Sop apbn

3,566 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • tolong pak saya dikirim sop pengeloaan barang apbd, atas bantuannya saya ucapkan banyak terimakasih
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,566
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sop apbn

  1. 1. SOP Pengelolaan APBD 2012 Presentation Transcript 1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa YogyakartaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 2. Menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Diharapkan menjadi acuan bagi pejabat/aparat pengelola keuangan dan barang milik daerah dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. 3. • Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas dari Sisi Anggaran berjalan lancar, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.• Laporan Keuangan Dinas tepat waktu dan wajar, memberikan kontribusi dalam meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi laporan keuangan Provinsi DIY.• Meminimalkan temuan Pemeriksa.• Menghindari penumpukan pekerjaan pada akhir tahun. 4. 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran•Pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.•Menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan olehBendahara Pengeluaran.•Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh PPTK.•Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Gubernurmelalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.•Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada PenggunaAnggaran.•Pengguna Anggaran akan melakukan evaluasi kegiatan setiapbulan sekali. 5. 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)•Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh BendaharaPengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;•Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilanlainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang disampaikan olehBendahara Pengeluaran;•Melakukan verifikasi SPP;•Menyiapkan SPM;•Melakukan verifikasi SPJ;•Melaksanakan Akuntansi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta;•Menyiapkan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta;•Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset(PPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala setiap sebulan sekali;•Membuat register SPJ pengeluaran yang disampaikan olah Bendahara Pengeluaran dalam bukuregister penerimaan SPJ pengeluaran;•Membuat register SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran ke dalam bukuregister pengesahan SPJ pengeluaran;•Membuat register SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh Pengguna Anggaran ke dalam bukuregister penolakan SPJ pengeluaran. 6. 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)•Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;•Menyiapkan dokumen anggaran atas beban Penerimaan dan pengeluaranpelaksanaan kegiatan;•Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala DinasPendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY secara rutin dalam bentuklaporan.•Pada akhir kegiatan, PPTK menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yangmenjadi tanggung jawabnya;•Dalam pertanggungjawaban keuangan, PPTK dapat dibantu Staf yangmenangani pembukuan keuangan kegiatan selanjutnya disebut PUMK.•Koordinasi dengan Pemegang Barang/Pengurus Barang terhadap realisasidan pengunaan belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material danBelanja
  2. 2. Modal.•PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaranmelalui atasan langsungnya.7. 4. Bendahara Penerimaan•Menerima, Menyetorkan, Menatausahakan, danMempertanggung-jawabkanpenerimaan PAD.•Dalam pelaksanaan tugas pengelolaanPendapatan di UPTD dibantu oleh BendaharaPenerimaan Pembantu.5. BendaharaPengeluaran•meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan olehPenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;•menguji kebenaran perhitungan tagihanyang tercantum dalam surat perintahpembayaran;•menguji ketersediaan dana yangbersangkutan;•Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;•Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP/GU/TU, dan LSpadaBuku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku PembantuPajak,Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran Perincian ObjekBelanja;•Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yangakandiserahkan ke Pengguna Anggaran (melalui PPK) untuk disahkan.8. 5. Pengurus Barang dan Pemegang Barang•Melakukan pembukuan barang-barangyang berasal dari realisasi BelanjaBahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material yangtercantum dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada DaftarPersediaan.•Melakukan pembukuan barang-barang yang berasal dari realisasiBelanjaModal yang tercantum dalam APBD pada Daftar Aset.•Koordinasi dengan PPTKterhadap realisasi belanja bahan pakai habis, belanjabahan/material dan belanjamodal.•Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengelolaan persediaan danasetkepada Kepala Dinas.9. 6. Pemegang Panjar Kerja atau PUMK•Melaksanakan pembukuan keuangan dankegiatan yangdiampunya;•Mempersiapkan bahan pengajuan SPP;•Menyusun rekapitulasiSPJ kegiatan;•Mengkompilasi dokumen kegiatan yang telah di setujui;•Mengarsip danmenyampaikan dokumen kegiatan ke Subbag.Keuangan;•Melakukan rekonsiliasianggaran kegiatan dengan petugasakuntansi di Subbag. Keuangan, baik secara bulananmaupuntriwulan.10. PELAKSANAAN PENDAPATAN APBD1. Bendahara Penerimaan pembantu dalamwaktu 1 hari setelah menerima pendapatan harus menyetor ke Kas Daerah denganmenggunakan surat tanda setor (STS). STS dibuat rangkap 7, yaitu 1 lembar asli dikirimke Bendahara Penerimaan SKPD, 4 lembar untuk bank BPD, dan 2 lembar untukBendahara Penerimaan Pembantu.2. Berdasar bukti setor asli, Bendahara Penerimaanmembukukan dalam Buku Kas Umum Pendapatan dan melakukan penatausahaan berupa:Register Penerimaan, Buku Pembantu per Rincian Obyek, Laporan Fungsional danAdministratif.3. Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan pencatatan dan penyetoranpenerimaan berdasar Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan Surat tanda Setor (STS).4.Bendahara Penerimaan Pembantu melaporkan penerimaan kepada Bendahara Penerimaandengan dilampiri TBP dan STS paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.5.Bendahara Penerimaan melakukan pelaporan ke DPPKA setiap bulan paling lambattanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.11. 1. PPTK melakukan klarifikasi kepada Bendahara Pengeluaran terkait ketersediaandana untuk Panjar kerja;2. PPTK mengajukan permohonan dana dengan mengisi NotaPencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran (PA/KPA);3. PA/KPA memberikan persetujuan pada NPD tersebut,selanjutnya PPTK mengajukan NPD kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan
  3. 3. sejumlah dana yang dimaksud sebagai Panjar Kerja. Bendahara Pengeluaranmengeluarkan dana sejumlah persetujuan yang diberikan oleh Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran kepada PPTK;4. PPTK wajib mengarsip dokumen-dokumen yangterkait dengan pengeluaran belanja untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya PPTKmemberikan dokumen-dokumen pelaksanaan belanja sebagai dasar BendaharaPengeluaran dalam melakukan Pertanggungjawaban Belanja;5. Bendahara Pengeluaranmelakukan pembukuan setelah dilakukan verifikasi oleh PPK terhadap kebenarandokumen yang diberikan oleh PPTK. Bendahara Pengeluaran mencatat pelaksanaanbelanja dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, BukuPembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran PerincianObjek Belanja;6. Pengurus Barang/Pemegang Barang melakukan pembukuan barangsetelah SPJ belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material dan Belanja Modaldibukukan oleh Bendahara Pengeluaran.12. 1. Persekot Kerja/Uang Muka Kegiatan Persekot Kerja merupakan uang persediaanbagi PPTK yang disediakan oleh Pengguna Anggaran secara proporsional sesuai dengananggaran yang tersedia dalam rangka pelaksanaan kegiatan masing-masing. Sebelummengajukan NPD kepada PA/KPA, PPTK terlebih dahulu melakukan klarifikasiketersediaan Dana di Bendahara Pengeluaran. Panjar Kerja diajukan PPTK kepadaBendahara Pengeluaran dengan menyampaikan NPD yang telah disetujui PA/KPA.Bila PPTK berhalangan, pengajuan dapat dikuasakan secara tertulis kepada PemegangPanjar Kerja (PUMK). Panjar Kerja berpedoman pada UP di Bendahara Pengeluaran,DPA, Anggaran Kas, dan Jadwal yang telah disusun PPTK, serta kemampuanmenyelesaikan SPJ Kegiatan. Panjar Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dihitungdari tanggal diterimanya Panjar Kerja, harus sudah dipertanggungjawabkan. Apabilaterdapat Panjar Kerja yang belum dapat dipertanggungjawabkan, maka sisanya harusdisetor kembali kepada Bendahara Pengeluaran. Besaran Panjar Kerja diberikan sesuaikemampuan PPTK/PUMK dalam mempertanggungjawabkannya dalam 7 (tujuh) harikerja. Selanjutnya dapat mengajukan tambahan Panjar Kerja.13. 2. Pertanggungjawaban PPTK dalam waktu 7 hari dari tanggal diterimanyapersekot kerja harus sudah menyerahkan SPJ secara lengkap dan benar untukdipertanggungjawabkan (masuk verifikasi), dan apabila terdapat sisa persekot kerja makayang tidak dapat dipertanggungjawabkan disetor kembali kepada Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya, SPJ tersebut akan dipergunakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaibahan permintaan pengisian kembali UP melalui SPP GU, minimum 75% dari UP yangpernah diterima. Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bukti Pengeluaran(Bend 26a) Tanda Terima yang dipersamakan dengan bukti pengeluaran (bend 26a).14. Pertanggungjawaban .................................................................... LanjutanPenyelesaian Bend 26a perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: • Pernyataanbelanja terukur berdasarkan DPA (nama kegiatan, nomor rekening, jenis pembayaran) •Penerimaan pembayaran ditulis dengan nama terang, alamat, bermaterai (sesuai jumlahpembayaran), bertandatangan serta berstempel/cap (jika yang menerima bukanperorangan). • Bend 26 beserta lampirannya dibuat rangkap 5 (lima) berwarna. • ParafPPTK dibubuhkan di sebelah kanan baris nama Bendahara Pengeluaran, sedangkan parafPPK di sebelah kanan baris nama PA/KPA, sebelum Bend 26a ditandatangani PA/KPA. •Untuk belanja barang habis pakai (ATK, Barang cetakan) penerima barangditandatangani oleh Pemegang Barang. • Untuk pengadaan barang inventaris (aset tetap),
  4. 4. penerima barang ditandatangani oleh Pengurus Barang. • Untuk Belanja Jasa kantor(pihak ke tiga/konsultan) penerima barang ditandatangani oleh Ketua Tim Penerima. •Tanda tangan Bendahara Pengeluaran dilaksanakan setelah isi dan kelengkapan sesuaidengan semua ketentuan di atas.15. DOKUMENSURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)16. 1. Honorarium PNS SPJ dilengkapi dengan: •Bend 26 a (kwitansi) atau DaftarPenerima Uang •SSP (PPh pasal 21) •SK Tim (SK Kepala Dinas) •Foto Copy DPA 2.2.1Catatan: •Dalam satu rincian obyek rekening honorarium, PNS tidak boleh mendapathonorarium lebih dari satu. •Jika satu orang merangkap jabatan/kedudukan maka dapatdiberikan satu honor jabatan, kecuali honor pembuatan makalah dan honor narasumber.•Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Tim pengarah dan/atau Tim Teknis yangpersonilnya dari luar SKPD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.17. 2. Honorarium Non PNS /Narasumber SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a (kwitansi)atau Daftar Penerima Uang •SSP (PPh pasal 21) •SK Tim (SK Kepala Dinas) •DaftarHadir •Foto Copy DPA 2.2.118. 3. Uang Lembur SPJ dilengkapi dengan : •Surat Perintah Tugas lembur dari KepalaDinas; •Daftar Penerima Uang; •Daftar Hadir Elektronik; •Bend 26a (kuitansi) jamuanlembur; •SSP (PPh pasal 21) •SSP (PPh pasal 23) •Foto Copy DPA 2.2.1 •Laporan HasilPelaksanaan lembur.19. 4. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SPJ dilengkapidengan : •Bend 26 a (kwitansi) •SPT dari Kepala Dinas •Bukti keikutsertaan (suratketerangan) dari Penyelenggara; •Laporan Hasil Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis•Sertifikat •Foto Copy DPA 2.2.120. 5. Belanja Beasiswa PNS SPJ dilengkapi dengan : •MoU antara Pengguna Anggarandengan Penerima Beasiswa •SK Penetapan dari Kepala Dinas •Bend 26 a (kwitansi)•Bukti keikutsertaan dari Lembaga Penyelenggara (Kartu Mahasiswa) •Laporan HasilStudi (transkrip nilai) •Ijazah bagi yang telah lulus •Foto Copy DPA 2.2.121. 6. Belanja BBM SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a (kwitansi) •Nota Pembelian dariSPBU setempat •Jika Pembelian berwujud Kupon, dilampiri Nomor Seri Kupon BBM•Foto Copy DPA 2.2.122. 7. Belanja ATK SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a (kwitansi) •Rincian Belanja•Faktur pengeluaran barang yang diketahui oleh Bendahara Barang •SSP (PPh pasal 22jika lebih dari 2 juta, PPN jika lebih dari 1 juta)) •Foto Copy DPA 2.2.123. 8. Belanja Listrik, Telpon, Air, Internet SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a(kwitansi) •Rekening pembayaran PLN/Telkom/PDAM asli. •Foto Copy DPA 2.2.124. 9. Belanja Jasa kantor (Pihak Ketiga) SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a (kwitansi)•Salinan SPD •SSP (PPN dan PPh pasal 23) disertai Faktur pajak •Kontrak •Kwitansibermaterai yang ditandatangani pihak ketiga, PPTK dan disetujui oleh PA/KPA •BeritaAcara Penyelesaian pekerjaan •Berita Acara Serah terima barang dan jasa •Berita AcaraPembayaran •Berita Acara Pemeriksaan •Surat Angkutan •Foto Copy DPA 2.2.125. 10. Belanja Sewa SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a (kwitansi) •Kontrak Sewa •SSP(PPh pasal 23), jika lebih dari 1 juta dikenai PPN •Foto Copy DPA 2.2.126. 11. Belanja Makanan dan Minuman Rapat SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a(kwitansi) •Undangan •Daftar hadir (disertai Penanggungjawab Daftar Hadir) •Notulen(menyebutkan tanggal selesai acara) •SSP (PPh pasal 23) •Foto Copy DPA 2.2.1
  5. 5. 27. 12. Belanja Perjalanan Dinas SPJ dilengkapi dengan : •Surat Perintah Tugas (SPT)•Jika perjalanan dilakukan banyak orang, dalam satu lembar SPT dicantumkan nama-nama yang melakukan perjalanan dinas. •SPPD lembar 1 dan 2 yang telah disahkan (1orang 1 SPPD) •Rincian permintaan uang yg telah ditandatangani. •Daftar penerima (jikalebih dari 1 orang) •Laporan Tertulis Hasil Perjalanan, paling lambat 7 hari kalender,kepada pejabat yg memberi perintah (1 orang 1 laporan) •Undangan (jika perjalanandinas berdasar undangan penyelenggara) •Tiket dan Boarding pass atas nama perorangan(untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah) •Foto Copy DPA 2.2.128. 13. Belanja Pengadaan Barang/Jasa s.d Rp.5.000.000,- SPJ dilengkapi dengan : •NotaPembelian •Bend 26 a (kwitansi) •Perincian belanja •SSP (PPN dan PPh pasal 22/ pasal23) •Foto Copy DPA 2.2.129. 14. Belanja Pengadaan Barang/Jasa Rp 5.000.000,- s.d Rp 10.000.000,- pembayaranmelalui Bendahara Pengeluaran SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26a (kuitansi) •BeritaAcara Penyerahan Hasil Pekerjaan •SSP (PPN dan PPh pasal 22/pasal 23) •SK PejabatPengadaan •Untuk Belanja Modal, dilampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan•Foto Copy DPA 2.2.130. 15. Pengadaan Barang/Jasa Rp 10.000.000,- s.d Rp 50.000.000,- pembayaranLangsung (LS) SPJ dilengkapi dengan : •Bend 26 a (kwitansi) •Permintaan/penawaran kePerusahaan •Penawaran dari Perusahaan •Berita Acara Negosiasi •SPK •Berita AcaraPembayaran •Berita Acara Serah Terima Barang •SSP (PPN dan PPh pasal 22/ pasal 23)disertai faktur pajak •SK Panitia/Pejabat Pengadaan •Foto Copy Rekening Bank •FotoCopy DPA 2.2.1 Catatan: Ketentuan mengenai harga barang/jasa, harga didasarkan padaharga pasar, dan setinggi-tingginya mengacu pada Peraturan Gubernur DIY yangmengatur tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ).31. 16. Pajak dan Materai • Penyetoran Pungutan/potongan pajak dikonfirmasi dahulukepada Bendahara Pengeluaran atau Petugas Verifikasi sebelum disetorkan ke Bank. •Bukti setor pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP).32. PPh pasal 21Yaitu Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dankegiatan(peserta lomba, peserta rapat/konferensi/sidang, kunjungan kerja,keanggotaankepanitiaan, peserta pelatihan, dll).•Kode Jenis Pajak/MAP 411211 untukPPN dalam negeri.Yang dikenakan PPh pasal 21:•Gaji, upah, honorarium, Tunjangan,dan pembayaran lain dengan nama/bentukapapun. Pengenaan PPh gaji dan Tunjangansetelah dikurangi Biaya jabatan, IuranPensiun dan PTKP.•Honor PNS dan Non PNS:PNS • Golongan IV sebesar 15% • Golongan III sebesar 5% (ber-NPWP), 6% bila tidakpunya NPWP • Golongan I dan II tidak dikenakan PPh pasal 21. Non PNS • Ber-NPWPdikenakan PPh pasal 21 sebesar 5% • Tidak ber-NPWP dikenakan PPh pasal 21 sebesar6%33. PPh pasal 22• Yaitu Pajak atas transaksi barang (pembelian/pembayaran barang)diatas Rp.1.000.000,- tidak terpecah-pecah.• Kode Jenis Pajak/MAP 411122.• Tarif pajakadalah 1,5 %. Bila tidak ber-NPWP sebesar 3%Yang tidak dikenakan PPh pasal 22:•Pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah, BUMD, dan BUMN tertentuyangjumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- dan tidak terpecah-pecah.•Pembayaranuntuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, telepon, gas, air PAM,dan benda-bendaPos.• Pembayaran yang diterima karena penyerahan sehubungan dengan pekerjaanyangdilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayaidengan hibah luarnegeri.•Pembayaran oleh bendaharawan kepada pribadi atas pengalihan hak atas
  6. 6. tanahdan/atau bangunan untuk keperluan pembangunan yang memerlukanpersyaratankhusus dengan pemerintah.34. PPh pasal 23• Yaitu Pajak atas hadiah/penghargaan, deviden, bunga, royalti, dan atassewa dan jasa lainnya.• Kode Jenis Pajak/MAP 411124.Tarif Efektif PPh pasal 23untuk:•Tarif pajak Hadiah & Penghargaan, Deviden, Bunga, dan Royaltiadalah15%•Tarif pajak Jasa Konsultasi, jasa publikasi, Catering, Cleaning Service,SewaAngkutan Darat, Jasa biro perjalanan/agen, jasa penyelidikan, jasa kurir,jasa FreightForwarding, Jasa pengepakan, jasa Maklon, Jasa Konstruksi,Pembasmian Hama, dan jasalain (misal: foto copy, service computer,kendaraan, penggandaan, cetak ) adalah 2%35. PPN•Kode jenis pajak/MAP 411211 untuk PPN Dalam negeri.•Tarif adalah 10% dariharga perolehan.Pembayaran yang tidak dipungut PPN:•Pembayaran yang jumlahnyapaling banyak Rp.1.000.000,- (termasuk PPN)dan tidak merupakan pembayaran yangterpecah-pecah.•Pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-bukupelajaranagama.•Pembelian barang hasil pertambangan yang diambil langsungdarisumbernya.•Barang-barang kebutuhan pokok, barang hasil pertanian.•Makananternak, unggas dan ikan.•Bibit atau benih pertanian,perkebunan,kehutanan,peternakandan perikanan.•Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makandansejenisnya.36. Pembayaran yang tidak dipungut PPN ..................... Lanjutan• Jasa dibidangpenyiaran, seperti radio dan televisi yang bukan bersifat iklan.• Jasa dibidang perhotelanmeliputi jasa persewaan kamar termasuk fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelanuntuk tamu yang menginap dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara ataupertemuan dihotel, penginapan, motel, losmen dan hostel,• Jenis jasa yang disediakanoleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.• Jasa di bidangOlahraga kecuali bersifat komersial.• Kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajaktontonan, termasuk jasa hiburan dibidang kesenian yang tidak bersifat komersial.• Jenisjasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secaraumum.37. Contoh Penghitungan PPN dan PPhBendahara Pengeluaran membayarkan uang untukjasa service kendaraansebesar Rp. 2.200.000,-Jawaban:Sebelum menghitung PPh 23,lebih dulu dihitung PPN yang kemudiandikeluarkan dari jumlah bruto:PPN = ( 1 : 11 ) XRp. 2.200.000,- = Rp. 200.000,-PPh 23 = 2% X Rp (2.200.000 - 200.000) = 2% X Rp.2.000.000,- = Rp. 40.000,-(Jika Rekanan tidak punya NPWP, tarif PPh 23 4 % )= 4% XRp. 2.000.000,- = Rp. 80.000,-38. Bendahara Pengeluaran membayar pembelian ATK sebesarRp.2.500.000,-PPN = ( 1 :11 ) X Rp. 2.500.000,- = Rp. 227.272,-PPh 22 = 1,5% X Rp. (2.500.000 - 227.272) =1,5% X Rp. 2272728,-= Rp. 34.091,-(Jika Rekanan tidak punya NPWP, tarif PPh22 3%)= 3% X Rp 2272728,-= Rp.68.182,-39. Bendahara Pengeluaran membayar komputer seharga Rp. 10.000.000,-HargaPerolehan 100/110 X Rp. 10.000.000 = Rp 9.090.909,-PPN 10 % X Rp. 9.090.909 = Rp909.091,- + = Rp 10.000.000,-PPh 22 = 1,5 % X Rp (10.000.000 - 909.091) = 1,5 % XRp. 9.090.909 = Rp. 136.364,-(Jika Rekanan tidak punya NPWP, tarif PPh 22 3% )40. Materai•Materai diberlakukan terhadap SPJ belanja pembelian/pengadaanbarang danjasa dengan ketentuan: Belanja senilai Rp. 250.000,- sampai dengan dibawah Rp.1.000.000,- dikenakan materai Rp. 3.000,- Belanja senilai Rp.1.000.000,- keatasdikenakan materai Rp.6.000,-
  7. 7. 41. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh PPTK dengan berdasarkan pada :b.DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)c.Anggaran Kasd.Standari Harga Barang dan Jasa(SHBJ)e.Pedoman PerpajakanLangkah-langkah Pengendalian oleh PPTK :8.Membuatrencana penggunaan dana setiap akan mengajukan pencairan dana,sesuai dengan alirankas.9.Membuat rekapitulasi penyetoran SPJ pada setiap penyerahan SPJkepadaBendahara Pengeluaran10.Membuat rekapitulasi kemajuan SPJ untukpengendalian intern kegiatan11.Membuat laporan tentang kinerja keuangan dan kinerjakegiatan12.Memperbaiki/melengkapi SPJ apabila ada kesalahan/kekurangan SPJyangtelah diverifikasi oleh PPK.13.Melakukan kompilasi SPJ kegiatan yang telahdisahkan PA/KPA, selanjutnyadiserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran.42. Pengendalian Anggaran oleh PPK-SKPD dengan Verifikasi SPJ yang disampaikanolehBendahara Pengeluaran berdasarkan pada:b.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)c.Anggaran Kasd.Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ)e.PedomanPerpajakanLangkah-langkah pengendalian:8.Bendahara pengeluaran menyerahkan buktipengeluaran kepada petugas verifikasimenyerahkan bukti pengeluaran yang telahdiverifikasi untuk ditindaklanjuti. Jika telah benardan lengkap maka petugas verifikasimembubuhkan paraf di Bend 26a, jika masih adakesalahan/kekurangan maka petugasverifikasi memberikan catatan hal-hal yang perludiperbaiki.9.Hasil Verifikasidikomunikasikan kepada Bendahara Pengeluaran/PPTK jika ada buktipengeluaran danlampiran yang perlu dibetulkan.10.Jika Jumlah SPJ telah mencapai minimal 75% darijumlah UP maka Bendahara Pengeluaranmengajukan SPP GU.11.SPP yang diajukan olehBendahara Pengeluaran kepada PPK diverifikasi sebelumditerbitkan SPM. Pedomanuntuk verifikasi adalah DPA, Anggaran Kas, Standarisasi HargaBarang dan Jasa danPedoman Perpajakan, dan peraturan lain yang berhubungan denganpelaksanaan APBD.43. Pelaksanaan pembukuan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran denganmembuat danmengerjakan pembukuan sesuai tugas pokok dan fungsi secaratertib, cermat dan telitiserta lengkap pada masing-masing format pembukuanyang telah dibukukan.Langkah-langkah :4.Menyiapkan Buku Kas Harian, untuk mencatat transaksi kas (SP2Ddanpengeluaran harian)5.Membuat Buku Pembantu Kas6.Membuat Buku Panjar/PersekotKerja (mencatat pemberian panjar kerjakepada PPTK dan pengembalian panjarkerja)7.Membuat buku bantu pajak8.Membuat rekapitulasi belanja per rincianobyek9.Membuat buku pembantu simpanan di Bank44. Ketentuan Pembukuan Bendahara Pengeluaran:•Setiap SPJ (Bend 26a yang lengkapdan sah ) dicatat pada BKU (di buku) setelahdiberi nomor/tanggal BKU langsungdibukukan pada REKAPITULASI PENGELUARANPER RINCIAN OBYEK, sesuaidengan rekening belanja masing-masing.•Bila pada Bend 26a terdapat transaksi pajak-pajak, dicatat pada BKU (di buku),setelah diberi nomor/tanggal BKU langsungdibukukan pada BUKU BANTUPENERIMAAN PENYETORAN PER RINCIANOBYEK PAJAK, sesuai jenis pajak masing-masing.•Setelah selesai membukukan secaraganda seperti tersebut, dibukukan pada formatLaporan Pertanggungjawaban BendaharaPengeluaran (Lembar Pengesahan SPJ)•Menyiapkan lembar pemeriksaan kas olehPengguna Anggaran.•Membuat lembar pengesahan SPJ.•Membuat register penutupankas.•Menyiapkan SPP beserta lampirannya.45. SPP Uang Persediaan (UP)• SPD UP diterbitkan berdasarkan kegiatan dalam DPAdan Anggaran Kas Dinas DIKPORA.• SPP Uang Persediaan (UP) dibuat berdasar SuratPenyediaan Dana (SPD) UP yang diterbitkan oleh Bendahara Umum daerah (BUD).•
  8. 8. SPP UP dibuat pada masa awal tahun anggaran.SPP Ganti Uang Persediaan(GU)•Bendahara mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) setelah menerimaSPDUP dari BUD.•Bendahara mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) kepadaKuasaPengguna Anggaran (KPA) melalui PPK SKPD sekurang-kurangnya 75%darijumlah UP yang telah diterima.46. SPP Tambahan Uang Persediaan (TU)•SPP TU diajukan untuk menambah UP yangakan digunakan untuk melaksanakan kegiatan yangbersifat mendesak, dimana UP tidakmencukupi untuk membiayai kegiatan yang akandilaksanakan.•Besaran SPP TU harusmendapat persetujuan Pejabat Pengelola Pendapatan Keuangan danAset (PPKA) ProvinsiDIY.•TU harus digunakan berdasrkan rencana penggunaan dan dipertanggungjawabkanpadaperiode yang sama (pada bulan yang bersangkutan) pada saat permintaan TU.•JikaTU tidak habis digunakan maka sisa uang harus disetor kembali pada periode yangsama(pada bulan yang bersangkutan) pada saat permintaan.•Sisa TU yang disetor sudahmembebani anggaran tidak dapat di cairkan lagi.SPP Langsung (LS)•SPP LSdipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkankontrakdan/atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketigasesuai denganketentuan perundang-undangan.•Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPLS pengadaan Barang dan Jasa kepada KPA melaluiPPK SKPD setelah ditandatanganioleh PPTK.•Lampiran SPP LS seperti pada Romawi III huruf B angka 9, 15 (sesuaiperuntukannya)Berdasarkan SPP UP/GU/TU/LS, PPK meneliti dan melakukan verifikasilampiran SPP UP/GU/TU/LS, apabila dinyatakan lengkap dan sah maka diterbitkan SPMUP/GU/TU/LS, dan diajukankepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D UP/GU/TU/LS.47. PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN DANA UP/GU/TU SKPD SPMUP/GU/TU KEPALA SKPD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA KUASASPJ BUD SPM UP/GU/TU SPJ SP2D PEJABAT PENATAUSAHAAN SKPDSPPUP/GU/TU SPJ BANK BENDAHARA PENGELUARAN UANG48. PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LSPEJABATPENGGUNAANGGARAN/KUASA KUASA SPM BUD SP2D PPK-SKPDBENDAHARA BANK PENGELUARAN (SPP-LS) UANG Tagihan & LaporanKegiatan PPTK PIHAK III (Menyiapkan Dokumen)49. SKEMA PEMBAYARAN SP2D DI BANK BPD DIY50. PENCAIRAN SP2D PA/KPA (Bendahara Pengeluaran/ JENIS PENCAIRANBIDANG PKD BANK BPD PIHAK III Bendahara Pengeluaran Pembantu)1PENCAIRAN SP2D Menyerahkan SP2D lb 1, 4 Mengambil SP2D lb 2 ke oMemindahbukukan dana (UP, GU, TU) dan penguji ke Bank BPD; Bidang PKD, dandapat ke Rekening Bendara Menyimpan SP2D lb 2, 3, mengambil dana ke Bank BPDPengeluaran/ Bendahara dan 5; terdekat. Pengeluaran Pembantu Menyerahkan SP2D lb2 dan sesuai perintah SP2D; 5 kpd Bendara Pengeluaran/ o Menyerahkan lb 4 keBendahara Pengeluaran Bidang Akuntansi sebagai Pembantu; laporan. MengarsipSP2D lb 3 dan 5.2 PENCAIRAN SP2D – LS Menyerahkan SP2D lb 1, 4Mengambil SP2D lb 2, 5, Bukti o Memindahbukukan dana Mengambil SP2D lb danpenguji ke Bank BPD setor pajak dan bukti-bukti ke Rekening Pihak III 2 dan 5 besertadilampiri Surat Setoran pembayaran yang lain (jika sesuai perintah SP2D; bukti setorpajak, Pajak, STS denda dan ada) di Bidang PKD. o Menyimpan bukti denda,penyusutan, Penyusutan; pembayaran Pajak, denda, dan transfer (jika MenyimpanSP2D lb 2, 3, penyusutan dan transfer ada) di Bendahara. dan 5; (jika ada); Mengarsip
  9. 9. SP2D lb 3 dan 5. o Menyerahkan bukti Menyerahkan SP2D lb 2 dan pembayaranPajak, denda, 5 kpd Bendara penyusutan dan transfer Pengeluaran/ Bendahara (jika ada)ke Bidang PKD; Pengeluaran Pembantu. o Menyerahkan lb 4 ke Bidang Akuntansisebagai laporan.3 PENCAIRAN SP2D – • Menyerahkan SP2D lb 1 dan • MengambilSP2D lb 2 ke o Menyerahkan foto copy GAJI register ke Bank BPD; Bidang PKD, dandapat SP2D ke Bidang AKuntansi • Menyerahkan SP2D lb 2 mengambil dana ke BankBPD kpd Bendahara beserta terdekat. lampirannya.51. 1. Laporan Bulanan• Laporan Kinerja Keuangan dan Kegiatan dibuat oleh PPTK,dikirim selambat-lambatnya tanggal 3 bulan berikutnya ke Sub Bagian Keuangan.•Laporan Mutasi Barang Inventaris dan barang Persediaan oleh Pengurus Barang danPemegang Barang.• Pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ-Belanja), dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.• Laporan Keuangan dan Akuntansi dibuatoleh PPK.1. Laporan Triwulanan• Laporan Kinerja Keuangan dan Kegiatan dibuat olehPPTK.• Laporan Mutasi Barang inventaris dan barang persediaan oleh Pengurus Barangdan pemegang Barang• Laporan Keuangan dan akuntansi, dibuat oleh PPK.52. 1. Laporan Akhir Tahun• Laporan Kinerja Keuangan dan Kegiatan Semesteran,dibuat oleh PPTK.• Laporan Mutasi Barang Inventaris dan Barang Persediaan , dibuatoleh Pengurus Barang dan pemegang Barang.• Pengesahan PertanggungjawabanBendahara Pengeluaran (SPJ-Belanja) Akhir Tahun, dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.•Laporan Keuangan dan Akuntansi Akhir Tahun, dibuat oleh PPK.Laporan akuntansidibuat oleh PPK setelah BendaharaPengeluaran membuat Laporan Pertanggungjawabanyangtelah diverifikasi pada setiap bulannya. Laporan akuntansidibuat berdasarkan sistemakuntansi pemerintahan denganberpedoman pada PP nomor 71 tahun 2010 danBuletinTeknis yang dikeluarkan oleh Komite Standar AkuntansiPemerintahan.53. • PPTK secara administratif wajib menyampaikan Surat PertanggungjawabanKeuangan (SPJ) secara lengkap dan benar paling lambat 20 hari kerja sejak tanggalpengambilan persekot kerja, kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melaluiBendahara Pengeluaran.• PPTK setiap bulan wajib melaporkan Realisasi/Daya SerapAnggaran untuk masing-masing kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepadaPengguna Anggaran melalui Sub bagian Keuangan paling lambat tanggal 3 setiap bulanberikutnya.• Bendahara pengeluaran SKPD secara administratif wajib menyampaikanlaporan pertanggungjawaban penggunaan APBD setiap akhir bulan kepada Kepala SKPDmelalui PPK- SKPD.• Apabila berdasarkan hasil verifikasi laporan pertanggungjawabantelah lengkap dan benar serta sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan,maka Pengguna Anggaran menerbitkan surat pengesahan paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya.• Dikecualikan dari ketentuan dimaksud nomor 4 di atas, terhadap penerbitansurat pengesahan pada bulan Desember pelaksanaan paling lambat tanggal 31 Desembertahun berkenaan.• PPK secara adminsitratif menyusun Laporan Keuangan dan Akuntansipaling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.54. • Apabila PPTK secara administratif belum menyampaikan LaporanPertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan dan mengembalikan sisa panjarkerja yang tidak dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal pengambilanpanjar kerja kepada Bendahara Pengeluaran, dijatuhi sanksi berupa peringatan/teguranoleh PA/KPA.• Apabila Laporan pertanggungjawaban dimaksud ayat (1) tidak dipenuhisampai dengan 10 hari, maka PPTK dijatuhi sanksi berupa penundaan pengambilan
  10. 10. panjar kerja berikut oleh PPK, kecuali atas pertimbangan tertentu dari Kepala Dinasselaku Pengguna Anggaran.55. PENGELOLAAN BANTUAN Dasar Hukum: • Permendagri no. 32 tahun 2011 •Peraturan Gubernur no. 5 tahun 201256. Penyaluran Bantuan Gubernur sesuai DPA PPKD yang di bebankan Dinas DikporaProvinsi DIY; Penerima bantuan Gubernur sudah tercatat dalam DPA atau lampiranDPA penerima Hibah dan/atau bantuan sosial; Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaProvinsi DIY menyusun Pedoman/Juknis Penyaluran bantuan Gubernur Provinsi DIYDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY atas nama Gubernur DIYmelaksanakan sosialisasi program bantuan. Calon penerima baik lembaga/peroranganbantuan mengajukan permohonan bantuan, ditujukan kepada : Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta, melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY.57. Proposal sekurang-kurangnya memuat:• Profil lembaga penerima bantuan;• ProgramKerja;• SK Pendirian/Susunan Pengurus;• RAB pemanfaatan dana bantuan;• Jadwalpelaksanaan pemenfaatan dana bantuan.Penelitian/verifikasi proposal: Verifikasimeliputi: ketersediaan Anggaran bantuan dalam DP, kelengkapan berkas permohonanbantuan, kelayakan menerima bantuan, baik dari perhitungan RAB maupun kegiatanyang akan dijalankan; Terhadap lembaga penerima bantuan yang masih terdapatkekeliruan maupun kelengkapan administrasi akan dikembalikan untuk pembetulanseperlunya. Proposal yang telah lolos verifikasi, selanjutnya diusulkan untuk ditetapkansebagai penerima bantuan dengan Surat Keputusan Gubernur DIY.Kepala DinasPendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY menerbitkan Surat RekomendasiPemberian Bantuan.Setelah kelengkapan administrasi penerimaan bantuan lengkap makaakan diajukan ke BUD untuk permohonan pencairan bantuan.58. • Berdasar Permendagri No. 32 tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun2011 , semua bantuan sosial harus sudah ditentukan diawal baik nama dan alamat dankegunaan bantuan tersebut yang dituangkan dalam keputusan Gubernur,• Semua bantuanyang dialokasikan dalam APBD disalurkan melalui transfer Bank ke rekening atas namalembaga penerima bantuan.Mekanisme:1. Dokumen Pencairan Dana BantuanKelembagaan • Proposal dan lampirannya dibuat rangkap 6 (enam) bendel, dijilid; •Kwitansi Pengeluaran bermaterai cukup dan sudah ditandatangani oleh para pihak yangberkompeten; • Foto Copy Rekening Bank/Buku Tabungan atas nama lembaga; • SuratPernyataan/Naskah Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan; • Laporan PemanfaatanDana Bantuan tahun sebelumnya, bagi lembaga yang tahun sebelumnya pernah menerimabantuan sejenis dari APBD.2. Pengusulan Pencairan Dana • Dokumen Pencairan Danasebagaimana tersebut diatas, diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, danOlahraga kepada Gubernur DIY melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset (DPPKA) Provinsi DIY;• Tranfer Dana dilakukan oleh Bendahara Umum Daerahlangsung ke rekening penerima bantuan59. Penerima Bantuan Kelembagaan dilarang menyimpan bantuan dibank/mengendapkan dalam rangka mendapatkan bunga. Penerima bantuan wajibmenyampaikan laporan pemanfaatan dana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerjaterhitung sejak dana bantuan diterima dan atau masuk dalam rekening bank penerimabantuan, atau batas akhir tahun anggaran yang bersangkutan. LaporanPertanggungjawaban dimaksud angka (1) diatas, minimal memuat: • Uraian singkatprogram/kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui dana bantuan kelembagaan
  11. 11. yang diterima; • Hambatan/Kendala yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan/kendala;• Rincian Pengeluaran dana, dan capaian program/kegiatan yang dibiayai melalui danabantuan yang diterima, dilampiri bukti pengeluaran yang sah, dan foto kegiatan; •Laporan Pertanggungjawaban dibuat rangkap 5 (lima) dijilid dan disampaikan kepadaGubernur DIY melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY.60. • Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY, dan Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Provinsi DIY atas nama Gubernur DIY berhakmelaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan dana bantuankelembagaan.SANKSI• Atas dasar hasil Pemantauan dan evaluasi, apabila terdapatpenyimpangan pemanfaatan dana sebagaimana yang telah dicantumkan dalam proposalpermohonan, maka penerima dana bantuan dapat dikenakan sanksi sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku.61. selesai

×