Dokumen tersebut membahas tentang pengertian agraria dan hukum agraria. Secara ringkas, agraria merujuk kepada urusan tanah pertanian dan sumber daya alam lainnya, sedangkan hukum agraria adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sumber daya tersebut dan kewenangan pemerintah di bidang agraria. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah perkembangan hukum tanah di Indonesia.

2. PENGERTIAN AGRARIA DAN HUKUM AGRARIA
A. Pengertian Agraria
Kata agraria mempunyai arti dalam berbagai bahasa a.l :
Latin ager : tanah atau sebidang tanah
agrarius : perladangan, persawahan, pertanian
Inggris agrarian : tanah yg dihubungkan dengan usaha pertanian
Indonesia agraria : urusan tanah pertanian, perkebunan
UUPA agraria : bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan
alam
yang terkandung didalamnya (Pasal 1 ayat (2))
Menurut Boedi Harsono bumi merupakan LKI (Landas Kontinen
Indonesia): dasar laut & tubuh bumi dibawahnya diluar perairan wil. RI
yang ditetapkan UU No. 4 Prp 1960
UU No. 5 Th. 1983 tentang ZEE yang mana mengatur jalur perairan
dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah
Indonesia

3. PENGERTIAN HUKUM AGRARIA
a. Soedikno Mertokusumo
Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria
b. Soebekti dan R. Tjitrosudibio
Hukum Agraria adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum
baik hukum perdata, maupun hukum tata negara yang mengatur
hubungan antara orang dengan ketentuan agraria tsb dan
wewenangnya
c. Budi Harsono
Hukum Agraria adalah satu kelompokberbagai bidang hukum yang
mengatur hak-hak penguasaan atas sumber2 daya alam tertentu. A.l :
 Hk. Tanah
 Hk. Air
 Hk. Pertambangan
 Hk. Perikanan
 Hk. Penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang
angkasa (Psl 48 UUPA)

4. B. Pengertian Tanah
Menurut Pasal 4 UUPA :
Tanah permukaan bumi bagian dari tanah yang dapat dihaki
oleh setiap orang/badan hukum yang
timbul diatas hak yang merupakan
persoalan hukum
PERSOALAN HUKUM ???
Yaitu persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas
perlekatan/asas accessie dimana sesuatu yang terdapat diatas bumi
merupakan satu kesatuan dengan tanah/bagian dari tanah

5. Dalam hukum tanah Menurut Boedi Harsono terdapat dua asas yaitu :
a. Asas Perlekatan Horizontal
Asas pelekatan ini terdiri atas perlekatan horizontal atau mendatar dan perlekatan
vertikal. Asas perlekatan diatur dalam perumusan Pasal 500, Pasal 506, Pasal 507
KUH Perdata
Menurut Soebekti R dan ditegaskan lagi oleh pendapat Kleyn :
“apabila suatu benda yang sudah tertancap & terpaku pada benda tidak bergerak
secara yuridis harus dianggap sebagai benda tidak bergerak”
c/: rumah, gedung dll.
Selain perlekatan horizontal, ada pula perlekatan vertikal yang diatur dalam
Pasal 571 KUH Perdata “hak milik atas sebidang tanah atas segala sesuatu yang
ada diatas dan didalamnya”
Menurut Kleyn mengenai perlekatan vertikal kepemilikan ada 2 pokok :
1) Pemilik suatu benda pemilik semua bagian
2) Superficies Solo Credit tanaman & bangunan yang ada
dibawah & diatas tanah yang kekal

6. b. Asas Pemisahan Horizontal
Asas ini dianut oleh UUPA yang bertumpu kepada Hukum Adat, dimana
UUPA tidak mengenal asas perlekatan. Menurut Djuhaendi Hasan hukum
adat membedakan benda terdiri atas benda tanah dan benda bukan
tanah. Pendapat Djuhaendi Hasan didukung oleh beberapa ahli seperti :
1) Ter Haar
Tanah terpisah dari segala sesuatu yang melekat padanya
sehingga hak tanah & bangunan dimiliki oleh pemilik
berbeda
1) Imam Sudyat
Pemisahan Horizontal pemisahan antara rumah, tanah, &
tanamanyang berada diatas tanah
dapat dijual / digadaikan sendiri
terlepas dari tanahnya
c/: daerah Sulawesi Tengah, Suku Bugis dll.

7. C. Sumber Hukum Tanah Indonesia
1. Hukum Hukum Adat Masa Lampau
2. Hukum Adat Masa Kini
2. Kebiasaan
3. Tanah-tanah Swapraja
4. Tanah Partikelir
5. Tanah Negara
6. Tanah Garapan
7. Hukum Tanah Belanda
8. Hukum Tanah Jepang
9. Tanah-tanah Milik Perusahaan Asing Belanda
10. Tanah-tanah Milik Perseorangan Warga Belanda
11. Surat Izin Perumahan (SIP) atau Verhuren Besluit (V.B)
12. Tanah Bondo Deso
13. Tanah Bengkok
14. Tanah Wedi Kengser
15. Tanah Kelenggahan
16. Tanah Pekulen
17. Tanah Res Extra Commercium
18. Tanah Absente
19. Tanah Oncoran
20. tanah bukan Oncoran
armilida@yahoo.co.id

8. POKOK BAHASAN HUKUM AGRARIA
Hukum agraria secara garis besar setelah berlakunya UUPA dibagi menjadi 2
bidang, yaitu :
1. Hukum Agraria Perdata (Keperdataan)
bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang
memperbolehkan, mewajibkan atau melarang perbuatan hukum yang
berhubungan dengan tanah c/: jual beli, hak atas tanah sebagai jaminan
utang, pewarisan
2. Hukum Agraria Administratif (Administratif)
ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam
menjalankan praktek hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-
masalah agraria yang timbul c/: pendaftaran tanah, pengadaan tanah,
pencabutan hak atas tanah

9. SEJARAH HUKUM PEMBENTUKAN UUPA
1. Masa Belanda
Mengenai tanah pada masa ini di Indonesia berlaku 2 peraturan :
− Peraturan adat tentang tanah pada hukum adat
− Peraturan tanah yang tunduk pada hukum Belanda misal: hak
opstal, hak erpacht, hak eigendom
mengenai hal tersebut diatas , dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Tahun 1811
Belanda Pajak bumi, namun gagal dalam administrasi maka
diganti
Inggris Raffles
sistem Domein sistem penarikan pajak bumi seperti
yang digunakan Inggris di India
dengan sistem warisan
Landrete petani membayar pajak 2/5 dari
panen

10. b. Tahun 1830
Vanden Bosh Konsep cultuurstesel/tanam paksa
T7an menolong ekonomi Belanda yang sedang
terpuruk
Peraturan tetap namun pembayaran pajak berbeda yaitu :
− pemilik tanah tidak usah membayar 2/5 dari panen, namun hanya 1/5
− tanah ditanami sesuai keinginan pemerintah, mis : kopi, tembakau, teh
maupun tebu.
c. Tahun 1848
Pada masa ini kaum pemilik modal & aliran liberal bertikai dengan golongan
konservatif (cultuurstesel), namun akhirnya kaum liberal bisa memperjuangkan
tuntutannya dengan di setujuinya perubahan UUD Belanda/ Regeling
Reglement (RR) th.1845
Pasal 62 RR “GJ boleh menyewakan tanah dengan ketentuan2 yang telah
ditetapkan Ordonansi”
T7an kaum Liberal a.l :
− Pemerintah mengakui bahwa tanah yang dikuasai oleh pribumi adalah
hak milik mutlak (eigendom) agar memudahkan untuk penjualan &
penyewaan
− Pemerintah memberi kesempatan kepada swasta untuk menyewa
tanah dalam jangka panjang dan murah (erpacht)

11. Untuk memenuhi T7an tersebut tahun 1862 Menteri Jajahan Frans Van Puttle
mengajukan RUU yang berisi :
− GJ akan memberi hak erpacht selama 99 th
− HM pribumi diakui sebagai hak mutlak (eigendom)
− Tanah komunal dijadikan HM
Namun RUU tersebut ditolak oleh parlemen !!!!
d. Tahun 1870
Pada tahun 1866 & 1867 pemerintah penelitian tentang hak
penduduk Jawa
sebanyak 808 desa
terbit dalam 3 jilid (1876, 1880,
1896) Eindresume
e. Tahun 1960
Pada tahun ini mulailah perhatian Pemerintah terhadap agraria dimulai dengan
dibentuknya “Panitia Agraria” tahun 1998. Setelah 15 th. Lahirlah UU No. 5 th.
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok2 Agraria. Proses pembentukan Undang-
Undang ini a.l :

12. 1) Panitia Yogya (1948)
Pemerintah PP No. 16 th.1948 Panitia Agraria Yogya
Sarimin Reksodiharjo
Tugas mengembangkan pemikiran dlm menyusun Hk. Agraria
baru pengganti Hk. Kolonial sejak th. 1870
Hal-hal yang diangkat a.l :
− Hk. Harus dipahami dan diterima o/rakyat
− Para pembentuk UU perlu memahami hidup jiwa rakyat
− Para pembentuk UU bukan dewa melainkan orang biasa
yang terpilih dari rakyat
− Peranan rakyat merupakan syarat u/pelaksanaan Hk. baru

13. 2) Panitia Jakarta (1951)
Ada gejolak agresi militer Belanda II Panitia Jakarta
Sarimin Reksodiharjo
Usulan yang digagas a.l :
− Adanya penetapan batas luas maksimal dan minimum
− WNI dapat memiliki tanah
− Adanya pengakuan hak rakyat dari UU
3) Panitia Soewahjo (1956)
Panitia Jakarta pertama kali di ketuai o/ Sarimin Reksodiharjo kemudian
diganti o/ Soewahjo Panitia Soewahjo
Tugas menyusun RUU Agraria Nasional dgn dasar acuan Psl.26, 37 dan
38 dr UUDS 1950
Hasil dari Panitia Soewahjo a.l :
− Asas domein dihapus dan diganti dengan asas menguasai o/negara
sesuai Psl. 38 ayat (3) UUDS
− Tanah pertanian dikerjakan & diusahakan sendiri

14. 4) Panitia Soenarjo (1956)
Rancangan dari Panitia Soewahjo
Menteri Agraria Soenarjo
Dewan Menteri
(14 Maret 1958)
RUU
(1 April dlm sidang ke-94 Dewan Menteri)
DPR dengan amanat Presiden
(24 April 1958 No. 1307/HK)
Hasil dari Rancangan Soenarjo
− Adanya keseimbangan penggunaan Hk. Adat maupun Hk. Barat
− Sifatnya erat hubungannya dengan soal kepastian hukum
− Hak Milik merupakan ketentuan Hak eigendom atas tanah (menurut Hk.
Barat) & Hak Milik menurut Hk. Adat

15. 5) Panitia Soejarwo (1 Agustus 1960)
Hasil dari Panitia ini a.l :
− Menentukan kembali kerjasama antara Depag dll
− Menyusun naskah pada th. 1959 yang dijadikan dasar o/ Depag
untuk RUU baru
− RUU ini diterima & disahkan o/DPR-GR dan diundangkan tgl 24
September 1960 menjadi UU No.5 th.1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok2 Agraria UUPA
− Tahun 1960 Prp No. 56 Tahun 1960 UU
Landerform

16. 2. Sejarah Administrasi Hk. Tanah (Masa Belanda)
a) Agrarische Wet 1870
− Dibentuk tahun 1870
− Diundangkan dalam Stb. 1870-55 tahun 1870
Tujuan membuka kemungkinan & memberikan jaminan Hk. kepada
pengusaha swasta untuk dapat berkembang di Hindia Belanda
Bentuk Hak hak erpacht (Psl. 720 & 721 KUHPerdata)
hak kebendaan yang memberikan kewenangan yang
paling luas kepada pemegang haknya untyk menikmati
sepenuhnya akan kegunaan tanah kepunyaan pihak lain
a) Agrarische Besluit
− Diundangkan dalam Stb. 1870-118
− Asas ini dinilai kurang menghargai bahkan memaksa hak2 rakyat atas tanah
yang bersumber pada Hk. Adat
− Sebutan dalam asas ini lazim disebut dengan Domein Verklaring/pernyataan
Domein
c) Fungsi Domein
− Sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk memberikan tanah dengan
hak Barat yang diatur dalam KUHPerdata seperti erpacht, hak opstal
− Adanya pembuktian pemilikan

17. DASAR-DASAR DAN KETENTUAN POKOK
HUKUM TANAH NASIONAL
Setelah diundangkannya UUPA, maka sumber hukum pertanahan nasional
adl :
1. Sumber hukum tertulis :
a. UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3)
b. UUPA (UU No. 5 tahun 1960)
c. Peraturan perundang-undangan lain:
− sepanjang mengenai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan
yang terkandung didalamnya
− yang merupakan pelaksanaan UUPA
− yang berkaitan dengan keagrariaan
− peraturan lama, yang menurut peraturan peralihan masih
berlaku
2. Sumber hukum tidak tertulis :
a. Hukum adat dengan segala persyaratannya
b. Hukum kebiasaan baru c/:yurisprudensi, dan kebiasaan2 masyarakat

18. RUANG LINGKUP BUMI, AIR, DAN RUANG ANGKASA
daratan
Tanah (permukaan bumi) Bumi pedalaman
perairan
laut
Ruang angkasa
Landas Kontinen dasar dan lapisan tanah bagian bawah di bawah
laut yang berbatasan dengan pantai tetapi berada di
luar daerah laut teritorial sampai sedalam 200 m
UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan mengatur bahwa wilayah hukum
pertambangan Indonesia meliputi seluruh kepulauan Indonesia,tanah di bawah
perairan Indonesia dan landas kontinen kepulauan Indonesia
PENGUASAAN TANAH OLEH NEGARA
Diatur Pasal 2 (1) UUPA dan Pasal 33 (3) UUD 1945, dijelaskan bahwa “dikuasai”
bukan berarti dimiliki. Serta untuk mencapai tujuan dari Pasal 33 (3) UUD 1945
adalah lebih tepat bahwa bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai
pemilik tanah

19. Dilihat dari obyeknya, hukum agraria nasional dibagi menjadi 2
yaitu :
1. Dalam arti sempit
hanya membahas tentang hak penguasaan atas tanah, meliputi
hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai dari negara
atas tanah, hak ulayat, hak perseorangan atas tanah
2. Dalam arti luas
Materi yang dibahas yaitu :
a. Hk. Pertambangan
b. Hk. Kehutanan
c. Hk. Pengairan
d. Hk. Ruang angkasa
e. Hk. Lingkungan hidup

20. HUKUM ADAT SEBAGAI DASAR HUKUM AGRARIA
Diatur dalam Pasal 5 UUPA Hk. Agraria berlaku atas bumi, air, dan
ruang angkasa adalah Hk. Adat
Syarat-syaratnya a.l :
a. Berdasarkan persatuan negara
b. Sosialisme Indonesia
c. Peraturan tercantum dalam UUD
d. Unsur-unsur yang lain bersandar pada Hk. Agama
Hk. Adat Hk. yang asli di kalangan golongan rakyat Indonesia yang
sesuai dengan kesadaran Hk. daripada rakyat banyak
(penjelasan umum UUPA angka III.1)

21. Hukum adat sebagai dasar bagi pembentukan Hukum Agraria Nasional
mempunyai 2 kedudukan, yaitu :
1. Hukum adat sebagai dasar utama
Menurut Soedikno Mertokusumo asas-asas/konsepsi,lembaga-
lembaga, dan sistem Hukum adat tersebut dituangkan dalam
ketentuan dalam UUPA sebagai hukum positif, a.l :
a. Asas-asas hukum adat yang diambil sebagai dasar :
– Pasal 1 ayat (2) UUPA
– Pasal 2 UUPA
– Pasal 6 UUPA
– Pasal 12 ayat (1) UUPA
– Pasal 9 UUPA
b. Lembaga-lembaga Hukum Adat
Lembaga Hukum Adat adalah susunan macam-macam hak atas
tanah
antaralain : hak milik, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah,
hak
menikmati hasil hutan diatur dalam Pasal 16 UUPA.

22. c. Sistem hukum adat terutama mengenai sistematika hubungan
manusia dengan tanah
Di dalam Hukum Adat, tanah merupakan hak milik bersama
masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat
mengandung 2 unsur yaitu :
• Unsur kepunyaan yaitu semua anggota masyarakat mempunyai
hak untuk menggunakan
• Unsur kewenangan yaitu untuk mengatur, merencanakan, dan
memimpin penggunaannya.
2. Hukum adat sebagai hukum pelengkap
persyaratan dan pembatasan berlakunya hukum adat dalam
Hukum Agraria nasional secara tegas dimuat dalam Pasal 5
UUPA, yaitu:
• tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara
• tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia
• tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUPA itu
sendiri
• tidak bertentangan dengan peraturan agraria lainnya
• harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum
agama.

23. HAK PENGUASAAN ATAS TANAH
Pengertian “penguasaan” dapat diartikan secara fisik maupun arti yuridis
penguasaan yuridis yang beraspek publik yaitu disebutkan dalam Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA.
Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah dibagi
menjadi 2 yaitu :
• hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum.
• hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret.

24. PEMBAGIAN HAK-HAK PENGUASAAN TANAH DALAM UUPA
1. Hak Bangsa Indonesia atas tanah, dimuat dalam Pasal 1 ayat (1)-
ayat (3) UUPA
2. Hak menguasai dari Negara atas tanah, dimuat dalam Pasal 2 ayat
(2) UUPA
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat, diatur dalam Pasal 3 UUPA.
hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang
dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan
dengan tanag yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.
4. Hak perseorangan atas tanah, meliputi :
• hak-hak atas tanah (Pasal 4 ayat (1) UUPA)
• wakaf tanah Hak Milik (Pasal 49 ayat (3) UUPA)
• hak tanggungan (Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996
Tentang Hak tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda
yang Berkaitan dengan Tanah)
• hak milik atas satuan rumah susun (Pasal 4 ayat (1) UUPA)

25. HAK-HAK ATAS TANAH
Hak atas tanah adalah hak yang diterima oleh perseorangan atau badan
hukum selaku pemegang kuasa atas tanah.
hak-hak agraria yang didalamnya termasuk hak-hak atas tanah yang diatur
dalam UUPA atau dalam perundang-undangan, antara lain :
“LIHAT MODUL”

26. HAK PERORANGAN DAN KEBIJAKAN HAK ATAS
TANAH
A. HAK-HAK PRIMER ATAS TANAH
Dalam UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer :
1. Hak Milik atas Tanah (HM)
2. Hak Guna Usaha (HGU)
3. Hak Guna Bangunan (HGB)
4. Hak Pakai (HP)
Selain itu terdapat pula hak atas tanah yang bersifat sekunder a.l :
1. Hak gadai
2. Hak usaha bagi hasil
3. Hak menumpang
4. Hak menyewa atas tanah pertanian (Pasal 53 UUPA)

27. RUANG LINGKUP HAK ATAS TANAH
dibagi menjadi 2 yaitu :
1. Wewenang umum
pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk
menggunakan tanahnya untuk kepentingan yang berhubungan
dengan penggunaan tanah berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUPA.
2. Wewenang khusus
pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk
menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas
tanahnya

28. Macam-Macam Hak yang mendasari Wewenang Khusus dalam
Tanah yaitu :
a. Hak Milik
diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA. Hak Milik
menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun-temurun,
terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah
Peralihan Hak Milik diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA yaitu :
 Beralih
berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak
lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Misalnya pemilik tanah
meninggal dunia
 Dialihkan/pemindahan hak
berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak
lain dikarenakan adanya sustu perbuatan hukum. Contohnya jual
beli, tukar menukar, hibah.

29. Subjek Hak Milik menurut UUPA :
 Perseorangan (Pasal 21 ayat (1) UUPA)
 Badan-badan hukum(Pasal 21 ayat (2) UUPA)
Hak Milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara sebagaimana diatur
dalam Pasal 22 UUPA, yaitu :
 hukum adat
 penetapan pemerintah
 ketentuan undang-undang
Hapusnya Hak Milik diatur dalam Pasal 27 UUPA, menetapkan faktor-
faktor penyebab hapusnya HM antara lain :
 Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18
 Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
 Karena ditelantarkan
 Karena subjeknya tidak memenuhi syarat
 Karena adanya peralihan hak.

30. b. Hak Guna Bangunan
diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 UUPA. HGB menurut
Pasal 35 UUPA yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka
waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20
tahun.
Subjek HGB menurut Pasal 36 UUPA jo. Pasal 19 PP No. 40 Tahun
1996 adalah :
 WNI
 Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

31. Terjadinya HGB berdasarkan atas asal tanahnya sebagai berikut :
 HGB atas tanah Negara
 HGB atas tanah pengelolaan
 HGB atas tanah HM
Hapusnya HGB menurut pasal 40 UUPA dapat dijelaskan sebagai berikut :
 jangka waktu berakhir
 tidak memenuhi syarat
 dicabut untuk kepentingan umum
 Ditelantarkan
 tanahnya musnah
 ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2)

32. c. Hak Guna Usaha
Menurut pasal 28 ayat (1) UUPA, HGU adl hak untuk
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dlm
jangka waktu sebagaimana tsb dlm Psl 29
 Luas HGU
Utk Perseorangan min.5 ha dan max. 25 ha
Utk Badan Hukum min. 5 ha dan max. ditetapkan oleh Ka. BPN
(Psl 28 ayat(2) UUPA jo Psl 5 PP No. 40 Th.1996)
 Subjek HGU
Menurut Psl 30 UUPA jo Psl 2 PP No. 40 Th. 1996, yang
mempunyai subjek hukum HGU adl :
a. WNI
b. Badan Hukum yang didirikan di Indonesia dan berdiri dengan
hukum Indonesia

33.  Hapusnya HGU
Berdasarkan Psl 34 UUPA HGU hapus, karena :
a.Jangka waktunya berakhir
b.Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena ada beberapa
syarat tidak dipenuhi
c.Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya
berakhr
d.Dicanut untuk kepentingan umum
e.Ditelantarkan
f. Tanahnya musnah
g.Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2)

34. B. PENCABUTAN HAK ATAS TANAH
Dalam Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1961 dinyatakan bahwa :
“Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negar
serta kepentingan bersama rakyat, demikian pula kepentingan
pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah
mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan menteri yang
bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda
yang ada diatasnya”
Jadi, Pencabutan Hak Atas Tanah suatu alat untuk mengambil alih
hak atas tanah WN demi
kepentingan umum