SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNANTATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARALAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SERTA PENYAMPAIANNYASERTA PENYAMPAIANNYA
( BERDASARKAN PERBUP3a TAHUN 2010 )( BERDASARKAN PERBUP3a TAHUN 2010 )
 PPKD
 BUD
 Kuasa BUD
 Pengguna Anggaran
 Kuasa Pengguna Anggaran
 PPTK
 PPK SKPD
 Bendahara
 Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.
 Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
unit kerja SKPD.
 Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
 Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.
 Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada unit kerja SKPD.
 Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan transaksi PPKD.
 Pasal 189 dan Pasal 220 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006;
 Pasal 189 Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaanPasal 189 Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjaditerhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnyatanggung jawabnya;;
 Pasal 220 ayat (1)Pasal 220 ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajibBendahara pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uangmempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPDpersediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnyapaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;;
 Pasal 220 ayat (10) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajibPasal 220 ayat (10) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadimempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawabantanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnyapengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;;
 Memberikan pedoman kepada bendahara dalam
melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban
 Menyederhanakan proses penatausahaan
bendahara tanpa harus mengabaikan kontrol internal
 Memberikan petunjuk teknis kepada bendahara
dalam hal pengisian BKU dan Buku Pembantu BKU
serta dokumen pertanggungjawaban lainnya
 Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 Bendahara penerimaan SKPD berwenang:Bendahara penerimaan SKPD berwenang:
1.1. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatanmenerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan
asli daerah;asli daerah;
2.2. menyimpan seluruh penerimaan;menyimpan seluruh penerimaan;
3.3. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketigamenyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga
ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
4.4. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yangmendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang
diterima melalui Bank.diterima melalui Bank.
 Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD
dalam rangka pelaksanaan APBD.
 Bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti
transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
 Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas danAtas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas dan
wewenang bendahara penerimaan PPKD dapat dirangkapwewenang bendahara penerimaan PPKD dapat dirangkap
oleh Bendahara Umum Daerah.oleh Bendahara Umum Daerah.
Lanjutan ……
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENERIMAANPENERIMAAN
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENERIMAANPENERIMAAN
 Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.
 Bendahara pengeluaran SKPD berwenang:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
2. menerima dan menyimpan uang persediaan;
3. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
4. menolakperintah bayardari Pengguna Anggaran yang tidaksesuai dengan
ketentuan peraturan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
6. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK,
apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENGELUARANPENGELUARAN
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENGELUARANPENGELUARAN
 Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran
pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang
bendahara pengeluaran SKPD.
 Untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran pembantu
SKPD berwewenang :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
2. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang
dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran
3. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
4. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan;
5. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
6. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK,
apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTUPENGELUARAN PEMBANTU
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTUPENGELUARAN PEMBANTU
Lanjutan ……
 Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh
pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD;
 Untuk melaksanakan tugas dimaksud bendahara pengeluaran
PPKD berwenang:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD;
2. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD
3. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat
yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau
tidak lengkap.
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENGELUARAN PPKDPENGELUARAN PPKD
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA
PENGELUARAN PPKDPENGELUARAN PPKD
Lanjutan ……
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3
(tiga) prosedur, antara lain:(tiga) prosedur, antara lain:
1.1. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai;Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai;
2.2. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melaluiPembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui
rekening bendahara penerimaan;rekening bendahara penerimaan;
3.3. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melaluiPembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui
Kas Umum Daerah.Kas Umum Daerah.
PENATAUSAHAAN BENDAHARAPENATAUSAHAAN BENDAHARA
PENERIMAAN PPKDPENERIMAAN PPKD
PENATAUSAHAAN BENDAHARAPENATAUSAHAAN BENDAHARA
PENERIMAAN PPKDPENERIMAAN PPKD
Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai saat bendaharaPembukuan Pendapatan PPKD dimulai saat bendahara
penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasapenerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa
BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kasBUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas
umum daerah.umum daerah.
Lanjutan ……
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
1.1. Bendahara penerimaan SKPD wajibBendahara penerimaan SKPD wajib
mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadimempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya secara administratif kepada Penggunatanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna
Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10
bulan berikutnya.bulan berikutnya.
Lanjutan ……
Pertanggungjawaban AdministratifPertanggungjawaban Administratif
2.2. Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahunPertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun
anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulananggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan
tersebut.tersebut.
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
Bendahara Pengeluaran menyusun dokumen SPP berupa:Bendahara Pengeluaran menyusun dokumen SPP berupa:
1.1. Uang Persediaan (UP)Uang Persediaan (UP)
2.2. Ganti Uang (GU)Ganti Uang (GU)
3.3. Tambah Uang (TU)Tambah Uang (TU)
4.4. Langsung (LS)Langsung (LS)
a. LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangana. LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan
b. LS untuk pengadaan Barang dan Jasab. LS untuk pengadaan Barang dan Jasa
Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TUPembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU
Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses pencatatanPembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses pencatatan
transaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan Buku pembantu yangtransaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang
terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaranterkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran
menerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUDmenerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUD..
PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
Pertanggungjawaban dan PenyampaiannyaPertanggungjawaban dan Penyampaiannya
Bendahara pengeluaran wajib menyampaikanBendahara pengeluaran wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalampertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam
kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas :kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas :
1.1. Pertanggungjawaban penggunaan UP;Pertanggungjawaban penggunaan UP;
2.2. Pertanggungjawaban penggunaan TU;Pertanggungjawaban penggunaan TU;
3.3. Pertanggungjawaban administratif;Pertanggungjawaban administratif;
4.4. Pertanggungjawaban fungsional.Pertanggungjawaban fungsional.
Tupoksi bendahara

More Related Content

What's hot

Tambahan jurnal standar
Tambahan jurnal standarTambahan jurnal standar
Tambahan jurnal standarTatang Suwandi
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidAhmad Abdul Haq
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahkomar_adi
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNSujatmiko Wibowo
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIANNova Oktaharfianto
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaSujatmiko Wibowo
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaTatang Suwandi
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahSunar Shun Shun
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Maiya Maiya
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAMahyuni Bjm
 
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganAnjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganDIKKIKURNIANSYAH
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 

What's hot (20)

Tambahan jurnal standar
Tambahan jurnal standarTambahan jurnal standar
Tambahan jurnal standar
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
 
Contoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjabContoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjab
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendahara
 
Format sppd
Format sppdFormat sppd
Format sppd
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
 
Skp bagian umum
Skp bagian umumSkp bagian umum
Skp bagian umum
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
 
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganAnjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
 
Contoh SPPD
Contoh SPPDContoh SPPD
Contoh SPPD
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 

Similar to Tupoksi bendahara

BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxoperatorkomputer
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerAhmad Abdul Haq
 
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Guruh Permadi
 
penatausahaan-keu-daerah.pptx
penatausahaan-keu-daerah.pptxpenatausahaan-keu-daerah.pptx
penatausahaan-keu-daerah.pptxMahmudToha
 
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahararahmat hidayat
 
Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)ssuser8f1e591
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDFox Broadcasting
 
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptxPAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptxSantiSantideswita
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Arbyn Dungga
 
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptxPertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptxokihakiki
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptMEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptputragosoma
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022Evan Evianto
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxMuhammad Rafi Kambara
 

Similar to Tupoksi bendahara (20)

Sop apbn
Sop apbnSop apbn
Sop apbn
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satkerKedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
 
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
Sosialisasi pmk 162 pmk.05 2013
 
Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015
 
penatausahaan-keu-daerah.pptx
penatausahaan-keu-daerah.pptxpenatausahaan-keu-daerah.pptx
penatausahaan-keu-daerah.pptx
 
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
20141009212152 pmk 162 pedoman bendahara
 
Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)
 
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPDProsedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
Prosedur Akuntansi Pendapatan Di SKPD
 
TPP pertemuan 3
TPP pertemuan 3TPP pertemuan 3
TPP pertemuan 3
 
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptxPAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
PAPARAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD.pptx
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210
 
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptxPertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.pptMEKANISME UP_TUP_LS.ppt
MEKANISME UP_TUP_LS.ppt
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
 
Pertemuan 7
Pertemuan 7Pertemuan 7
Pertemuan 7
 
17021348.ppt
17021348.ppt17021348.ppt
17021348.ppt
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
 

More from Inspektorat

Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Inspektorat
 
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanUU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanInspektorat
 
Pp 46 tahun 2011
Pp 46 tahun 2011Pp 46 tahun 2011
Pp 46 tahun 2011Inspektorat
 
Audit berpeduli risiko
Audit berpeduli risikoAudit berpeduli risiko
Audit berpeduli risikoInspektorat
 
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaInspektorat
 
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratInspektorat
 

More from Inspektorat (8)

Perpajakan desa
Perpajakan desaPerpajakan desa
Perpajakan desa
 
Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014
 
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm PemerintahanUU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
 
Pp 46 tahun 2011
Pp 46 tahun 2011Pp 46 tahun 2011
Pp 46 tahun 2011
 
Audit berpeduli risiko
Audit berpeduli risikoAudit berpeduli risiko
Audit berpeduli risiko
 
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keudaTugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
 
Pengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektoratPengawasan,fungsional,inspektorat
Pengawasan,fungsional,inspektorat
 
Tupoksi pptk
Tupoksi pptkTupoksi pptk
Tupoksi pptk
 

Tupoksi bendahara

  • 1. INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNANTATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARALAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYASERTA PENYAMPAIANNYA ( BERDASARKAN PERBUP3a TAHUN 2010 )( BERDASARKAN PERBUP3a TAHUN 2010 )
  • 2.  PPKD  BUD  Kuasa BUD  Pengguna Anggaran  Kuasa Pengguna Anggaran  PPTK  PPK SKPD  Bendahara
  • 3.
  • 4.  Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.  Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.  Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang bersumber dari transaksi PPKD.
  • 5.  Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.  Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.  Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi PPKD.
  • 6.  Pasal 189 dan Pasal 220 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;  Pasal 189 Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaanPasal 189 Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjaditerhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnyatanggung jawabnya;;  Pasal 220 ayat (1)Pasal 220 ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajibBendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uangmempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPDpersediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnyapaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;;  Pasal 220 ayat (10) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajibPasal 220 ayat (10) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadimempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawabantanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnyapengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;;
  • 7.  Memberikan pedoman kepada bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban  Menyederhanakan proses penatausahaan bendahara tanpa harus mengabaikan kontrol internal  Memberikan petunjuk teknis kepada bendahara dalam hal pengisian BKU dan Buku Pembantu BKU serta dokumen pertanggungjawaban lainnya
  • 8.  Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.  Bendahara penerimaan SKPD berwenang:Bendahara penerimaan SKPD berwenang: 1.1. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatanmenerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;asli daerah; 2.2. menyimpan seluruh penerimaan;menyimpan seluruh penerimaan; 3.3. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketigamenyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja; 4.4. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yangmendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.diterima melalui Bank.
  • 9.  Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.  Bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.  Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas danAtas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas dan wewenang bendahara penerimaan PPKD dapat dirangkapwewenang bendahara penerimaan PPKD dapat dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah.oleh Bendahara Umum Daerah. Lanjutan …… TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAANPENERIMAAN
  • 10.  Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.  Bendahara pengeluaran SKPD berwenang: 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS; 2. menerima dan menyimpan uang persediaan; 3. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; 4. menolakperintah bayardari Pengguna Anggaran yang tidaksesuai dengan ketentuan peraturan; 5. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; 6. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARANPENGELUARAN TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARANPENGELUARAN
  • 11.  Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD.  Untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara pengeluaran pembantu SKPD berwewenang : 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS; 2. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran 3. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; 4. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; 5. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; 6. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTUPENGELUARAN PEMBANTU TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTUPENGELUARAN PEMBANTU Lanjutan ……
  • 12.  Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD;  Untuk melaksanakan tugas dimaksud bendahara pengeluaran PPKD berwenang: 1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD; 2. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD 3. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN PPKDPENGELUARAN PPKD TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARATUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN PPKDPENGELUARAN PPKD Lanjutan ……
  • 13. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, antara lain:(tiga) prosedur, antara lain: 1.1. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai;Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai; 2.2. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melaluiPembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening bendahara penerimaan;rekening bendahara penerimaan; 3.3. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melaluiPembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum Daerah.Kas Umum Daerah.
  • 14. PENATAUSAHAAN BENDAHARAPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKDPENERIMAAN PPKD PENATAUSAHAAN BENDAHARAPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN PPKDPENERIMAAN PPKD Pembukuan Pendapatan PPKD dimulai saat bendaharaPembukuan Pendapatan PPKD dimulai saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasapenerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kasBUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah.umum daerah. Lanjutan ……
  • 15. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN 1.1. Bendahara penerimaan SKPD wajibBendahara penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadimempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada Penggunatanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10Anggaran melalui PPK SKPD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.bulan berikutnya. Lanjutan …… Pertanggungjawaban AdministratifPertanggungjawaban Administratif 2.2. Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahunPertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulananggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.tersebut.
  • 16. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Bendahara Pengeluaran menyusun dokumen SPP berupa:Bendahara Pengeluaran menyusun dokumen SPP berupa: 1.1. Uang Persediaan (UP)Uang Persediaan (UP) 2.2. Ganti Uang (GU)Ganti Uang (GU) 3.3. Tambah Uang (TU)Tambah Uang (TU) 4.4. Langsung (LS)Langsung (LS) a. LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangana. LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan b. LS untuk pengadaan Barang dan Jasab. LS untuk pengadaan Barang dan Jasa Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TUPembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses pencatatanPembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU merupakan proses pencatatan transaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan Buku pembantu yangtransaksi penerimaan SP2D UP/GU ke dalam BKU dan Buku pembantu yang terkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaranterkait. Proses pembukuan dilakukan ketika bendahara pengeluaran menerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUDmenerima SP2D UP/GU/TU dari BUD/Kuasa BUD..
  • 17. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARANPENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN Pertanggungjawaban dan PenyampaiannyaPertanggungjawaban dan Penyampaiannya Bendahara pengeluaran wajib menyampaikanBendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalampertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas :kewenangannya. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas : 1.1. Pertanggungjawaban penggunaan UP;Pertanggungjawaban penggunaan UP; 2.2. Pertanggungjawaban penggunaan TU;Pertanggungjawaban penggunaan TU; 3.3. Pertanggungjawaban administratif;Pertanggungjawaban administratif; 4.4. Pertanggungjawaban fungsional.Pertanggungjawaban fungsional.