government” di dunia.  Reformasi di Indonesia (UU Praktek Penyelenggaraan Negara Yang Bersih KKN)  Desentralisasi dan Tuntutan “Good Governance” (Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi) 13 FAUZAN MISRA
  14. 14. Reformasi PengelolaanKeuangan 11/13/2012Bagian dari NPM/NPFM (New Public Management/New Public Financial Management)Meliputi berbagai aspek:  Financial Management  Accounting System  Procurement 14 FAUZAN MISRA
  15. 15. AGENDA REFORMASI:Dari Hulu Sampai ke Hilir 11/13/2012  Reformasi bidang Perencanaan & Penganggaran.  Reformasi bidang Pelaksanaan Anggaran.  Reformasi bidang Perbendaharaan, dan Sistem Penerimaan & Pembayaran.  Reformasi bidang Pengelolaan Kas, Piutang, Barang Milik Negara, dan Kewajiban Pemerintah  Reformasi bidang Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban  Reformasi bidang Pemeriksaan dan Sistem Pengendalian 15 FAUZAN MISRA
  16. 16. Definisi Keuangan Negara11/13/2012 Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 UU No. 17 Th. 2003) 16 FAUZAN MISRA
  17. 17. 11/13/2012 Keuangan Negara Lembaga Pengelola Pemerintahan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pemerintahan BUMN/D BUMN/D Non Pusat, Keuangan Keuangan termasuk BLU *) Pemerintahan Lembaga Provinsi, Moneter termasuk bank termasuk BLU sentral *) *) BLU = Badan Layanan Pemerintahan Umum, seperti Lembaga Non Rumah Sakit dan Kabupaten/Kota , termasuk Moneter Perguruan Tinggi BLU *) 17 FAUZAN MISRA
  18. 18. TRIPARTIT UU KEUANGANNEGARA 11/13/2012 1 2 3 18 FAUZAN MISRA
  19. 19. UU KEUANGAN NEGARAo Landasan hukum reformasi sistem pengelolaan keuangan negara;o Landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. 19 FAUZAN MISRA
  20. 20. UU Keuangan Negara11/13/2012 Mengatur Hubungan Hukum Antara lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif dalam Bidang Keuangan Negera, (khususnya) Dalam Penetapan Anggaran Pemerintah Reformasi Mencakup 3 aspek:  Penyusunan  Pelaksanaan, dan  Pertanggungjawaban MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTAR INSTITUSI DALAM LEMBAGA EKSEKUTIF DI BIDANG PELAKSANAAN UU APBN/PERDA APBD 20 FAUZAN MISRA
  21. 21. PENGERTIAN PERBENDAHARAAN NEGARA UU Perbendaharaan:Pengelolaan danpertanggungjawabankeuangan negara,termasukLOGO dan investasikekayaan yang dipisahkan,yang ditetapkan dalamAPBN dan APBD.
  22. 22. LINGKUP PERBENDAHARAANPelaksanaan APBN/ APBD;Pengelolaan asset & utang;Penyusunan laporan pertanggung- jawaban;Penyelenggaraan akuntansi;Penyelesaian kerugian negara/ daerahDll Pasal 2 UUPN 22 FAUZAN MISRA
  23. 23. UU PPJKN:PENGERTIAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEMUAT TENTANG: 1. KETENTUAN UMUM 2. LINGKUP PEMERIKSAAN 3. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LOGO HASIL 4. PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT 5. PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA 6. KETENTUAN PIDANA
  24. 24. REFORMASI KEUANGAN DAERAH LOGO
  25. 25. LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH11/13/2012 Omnibus Regulation UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004 PP PP PP misal: SAP, dstnya UU 32/2004 PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PP 38/07 PP 41/07 PERMENDAGRI 13/06 PERMENDAGRI 59/07 25 FAUZAN MISRA
  26. 26. ESENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH11/13/20121. Memungut Pajak & Retribusi PP 58/20052. Memperoleh Dana Perimbangan PP 38/20073. Melakukan Pinjaman PP 41/2007 PMDN 13/2006 PMDN 59/2007 HAK URUSAN • Pendapatan Pemerintahan RKPD • Belanja KELOLA • Pembiayaan & Daerah IMPLEMENTAS Esensi Tujuan OTDA I KEWAJIBAN • Efisiensi & Efektivitas Sumber daya • PelibatanUrusan (Pasal 10) Mayarakan dlm 1. Sinkronisasi program pusat & daerah• Wajib 2. Mengelola anggaran secara efisien dan efektif pengambilan• Pilihan 3. Menyampaikan Laporan Keuangan yang akuntabel keputusan• Concurrent (Demokratisasi) • Peningkatan pelayanan Pasal 167 ayat (2): Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, umum dan fasos & fasum, serta jaminan sosial kesejahteraan masyarakat 26 FAUZAN MISRA
  27. 27. Arsitektur Pengelolaan Keuda Berdasar PP 58/200511/13/2012 & PERMENDAGRI 13/2006 Penetapan Kekuasaan Pengelola Keuda Pejabat Pengelola Pejabat Pengguna Keuda Anggaran Pengendalian defisit Pengelolaan & BLUD Penyusunan Penggunaan Surplus Penetapan APBDRancangan APBD Pelaksanaan APBD Penatausahaan Pertanggungjawaban Penyelesaian Pengelolaan Kerugian Daerah Kekayaan & Kewajiban Semesteran Tahunan 27 FAUZAN MISRA
  28. 28. HAL-HAL PENTING REFORMASI KEUANGAN DAERAH 11/13/2012 DARI TRADITIONAL BUDGET MENJADI PERFORMANCE DARI VERTICAL B BUDGET ACCOUNTABILITY DARI MENJADI PENGENDALIAN HORIZONTAL DAN AUDIT ACCOUNTABILITY KEUANGAN A MENJADI C PENGENDALIAN DAN AUDIT KEUANGAN DAN AKUNTANSI REFORMASI KINERJA PEMERINTAHAN D F KONSEP PUSAT E D VALUE FORPERTANGGUNGJAWABAN MONEY 28 FAUZAN MISRA
  29. 29. KEKUASAAN ATAS PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH Gubernur/bupati/walikota: menerima kekuasaan dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan Pasal 6 ayat 2.c. UUKNKekuasaan tersebut :a. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola APBD;b.Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD)selaku pejabat pengguna anggaran. Pasal 10 ayat 1 UUKN 29 FAUZAN MISRA
  30. 30. P endeleg a sia n K ew ena ng a n da la m P ela ksa na a n A ng g a ra n Guber nur / B upat i / W alik ot a ( s ebagai CEO) K epala S at u an K er ja K epala S at uan K er ja Per angk at D aer ah P eng elola K euangan ( s ebagai COO) D aer ah ( s ebagai CFO) LOGO K as ubbag V er if ik as i K epala K ant or dan K as Daer ah ( s elak u K uas a COO) ( s elak u K uas a CFO) P endele ga sian ke w enan gan pe la ksanaan program P endele ga sian ke w enan gan perbendaharaanKPMK Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan
  31. 31. Reformasi Akuntansi PemerintahanLOGO
  32. 32. 11/13/2012 32 FAUZAN MISRA
  33. 33. HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL–AGEN: KONFLIK P E Hak dan Sumber Daya DipercayakanP R MR A EI MonitoringN K R AS Y I G N EI A Bonding T NPA T A Akuntabilitas Pengelolaan Hak dan Sumber DayaL H 33
  34. 34. HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL– AGEN: SOLUSI L Ketentuan Undang-Undang E M P R B EP A Rencana Kerja & Anggaran A G MR A EI K P R AN E I GS Y R N E WIP A A K Akuntansi Pelaporan T N AA T I L HL A N Auditing TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS
  35. 35. Reformasi Akuntansi Pemerintahandi Indonesia11/13/2012 Perjuangan yang telah dimulai sejak tahun 1979 Menemukan momentumnya dengan terbitnya tripartit UU tentang keuangan negara dan daerah Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) 35 FAUZAN MISRA
  36. 36. GAMBARAN UMUM TUJUAN PEMBANGUNANAKUNTANSI PEMERINTAH PASAL 96 11/13/2012 LAP. KEU BERDASAR PASAL 296 (AYAT 4) “SAP” LAP. KEU BERDASAR “SAP” UU 32/2004 LAPORAN KEUANGAN PP 58/2000 PERMENDAGRI BERKUALITAS 13/2006 UU 33/2004 MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH LAP KEU: •DIPAHAMI TERWUJUDNYA LAP.KEUANGAN PP 24/2005 : BERDASAR •RELEVAN AKUNTABILITAS (NERACA; LAP.ARUS KAS; LAP. REALISASI ANGGARAN; SAP •ANDAL & CATATAN ATAS LAP. KEUANGAn •DAPAT TRANSPARANSI DIBANDINGKAN KEUANGAN DAERAH STANDAR AKUNTANSI Audit Oleh BPK : UU 17/2003 PP 24/2005 PEMERINTAHAN Meningkatkan Kredibilitas (SAP) Lap. KeuanganPASAL 32 (AYAT 1)LAP. KEU BERDASARSAP UU 15/2004 36 FAUZAN MISRA
  37. 37. Siklus Pengelolaan Keuangan DaerahPerencanaan & Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban PemeriksaanPenganggaranRPJMD Rancangan Penatausahaan DPA-SKPD Pendapatan • Bendahara penerimaanRKPD wajib menyetor Disusun Sesuai penerimaannya ke SAP rekening kas umum Verifikasi daerah selambat-KUA PPAS lambatnya 1 hari kerja DPA-SKPD Penatausahaan Nota BelanjaKesepakatan Laporan Keuangan • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan Pemerintah Daerah Pelaksanaan APBD SPM-LS oleh Kepala SKPD • LRA Pedoman • Penerbitan SP2D oleh • Neraca Laporan Keuangan Penyusunan Pendapatan PPKD • Lap. Arus Kas diperiksa oleh BPK RKA-SKPD • CaLK Belanja Penatausahaan Pembiayaan RKA-SKPD • Dilakukan oleh PPKD Pembiayaan RAPBD Kekayaan dan Raperda Kewajiban daerah Pertanggung- • Kas Umum jawaban APBD Evaluasi Laporan Realisasi • Piutang • Investasi Raperda APBD Semester Pertama • Barang oleh Gubernur/ • Dana Cadangan Mendagri • Utang Perubahan APBD Akuntansi APBD Keuangan Daerah 11/13/2012 FAUZAN MISRA 37
  38. 38. REFORM DALAM AKUNTANSI, PERTANGGUNGJAWABAN & AUDITING1. Setiap satker Pengguna Anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi berdasarkan standar.2. Laporan Keuangan Satker selesai dlm 2 bln, dan dikonsolidasikan oleh PPKD utk diperiksa BPK selama 2 bln, sehingga disampaikan kpd legislatif dlm 6 bulan setelah akhir tahun anggaran.3. Uraian tentang kinerja yang dicapai disajikan dlm laporan.4. Pernyataan tggjawab harus ditandatangani oleh KDH/ KaSatker.5. Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh suatu komite yang independen dan ditetapkan dalam suatu PP.6. BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas seluruh unsur keuangan negara/daerah, dan juga dpt melakukan pemeriksaan kinerja dan investigatif.7. Setiap laporan BPK disertai dgn tanggapan pejabat yang diperiksa.8. Setiap laporan audit BPK disampaikan pd legislatif terkait, dan terbuka kepada publik (kecuali yg bersifat rahasia negara). 11/13/2012 FAUZAN MISRA 38
  39. 39. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN/D11/13/2012 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan (setidak-tidaknya) : Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya). Pasal 30 dan 31 UUKN FAUZAN MISRA 39
  40. 40. PERIODE LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN11/13/2012 APBN/D Laporan semester yang mencakup periode Januari –Juni Laporan akhir tahun yang mencakup periode Januari - Desember Pasal 30 dan 31 UUKN 40 40 FAUZAN MISRA
  41. 41. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI11/13/2012 PEMERINTAHAN Bentuk dan isi laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Pasal 32 UUKN FAUZAN MISRA 41
  42. 42. PAKET LAPORANKEUANGAN DAN KINERJA11/13/2012 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LRA NERACA LAK CALK IKHTISAR IKHTISAR IKHTISAR LK IKHTISAR KINERJA LAIN BUMN/BUMD LAIN FAUZAN MISRA 42
  43. 43. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH YANG TELAH DIAUDIT11/13/2012 (AUDITED FINANCIAL STATEMENT) WAJAR TANPA KECUALI (Unqualified Opinion) WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (Qualified Opinion) TIDAK WAJAR (Adverse Opinion) PERNYATAAN PENOLAKAN PEMBERIAN OPINI (Disclaimer of Opinion) FAUZAN MISRA 43
  44. 44. DASAR PEMBERIAN OPINI AUDIT11/13/2012 Kesesuaian terhadap SAP Kecukupan pengungkapan (Adequate disclosures) Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan Efektivitas sistem pengendalian intern FAUZAN MISRA 44
  45. 45. BASIS AKUNTANSI BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan; BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas; Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas. “Cash towards Accrual” FAUZAN MISRA 45
  46. 46. Perbaikan SistemAkuntansi dan Pelaporan 11/13/2012 Perubahan Sistem Pembukuan (single Entry ke double entry) Lap Pertanggungjawaban yang lebih komprehensif SAP yang mengacu pada standar internasional 46 FAUZAN MISRA
  47. 47. PERSPEKTIF IMPLEMENTASIDAN TANTANGAN KE DEPAN BAGI PEMERINTAH (DAERAH)
  48. 48. PENDEKATAN STRATEGIS YANG DILAKUKAN RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH STRATEGI SUMBER DAYA MANUSIA Pengembangan Pendidikan & Manajemen Sumber Organisasi Latihan Daya Manusia TINDAKAN48
  49. 49. SEMOGA BERMANFAAT

×