Bagan Akun Standar

19,796 views

Published on

Paparan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

0 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,796
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
864
Comments
0
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • PP RKA-BUN belum ada, mulai 2010 revised PP 21 akomodasi RKA BUN,
  • Tidak termasuk pembayaran tenaga kontrak, yg tidak ada PP,
  • Masa manfaat > 1 thn, digunakan operasional, berwujud, dpt dinilai, kecuali yg rusak berat/usang
  • Masa manfaat > 1 thn, digunakan operasional, berwujud, dpt dinilai, kecuali yg rusak berat/usang
  • Bagan Akun Standar

    1. 1. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan 2013 1
    2. 2. Dasar Hukum Penerapan BAS :  UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;  UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;  PP No. 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;  PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;  PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.  PMK NO.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran 2
    3. 3. Perdirjen Perbendaharaan tentang Penambahan dan Perubahan BAS Perdirjen Perbendaharaan tentang BAS: 1. Batang Tubuh: Pasal-pasal yang memberikan penjelasan bahwa penambahan dan perubahan hanya mencakup akun pendapatan, belanja dan transfer yang berlaku mulai tahun 2012 2. Lampiran yang terdiri dari: a) Lampiran I: Seluruh kodefikasi akun pendapatan, belanja dan transfer; b) Lampiran II: Penjelasan penggunaan kode akun; c) Lampiran III: Mapping perubahan kodefikasi dan uraian akun; d) Lampiran IV: Restrukturisasi akun pendapatan dari pengelolaan BMN; e) Lampiran V: Restrukturisasi akun Belanja Bansos; f) Lampiran VI: Penambahan dan perubahan uraian/ penjelasan akun; g) Lampiran VII: Akun yang tidak digunakan lagimulai tahun anggaran 2012. 3
    4. 4. HUBUNGAN SAPP DENGAN BAS DIPA SPM SP2D MPN APBN RKA-K/L SIMAK-BMNSAKSA-BUN Bagan Akun Standar 4
    5. 5. PERENCANAAN : RKA-KL PELAKSANAAN DIPA PERAN BAS DAN SAI DALAM SIKLUS PENGANGGARAN APBN KEUANGAN PERLENGKAPAN SAI RENCANA KEUANGAN BAS 5
    6. 6.  Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;  Meningkatkan kualitas informasi keuangan;  Memudahkan pengawasan keuangan. TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR 6
    7. 7. Klasifikasi Akun 2012 Organisasi (BA, Es, Satker) Fungsi Sub Fungsi Sub Fungsi Program Program Kegiatan Kegiatan Keluaran/Output Keluaran/Output Kode Ekonomi/ Jenis belanja Kode Ekonomi/ Jenis belanja Kode Ekonomi/ Jenis belanja Kegiatan Program Fungsi 7
    8. 8. KLASIFIKASI AKUN DALAM BAS KODE AKUN NAMA AKUN 1 ASET 2 KEWAJIBAN 3 EKUITAS 4 PENDAPATAN 5 BELANJA 6 TRANSFER KE DAERAH 7 PEMBIAYAAN 8 NON ANGGARAN 8
    9. 9. STRUKTUR APBN DALAM FORMAT “I ACCOUNT”  PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  I. Penerimaan Dalam Negeri  1. Penerimaan Perpajakan  2. Penerimaan Negara Bukan Pajak  II. Hibah  BELANJA NEGARA  I. Belanja Pemerintah Pusat  1. Belanja Pegawai  2. Belanja Barang  3. Belanja Modal  4. Belanja Pembayaran Bunga Utang  5. Belanja Subsidi  6. Belanja Hibah  7. Belanja Bantuan Sosial  8. Belanja Lainnya  II. Transfer ke Daerah  1. Dana Perimbangan  2. Dana Otsus dan Penyesuaian  SURPLUS/DEFISIT  PEMBIAYAAN  (Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri) 9
    10. 10. 10 KLASIFIKASI BELANJA MENURUT JENIS : 1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan jasa; 3. Belanja Modal; 4. Bunga; 5. Subsidi; 6. Hibah; 7. Bantuan Sosial; 8. Belanja Lain-Lain. MENURUT FUNGSI : 1. Pelayanan Umum Pemerintahan; 2. Pertahanan; 3. Hukum, Ketertiban dan Keaman an; 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Pemukiman; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya; 9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial.
    11. 11. KLASIFIKASI EKONOMI (JENIS BELANJA) • Belanja K/L • PMK 91, 101 - Pegawai - Barang - Modal - Bantuan Sosial • Belanja BUN • PMK 91, 171, 101 - Pembayaran bunga utang - Belanja Hibah - Belanja Subsidi - Belanja Lain-lain 11
    12. 12. DEFINISI JENIS BELANJA MENURUT KLASIFIKASI EKONOMI KLASIFIKASI EKONOMI 51 Belanja Pegawai 52 Belanja Barang 53 Belanja Modal 54 Benlanja Bantuan Sosial 12
    13. 13. BELANJA PEGAWAI Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan sendiri, dan pekerja lain yang bukan karyawan pemerintah tidak termasuk dalam kelompok belanja pegawai tetapi dalam kelompok belanja barang dan jasa. 13
    14. 14. Hal-hal yang perlu diperhatikan : a. Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, honor- honor pegawai non PNS serta tunjangan-tunjangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b. Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula disediakan dari “Belanja Pegawai : Uang honor tidak tetap” diintegrasikan ke dalam kegiatan induknya dan kode akun yang digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan yang bersangkutan. 14
    15. 15. BELANJA BARANG Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, Barang dan Jasa yang digunakan untuk riset dan pengembangan, pelatihan staf, riset pasar termasuk.  ATK dan operasional kantor lainnya  Biaya pemeliharaan  Biaya perjalanan.  Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat 15
    16. 16. Hal-hal yang perlu diperhatikan : a. Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya serta biaya perjalanan. b. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, termasuk Petugas SAI/ SIMAKBMN). c. Selanjutnya sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan induknya. 16
    17. 17. Hal-hal yang perlu diperhatikan : d. Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal : • Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai minimum kapitalisasi (< Rp300.000,- /unit); • Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ekonomis, manfaat atau kapasitas; • Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis. e. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk kegiatan operasional Satker BLU (gaji dan operasional pelayanan Satker BLU). 17
    18. 18. Penajaman/Perubahan uraian dan Penjelasan Akun (6/9) Belanja Barang Operasional dan Non Operasional: 5211 (Belanja Barang Operasional): Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satker dan umumnya pelayanan yang bersifat internal 5212 (Belanja Barang Non Operasional): Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satker dan umumnya pelayanan yg bersifat eksternal 18
    19. 19. Klasifikasi Belanja Barang Kodefikasi akun baru (526): Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang dipisahkan dari akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya). Sehingga Jenis Belanja Barang dan jasa menjadi: 52 521 522 523 524 525 526 Belanja barang Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Belanja BLU Belanja Barang untuk diserah- kan kpd masy./ Pemda 19
    20. 20. Belanja Barang Langganan Daya dan Jasa Restrukturisasi kodefikasi belanja langganan daya dan jasa (52211): Belanja langganan daya dan jasa dipecah sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih detil, sehingga Belanja Langganan Daya dan Jasa menjadi: 52211 522111 522112 522113 522119 Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 20
    21. 21. Pengaturan Perjalanan Dinas (524)  PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjadin Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.  Surat Menteri Keuangan No. S-2056 Hal Langkah-langkah dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjadin  Perdirjen Perbendaharaan No PER-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjadin DN bagi Pejabat Negara, Peg Negeri, dan PTT.  Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-4599/PB/2013 Tentang Penjelasan Lebih Lanjut penggunaan akun Perjadin berdasarkan Surat Menkeu No.S-2056/MK.5/2013 21
    22. 22. Belanja Perjalanan Dinas Pengaruh PMK No.113 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pengertian: perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara Ruang lingkup - Perjalanan Dinas Jabatan; - Perjalanan Dinas Pindah; Perjalanan Dinas Jabatan: Dalam Kota dan Luar Kota (seluruhnya di kelompok 524XXX) 22
    23. 23. Penambahan Akun Perjalanan Dinas Akun Uraian Akun 524111 Belanja Perjalanan Biasa 524112 Belanja Perjalanan Tetap 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 23
    24. 24. a) Paket Meeting/Sosialisasi  Dalam Kota: No. Jenis Kegiatan Akun Keterangan 2. Yang dilaksanakan di dalam kantor (di luar jam kerja) Satker Penyelenggara a) Uang saku rapat 524114 b) Biaya Konsumsi Rapat 521111/ 521211 c) Uang Transpor pegawai 524114 24
    25. 25. a) Paket Meeting/Sosialisasi  Dalam Kota: No. Jenis Kegiatan Akun Keterangan 1. Yang dilaksanakan di luar kantor dan di dalam kota Satker Penyelenggara a) Uang saku rapat paket meeting 524114 Untuk peserta/ moderator dan/atau narasumber b) Uang harian 524114 c) Uang Transpor pegawai 524114 d) Biaya Penginapan 524114 e) Biaya paket meeting 524114 25
    26. 26. a) Paket Meeting/Sosialisasi  Luar Kota: No. Jenis Kegiatan Akun Keterangan 1. Yang dilaksanakan di luar kota Satker Penyelenggara a) Uang saku rapat paket meeting 524119 Untuk peserta/ moderator dan/atau narasumber b) Uang harian 524119 c) Uang Transpor pegawai 524119 d) Biaya Penginapan 524119 e) Biaya paket meeting 524119 26
    27. 27. 526 BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASY/PEMDA 5261 Bel Brg untuk diserahkan kpd masy/Pemda 526111 Bel Tanah Utk Diserahkan Kpd Masy/Pemda 526112 Bel P’altn & Mesin Utk Diserahkan Kpd Masy/Pemda 526113 Bel Ged & Bang Utk Diserahkan Kpd Masy/Pemda 526114 Bel JIJ Utk Diserahkan Kpd Masy/Pemda 526115 Bel Fisik Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy/Pemda 5262 Bel Brg Penunjang DK & TP utk diserahkan kpd pemda 526211 Bel Brg Penunjang Keg. DK Utk Diserahkan Kpd Pemda 526212 Bel Brg Penunjang TP Utk Diserahkan Kpd Pemda 5263 Bel Brg Lainnya untuk diserahkan kpd masy/Pemda 526311 Bel Brg Lainnya untuk diserahkan kpd masy/Pemda 27
    28. 28. 28
    29. 29. OUTPUT DEKONSENTRASI Penunjang: Dapat menghasilkan BMN yang akan diserahkan (526211) Utama: Non Fisik 29 Dari Belanja Barang sesuai peruntukannya
    30. 30. BMN OUTPUT DEKONSENTRASI No. Uraian Keterangan 1. Kegiatan Utama Bersifat Non-fisik: menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain sinkronisasi & koordinasi, perencanaan, fasilitasi, bimtek, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian & survey, pembinaan & pengawasan, serta pengendalian. 2. Kegiatan Penujang Dapat menghasilkan BMN berupa AT Kode akun baru 526211 – Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi (termasuk yang menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada Pemda). Perolehan BMN dicatat sebagai persediaan 3. Reklasifikasi Apabila 6 bulan setelah perolehan BMN pada poin 2 belum diserahkan kepada Pemda, direklasifikasi menjadi AT 30
    31. 31. DEKONSENTRASI 31 KEGIATAN UTAMA: NON FISIK Akun Belanja Barang Sesuai Peruntukkannya: 52xxxx DUKUNGAN KEGIATAN UTAMA (DANA PENUNJANG) ADMINISTRATIF PENGADAAN INPUT BERUPA BARANG/JASA PENUNJANG LAINNYA Pengadaan barang ? Akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan DK: 526211 Akun Belanja Barang Sesuai Peruntukkannya: 52xxxx BMN  Persediaan  SIMAK-BMN 6 bln stlh pengadaan diserahkan ke SKPD  BAST Direklasifi- kasi menjadi Aset Tetap
    32. 32. OUTPUT TUGAS PEMBANTUAN 32 Utama: Fisik Lainnya Penunjang: Menghasilkan BMN Penunjang: Tidak menghasilkan BMN Utama: Fisik Dari belanja modal Dari belanja barang: Perjalanan dsb (52xxxx) Dari belanja barang fisik lainnya TP (526115) Dari belanja barang penunjang TP (526212)
    33. 33. BMN TUGAS PEMBANTUAN No. Uraian Keterangan 1. Kegiatan Utama Bersifat fisik: Menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah antara lain pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan, jalan, irigasi & jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset Pemerintah. Fisik: 53 sesuai peruntukan Fisik lain: Kode akun baru (526115-Belanja Fisik Lainnya Tugas Pembantuan), a.l. barang habis pakai, seperti obat2an, vaksin, pupuk, bibit tanaman untuk diserahkan kepada Pemda 2. Kegiatan Penujang • Menghasilkan BMN berupa AT, Kode akun baru (526212-Belanja Penunjang Tugas Pembantuan yang menghasilkan BMN dan akan diserahkan) • Tidak menghasilkan AT  akun 52 sesuai peruntukkannya 33
    34. 34. TUGAS PEMBANTUAN 34 KEGIATAN UTAMA DUKUNGAN KEGIATAN UTAMA (DANA PENUNJANG) PENGADAAN TANAH, BANGUNAN, PERALATAN & MESIN, JALAN, IRIGASI & JARINGAN FISIK LAIN a.l. : -Pengadaan barang habis pakai utk diserahkan ke Pemda - Renovasi Aset bukan milik Pemerintah ADMINIS- TRATIF PENGADA- AN INPUT BERUPA BARANG /JASA PENUNJANG LAINNYA Akun Belanja Modal Sesuai Peruntukkannya: 53xxxx Akun Belanja Barang Fisik Lain: 526115 Mengha- silkan Aset Tetap ? Akun Belanja Barang Penunjang TP: 526212 Akun Belanja Barang Sesuai Peruntukkan- nya: 52xxxx BMN  ASET TETAP BMN  Persediaan  SIMAK-BMN Dihibahkan ke SKPD sepanjang bermaksud menyerahkan  DJKN 6 bln stlh pengadaan diserahkan ke SKPD  BAST Direklasifi- kasi menjadi Aset Tetap
    35. 35. 35 2011 2012 Dst. Belanja Barang Penunjang Kegiatan DK (521311) Belanja Barang Penunjang Kegiatan DK utk Diserahkan Kpd Pemda (526211) Belanja Barang Penunjang Kegiatan TP (521321) Belanja Barang Penunjang TP utk Diserahkan Kpd Pemda (526212) Belanja Barang Fisik Lain TP (521411) Belanja Barang Fisik Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy/Pemda (526115)
    36. 36. BELANJA MODAL Belanja Modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Lainnya diantaranya aset tak berwujud, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). (Lampiran II PP 71 dan PMK 91/PMK.06/2007) 36
    37. 37. BELANJA MODAL 37 Belanja Modal (53) Belanja Modal Tanah (531) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (532) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (533) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (534) Belanja Modal Lainnya (536)
    38. 38. PERUBAHAN URAIAN/PENJELASAN AKUN BELANJA (Contoh) (7/9) 38 TA 2012 536111 Belanja Modal Lainnya Penjelasan Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Termasuk dalam belanja modal lainnya : pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan. 536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya Penjelasan Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.
    39. 39. KONSEP NILAI PEROLEHAN  Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi:  Harga beli aset tetap  Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan, termasuk: * biaya perjalanan dinas * ongkos angkut * biaya uji coba * biaya konsultan 39
    40. 40. Belanja Barang atau Belanja Modal? Pemilihan antara Belanja Barang dan Belanja Modal dalam pengadaan awal Memenuhi Kriteria Pengakuan Aset Tetap/Aset Lainnya? Y T Memenuhi Nilai Min. kapitalisasi: P/M ≥ 300.000 G/B ≥ 10.000.000 Belanja Barang sesuai peruntukannya T Belanja Modal sesuai peruntukannya Y 40
    41. 41. DEFINISI ASET TETAP 1. Dimiliki dan Berwujud; 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 3. Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; 4. Memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi 41
    42. 42. KRITERIA PENGAKUAN ASET TETAP 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal; 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan 42
    43. 43. BELANJA MODAL BELANJA BARANG TERPENUHINYA SALAH SATU KRITERIA KAPITALISASI 1. BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/ UMUR EKONOMIS; 2. BERTAMBAHNYA KAPASITAS, PENINGKATAN STANDAR KINERJA ATAU VOLUME ASET TIDAK NILAI MINIMUM KAPITALISASI: ≥ 300.000 untuk Peralatan & Mesin ≥10.000.000 untuk Gedung & Bangunan YA RKA-KL dan TIDAK 43
    44. 44. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pendapatan - Pajak XXXX - PNBP XXXX Belanja - Belanja Barang XXXX - Belanja Modal XXXX - Belanja Bansos XXXX NERACA Aset Lancar Kewajiban - Persediaan Aset Tetap - Tanah, Gedung, - Peralatan dll. Ekuitas Aset Lainnya Total Aset Total Kewajiban+ Ekuitas Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bansos berupa barang 44
    45. 45. BELANJA BANTUAN SOSIAL Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan 45
    46. 46. Bultek 10 SAP Akuntansi Belanja Bantuan Sosial Risiko sosial menurut Buletin Teknis 10 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 46
    47. 47. Hal-hal yang perlu diperhatikan : a. Belanja Bantuan Sosial secara prinsip dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. b. Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa uang atau barang. c. Pengadaan barang atau bantuan peralatan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam rangka bansos walaupun berupa barng fisik, pencatatannya tetap menggunakan akun belanja bantuan sosial. (57xxxx) d. bantuan sosial diberikan oleh instansi pemerintah dan diberikan kepada institusi selain pemerintah atau masyarakat serta harus memenuhi kriteria risiko sosial; 47
    48. 48. Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (1) 1. Tujuan penggunaan a) Rehabilitasi sosial b) Perlindungan sosial c) Pemberdayaan Sosial d) Jaminan Sosial e) Penanggulangan kemiskinan f) Penanggulangan bencana 48
    49. 49. Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (2) 2. Pemberi Bantuan a) Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana. b) Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga lain selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah, adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin teknis ini 49
    50. 50. Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (3) 3. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial  Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial yaitu "melindungi dari kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya "Risiko Sosial".  Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi,politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial 50
    51. 51. Kriteria Bantuan Sosial menurut Bultek 10 SAP (4) 4. Bersifat sementara atau berkelanjutan  Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.  Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut. Bantuan sosial dapat terus menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali. 51
    52. 52. Aset yg diserahkan Ke masyarakat Bel Barang Bantuan Sosial * Risiko Sosial Barang ( BAST ) Uang ( LS-Kel Masyarakat) Notes: Dana Bansos yg belum disalurkan Kas  di Neraca ( Kas Lainnya) Barang -> di Neraca ( Persediaan) 52
    53. 53. Klasifikasi Belanja Bantuan Sosial Restrukturisasi kodefikasi belanja bantuan sosial (57): Belanja bantuan sosial dipisahkan berdasarkan jenis kegiatannya sesuai dengan Bultek 10 SAP tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial. Sehingga Jenis Belanja Bantuan Sosial menjadi: 57 571 572 573 574 575 576 Belanja Bansos utk Rehabilitasi Sosial Belanja Bansos utk Jaminan Sosial Belanja Bansos utk Pemberdayaan Sosial Belanja Bansos utk Perlindungan Sosial Belanja Bansos utk Penanggula ngan kemiskinan Belanja Bansos utk Penanggula ngan Bencana 53
    54. 54. KAPAN BAS DIGUNAKAN ? PMK No.91/PMK.02/2007 Pasal 3 (1) Bagan Akun Standar sebagimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Pelaporan Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, mulai Tahun Anggaran 2008. 54
    55. 55. Permasalahan dalam Penggunaan Bagan Akun Standar  Pemahaman Klasifikasi Belanja  Pemahaman Pemakaian Akun dalam BAS untuk Kepentingan Perencanaan, Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan BAS PERENCANAAN (RKA-KL) PELAKSANAAN (DIPA) PELAPORAN (LKPP) 55
    56. 56. 56
    57. 57. PERMASALAHAN IMPLEMENTASI BAS Akuntansi: Kesalahan penganggaran antar jenis belanja (level 2 digit kode akun) Pelaksanaan Anggaran: Pengeluaran/belanja yang tidak/belum sesuai dengan uraian kode akun 57
    58. 58. (1) Honorarium Panitia Pengadaan  Pengadaan Aset Tetap: dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Pengadaan AT-nya.  Contoh: Honorarium panita pengadaan pembelian peralatan dan mesin (AT) masuk ke dalam akun 532111  Panitia Pengadaan Barang Habis Pakai yang tidak menghasilkan aset dikelompokkan ke dalam Belanja Honorarium Terkait Output Kegiatan (521213)  Panitia pengadaan yang dibentuk untuk seluruh pengadaan apapun dan mendapat honorarium tidak berdasarkan paket pekerjaan dalam suatu satker dibebankan pada akun 521213 58
    59. 59. (2) Pengadaan Sistem/Aplikasi yang dikembangkan sendiri atau kontraktual Menghasilkan Aset Tak Berwujud dalam bentuk Aplikasi/Program Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Lainnya (536111). Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan. Perbaikan dan pemeliharaannya yang tidak menambah nilai : Belanja Peme- liharaan Lainnya (523119) atau Belanja Jasa Lainnya (522191) 59
    60. 60. (3) Pengadaan Software  Menghasilkan Aset Tak Berwujud?  Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Lainnya (536111).  Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan. 60
    61. 61. (4) Pengadaan buku: menjadi koleksi perpus- takaan atau dibagikan/disebarluaskan ke-pada masyarakat? Tidak menjadi Aset Pemerintah Pusat Menjadi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Pusat Dikelompokkan ke dalam akun 526XXX (Belanja Barang Untuk Diserahkan) Dikelompokkan ke dalam akun 536111 (Belanja Modal Lainnya) Koleksi PerpustakaanUntuk Dibagikan 61
    62. 62. (5) Honor Panitia Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan • Menambah nilai Aset Tetap Lainnya dan dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Lainnya (536111). Honor Panitia Pengadaan Buku untuk dibagikan/ disebarluaskan (per paket pekerjaan) • Dikelompokkan ke dalam Belanja Honor yang terkait dengan Output Kegiatan (521213) 62
    63. 63. (6) Pengadaan Inventaris Kantor = Aset Tetap • Bila memenuhi kriteria AT, dikelompokkan ke dalam 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) • Di bawah nilai minimum kapitalisasi: Ekstrakomtabel == dikelompokkan ke dalam 521111 (Belanja Keperluan sehari- hari perkantoran) 63
    64. 64. (7) Belanja Jasa Profesi (522151) Untuk PNS : pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada pegawai PNS sebagai Narasumber, pembicara, praktisi, pakar dalam kegiatan yang melibatkan eselon I lain atau instansi lain Untuk Non PNS : pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Non PNS sebagai Narasumber, pembicara, praktisi, pakar dalam suatu kegiatan dan bukan kontraktual 64
    65. 65. (8) Belanja Jasa Konsultan Pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Non PNS secara Kontraktual, tidak menghasilkan Aset Tetap/ Aset Lainnya. 65
    66. 66. (9) Biaya Lelang  Pengadaan Aset Tetap/Aset lainnya: Dibebankan pada akun pengadaan asetnya (53XXX1)  Pengadaan Barang Habis Pakai: Dibebankan pada akun belanja operasional lainnya (521119) atau belanja barang non operasional lainnya 66
    67. 67. (10) Beasiswa untuk Pegawai  521219 67
    68. 68. (11-1) Renovasi atas Gedung dan Bangunan Bukan Miliknya  G/B tersebut milik Satker di lingkungan pemerintah pusat (Satker PU ataupun Satker lain): 536111, dicatat sebagai Aset Tetap Dalam Renovasi, setelah selesai agar diserahkan kepada si pemilik G/B. Proses SIMAK-BMN: Tranfer Out dari Satker pembangun dan transfer in oleh Satker pemilik/penerima 68
    69. 69. (11-2) Renovasi atas Gedung dan Bangunan Bukan Miliknya  G/B tersebut milik Masyarakat atau pemerintah daerah : 536111 69
    70. 70. 70

    ×