bahan panduan

1. Pelaksanaan Prioritas Nasional Reforma Agraria
Palembang, 11 Agustus 2017

2. Pengarusutamaan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan (Pemerataan)
2
KEBIJAKAN
PEMERATAAN
EKONOMI
3
Lahan
Kesempatan
Kapasitas
SDM
A
B
C
Ritel dan Pasar
Pembiayaan dan Anggaran
Pemerintah
Manufaktur dan ICT
Nelayan & Budidaya
Rumput Laut
Mengembangkan perumahan terjangkau
untuk penduduk miskin kota
Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat dan Mendorong
Peranan Swasta/BUMN sebagai Off-taker dan pengolahan
Mengalokasikan Lahan Pertanian
Kepada Petani Tanpa Lahan
Mensinkronkan dan Melaksanakan
Reforma Agraria dan Kehutanan Sosial
Vokasi, Entrepreneurship dan
Pasar Tenaga Kerja
Sistem Pajak Berkeadilan
Kebijakan Pemerataan adalah kebijakan
Ekonomi Affirmatif yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat
ekonomi lemah dan menengah agar
memiliki equity (terutama lahan),
kesempatan dan kemampuan SDM yang
mempunyai daya saing
Kebijakan Pemerataan Ekonomi Yang Mendesak Di Berbagai Sektor
7

3. TIM REFORMA AGRARIA
Tim Reforma Agraria
Ketua : Menko Perekonomian
Anggota : Mendagri, ATR/BPN, Men LHK,
Mentan, Men BUMN, Mendes
PDT Trans, KSP
Sekretariat Tim Reforma Agraria
Sekretaris : Sesmenko Perekonomian
Tugas : Koordinasi kegiatan dan dukungan
administrasi kegiatan Reforma Agraria
Pokja Pelepasan Kawasan Hutan dan
Perhutanan Sosial
KETUA
Menteri LHK
Pokja Legalisasi dan Redistribusi
TORA
KETUA
Menteri ATR/BPN
Pokja Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
KETUA
Menteri MenDes PDT dan
Transmigrasi
Sub PMO
PMO
Organigram Tim Reforma Agraria berdasarkan Kepmenko 73/2017
3
Sub PMO Sub PMO

4. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017: REFORMA AGRARIA
REFORMA
AGRARIA
(1)
Penguatan
Kerangka
Regulasi dan
Penyelesaian
Konflik
Agraria
(2)
Penataan
Penguasaan
dan
Pemilikan
Tanah Obyek
Reforma
Agraria
(3)
Kepastian
Hukum dan
Legalisasi
atas Tanah
Obyek
Reforma
Agraria
(4)
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
Penggunaan,
Pemanfaatan
dan Produksi
atas TORA
(5)
Kelembagaan
Pelaksana
Reforma
Agraria Pusat
dan Daerah
LEVEL 1
PROGRAM
PRIORITAS
PRIORITAS
NASIONAL
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;
− Kementan; - Kemen ESDM;
− Kemen Desa, PDTT; - KKP;
− Kemen.PUPR; - Kemendagri;
− Kemenhub; - Setkab
− Setneg
− Kem. ATR/BPN;
− KLHK;
− Kementan;
− Kemen Kop UKM;
− Kemen Desa, PDTT;
− KKP;
− Kemen.PUPR;
− Kemendagri
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;
− Kementan; - Kemen Kop UKM;
− Kemen Desa, PDTT; - KKP;
− Kemen.PUPR; - Kemendagri
− Kemen. PAN dan RB - BIG
− LAPAN - KemenKeuangan
− Kem. ATR/BPN; - KLHK;
− Kementan; - Kemen Kop UKM;
− Kemen Desa, PDTT;
− KKP;
− Kemen.PUPR;
− emendagri
− LIPI
− BPPT
− Kemendag
− Kem. ATR/BPN;
− KLHK
− Kemen BUMN
− Kementan
− Kemen.PUPR;
− Kemen Kop UKM
− Kemenhub
− Kemen Desa, PDTT
− Kemen ESDM
− KKP
− Kemen PUPR
− Kemendagri
− Setkab
− Kemen Kum Ham

5. • Reforma Agraria adalah proses alokasi dan
konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan
penggunaan lahan
• Kebijakan Reforma Agraria dilaksanakan melalui dua
jalur, yaitu TORA dan Perhutanan Sosial
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Tujuan
Reforma Agraria
UUD 1945
Pasal 33 ayat 3
Dasar Hukum
Apa Itu Reforma Agraria?
Mengurangi
ketimpangan
penguasaan dan
pemilikan tanah
Menciptakan
sumber-sumber
kemakmuran dan
kesejahteraan
masyarakat yang
berbasis agraria
Menciptakan
lapangan kerja
untuk mengurangi
kemiskinan
Memperbaiki akses
masyarakat kepada
sumber ekonomi
Meningkatkan
ketahanan dan
kedaulatan pangan
Memperbaiki dan
menjaga kualitas
lingkungan hidup
serta menangani
dan menyelesaikan
konflik agraria
8

6. SINKRONISASI TORA DAN PERHUTANAN SOSIAL
Melalui program reforma agraria pemerintah melakukan alokasi kepemilikan lahan TORA dan pemberian
legalitas akses Perhutanan Sosial kepada masyarakat bawah
Apa Itu Reforma Agraria? (....lanjutan)
1) Luasan legalisasi aset untuk penyelesaian konflik lahan masih dalam proses inventarisasi
Reforma Agraria
LEGALISASI ASET
(4,5 Juta Ha)
REDISTRIBUSI TANAH
(4,5 Juta Ha)
1 2 LEGALITAS AKSES
3
SKEMA 1 SKEMA 2 SKEMA 4 SKEMA 5 SKEMA 6
SKEMA 3
Tanah Transmigrasi Belum
Bersertipikat
(0,6 Juta Ha)
PRONA
(3,9 Juta Ha)
HGU Terlantar dan
Tanah Terlantar
(0,4 Juta Ha)
Pelepasan Kawasan
Hutan
(4,1 Juta Ha)
Pemberian Akses
Pengusahaan Hutan
dalam periode tertentu
(12,7 Juta Ha)
Hasil Penyelesaian
Konflik lahan1
TORA Perhutanan Sosial
9

7. TAKSONOMI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) DAN PERHUTANAN SOSIAL
7
TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)
Pemberian Hak Atas Tanah oleh Kementerian ATR/BPN Menurut UU No. 5 /1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
PERHUTANAN SOSIAL
Pemberian Hak Pengelolaan atau Izin
Pemanfaatan Kawasan Tertentu oleh
Kementerian LHK menurut UU No.41/1999
tentang Kehutanan
STATUS
HUKUM/
LEMBAGA
PENGATUR
TANAH NEGARA DAN TANAH MILIK WARGA
Di bawah jurisdiksi pengaturan oleh Kementerian ATR/BPN
HUTAN NEGARA
Di bawah jurisdiksi pengaturan oleh Kementerian LHK
Untuk dikeluarkan dari Hutan Negara Untuk tetap berada dalam Hutan Negara
STATUS
PENGUA-
SAAN SAAT
INI
Tanah
Negara
lainnya
Tanah
Terlantar
dari
HGU-
HGB
dan
Hak
Pakai
HGU
sudah
habis
masa
berlakunya
Legalisasi
aset
tanah
yg
sudah
dikuasai
rakyat
Tanah
Transmigrasi
yang
belum
bersertifikat
20%
dari
kawasan
hutan
yang
dilepaskan
untuk
Perkebunan
Besar
20%
dari
Hutan
Produksi
Konversi
yang
telah
dimohon
Perusahaan
Perkebunan
untuk
dilepaskan
Hutan
Produksi
Konversi
yang
tidak
produktif
Pemukiman
Transmigrasi,
fasum-fasosnya
yg
sudah
memperoleh
persetujuan
prinsip
Pemukiman
fasum-fasos
Lahan
produktif
berupa
sawah
dan
tambak
Pertanian
lahan
kering
dan
kebun
campur
yg
jadi
sumber
mata
pencaharian
rakyat
Hutan
Adat
yang
berada
dalam
Hutan
Konservasi
maupun
Hutan
Produksi
Ragam
macam
penggolongan
hutan
berdasarkan
fungsi
dan
alokasi
(Hutan
Produksi,
Konservasi
dan
Lindung)
STATUS
HUKUM
YANG DITAR-
GETKAN
? ? ?
Hak
Milik
Perorangan/bersa
ma
Hak
Milik
Perorangan
? ? ?
Hak
Milik
Perorangan/
Bersama
Hak
Milik
Perorangan
Hak
Milik
Perorangan
Hak
Milik
Perorangan/
Bersama
Hak
Penguasaan
Bersama
(Hutan
Adat)
Hak
Pemanfaatan
Bersama
(Hutan
Desa
(HD)
Hak
Pemanfaatan
Bersama
-
Hutan
Tanaman
Rakyat
(HTR)
Hak
Pemanfaatan
Bersama
-
Hutan
Kemasyarakatan
(HKm)
Kontrak
Pemanfa-
atan
-
Kemitraan

8. Hak Akses/Izin/Kemitraan
Pengelolaan Hutan
TORA Perhutanan Sosial
Norma dan Standar Reforma Agraria
Lahan untuk
diusahakan
Uniformity &
batasan
kepemilikan
lahan
Pengelolaan
secara klaster/
kelompok
Pengelolaan dikonsolidasikan
dalam satu klaster
Jenis tanaman sama untuk
satu klaster
Luasan Maksimum Penguasaan Lahan/Hutan ditentukan berdasarkan kriteria:
10
Hak Milik atas Tanah
• Kepadatan Penduduk
• Jumlah Penduduk Miskin
• Ketimpangan Kepemilikan Lahan
• Kepadatan Penduduk
• Jumlah Penduduk Miskin
• Fungsi Hutan (Konservasi, Lindung, Produksi)
• Jenis Pemanfaatan (Kayu/Non-Kayu)
Tanah tidak untuk diperjualbelikan atau dipecah
melalui sistem waris
Tidak merusak ekosistem hutan dan penebangan kayu
hanya diperbolehkan di Hutan Produksi
Dikelola oleh kelompok
masyarakat (koperasi)
III. Redistribusi Tanah(Ex-HGU/Tanah Terlantar & TN Lainnya)

9. Area gudang dan
pengering
Area Penanaman
Tanaman Pangan
Area agroindustri Area Penanaman hortikultura
Memanfaatkan Lahan
• Menggunakan lahan untuk
memproduksi tanaman pangan
dan hortikultura
• Mengembangkan hasil panen
menjadi bahan yang memiliki
value added dengan konsep
agroindustri
• Dilakukan dalam bentuk klaster
• Ada proporsi tersendiri atas
pembagian setiap fungsi lahan,
sehingga mudah untuk
memberikan akses infrastruktur
Membangun desa yang
terintegrasi
Apa Yang Akan Dilakukan Penerima Manfaat Reforma Agraria?
Pemberdayaan klaster dilakukan dengan membagi pemanfaatan menjadi beberapa kegunaan dengan berfokus pada
penanaman tanaman pangan dan pengembangan nilai tambah (agroindustri).
Penerima (subjek) program RA diberdayakan
secara klaster melalui:
1. Penguatan Hak (kelompok) masyarakat
atas tanah secara legal sesuai dengan
penataan, penguasaan, dan pemilikan
tanah
2. Peningkatan kemampuan (kelompok)
masyarakat dalam pemanfaatan
peningkatan produktivitas lahan, melalui
tanaman pangan & agroindustri.
3. Pemberian akses terhadap infrastruktur
jalan dan irigasi (termasuk prasarana
pasca panen), pendidikan & latihan, kredit
usaha, dan pemasaran
4. Penyediaan “platform” informasi mengenai
pasar dari produk pertanian serta bantuan
bagi pengembangan usaha produksi
pertanian
Memanfaatkan Lahan
11

10. Kondisi Pencapaian Target RA dan PS Saat Ini: Butuh Percepatan!
10
PS = <
853.000
ha/tahun
HA = <
55.000/20
thn
RA 
akhir 2016
= 823.919
ha
Kapasitas yang terbatas
• Data mengenai potensi tanah obyek RA
masih belum terkonsolidasi dengan baik 
belum seluruhnya clear and clean
• Rentang rezim izin yang panjang dan
terperangkap ekonomi rente  devolusi
kewenangan
• Dana program yang tidak terkonsolidasi 
optimalisasi dana Pusat, Daerah, dan Desa
• Peran Pemerintah daerah belum dipertegas
dalam pelaksanaan RA (TORA dan PS) 
penegasan fungsi dan peran Pemda
(provinsi, kabupaten/kota, dan desa)
• Kapasitas masyarakat yang relatif rendah 
penguatan kapasitas desa dalam menyusun
rencana kuasa, kelola dan perizinan
Kendala yang dihadapi

11. Peta dan Rute Jalan Reforma Agraria dimulai dengan Identifikasi
menyeluruh Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial
Pemerintah Desa
Masyarakat Desa
Pemerintah Pusat
(Tim Reforma Agraria)
Pemerintah Provinsi Tim RA Propinsi
Tim RA Kabupaten
Pemerintah Kabupaten
Kelembagaan Reforma Agraria yang Perlu Dikembangkan
Tim Reforma Agraria
(SK Menko Perekonomian):
- Menko Perekonomian
- Menteri ATR/KaBPN
- Menteri LHK
- Menteri Desa, PDDT
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Pertanian
- Menteri BUMN
- Kepala Staf
Kepresidenan