Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran belanja publik. Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan pembukuan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala. Dokumen ini mengatur mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan tugas bendahara sesuai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara.

1. Jakarta, Desember 2013
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB
BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN
(Sesuai PMK No. 162/PMK.05/2013)
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
1

2. DASAR HUKUM
1.
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.
• UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3.
• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung
Jawab Keuangan Negara
4.
• PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah
5.
• PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN
6.
• PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN
2

3. BAB URAIAN PASAL
I. Ketentuan Umum 1
II. Pengangkatan Bendahara 6
III. Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan
Kembali Bendahara
10
IV. Perberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat
Pengganti Bendahara
13
V. Penatausahaan Kas 15
VI. Pembukuan Bendahara 30
VII. Pemeriksaan Kas Bendahara dan Rekonsiliasi
Pembukuan Bendahara dengan UAKPA
34
VIII. Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara dan BPP
38
IX. Ketentuan Penutup 47
SISTEMATIKA
3

4. BENDAHARA
1. Bendahara Penerimaan
2. Bendahara Pengeluaran
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu
4. Bendahara Satker BLU
5. Selain Bendahara pada Perwakilan RI di
Luar Negeri
4

5. BATASAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA
1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran secara fungsional bertanggung
jawab kepada Kuasa BUN, secara pribadi
bertanggung jawab atas seluruh uang/surat
berharga yang dikelolanya.
2. BPP bertanggung jawab secara pribadi atas
uang yang dikelolanya dan menyampaikan LPJ
kepada Bendahara Pengeluaran.
5

6. Batasan Tanggung Jawab Bendahara
Kuasa
BUN
Bendahara
Pengeluaran
Bendahara
Penerimaan
BPP
LPJ LPJ
LPJ
- Secara fungsional bendahara bertanggung jawab kpd Kuasa BUN
- Secara pribadi bertanggungjawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya
6

7. PENGANGKATAN BENDAHARA
Jika tidak ada perubahan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP pada saat
pergantian periode tahun anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP
tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku
Pengangkatan harus:
Memenuhi persyaratan
yang ditetapkan BUN
Bendahara Penerimaan
dan/atau Pengeluaran tidak
boleh dirangkap oleh KPA,
PPSPM, PPK dan Kuasa BUN
Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran/BPP
tidak boleh saling merangkap
Karena keterbatasan SDM
boleh dirangkap seizin
Kuasa BUN
Kepala Kantor/Satker
Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang mengangkat:
Bendahara Penerimaan dan/
Pengeluaran
Guna kelancaran dapat
mengangkat BPP
Dapat mendelegasikan kepada:
7

8. PENGANGKATAN BPP
• Terdapat kegiatan yang lokasinya
berjauhan dengan tempat kedudukan
Bendahara Pengeluaran.
1.
• Beban kerja Bendahara Pengeluaran
sangat berat berdasarkan penilaian
Kepala Kantor/Satker.
2.
8

9. Guna kelancaran pelaksanaan penerimaan, Kepala
Kantor/Satker dapat menunjuk petugas
• Berfungsi untuk:
• menerima uang dari wajib bayar
• menyampaikan uang yang diterimanya kepada Bendahara
Penerimaan atau langsung menyetorkannya ke Kas Negara
atas nama Bendahara Penerimaan
1.
• Penyampaian uang oleh petugas ke Bendahara Penerimaan
disertai bukti penerimaan
• Format bukti penyampaian dan teknis penyampaiannya
ditetapkan oleh Kepala Kantor/Satker
2.
• Lokasi penerimaan berbeda dengan lokasi tempat Bendahara
Penerimaan berada
• Beban kerja yang berat dan tidak memungkinkan untuk
dilakukan sendiri oleh Bendahara Penerimaan
3.
9

10. SYARAT PENGANGKATAN BENDAHARA
1. Harus memiliki Sertifikat Bendahara
2. Dalam hal proses sertifikasi belum
terlaksana, persyaratan yang harus
dipenuhi sbb:
a) Pegawai Negeri
b) Pendidikan minimal SLTA atau
sederajat
c) Golongan Minimal II/b atau sederajat
10
1
2

11. PEMBEBASTUGASAN SEMENTARA DAN
PENGANGKATAN KEMBALI BENDAHARA
 Bendahara dibebaskan sementara dari jabatan
Bendahara, apabila:
a) Terdapat dugaan bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga
mengakibatkan terjadinya kerugian negara; atau
b) Bendahara tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam waktu
paling singkat 3 (tiga) bulan.
 Dalam hal bendahara dibebastugaskan sementara,
Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan Pejabat pengganti
sebagai Bendahara.
 Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengangkat kembali
Bendahara dimaksud pada jabatannya sebagai Bendahara,
apabila:
1. Tidak ditemukan bukti perbuatan melawan hukum,
2. Pegawai kembali bertugas di satker lingkungannya.11
1
2
3

12. No Pemberhentian Bendahara, jika:
1. Dijatuhi hukuman disiplin sedang atau
berat
2. Dijatuhi hukuman yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Diberhentikan sebagai Pegawai
Negeri
4. Sakit berkepanjangan
5. Meninggal dunia; atau
6. Mutasi/berpindah tempat kerja
PEMBERHENTIAN BENDAHARA DAN
PENETAPAN PEJABAT PENGGANTI BENDAHARA
Menteri/Pimpinan Lembaga
mengganti Bendahara dimaksud
dan mengangkat Bendahara
baru, sesuai mekanisme diawal.
12

13. BENDAHARA YANG DIBERHENTIKAN, WAJIB:
Menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya
beserta seluruh dokumen kepada Bendahara baru
Penyerahan tugas dan tanggung jawab serta dokumen pelaksanaan
tugas Bendahara didahului dengan pemeriksaan kas oleh KPA atau
Pejabat yang ditunjuk oleh KPA
Hasil pemeriksaan kas dan serah terima tugas dan tanggung jawab serta
dokumen pelaksanaan tugas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Kas dan Serah Terima
Format BAP Kas dan Serah Terima
terstandarisasi
1
3
2
4
13

14. Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan
Pentausahaan Kas Bendahara Pengeluaran
Penatausahaan Kas BPP
Meliputi:
PENATAUSAHAAN KAS
 Bendahara harus menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya
 Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada bank
umum/pos dan dilarang menyimpan uang yang dikelolanya pada rekening
atas nama pribadi
 Penarikan uang dari rekening Bendahara menggunakan cek yang
ditandatangani oleh Bendahara dan pejabat berwenang
14

15. Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan (1)
 Bendahara Penerimaan mengelola uang yang
sudah menjadi hak negara maupun yang belum
menjadi hak negara.
 Bendahara Penerimaan menyetorkan penerimaan
negara paling lambat akhir hari kerja. Namun bisa
disetorkan hari berikutnya dalam hal:
a. Terkendala jam operasional bank/pos persepsi,
b. Penerimaan negara diterima pada hari
libur/diliburkan.
15
1
2

16. Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan (2)
 Penerimaan negara dapat disetorkan secara
berkala dalam hal:
a. Tidak tersedia bank/pos persepsi sekota
b. Kondisi geografis tidak memungkinkan
c. Jarak tempuh lokasi bank/pos persepsi >2 jam
d. Biayanya untuk melakukan penyetoran
melebihi penerimaan yang diperoleh
 Hal itu harus mendapat izin Kanwil DJPBN
16
4
3

17. Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP
 Uang yang dikelola Bendahara Pengeluaran/ BPP
meliputi:
a. UP/TUP
b. LS Bendahara
c. Pajak
d. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak
negara, contoh: PNBP yang dikelola Bendahara
Pengeluaran
e. Uang lainnya (TKPKN, hibah, bansos, dll)
 Bendahara Pengeluaran/BPP dapat membayarkan
UP/TUP setelah mendapat SPBy
17
1
2

18. Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP (2)
 Setiap akhir hari kerja, maksimal UP/TUP yang ada di
brankas Bendahara Pengeluaran/BPP adalah Rp
50.000.000,-
 Bila pada akhir hari kerja UP/TUP melebihi Rp
50.000.000,- maka dibuat Berita Acara Keadaan Kas.
 Bendahara dapat memberikan Uang Muka Kerja
(selain UM Perjadin) setelah mendapat SPBy.
 Pada akhir tahun anggaran, UP/TUP harus disetorkan
ke kas negara. Sedangkan sisa LS Bendahara disetor
paling lambat 90 hari kerja dari tanggal SP2D.
18
3
4
5
6

19. Pembukuan dilakukan pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan Buku
Pengawasan Anggaran
Pembukuan mencakup seluruh uang yang ada pada satker tersebut
Pembukuan Bendahara berdasarkan dokumen
sumber dengan menggunakan aplikasi yang dibangun
oleh DJPBN.
PEMBUKUAN BENDAHARA
19
SiAp-PBN
Sistem Aplikasi
Pertanggungjawaban
Bendahara
New
Dalam hal tidak memungkinkan maka bisa dengan manual tulis
tangan/komputer

20. PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA
20
1
• Pemeriksaan dilakukan oleh KPA/PPK atas nama KPA/PPK
2
• Pemeriksaan kas dilakukan dalam hal: terjadi pergantian bendahara,
dilakukan rekonsiliasi dan sewaktu-waktu
3
• Hasil pemeriksaan kas dituangkan dalam Berita Acara dan memuat:
kesesuaian kas tunai di brankas dan rekening dengan pembukuan,
penyetoran penerimaan negara/pajak, penjelasan atas selisih
4
• Pemeriksaan Kas dilakukan minimal sekali dalam sebulan

21. LPJ BENDAHARA
21
LPJ Bendahara menyajikan:
a. Keadaan pembukuan;
b. Keadaan kas akhir bulan;
c. Hasil rekonsiliasi internal;
d. Penjelasan atas selisih.
LPJ Bendahara disusun berdasarkan pembukuan yang dilakukan
Bendahara dan ditandatangani olek Bendahara dan KPA/PPK
Bendahara harus menyampaikan LPJ Bendahara kepada: Kuasa
BUN (KPPN), Menteri/pimpinan lembaga, BPK

22. LPJ BENDAHARA (2)
22
Dalam hal tanggal 10 hari libur maka penyampaiannya pada hari kerja
sebelumnya.
Penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya dengan dilampiri:
a. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi
b. Salinan rekening koran
c. Daftar Saldo Rekening
d. Daftar Hasil Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara

23. KPPN melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara yang
diterima dan menyusun Daftar LPJ Bendahara
kemudian menyampaikannya ke Kanwil DJPBN
paling lambat 15 hari kerja
Kanwil DJPBN menerima Daftar LPJ Bendahara dari KPPN
untuk disusun Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian
Anggaran tingkat Wilayah dan disampaikan ke Dit. PKN
paling lambat 20 hari kerja
Dit. PKN menyusun Rekapitulasi LPJ
Bendahara per Bagian Anggaran tingkat
Nasional
23
VERIFIKASI LPJ Bendahara

24. Laporan (a)
Buku Bendahara Penerimaan
Buku Kas Umum
Buku Pembantu
BP Kas
BP ……..
Buku Pengawasan
Anggaran
Pendapatan
24

25. Laporan (b)
Buku Bendahara Pengeluaran
Buku Kas Umum
Buku Pembantu
Kas
BPP
Buku Pengawasan Anggaran
Belanja
Buku Pembantu Pajak
Uang Muka/Voucher
Uang Persediaan
LS Bendahara
Lain-Lain
25

26. Laporan (c)
Buku Bendahara Pengeluaran Pembantu
Buku Kas Umum BPP
Buku Pembantu
Kas
Buku Pengawasan Anggaran
Belanja
Buku Pembantu Pajak
Uang Muka/voucher
LS Bendahara
Lain-Lain
26

27. Laporan (d)
Berita Acara
Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara
Penerimaan
Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara
Pengeluaran
Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara
Pengeluaran Pembatu
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi
Bendahara Penerimaan
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi
Bendahara Pengeluaran
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima
Bendahara Penerimaan
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima
Bendahara Pengeluaran
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Serah Terima
Bendahara Pengeluaran Pembantu
27

28. Laporan (e)
LPJ Bendahara
LPJ Bendahara Penerimaan
Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara
Penerimaan
LPJ Bendahara Pengeluaran
Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara
Pengeluaran
LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
28

29. PENTAHAPAN
SATKER
KPPN
Verifikasi
KANWIL
- Rekapitulasi
- Laporan
Dit. PKN
LPJ
29

30. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Perdirjen Perbendaharaan No. 47/PB/2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, akan dicabut dan diganti
sesuai PMK yang baru.
Ketentuan Penutup PMK
30

31. 31
PROGRAM KERJA
1.
• PMK ditetapkan akhir tahun 2013 sosialisasi via website, Dit. PKN bersurat
yang ditujukan kepada K/L, Kanwil DJPB, KPPN.
• Mulai Januari 2014 Dit. PKN melakukan sosialisasi dengan mengundang
pihak terkait dan launching SiAp-PBN .
2.
• Peran Kanwil dan KPPN dalam kepatuhan pelaksanaan amanat
PMK dimaksud, Perdirjen Pengganti PER No. 47/PB/2009, bimtek
SiAp-PBN, memberikan pemahaman dan pedoman bagi
bendahara.
3.
• KPPN/Kanwil memiliki alat untuk monitoring UP/TUP melalui LPJ
yang akurat dan tepat waktu, yang terlebih dahulu dilakukan
rekonsiliasi internal satker antara operator SAI dan bendahara
terkait Kas di Bendahara Pengeluaran .

32. Terima Kasih
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Lt. 4,
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta
(021) 345-6547, (021) 344-9230 Ext 5421
Faksimile : (021) 345-9619
32

33. TEKNIS PEMBUKUAN
BENDAHARA
33

34. PRINSIP PEMBUKUAN BENDAHARA
 Pembukuan Bendahara melingkupi seluruh kas
yang ada di satker sesuai tugasnya
 Tehnik pembukuan adalah berbasis kas
 Pembukuan adalah berdasarkan dokumen
sumber
 Pembukuan dimulai dari Buku Kas Umum yang
dilanjutkan dengan Buku Pembantu dan Buku
Pengawasan Anggaran
 Penentuan buku-buku pembantu adalah
menunjukkan pemegang kas dan jenis uang
34

35.  Masukan dan saran atas pembukuan Bendahara
bisa disampaikan melalui email:
rpl.pkn@gmail.com atau (021) 3449230 int. 5422
35