1. Yth. Bapak Mohamad Rizki, SH., MH dan rekan-rekan
Izin Saya Indra Sofian, NIM 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampakan pendapat terkait:
1. Sebutkan dan Jelaskan Pengertian dan Tujuan Landerform?
Pengertian Landreform:
Landreform dalam arti sempit yaitu berupa penataan ulang struktur penguasaan dan
pemilikan tanah yang merupakan bagian pokok dalam konsep reforma agrarian (agrarian
reform).
Menurut Cohen, kegiatan landreform adalah redistribusi tanah sebagai upaya memperbaiki
struktur penguasaan dan pemilikan tanag di tengah masyarakat sehingga kemajuan
ekonomi dapat diarih dan lebih menjamin keadilan.
Menurut Effendi Perangin, Landreform dalam arti luas mencakup:
1. Pembaruan hukum agrarian;
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi colonial belanda;
3. Mengakhiri penghisapan feudal secara berangsur-angusr; dan
4. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam
yang terjkadnung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan
kemampuannya.
Tujuan Landreform:
Menurut Effendi Perangin, tujuan landreform yaitu untuk meningkatkan penghasilan dan
tarf hidup para petani penggarap tanah sebagai landasan atau prasyarat untuk
menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.
Berdasarkan PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pemberian Tanah dan
Ganti Kertugian menyebutkan bahwa tujuan Landreform yaitu mengadakan pembagian
yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga
dengan pembagian tersebut diharapkan akan dapat tercapai pembagian hasil yang merata.
Menurut Menteri Agraria Sadjarwo (1960), “Perjuangan perombakan hukum agrarian
kolonial dan penyusunan hukum agraria nasional terjalin erat dengan sejarah perjuangan
bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkeraman, pengaruh dan sisa-sisa
penjajahan, khususnya perjuangan rakyat tani untuk memperjuangkan dan membebaskan
diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing.”
Menurut Presiden Soekarno, bahwa melaksanakan landreform berarti melaksanakan satu
bagian yang mutlak dari revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia tanpa landreform sama
saja seperti gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang dan sama saja
dengan omong besar tanpa isi.”
2. 2. Jelaskan menurut kalian bagaimana jika kebijakan Landreform yang ada di
Indonesia?
Menurut pendapat saya kebijakan landreform di Indonesia sudah sangat baik karena
bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Kebijakan Landreform telah diatur dengan cukup baik dan jelas dimana sudah ada payung
hukum aturan dasar hukum pelaksanaan landreform serta ada program, aparatur
penyelenggara landreform mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan
serta desa.
Kententuan Pokok tentang landreform diatur berdasarkan :
1. Pasal 2 TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
ALam
2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
3. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
4. UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUBH)
5. UU Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanahg dan Pemberian Ganti Kerugian.
Berdasarkan TAP MPR IX/2001 menyebutkan bahwa sumber daya agrarian dan sumber
daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan
generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat yanga dil dan makmur.
Pasal 1 : Landasan bagi Peraturan Perundang-Undangan Agraria dan Sumber Daya Alam
Pasal 2 : ketentuan bagi Landreform yang idisnya mengatur penataan ulang, penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan oemanfaatan sumber day aagraria.
Pasal 3 : mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk terwujudnya kepastian dan
perlindungan hukum serta keadailan dan kemauran bagi rakyat Indonesia
Kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dalam Pasal 5 yaitu:
a. Arah kebijakan pembaruan agraria, meliputi:
1) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai Peraturan Perundang-Undangan
yang berkaitan dengan agraria;
2) Melaksanakan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah;
3) Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventerisasi dan registrasi
penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara konfrehensif
dan sistematis;
4) Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang
timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang
guna menjamin terlaksananya penegakan hukum;
5) Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban
pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan
dengan sumber daya agraria yang terjadi;
3. 6) Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan
program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria
yang terjadi.
b. Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam, meliputi:
1) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai Peraturan Perundang-Undangan
yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi
kebijakan antarsektor;
2) Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui
identifikasi dan inventerisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam;
3) Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi
sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab
sosial;
4) Memperhatikan sifat dan karakterisitik dari berbagai jenis sumber daya alam dan
melakukan upaya peningkatan nilai tambah dari produk sumber daya alam;
5) Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam sekaligus dapat
mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang untuk menjamin penegakan
hukum;
6) Mengupayakan pemulihan ekosistem yang merusak akibat eksploitasi;
7) Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan potensi,
kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah ataupun nasional.
Dalam pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN), negara mempunyai kewenangan
untuk mengatur siapa-siapa yang berhak memiliki hak milik, pembatasan minimal dan
maksimal luasa tanah, pencegahan tanah menjadi terlantar, serta tanda bukti pemilikan
atas tanah.
SUMBER REFERENSI:
1. Deliarnoor, Nandang Alamsah, Administrasi Pertanahan, Tangerang Selatan,
Universitas Terbuka, Cetakan Pertama, 2019.
2. Mohamad Rizki, S.H., M.H. Hak-Hak Atas Tanah Dalam Dimensi UUPA, Bahan
Materi Tuweb Sesi 3, 31 Oktober 2020
