Perkembangan perjuangan agrarian petani di Indonesia, sejak dulu sampai sekarang, banyak diomongin, sedikit hasil.

1. DINAMIKA HUKUM AGRARIA DAN
EFEKTIVITS LANDREFORM UNTUK
MENINGKATKAN AKSES PETANI
KEPADA LAHAN
Oleh: Syahyuti

2. Kondisi yang Dihadapi:
Landreform secara massal dan serentak
telah gagal, namun pemerintah selalu
berupaya meningkatkan akses petani
terhadap lahan
 Aturan dan kebijakan cukup kuat,
implementasi lemah
Namun, berlangsung proses de-
landreformisasi = menjual lahan,
fragmentasi , konversi lahan
 Hak penguasaan lahan untuk petani
meski telah diakui namun belum berhasil
ditegakkan.

3. PENSTRUKTURAN KONSEP
“PEMBARUAN AGRARIA” YANG LEBIH
OPERASIONAL
Pasal 2 Tap MPR IX/2001, Pembaruan Agraria =
“Suatu proses yang berkesinambungan
berkenaan dengan penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfatan sumber daya agraria ...”.
pembaruan agraria terdiri atas dua sisi saja,
yaitu: (1) sisi penguasaan dan pemilikan, dan (2)
sisi penggunaan dan pemanfaatan.
 Aspek landreform = penataan ulang struktur
penguasaan dan pemilikan tanah
Aspek non-landreform = bentuk-bentuk dan cara
mengolah tanah, introduksi teknologi baru,
perbaikan infrastruktur, bantuan kredit, dukungan
penyuluhan pertanian, pengembangan pasar
komoditas pertanian, dan lain-lain.

4. Reforma agraria / Pembaruan Agraria =
sisi landreform + sisi non landreform

5. DINAMIKA AKSES PETANI TERHADAP
SUMBER DAYA LAHAN PADA
BERBAGAI ERA

6. Tanah (dan rakyat) adalah “milik raja”.
Setiap hasil dari tanah mesti disisihkan untuk raja,
petani kurang terdorong untuk berproduksi
Abad 18 dan awal 19, secara umum di Jawa dikenal 3
kelas penguasaan tanah , yaitu: (1) Kelompok petani
tuna-kisma, (2) Kelompok petani (sikep atau kuli)
wajib membayar pajak dan upeti yang , dan (3)
pamong desa
Di Cirebon, ada 4 kelas :
1. penguasa desa dan orang-orang penting lokal = tidak
pernah menggarap tanah secara langsung
2. masyarakat tani (sikep)
3. para wuwungan (=penumpang) atau tuna kisma,
serta
Era Kerajaan Feodalisme: Kepemilikan
semu petani terhadap lahan

7. Era Pemerintahan Kolonial = Tanah milik
pemerintah, petani harus menyewa
”Tanah Pemerintah”
pengenaan pajak tanah
berlaku sistem penyewaan tanah dalam
jangka panjang (erfpacht)
 UU Agraria tahun 1870 (Agrarische Wet) =
kepemilikan mutlak (hak eigendom) dan
penyewaan
Asumsi bahwa tanah milik Belanda, maka
petani harus menyewa

8. Era Orde Lama = Landreform terbatas
 Lahir kebijakan agraria yang idealis.
 UU Pokok Agraria (UUPA) no. 5 tahun 1960.
 UU no. 56 tahun 1960 tentang landreform,
 UU no. 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil untuk pertanian
 UU 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil pada usaha perikanan
laut.
 Landreform, mulai ahun 1961 s/d 1965.
 Total landreform tahun 1961 – 2000 = 840.227 ha untuk 1,3
juta keluarga
 Peraturan perundang-undangan landreform: UU No 1/
1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir, UU No 56/1960
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, PP No 224/1961
tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian, PP 224/1961 tentang Pelaksanaan Distribusi dan
Ganti Rugi Tanah, PP No.10/1961 tentang Pen aftaran Tanah,
UU No.21/1964 Pengadilan Landreform.
 Penyebab kegagalan = rendahnya kemauan dan dukungan
politik, tidak ada biaya, data dan informasi

9. Era Orde Baru: Revolusi Hijau = Reforma
agraria tanpa Landreform
Landreform tidak dijalankan
Privatisasi tanah melalui program
sertifikasi tanah
Pemerintah mengejar industrialisasi
pertanian
Revolusi Hijau tanpa landreform, telah
meminggirkan petani kecil. menimbulkan
polarisasi sosek, stratifikasi, dan terusirya
kelompok petani landless dari pedesaan

10. Era Reformasi :Tarik Ulur Pusat
dan Daerah
Tap MPR No IX/MPR/2001.
UU No. 22 tahun 1999 pasal 11 = tugas
pertanahan merupakan bidang pemerintahan
yang wajib dilaksanakan oleh daerah
kabupaten dan kota.
Keppres No. 103 tahun 2001 = pertanahan
menjadi kewenangan pusat.
Wewenang Pemda = cukup luas

11. Era reformasi:
Tahun 2007 = “Program Pembaruan Agraria
Nasional”, target 8-9 juta ha
Tahun 2010 = penertiban tanah terlantar 7 juta ha
(PP No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar).
Presiden SBY berjanji menjalankan landreform
Pembagian sertifikat tanah kepada petani seluas
142.159 ha.
Tanah yang diredistribusikan kepada petani itu
tanah negara yang digarap masyarakat dan
disertifikatkan BPN.
Agustus 2010, BPN akan membagi-bagikan 6 juta
ha sampai 2025.

12. KONFLIK PERTANAHAN DAN LEMAHNYA
PENGAKUAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LAHAN UNTUK PETANI

13. Konflik pertanahan berlangsung di
banyak daerah melibatkan petani,
masyarakat, swasta, dan pemerintah
data KPA, hingga 2010 ini = ada 2.163
konflik agraria.
Data BPN, per Januari 2010 = ada
9.471 kasus konflik

14. Pola Asal-Usul Petani Menguasai
Tanah:
1. Tanah pemberian raja atau Pemerintah Hindia
Belanda kepada warga masyarakat yang
memiliki tenaga kerja laki-laki dengan kewajiban
tertentu (seperti gotong-royong, piket desa,
menjaga keamanan desa (meronda), membayar
pajak, iuran desa dan keagamaan).
2. tanah hasil pembukaan hutan (“tanah yasan”,
“tanah iyasa”)
3. tanah titisara (bondo desa), tanah kas desa
4. Tanah bengkok atau lungguh untuk pamong yang
sedang menjabat dan biaya operasional desa.
Tanah 1 dan 2 = menjadi hak milik perseorangan,
mulai tahun 1970-an.

15. Ciri utama bentuk penguasaan tanah pada
Hukum Islam dan Hukum Adat:
1. tanah merupakan sumberdaya ekonomi
yang unik,
2. tidak mengenal bentuk penguasaan yang
mutlak,
3. adanya sifat inklusifitas,
4. larangan untuk memperjual belikan tanah
dalam arti sebagai komoditas pasar,
5. manusia (dan hasil kerjanya) lebih dihargai
dibandingkan tanah.

16. Kesejajaran hukum adat Minang Kabau dan
Dayak
Level penguasaan Adat Dayak Adat Minangkabau
1. “individual” (=
satu keluarga)
kepemilikan “seko
menyeko”
“pusako rendah” dan
tanah ulayat suku
2. Beberapa keluarga
inti dlm satu garis
keturunan
kepemilikan
“parene’ant”
tanah ulayat kaum
3. Satu kampung kepemilikan
“saradangan”
tanah ulayat nagari
4. Satu wilayah
hukum adat
kepemilikan ”binua” Tanah ulayat Minang
Kabau

17. BERBAGAI UPAYA UNTUK
MENGIMBANGI BURUKNYA AKSES
PETANI TERHADAP LAHAN:
Pertama, konsolidasi Lahan
Konsolidasi Tanah pertanian (KTP), = Land
Consolidation, Redistribtion of Land, Land
Assembly (perakitan lahan), Land Readjustment
(penyesuaian bentuk lahan), Land Pooling
(pengumpulan lahan), dan Ruil Verkaveling
(pertukaran petak lahan).
Mencakup:
(1) usaha mengatur atau menata kembali sehingga
tanah tersebut dapat dipergunakan secara lebih
efisien,
(2) usaha untuk menata kembali tanah dimana si
pemilik tanah tidak harus melepaskan haknya,
malah seharusnya ia mendapat keuntungan,

18. Kedua, program transmigrasi
Transmigrasi dimulai dari tahun 1950
Distribusi lahan = 2 ha, lalu menjadi 4-5 ha,
namun kembali menjadi 2 ha per rumah tangga.
November 1905, program kolonisasi diluncurkan
dengan pemberangkatan 155 KK yang terdiri atas
815 jiwa dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen,
dan Purworejo menuju Lampung.
Pada 12 Desember 1950 dalam Kabinet Natsir
diberangkakan sebanyak 23 KK (77 jiwa) ke
Lampung.
Realisasi sejak 1950 - 1968 = 98.631 KK.
Tahun 2010 = 7.346 rumah tangga trasnmigran.

19. Ketiga, Perbaikan sistem bagi hasil
 Dalam kadar yang lebih ringan, para pemilik tanah
yang menyakapkan tanahnya kepada petani lain
dengan pembagian yang tidak adil, dapat pula
dipandang sebagai suatu bentuk penghisapan.
Tanah sebagai komoditas.
 Penataan sistem bagi hasil yang lebih adil di
Indonesia adalah masalah yang perlu diperhatikan.
 Bagi hasil = aspek non-landreform
 Tap MPR No. IX tahun 2001 pasal 2, “bagi hasil
merupakan suatu komponen yang dapat
menyumbang kepada kemakmuran, asalkan ada
perlindungan hukum dan menjunjung azas keadilan
antar pelakunya”.

20. Bagi hasil:
Landreform serentak vs mekanisme
pasar; bagi hasil di tengahnya
Karakteristik sistem bagi hasil : bersifat
personal, dan patron klien
Bupati berwenang mengatur bagi hasil di
wilayah (UU No. 2 tahun 1960 pasal 7:
“Besarnya bagian hasil-tanah yang
menjadi hak penggarap dan pemilik untuk
tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II
ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah
....”.)

21. Landreform di Abad 21:
 Landreform memperoleh semangat baru
 Perubahan motif Landreform: dari untuk pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan, ke pengurangan
kemiskinan, ketahanan pangan; keadilan sosial dan
penebusan dosa sejarah.
 Reforma agraria baru = mempertimbangan fakta
ketimpangan rezim perdagangan pertanian
internasional
 Pertanian = mekanisme yang paling riel agar sistem
neoliberal mampu mengintegrasikan kelompok miskin.
 Penelitian Akram-Lodhi et al. (2007), landreform di era
neo-liberal di Brazil , Bolivia, Filipina, Vietnam,
Armenia, Uzbekistan, Mesir, Namibia, Ethiopia, dan
Zimbabwe
 Landreform didorong fakta terus berlanjutnya
kemiskinan dan konflik tanah di pedesaan.
 Pengurangan kemiskinan = sistem pasar menjadi

22. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
KEBIJAKAN:
Tanah selalu dipandang sebagai milik
penguasa (raja, pemerintah kolonial,
pemerintah desa, dan negara).
Semenjak digulirkan tahun 1950-an,
landreform dan pemberian lahan kepada
petani tidak pernah berhasil
dilaksanakan secara cukup.
Beberapa bentuk upaya non landreform
masih dapat dijalankan.
Landreform tetap relevan dan mampu
menjadi instrumen menghadapai
neoliberal

23. Demikian,
Terima Kasih