1. APBN dan APBD
Kelompok 4:
Alma Fairuz
Ainun Anisya
Aditya Pratama
Dea Bhakti
Budi Triansyah
Mikael Panjaitan
M. Hatta M
Syarulloh
Mahendra Ramadhan
3. Pengertian APBN
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara) APBN adalah anggaran pendapatan
dan belanja negara Republik Indonesia setiap
tahun yang telah disetujui oleh anggota DPR.
APBN merupakan sebuah daftar sistematis
dan terperinci yang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran negara selama
satu tahun untuk membiayai kegiatan-kegiatan
pemerintah yang bersangkutan.
4. Fungsi - Fungsi APBN
1. Fungsi Otorisasi. Fungsi otorotas mengandung
arti bahwa anggaran negara atau daerah
menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan. Fungsi perencanaan
mengandung arti bahwa anggaran negara dapat
menjadi pedoman bagi negara untuk
merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
3. Fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan berarti
anggaran negara harus menjadi pedoman untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.
5. 4. Fungsi Alokasi. Fungsi alokasi berarti bahwa
anggaran negara harus diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan
sumber daya serta meningkatakan efesiensi dan
efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi. Fungsi distribusi berarti bahwa
kebijakan anggaran negara harus memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilitas. Fungsi stabilitas memiliki makna
bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian.
6. Tujuan APBN
Sebagai PEDOMAN PENDAPATAN
DAN PEMBELANJAAN
NEGARA dalam melaksanakan tugas
kenegaraan untuk meningkatkan produksi
dan kesempatan kerja, dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kemakmuran masyarakat.
Untuk memelihara stabilitas ekonomi
dan mencegah terjadinya anggaran yang
deficit dan APBN berfungsi sebagai
pedoman agar pendapatan dan
pengeluaran keuangan negara teratur
sesuai dengan yang telah di tetapkan.
7. Sumber Pendapatan
Negara
Pajak
Retribusi
Keuntunga
n
BUMN/BUM
D
Denda dan
Sita
Pencetakan
Uang
Sumbangan,
Hadiah, dan
Hibah
8. Pajak
Pajak merupakan pungutan yang dilakukan
oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap
wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang
(pemungutannya dapat
dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung
bagi pembayarnya.
Jenis pajak di Indonesia:
– Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
– Pajak Hotel dan Restoran (PHR)
– Pajak Reklame
– Pajak Hiburan
– Pajak Bahan Bakar
9. Retribusi
Retribusi merupakan pungutan yang
dilakukan oleh pemerintah
(pusat/daerah) berdasarkan undang-undang
(pemungutannya dapat
dipaksakan) di mana pemerintah
memberikan imbalan langsung bagi
pembayarnya.
Contoh, pelayanan medis di rumah sakit
milik pemerintah, pelayanaan perpakiran
oleh pemerintah, pembayaran uang
sekolah, dll
10. Keuntungan BUMN/BUMD
Sebagai pemilik BUMN pemerintah
pusat berhak memperoleh bagian
laba yang diperoleh BUMN.
Demikian pula dengan BUMD
pemerintah daerah sebagai pemilik
BUMD berhak memperoleh bagian
laba BUMD.
11. Denda dan Sita Pemerintah berhak memungut
denda atau menyita asset milik
masyarakat, apabila masyarakat
(individu/kelompok/organisasi)
diketahui telah melanggar peraturan
pemerintah.
Misalnya: denda pelanggaran
lalulintas, denda ketentuan
peraturan perpajakan, penyitaan
barang-barang illegal, penyitaan
jaminan atas hutang yang tidak
tertagih, dll.
12. Pencetakan Uang
Pencetakan uang umumnya dilakukan
pemerintah dalam rangka menutup
defisit anggaran, apabila tidak ada
alternatif lain yang dapat ditempuh
pemerintah.
Penentuan besarnya jumlah uang
yang dicetak harus dilakukan dengan
cermat, agar pencetakan uang tidak
menimbulkan inflasi.
13. Sumbangan, Hadiah, dan Hibah
Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat
diperoleh pemerintah dari individu, institusi,
atau pemerintah.
Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat
diperoleh dari dalam maupun luar negeri.
Tidak ada kewajiban pemerintah untuk
mengembalikan sumbangan, hadiah, atau
hibah.
Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan
penerimaan pemerintah yang dapat
dipastikan perolehannya. Tergantung
kerelaan dari pihak yang memberi
sumbangan, hadiah, atau hibah.
14. Pengeluaran negara
a. Pengeluaran untuk Belanja
1. Belanja Pemerintah Pusat
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang
• Belanja Modal
• Pembayaran Bunga Utang
• Subsidi
• Belanja Hibah
• Bantuan Sosial
• Belanja Lain-lain
2. Dana yang dialokasikan ke Daerah
• Dana Perimbangan
• Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
b. Pengeluaran untuk Pembiayaan
• Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah
• Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
• Pembiayaan lain-lain
15. APBD
Pengertian APBD
Fungsi APBD
Tujuan APBD
Penyusunan APBD
Sumber Penerimaan
Daerah
Pengeluaran Daerah
16. Pengertian APBD
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah) adalah anggaran pendapatan dan
belanja daerah setiap tahun yang telah
disetujui oleh anggota DPRD.
APBD merupakan sebuah daftar sistematis
dan terperinci yang memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran daerah selama
satu tahun.
17. Fungsi - Fungsi APBD
1. Fungsi otorisasi maksudnya anggaran daerah menjadi dasar untuk
merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa
dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk
dilaksanakan.
2. Fungsi perencanaan maksudnya anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan maksudnya anggaran daerah menjadi pedoman untuk
menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Fungsi alokasi mengandung maksudnya anggaran daerah harus diarahkan
untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan
pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas
perekonomian daerah.
5. Fungsi distribusi maksudnya kebijakan-kebijakan dalam penganggaran
daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat
untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian daerah.
18. Tujuan APBD APBD disusun sebagai pedoman
pendapatan dan belanja dalam
melaksanakan kegiatan pemerintah
daerah. Sehingga dengan adanya
APBD, pemerintah daerah sudah
memiliki gambaran yang jelas tentang
apa saja yang akan diterima sebagai
pendapatan dan pengeluaran apa saja
yang harus dikeluarkan, selama satu
tahun. Dengan adanya APBD sebagai
pedoman, kesalahan, pemborosan, dan
penyelewengan yang merugikan dapat
dihindari.
19. Penyusunan APBD
Pertama-tama, tiap departemen
lembaga/badan dan semua organisasi
yang dibiayai oleh keuangan daerah
mengajukan usul/rencana penerimaan
dan pembiayaan kepada kepala daerah.
Usul/rencana tersebut akan dibahas
kelompok kerja yang dibentuk untuk
tujuan itu. Setelah disetujui, pemerintah
daerah mengajukan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) ke Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).
20. Sumber Pendapatan Daerah
• Pinjaman daerah
– Pinjaman luar negeri
– Pinjaman dalam negeri
– Obligasi daerah
• Penerimaan lain-lain
– Dari pemerintah
– Dari provinsi
– Dari kabupaten/ kota/
daerah lain
– Dana darurat
– Dll
• Pengeluaran rutin
– Belanja pegawai
– Belanja barang
– Belanja operasional dan
pemeliharaan
– Belanja perjalanan dinas
– Pembayaran pokok pinjaman dan
bunga
• Pengeluaran pembangunan
– Sektor industri
– Sektor perdagangan
– Sektor pertanian dan kehutanan
– Sektor tenaga kerja
– Sektor pertambangan dan energi
– Sektor hukum
– dll
21. Pengeluaran Daerah a) Pengeluaran Rutin
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Operasional dan
Pemeliharaan
Belanja Perjalanan Dinas
Pembayaran Pokok
Pinjaman dan Bunga
b) Pengeluaran Pembangunan
Sektor Industri
Sektor Perdagangan
Sektor Pertanian dan
Kehutanan
Sektor Tenaga Kerja
Sektor Pertambangan dan
Energi
Sektor Hukum dan lain-lain
