sosialisasi bantuan pemerintah, untuk pelaksanaan pmt berbasis bahan pangan lokal di indonesia

1. SOSIALISASI BANTUAN PEMERINTAH
TAHUN 2021
DIREKTORAT GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
Hotel Horison Grand Serpong, 14-16 September 2022

2. Dasar Hukum, Definisi, Jenis
DEFINISI
DASAR HUKUM
JENIS
01
02
03
PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan PMK perubahannya
Nomor 173/PMK.05/2016
Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh
Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah /
non pemerintah.
Pemberian penghargaan, Beasiswa, Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya,
Bantuan Operasional, Bantuan sarana/ prasarana, Rehabilitasi / Pembangunan
Gedung/Bangunan, Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA

3. Pengalokasian Anggaran
1. Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan
dan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
2. Anggaran Bantuan Pemerintah dituangkan dalam DIPA Kementerian Negara/
Lembaga.
3. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dialokasikan pada
kelompok akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda (5263xx)
4. Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal menggunakan akun
526321 yaitu Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang

4. PRINSIP PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
• Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang, dalam hal terdapat sisa
dana hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan PKS, maka sisa dana dimaksud
disetor ke Kas Negara
Tidak Bersifat Lumpsum
• Bantuan Pemerintah bukan merupakan bantuan yang bersifat grant, pemberian
berdasarkan prestasi kerja misalkan penghargaan, beasiswa atau TPG dan
Tunjangan Lainnya. Untuk Bantuan Pemerintah selain itu, pencairan dilakukan
per tahap dimana Tahap II dan selanjutnya berdasarkan progress kemajuan
pekerjaan
Berdasarkan Prestasi
Kerja
• Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah, K/L menyusun
Pedoman Umum dan Pedoman Teknis yang merupakan guideline bagi pemberi
bantuan dan penerima bantuan. Kewenangan Menkeu selaku BUN hanya
mengatur tata kelola keuangan, pertanggungjawaban, dan pelaporan
Pemisahan Kewenangan
Yang Jelas K/L dan BUN

5. PRINSIP PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
•Penerima Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang wajib menyusun dan
menyampaikan laporan pertanggung jawaban.
•Pertanggung jawaban yang tidak selesai akan muncul di Neraca sebagai Persediaan
Satker dan K/L
Akuntabilitas dan
Transparansi
Pelaksanaan
•Penerima bantuan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan
dana berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat 2 (dua) belah pihak.
•Khusus untuk Bantuan Pemerintah untuk Rehab/ Pembangunan Gedung/
Bangunan dibentuk UPKK (unit pengelola keuangan & kegiatan)
Pengalihan Tanggung
Jawab Pelaksanaan
Kegiatan
• Kerangka pengaturan dalam PMK mengatur mengenai pengalokasian, jenis
bantuan, penetapan penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran, pelaporan dan
pertanggunggjawaban sampai dengan monitoring dan evaluasi
Penyusunan PMK Yang
Paripurna

6. MATRIK PENERIMA, BENTUK, MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

8. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN

9. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN

10. • Mengacu pada Permenkes 24 Tahun
2021
• Penerima bantuan pemerintah pada
tingkat kab/kota
• Penyaluran Dana dilakukan sebanyak
dua tahap dan dikirim ke Rekening
Dinkes Kab/Kota
TATA KELOLA
PENCAIRAN DANA BANPER
Pola Penyelenggaraan
Mekanisme Penyaluran Dana
Bantuan
• Pelaksanaan kegiatan merujuk pada
Permenkeu 173/PMK.05/2016
• Pola penyelenggaraan adalah
Bantuan Pemerintah tipe 7
• Tipe Pengadaan Barjas Swakelola
Type 2
• Kontrak atau PKS oleh PPK Dit Gizi dan KIA dengan Dinkes Kab/Kota
atau Pejabat yang Ditunjuk
• Jangka waktu pelaksanaan 110 hari
• Pembukaan Rekening atas nama Dinkes Kab/Kota
• Buku Tabungan atas nama Dinkes Kab/Kota ditandatangani (spesimen) 2
orang (Ketua Tim Pelaksana dan pengelola keuangan yang ditunjuk)
• Setiap penarikan dana disetujui oleh Kadinkes atau Pejabt yang Ditunjuk
• Dinas Kab/Kota tidak diperbolehkan memindahbukukan dana
• Penyaluran Dana Tahap I sebesar 70% dan Tahap II sebesar 30%
• Penarikan Dana sesuai kesepakatan Tim Pelaksana di tingkat
Puskesmas dan Desa
• Tarif bea materai Rp. 10.000,- dengan nilai dokumen diatas Rp.
5.000.000,-
Administrasi Penyaluran Dana

11. • Sumber Pendanaan APBN TA
2022
• Sasaran Prioritas: Ibu Hamil
KEK dan Balita Gizi Kurang
pada Kabupaten/Kota terpilih
Dana dialokasikan untuk pembelian bahan
makanan, biaya operasional dan jasa
pengolahan makanan dengan rincian:
• Biaya bahan makanan dan operasional
digunakan untuk pembelian bahan
makanan, alat makan sekali pakar,
transport dan bahan bakar minimal 80%
• biaya jasa penyelenggaraan makan
sebesar maksimal 15%
• biaya operasional untuk dukungan
administrasi maksimal sebesar 5%
MEKANISME PENCAIRAN
DANA RINCIAN
JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

12. TATA KELOLA
PENCAIRAN DANA BANPER
Persyaratan Pengajuan Dana Tahap I dan II
No Persyaratan Pengajuan Dana Tahap I Tahap II
1 Dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran/Proposal √
2 Melampirkan SK Tim Pelaksana √
3 Fotocopy Rekening bank atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota √
4 Melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) √ √
5 Mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana √ √
6 Melampirkan kwitansi penerimaan uang √ √
7 Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan Tahap I yang berisi rekapitulasi
pembelaian bahan makanan, upah dan belanja dukungan administrasi
√
8 Surat Pernyataan pekerjaan Tahap I telah selesai √

13. TATA KELOLA
PENCAIRAN DANA BANPER
Progres yang harus dicapai/Output Tahap I dan II
No Output Tahap I Tahap II
1 Pemberian MT lokal kepada kelompok sasaran selama 45 hari √
2 Pemberian MT lokal kepada kelompok sasaran selama 90 hari √ √
3 Laporan pelaksanaan kegiatan edukasi dan demo memasak √ √
4 Laporan pelaksanaan berisi rekapitulasi pembelian bahan makanan, upah
dan dukungan administrasi serta dokumentasi per lokasi, daftar penerima
PMT dan laporan keuangan
√ √
5 Surat Pernyataan pekerjaan telah selesai dan bukti pengeluaran telah
disimpan
√ √
6 Laporan penyelesaian pekerjaan selesai 100% √
7 Bukti setor ke kas Negara dalam hal ada sisa √

14. 14
KPA bertanggung jawab atas:
a. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;
b. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah; dan
c. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah.
Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan
Pemerintah, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:
a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang
telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan penyaluran
Bantuan Pemerintah.
Monitoring dan Evaluasi

15. TERIMA KASIH

16. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
TATA KELOLA
PENCAIRAN DANA BANPER
(LANJUTAN)
Pencatatan
• Transaksi penerimaan
dan pengeluaran dana
disertai bukti
• Buku Bank Dinkes
• Daftar Sasaran
• Daftar Penerima Upah
• Laporan keuangan disertai
kwitansi dan nota, bukti setor
pajak
• Laporan Pelaksanaan Fisik
berisi daftar penerima MT,
BAST, laporan dan
dokumentasi, rekapitulasi
hasil penimbangan BB dan
laporan pelaksanaan
Pelaporan Penggunaan
Dana Pertanggungjawaban
• BAST dari Dinkes
Kab/Kota ke PPK
• Laporan dan
dokumentasi kegiatan
tiap lokasi
Sisa Anggaran
• Dinkes Ka/Kota merekap
pengembalian untuk
dibuatkan e-billing
• Dit Gizi dan KIA
mengirimkan e-billing
untuk disetorkan
• Penyetoran e-billing wajib
melalui Himbara (BRI,
BTN, BNI dan Mandiri)
• Bukti Setor dikirimkan
melalui email ke
banperMTLokal22@gmail.
com
• Bukti setor pengembalian
disampaikan paling lambat
tanggal 27 Desember

17. Ketentuan
Perpajakan
• Mengacu pada Permenkeu 132/PMK.05/2021
tentang perubahan kedua atas Permenkeu
173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
pada K/L
• Jenis barang tidak kena Pajak Pertambahan
Nilai: uang, emas batangan, dan surat
berharga
• Bantuan disahkan oleh pemerintah
dikecualikan dari objek pajak
Larangan dan
Sanksi
• Larangan: dana bantuan PMT dilarang
digunakan untuk membiayai kegiatan selain
Pemberian Makanan Tambahan Lokal
• Sanksi
• Penerapan sanksi sesuai dengan
peraturan dan undang-undang yang
berlaku
• Dana bantuan yang terbukti
disalahgunakan agar dikembalian kepada
kas Negara
• Pemblokiran dan penghentian sementara
TATA KELOLA
PENCAIRAN DANA BANPER
(LANJUTAN)

18. • Penetapan Kabupaten/Kota Penerima
• Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan
• Pemberitahuan Kegiatan
• Sosialisasi
• Pembekalan/Orientasi Tim Pelaksana
di Desa
Persiapan
Pelaksanaan
Perencanaan
Pengendalian dan
Pemantauan
• Pengendalian
• Pemantauan
• Evaluasi
• Serah Terima Pekerjaan
• Penyusunan Proposal Kegiatan
• Penetapan Tim Pelaksana
Kegiatan
• Menyusun Menu sesuai standar
• Pembelian Bahan Makanan
• Pemberian MT lokal siap santap
• Pelaksanaan Edukasi Gizi dan
Demo Memasak secara berkala
• Pendampingan
• Pencatatan dan Pelaporan
TAHAPAN
KEGIATA
N