Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya reforma agraria dan kedaulatan pangan untuk mencapai ekonomi kerakyatan, dan mengkritik kebijakan neoliberalisme pasca Orde Baru yang bertentangan dengan UUD 1945 dan UUPA.
Hari Tani Nasional dirayakan untuk mengingat penetapan UU Agraria tahun 1960 oleh Presiden Soekarno. Petani menyampaikan lima masalah utama seperti macetnya reforma agraria dan konflik tanah serta menuntut solusi dari pemerintah. Hari ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih konsisten mendukung petani, terutama dalam pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik tanah.
Uu 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanThio Helena Simarmata
Undang-undang ini mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan guna mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Undang-undang ini mengatur aspek perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan lahan pertanian pangan dan kawasan pertaniannya.
Hari Tani Nasional dirayakan untuk mengingat penetapan UU Agraria tahun 1960 oleh Presiden Soekarno. Petani menyampaikan lima masalah utama seperti macetnya reforma agraria dan konflik tanah serta menuntut solusi dari pemerintah. Hari ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih konsisten mendukung petani, terutama dalam pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik tanah.
Uu 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanThio Helena Simarmata
Undang-undang ini mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan guna mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Undang-undang ini mengatur aspek perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan lahan pertanian pangan dan kawasan pertaniannya.
1. Dokumen tersebut membahas tentang perekonomian Indonesia, termasuk sistem ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, kemiskinan, pembangunan daerah, sektor pertanian, industri, dan UMKM.
Apakah pertanian bertentangan dengan pembangunanWarnet Raha
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara pembangunan sektor pertanian dengan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan sektor pertanian antara lain kondisi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan pangan nasional tergantung pada ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang memadai.
Sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan sejak masa kolonial hingga saat ini. Pada masa kolonial, ekonomi bersifat dualistik antara sektor ekspor dan tradisional. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai masa seperti demokrasi, ekonomi terpimpin, hingga Orde Baru dengan program pembangunan jangka panjang. Krisis moneter 1997 menjadi krisis ekonomi akibat faktor internal dan eksternal.
Dokumen tersebut membahas peranan sektor pertanian di Indonesia, tantangan, dan strategi ke depannya. Sektor pertanian sangat penting karena mendukung penduduk pedesaan dan sumber daya alam Indonesia. Namun, sektor ini belum sepenuhnya diberdayakan dan petani masih miskin. Untuk itu, dibutuhkan strategi baru seperti pembangunan agribisnis dan kebijakan pangan berbasis konsumsi.
Dokumen tersebut membahas tentang peranan sektor pertanian Indonesia. Sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dengan menyediakan lapangan kerja yang luas dan menjadi basis pertumbuhan ekonomi. Namun, sektor ini menghadapi berbagai kendala seperti kondisi lahan yang sempit, kurangnya pendidikan petani, serta keterbatasan teknologi. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan
1. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi terhadap PDB, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa melalui ekspor, dan memenuhi kebutuhan pangan.
2. Untuk mengembangkan sektor pertanian diperlukan dukungan berupa teknologi maju, infrastruktur yang memadai, serta penghapusan diskriminasi terhadap sektor ini.
3. Transformasi pertanian perlu dilakukan
Kebijakan pemerintah terkait padi dan beras masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seperti produktivitas penanaman padi yang rendah, penyelewengan subsidi benih, dan penimbunan beras oleh mafia pangan. Diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan peraturan untuk mencegah penyimpangan dan mendorong ketahanan pangan nasional.
1. Dokumen tersebut membahas tentang perekonomian Indonesia, termasuk sistem ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, kemiskinan, pembangunan daerah, sektor pertanian, industri, dan UMKM.
Apakah pertanian bertentangan dengan pembangunanWarnet Raha
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara pembangunan sektor pertanian dengan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan sektor pertanian antara lain kondisi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan pangan nasional tergantung pada ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan yang memadai.
Sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan sejak masa kolonial hingga saat ini. Pada masa kolonial, ekonomi bersifat dualistik antara sektor ekspor dan tradisional. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai masa seperti demokrasi, ekonomi terpimpin, hingga Orde Baru dengan program pembangunan jangka panjang. Krisis moneter 1997 menjadi krisis ekonomi akibat faktor internal dan eksternal.
Dokumen tersebut membahas peranan sektor pertanian di Indonesia, tantangan, dan strategi ke depannya. Sektor pertanian sangat penting karena mendukung penduduk pedesaan dan sumber daya alam Indonesia. Namun, sektor ini belum sepenuhnya diberdayakan dan petani masih miskin. Untuk itu, dibutuhkan strategi baru seperti pembangunan agribisnis dan kebijakan pangan berbasis konsumsi.
Dokumen tersebut membahas tentang peranan sektor pertanian Indonesia. Sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dengan menyediakan lapangan kerja yang luas dan menjadi basis pertumbuhan ekonomi. Namun, sektor ini menghadapi berbagai kendala seperti kondisi lahan yang sempit, kurangnya pendidikan petani, serta keterbatasan teknologi. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan
1. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi terhadap PDB, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa melalui ekspor, dan memenuhi kebutuhan pangan.
2. Untuk mengembangkan sektor pertanian diperlukan dukungan berupa teknologi maju, infrastruktur yang memadai, serta penghapusan diskriminasi terhadap sektor ini.
3. Transformasi pertanian perlu dilakukan
Kebijakan pemerintah terkait padi dan beras masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seperti produktivitas penanaman padi yang rendah, penyelewengan subsidi benih, dan penimbunan beras oleh mafia pangan. Diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan peraturan untuk mencegah penyimpangan dan mendorong ketahanan pangan nasional.
22 juli 1996 22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRDPeople Power
Gerakan Nasional Pasal 33;
Kembalikan Bumi, Air, Udara Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Untuk Kemakmuran Rakyat.
KPW PRD PROV. RIAU
Hentikan Pemerintahan Neoliberalisme
Rebut kembali kedaulatan Nasional
Dokumen tersebut membahas tentang peringatan Hari Tani Nasional dan masalah yang dihadapi petani. Beberapa poin utama yang disinggung antara lain: (1) meskipun UU Pokok Agraria telah disahkan 60 tahun lalu, nasib petani masih belum membaik karena berbagai tantangan seperti perampasan tanah dan kriminalisasi petani; (2) diperlukan reforma agraria sejati untuk melindungi hak petani melalui penerapan prins
Dokumen tersebut merangkum tentang pemerintahan Orde Baru di Indonesia, meliputi proses suksesi pemerintahan Orde Baru, landasan kehidupan Orde Baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik, ekonomi, dan luar negeri, serta proses jatuhnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis multidimensional.
Dokumen menjelaskan empat sistem ekonomi yaitu tradisional, komando, liberal, dan campuran serta karakteristik masing-masing sistem. Dibahas pula sejarah perekonomian Indonesia meliputi Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
Ekonomi Indonesia telah berkembang sejak zaman prasejarah hingga masa kini. Pada zaman prakolonial, berbagai kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit hidup dari perdagangan dan pertanian. Belanda kemudian menerapkan sistem monopoli perdagangan melalui VOC. Pada masa pendudukan Jepang, persiapan kemerdekaan mulai dirintis. Pascakemerdekaan, cita-cita ekonomi Indonesia tercantum dalam UUD 1945 pasal 33.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia sejak masa Orde Lama hingga era Reformasi. Mencakup latar belakang lahirnya Orde Baru, kehidupan pada masa Orde Baru, dampak kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru, serta perkembangan revolusi hijau, industrialisasi, dan demokrasi pada era Reformasi.
Dokumen tersebut membahas tentang perwujudan ketahanan nasional Indonesia melalui lima bidang yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional dijelaskan sebagai upaya mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, menerapkan demokrasi Pancasila dalam sistem politik, mengembangkan ekonomi berdasarkan Pancasila, mempertahankan kebudayaan bangsa, serta men
Similar to Tidak Ada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Reforma Agraria (20)
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
UNIKBET : Daftar Slot Pragmatic Play Yang Ada Deposit Sesama Bank DKI Promo B...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 13 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank DKI Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Pematang Siantar, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank DKI khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Pematang Siantar:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
Kepada anda para warga kota Pematang Siantar, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank DKI resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#PematangSiantar #slotBankDKI #slotviaBankDKI #daftarslotBankDKI #unikbet
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...Habibatut Tijani
Program Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online di Kecamatan Sambikerep bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu PKK dan masyarakat sekitar dengan memberikan edukasi dan bimbingan dalam mempromosikan produk melalui media sosial. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan pemasaran digital, membantu mendaftarkan usaha ke marketplace, dan mengelola media online secara efektif. Dengan pendekatan teori jaringan sosial dan partisipatif aktif, program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar UMKM, meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta dan komunitas secara keseluruhan.
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdfFORTRESS
"PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Besi Rumah Minimalis di Buleleng; Pintu Double Rumah Minimalis di Sawan; Pintu Dua Daun Minimalis di Abang; Pintu Garis Minimalis di Manggis.
FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja; solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99; Rt.005/Rw.003; Binong; Kec. Curug; Kabupaten Tangerang; Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo; Pekanbaru; Surabaya; Lampung; Palembang; Kendari; Makassar; Balikpapan; Medan; Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura; Kab Bangli; Kab Buleleng-Singaraja; Kab Gianyar; Kab Jembrana-Negara; Kab Karangasem-Amlapura; Kab Klungkung-Semarapura; Kab Tabanan; Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintudobelminimalisdidenpasar #pintudoublebesirumahminimalisdibuleleng #pintudoublerumahminimalisdisawan #pintuduadaunminimalisdiabang #pintugarisminimalisdimanggis
Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Minimalis Motif Kayu di Busung Biu; Pintu Double Rumah Modern di Seririt; Pintu Dua Minimalis Terbaru di Bebandem; Pintu Hitam Minimalis di Rendang."
Modul 2.1.a.4 Refleksi Eksplorasi Konsep.pdf.pptxModul 2.1.a.4 Refleksi Ekspl...
Tidak Ada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Reforma Agraria
1. Tidak ada ekonomi
kerakyatan
tanpa reforma agraria dan
kedaulatan pangan1
Oleh Henry Saragih2
DEWASA ini krisis ekonomi telah menjadi sangat begitu nyata. Jumlah orang
miskin dan orang-orang lapar di dunia secara drastis meningkat. FAO melaporkan
angka kelaparan telah mendekati 1 milyar, orang-orang miskin dan pengangguran
terus bertambah di seantero dunia. Seluruh daya upaya saat ini di arahkan untuk
mengatasi krisis ini, melupakan doktrin-doktrin yang sudah begitu kuat dan
mencari terobosan-terobosan baru. Hal itu bisa kita saksikan dimana kebijakan
ekonomi di USA yang sangat liberal, harus dengan terpaksa merevisinya.
Seyogyanya pada hari-hari ini, di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di bawah tim
yang di ketuai oleh Stiglitz, akan menyelenggarakan pertemuan untuk mencari
jalan keluar dari krisis yang terjadi. Tetapi karena alasan yang tidak jelas,
pertemuan tersebut diundur menjadi minggu ke 3 bulan Juni ini. Oleh karena itu,
pertemuan diskusi ini sangat penting dalam konteks internasional dan juga
tentunya di tingkat nasional pada saat-saat kampanye Pilpres 2009 yang
menempatkan persoalan ekonomi menjadi tema sentral kampanye semua capres
yang maju.
*****
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus
1945, para pemimpin Indonesia sangat menyadari pentingnya untuk melakukan
perubahan secara mendasar terhadap tatanan perekonomian Indonesia, dari
sistem ekonomi yang kapitalis–kolonialis—imperalis menjadi suatu tatanan
ekonomi yang adil yang bisa membawa kesejahateraan rakyat Indonesia. Setelah
melalui perjalanan yang panjang lebih dari sepuluh tahun, akhirnya pada tahun
1960 pemerintah Indonesia berhasil mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) yang menata kembali hubungan antara manusia dengan alam–hubungan
manusia dengan agraria, meliputi bumi air dan segala hal yang terkandung di
dalamnya. UUPA atau UU No. 5 Tahun 1960, adalah manifestasi dari Undang-
1
Disampaikan pada Diskusi “ Ini Dia Ekonomi Kerakyatan” , dilaksanakan oleh KAU dan SPI, Taman Ismail
Marzuki (TIM), Jakarta 3 Juni 2009.
2
Henry Saragih adalah Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dan General Coordinator La Via
Campesina, organisasi gerakan buruh tani, petani kecil dan masyarakat adat internasional.
1
2. Undang Dasar 1945 pasal 33. Lahirnya UUPA merupakan cerminan dari adanya
upaya dari pendiri negara (founding leaders) Republik Indonesia saat itu untuk
menata kembali ketimpangan struktur agraria yang lebih adil sebagai akibat dari
sistem corak produksi yang kolonialistik (reforma agraria). Reforma agraria inilah
yang dinanti-nantikan rakyat untuk melanjutkan perjuangan dan memulai
pembangunan semesta Indonesia. Karena itu, Soekarno mengatakan bahwa UUPA
adalah tonggak dari melanjutkan revolusi kemerdekaan Indonesia. Bahkan
selanjutnya Presiden Soekarno menjadikan hari diundangkannya UUPA pada
tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional bagi rakyat Indonesia.
Dengan demikian sejak di undangkannya UUPA, sebenarnya bangsa Indonesia
telah mempunyai hukum agraria yang sifatnya nasional. Adapun isinya
menegaskan bahwa fungsi dari sumber agraria yaitu bumi, air, ruang angkasa
dan kekayaan alam yang terkandung di atas dan didalamnya untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUPA No. 5/1960 sebagai
berikut:
1. Tanah mempunyai fungsi sosial
2. Tanah untuk penggarap/petani/rakyat
3. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat
4. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah
di bumi Indonesia, tidak untuk warga negara lain
5. Peran utama usaha keluarga/koperasi untuk mengelola dan mengurus
agraria dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
6. Pelestarian lingkungan hidup
7. Partisipasi dan inisiatif basis rakyat
Sayangnya, dalam prakteknya reforma agraria sebagai salah satu kewajiban
pemerintah, belum terlaksana secara meluas pada masa pemerintahan Soekarno.
Bahkan, pada rejim Soeharto tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai
dengan amanat UUPA dan UUD 1945. Alih-alih menjalankan UUPA 1960, rejim
Soeharto justru menyelewengkannya, melalui penerbitan berbagai peraturan dan
undang-undang yang bertolak belakang.
Pada era rejim Soeharto, hak penguasaan, kepemilikan, pengelolaan dan
penggunaan agraria telah digunakan untuk mengeksploitasi hutan,
pertambangan, perkebunan, dan konversi lahan pertanian ke lahan industri,
kelautan dan pesisir utuk kepentingan pemilik modal besar. Berbagai perundang-
undangan sektoral, seperti UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU
No.5/1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 11/1967
tentang ketentuan Pokok Pertambangan, UU tentang ketentuan-ketentuan pokok
pengairan, serta berbagai UU sektoral lainnya, secara prinsipil sangat
bertentangan dengan UUPA.
Hasil dari semua itu dapat kita saksikan di sektor pertanian, dimana revolusi hijau
telah menimbulkan kesenjangan yang tajam antara orang-orang desa yang
memiliki tanah dan yang tak memiliki tanah. Kerusakan alam yang begitu meluas,
sungai yang mengering, hutan yang terus menyempit, keaneka ragaman hayati
yang semakin hilang terus terjadi hingga sekarang akibat praktek revolusi hijau
ini.
2
3. Terjerat Neoliberalisme – Penjajahan Baru
Berakhirnya rejim Soeharto pada tahun 1998 ternyata tidaklah secara langsung
mengakhiri penderitaan kaum tani Indonesia. Rejim Soeharto telah mewariskan
beban bagi rakyat Indonesia, pemerintahan yang korup, kolusi dan nepotis dan
utang yang berlimpah, serta terjerat dalam kesepakatan yang tidak adil dengan
IMF, Bank Dunia, WTO dan kesepakatan-kesepakatan dengan institusi lainnya
yang membuat pemerintah dan rakyat Indonesia tidak lagi bisa disebut sebagai
negara dan bangsa yang berdaulat. Sayangnya para pemimpin Indonesia, pada
umumnya terjebak hanya pada persoalan-persoalan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN). Padahal sebenarnya kemiskinan dan kebodohan yang meluas
bukan hanya disebabkan rejim yang melakukan KKN tersebut, namun lebih jauh
lagi adalah akibat dari eksploitasi yang besar-besaran yang sangat meluas melalui
berbagai kesepakatan-kesepakatan dan eksploitasi kekayaan alam yang terjadi
oleh kekuatan asing melalui lembaga-lemabaga internasional seperti World Bank,
Asian Devt, Bank, IMF dan perusahaan-perusahaan transnasional (transnasional
coorporations atau disingkat TNCs).
Sebagaimana telah awam diketahui, rejim Soeharto mengikatkan diri dengan IMF
untuk menjalankan butir-butir kesepakatan yang di sebut sebagai Struktural
Adjusment Program (SAP) sebagai upaya mengatasi puncak krisis ekonomi
Indonesia yang terjadi pada tahun 1997-98. Inti dari kesepakatan tersebut sering
juga disebut sebagai Washington Konsensus yang terdiri dari 10 prinsip, yang
kalau disaripatikan menjadi tiga hal yakni: deregulasi, privatisasi, dan
liberalisasi.
Atas nama reformasi, isi kesepakatan-kesepakatan tersebut di implementasikan
dalam berbagai kebijakan di bidang pertanian, pangan dan agraria di Indonesia.
Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Liberalisasi perdagangan di Indonesia. membuka pasar dalam negeri
Indonesia seluas-luasnya dari berbagai produk dari luar negeri dan
pembebasan bea masuk. Impor buah-buah di buka seluas-luasnya, impor
kacang kedelai dan beras dengan bea masuk yang rendah sekali, bahkan
pernah mencapai 0 %, terutama dalam komoditas beras.
2. Peran negara dikurangi, regulasi-regulasi untuk perlindungan rakyat
diperlemah, dan sebaliknya dukungan terhadap modal besar diperkuat.
Dalam sektor pertanian, akibatnya petani tidak lagi diberi subsidi pupuk
dan alat-alat pertanian. Sebaliknya, petani di arahkan untuk membeli
semua alat produksi tersebut dan tergantung pada input eksternal.
Sementara, permodalan dan kredit dilakukan dengan cara yang liberal,
terutama dukungan untuk petani kecil semakin lama semakin berkurang.
Bulog yang dulunya memiliki peran untuk melaksanakan state obligation
untuk stabilisasi harga dan suplai sembako, semakin lama semakin
berkurang. Bahkan setelah kesepakatan dengan IMF, Bulog menjadi
Perusahaan Umum (Perum) yang kini terasa lebih terdorong untuk
pencarian profit.
3. Privatisasi sumber-sumber agraria juga dilakukan secara gamblang, seperti
privatisasi air dengan mengeluarkan UU No. 7/2004. Penguatan peran
swasta dalam mengembangkan perkebunan juga dilakukan via UU
perkebunan No. 18/2004. Liberalisasi dan percepatan pasar tanah yang
3
4. mendukung penggusuran lahan-lahan rakyat juga digalakkan pasca
Indonesia Infrastructure Summit (2005), dimulai dengan Keppres 34/2003,
lalu Perpres 36/2005 dan revisinya Perpres 65/2006, juga rencana
amandemen UUPA dan draft UU Pertanahan yang saat ini sedang digodok
oleh BPN. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan juga dinilai memperparah
sektor kehutanan Indonesia. Dan yang paling fenomenal adalah keluarnya
UU No. 25/2007 tentang penanaman modal3.
Kebijakan-kebijakan inilah yang kita sebut dengan neoliberalisme, yang menjadi
jalan penjajahan baru di negeri kita tercinta. Dengan dilaksanakannya kebijakan-
kebijakan tersebut dapatlah dikatakan bahwa sistem perekonomian (terutama
dalam sektor pertanian) yang diterapkan di Indonesia semakin jauh dari maksud
dan tujuan yang terkandung dalam UUD 1945 dan UUPA. UUD 1945 dan UUPA,
yang menjadi basis negara dan bangsa ini membangun sektor pertanian dan
pangannya, jelas-jelas mengamanatkan ekonomi kerakyatan.
Untuk mempermudah bagaimana perbedaan antara neoliberalisme dengan
ekonomi kerakyatan dalam bidang pertanian dan pangan, berikut ini tabel
perbandingannya;
Tabel: Komparasi neoliberalisme dengan ekonomi kerakyatan dalam sektor
pertanian dan pangan
Isu Neoliberalisme Ekonomi Kerakyatan
Perdaganga Perdagangan dalam Pangan dan pertanian dikeluarkan
n segala hal dari perjanjian perdagangan bebas
Prioritas Agro-ekspor via Pangan untuk mencukupi
produksi agribisnis kebutuhan lokal
Harga Ditentukan oleh harga Harga adil dan tidak lebih rendah
produksi pasar (what the market dari biaya produksi, ditambah
pertanian dictates) keuntungan yang mampu menjamin
kehidupan petani dan buruh tani
yang bermartabat
Akses pasar Akses ke pasar ke luar Akses pada pasar lokal, agar
negeri (export-oriented) distribusi pendapatan adil,
merangsang perekonomian di
daerah pedesaan, dan menguatkan
pasar domestik
Subsidi Di negara berkembang Subsidi yang tidak menghancurkan
dilarang, tetapi justru di kehidupan petani di negara lain
Amerika dan Eropa (dumping) diperbolehkan, subsidi
diberikan untuk diberikan kepada pertanian
perusahaan agribisnis keluarga, menjaga kestabilan
besar harga/ pendapatan petani,
pemasaran langsung (direct-
3
UU No. 25/2007 ini pada akhirnya diajukan untuk dihapus via judicial review oleh Serikat Petani Indonesia dan
organisasi rakyat lain, yang berujung pada penghapusan pasal yang terkait pemberian insentif hak atas tanah
kepada investor.
4
5. selling), konservasi lahan dan
mendorong kegiatan pertanian
berkelanjutan (sustainable
agriculture)
Pangan Sebagai komoditi; tidak Pangan adalah hak asasi; harus
mempedulikan menyehatkan, aman, bergizi,
kandungan bahan kimia terjangkau, diterima secara budaya
berbahaya, lemak, dan diproduksi secara lokal
ataupun gula yang
berlebihan
Syarat Layak secara skala Hak rakyat pedesaan/ petani
diproduksi ekonomi (economic of (human rights), kearifan lokal
scale)
Kelaparan Karena produktivitas Masalah distribusi dan akses
pertanian yang rendah (terhadap pangan itu sendiri, atau
terhadap sumber-sumber agraria
dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya) yang
diakibatkan oleh ketidakadilan
Ketahanan Diimpor dari tempat Dapat dicapai ketika pangan
pangan yang harganya paling diproduksi oleh mereka yang lapar
murah dan diproduksi dari lokal
Penguasaa Diprivatisasi Dikuasai oleh rakyat
n atas
agraria
(tanah, air,
hutan)
Penguasaa Melalui mekanisme pasar Melalui pelaksanaan reforma
n lahan/ agraria sejati, redistribusi lahan
tanah untuk rakyat kecil yang paling
membutuhkan
Benih Komoditas yang dapat Warisan umat manusia, dikuasai
dipatenkan oleh rakyat, dan “tiada paten atas
mahluk hidup”
Kredit Untuk perusahaan Untuk seluruh rakyat, terutama
pedesaan agribisnis, modal besar, untuk petani kecil dan menengah,
dan swasta merupakan kewajiban negara (state
investasi obligation)
Overproduk Tidak masalah Mengakibatkan kemiskinan petani
si karena memungkinkan spekulasi
akibat penumpukan stok, harus ada
manajemen stok secara lokal dan
nasional (bahkan internasional)
GMOs Harapan masa depan Berbahaya bagi manusia dan juga
(pangan lingkungan
transgenik)
Cara Monokultur Agroekologi
bertani
Petani Anachronism, yang tidak Penjaga kebudayaan dan
5
6. efisien harus menyingkir memberikan pangan bagi bangsa
Konsumen Dibayar serendah Sesuai dengan kebutuhannya
perkotaan mungkin
Kini setelah 10 tahun era reformasi, kenyataannya gerak perekonomian bangsa
dan negara semakin jauh dari harapan rakyat, semakin jauh dari demokrasi
ekonomi–dari sistem ekonomi kerakyatan; sistem yang notabene merupakan
mandat konstitusi. Hal itu bisa dilihat dari berbagai kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh Presiden SBY dalam mereformasi ekonomi Indonesia dalam 5
tahun belakangan. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, pada tahun 2007
telah dikeluarkan Undang-Undang No. 25 tentang Penanaman Modal. Kalau
dilihat dari substansinya yang seluas-luasnya meliberalkan sistem perekonomian
di Indonesia, bahkan lebih parah di bandingkan dengan peraturan di jaman
kolonial, terutama pada pasal tentang agrarianya, yang terutama memberikan
insentif dan privilese berlebihan kepada penanam modal. UU yang sangat kental
aroma neoliberalnya ini mengijinkan investor bisa memiliki Hak Guna Usaha (HGU)
selama 95 tahun, Hak Guna Bangunan (HGB) selama 80 tahun, dan Hak Pakai (HP)
selama 70 tahun, melalui proses perpanjangan perijinan sekaligus di depan.
Untunglah melalui perjuangan keras selama 2 tahun, akhirnya pasal 22 yang akan
mempercepat liberalisasi di sektor agraria ini berhasil dihapuskan. Pun begitu,
pasal-pasal neoliberal lain tetap bertahan—terutama yang mengatur soal (1)
repatriasi modal; (2) asas perlakuan sama terhadap pemodal asing dan nasional;
(3) kriteria usaha tertutup dan terbuka untuk investasi; dan (4) kemudahan
eksploitasi buruh di Indonesia.
Bagi kaum tani Indonesia tiada harapan untuk perbaikan kehidupan ekonomi dan
sosial politik dewasa ini, karena kebijakan-kebijakan ekonomi di sektor pertanian
dan pangan sungguh tidak menyelesaikan masalah secara radikal, cepat, dan
terintegrasi. Bahkan program revitalisasi pertanian (baca: Revitalisasi Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan atau RPPK) yang dicanangkan pemerintah tidak
menyentuh persoalan-persoalan mendasar kaum tani. Sebaliknya, kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan semakin memapankan persoalan-persoalan kaum
tani. Oleh karena itulah keberhasilan yang di sebut-sebut pemerintah dalam
swasembada beras tidak sepenuhnya mengubah nasib kaum tani.
Konsekuensi dari kebijakan-kebijakan neoliberal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Semakin meluasnya orang-orang tak bertanah di pedesaan, sebaliknya
semakin luasnya tanah yang dikuasai oleh segelintir orang. Situasi yang
penuh ketidakadilan tersebut telah mendorong pada munculnya ribuan
konflik-konflik yang bersandar pada perebutan penguasaan, pengelolaan,
pemanfaatan dan kepemilikan atas sumber-sumber agraria, baik yang
sifatnya vertikal, horizontal maupun gabungan keduanya. Secara umum
konflik yang terjadi didominasi oleh konflik antara rakyat dengan
perusahaan swasta (baik asing maupun nasional), rakyat dengan
pemerintah dan rakyat dengan institusi negara. Dimana wilayah konflik itu
berada pada lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan,
perairan/kelautan dan urban/perkotaan.
2. Hilangnya mata pencarian masyarakat di pedesaan yang telah mendorong
tingginya tingkat urbanisasi dari desa ke kota, tingginya jumlah buruh
6
7. migran, meningkatnya petani yang tidak memiliki lahan pertanian,
kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disertai dengan bencana
alam, kasus kelaparan/busung lapar, tingginya tingkat pengangguran
dipedesaan maupun di perkotaan.
3. Kemiskinan yang meluas di tengah-tengah masyakat pedesaan, dan
kesenjangan sosial yang sangat timpang
4. Kelaparan menimpa petani dan masyarakat di pedesaan, dan Indonesia
menjadi negara agraris yang tergantung pada pasar pangan internasional
Perjuangan kaum tani
Dalam situasi tersebut, tidak ada jalan lain bagi petani di Indonesia, selain untuk
terus memperjuangkan reforma agraria menuju kedaulatan pangan. SPI dalam
perjuangannya mewujudkan perjuangan menuju kedaulatan pangan ini dalam
beberapa tahapan;
(a) Membangun ormas tani yang kuat
SPI menyadari bahwa untuk menyuarakan kepentingan petani, tidak ada jalan lain
yang lebih rasional daripada organisasi tani yang kuat. Untuk mencapai tujuan
ini, SPI terus memperkuat dan memperluas konstituennya, anggota SPI saat ini
sekitar 700.000 households (keluarga tani) dengan isu utama perjuangan menuju
reforma agraria yang mewujudkan tanah untuk petani itu sendiri. Dalam
percaturan organisasi tani, SPI saat ini selain memposisikan sebagai pelopor
gerakan rakyat di tingkat nasional—SPI juga mengambil peran yang signifikan
dalam gerakan tani internasional. Saat ini SPI menjadi anggota dari La Via
Campesina, sebuah gerakan petani internasional yang beranggotakan 160
organisasi di 70 negara di seluruh dunia. Sebagai bagian dari gerakan
internasional tersebut, SPI juga saat ini menjadi koordinator internasionalnya.
Selain bergerak dalam mengagregasikan kepentingan di tingkat nasional, SPI juga
mengambil peran aktif di level internasional, seperti tuntutan-tuntutan dan aksi
yang dilakukan dalam berbagai forum internasional.
(b) Perjuangan tanah untuk petani
Sesuai dengan konstituennya yang merupakan petani kecil, gurem (dengan
kepemilikan tanah kurang dari 0.5 ha), buruh tani atau petani tak bertanah
(landless), maka dalam praktek-praktek perjuangannya anggota SPI di daerah-
daerah berkomitmen akan terus menjalankan reforma agraria yang diinginkan
oleh rakyat tani. Sejauh ini, praktek-praktek tersebut dijalankan dengan
reklaiming dan okupasi lahan untuk memenuhi prinsip tanah untuk penggarap
(land to the tiller). Hingga tahun 2008, praktek reklaiming dan okupasi ini sudah
menjadi kegiatan utama SPI untuk menggerakkan massanya.
(c) Memperjuangkan kedaulatan pangan
Paradigma kedaulatan pangan menunjukkan komitmen organisasi tani untuk
mewujudkan suatu sistem produksi, konsumsi, distribusi dan pasar pangan yang
berpihak pada kedaulatan rakyat. Perjuangan agar kedaulatan pangan
diimplementasikan dalam kebijakan sudah dimulai dari tahun 1998, dengan fokus
kepada kemandirian produksi pangan. Untuk itulah perjuangan yang utama sejak
pendirian SPI adalah menolak impor pangan, terutama makanan pokok.
7
8. Kepentingan petani yang dituangkan dalam tuntutan-tuntutannya dalam
beberapa tahun belakangan masih belum efektif terlaksana, namun ada beberapa
yang sudah diimplementasi seperti larangan impor beras pada masa panen.
(d) Membangun model pertanian berkelanjutan
SPI telah membangun kawasan yang mempraktekan pertanian berkelanjutan. Baik
secara kolektif maupun keluarga-keluarga tani. Untuk memperluas aksi tersebut,
berbagai pusat pendidikan baik secara formal dan berjenjang maupun praktek
lapangan terus dilakukan hingga saat ini. Hal ini juga merupakan proses
perlawanan terus-menerus terhadap corak produksi pertanian yang selama ini
tidak merdeka.
(e) Permodalan mandiri
Pemahaman usaha tani yang tergantung kepada input luar dan teknologi yang
berbasis modal menyebabkan persoalan yang serius bagi petani. Koperasi-
koperasi dilevel desa, propinsi dan lainnya dipandang hanya sebagai
perpanjangan tangan kepentingan diluar petani. Membentuk pemahaman baru
mengenai pentingnya kemandirian menjadi agenda SPI dalam tahun-tahun
terakhir ini. Terutama bagi petani yang telah melakukan reklaiming. SPI juga
mendesak agar insentif yang diberikan kepada kaum tani harus tepat dan cepat
sasaran. Pengalaman praktek kita dalam Lembaga Ekonomi Petani, sangat
mempunyai peran strategis dalam memecahkan soal-soal praktis.
(f) Membangun pasar domestik
Pengertian pasar dalam kedaulatan pangan yang diinginkan petani, adalah pasar
yang tidak menjadi suatu entitas yang otonomi dan mendominasi ( self-regulating),
seperti yang diadopsi dalam praktek neoliberalisme. Kedaulatan pangan tidak
menegasikan perdagangan, namun perdagangan hanya menjadi bagian atau alat
dari kedaulatan untuk sepenuhnya menjadi mekanisme yang menguntungkan
rakyat banyak. Dalam prakteknya, SPI secara praktis memotong rantai-rantai
perdagangan pangan pada umumnya. Dalam kasus beras di Sumatera Utara yang
rantai perdagangan berasnya bisa mencapai 4 pihak hingga lebih, SPI
mengusulkan alternatif direct-selling/direct-buying yang bisa langsung
mengantarkan produk hasil pertanian ke tangan konsumen. Selain memotong
pemburuan rente, sistem ini bisa lebih menguntungkan petani dan konsumen—
serta mewujudkan kemampuan petani untuk menguasai dan mengontrol pasar
domestiknya sendiri.
Dalam praktek kebijakan pasar, SPI juga mempromosikan perlindungan pasar
dalam negeri dari impor murah (dumping), juga sistem yang menyubsidi pertanian
yang tidak berkelanjutan. Faktanya, Indonesia dibanjiri produk overproduksi dari
negara lain—sementara produk yang diimpor tersebut adalah hasil dumping dari
hasil pertanian korporat transnasional, dan sistem pasar neoliberal (kedelai 1.2
juta ton per tahun, gandum 2 juta ton per tahun, beras rata-rata 1.13 juta ton per
tahun, jagung 1 juta ton per tahun, dll). Inilah yang diprotes SPI yang ingin WTO
keluar dari pertanian dan pangan, dan penolakan terhadap perdagangan bebas
produk pertanian dan pangan. Implementasi dari aturan-aturan WTO dan
perdagangan bebas inilah yang menghancurkan pasar dan harga domestik, dan
mengancam mata pencaharian petani. Hal ini sering dianggap isu yang sangat
tinggi bagi petani, namun dengan argumen kedaulatan pangan dan rasionalisasi
8
9. pasar domestik yang berdaulat protes SPI terus berlangsung dan bisa dimengerti
oleh anggotanya.
Penutup
Serikat Petani Indonesia (SPI) menyadari bahwa, ketika Indonesia merdeka pada
tahun 1945 kondisi struktur agraria di Indonesia sudah mengalami ketimpangan,
dimana terjadi pemusatan penguasaan dan pemilikan tanah pada sekelompok
orang. Sebaliknya sebagian besar rakyat Indonesia hanya menguasai, dan
memiliki sebagian kecil sumber-sumber agraria yang ada. Untuk itulah, sebagai
basis pijakan kita untuk maju, bangsa dan negara ini membutuhkan koreksi total
terhadap struktur agrarianya—yakni dengan melaksanakan reforma agraria
sejati. Hal ini juga merupakan mandat konstitusi, dimaktubkan dalam UUPA, dan
akan berdampak riil dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, kelaparan,
kebodohan, diskriminasi, dan ketidakadilan.
Untuk menciptakan jalan bagi terciptanya tatanan struktur agraria yang
berkeadilan, harus diawali dengan program landreform, yakni adanya tata
produksi yang adil dan penciptaan pasar yang berkeadilan.
Untuk lebih jelasnya, aspirasi pembaruan agraria dan kedaulatan pangan yang
diinginkan petani dinyatakan dalam beberapa isu utama yang dimekanisasikan
dalam poin-poin berikut:
1. Tanah, Air dan Benih
• Kami menuntut pembaruan agraria sejati yang memfokuskan pada
distribusi terhadap rakyat tanpa tanah. Tanah menjadi milik rakyat kecil
dan tak bertanah, bukan milik tuan tanah dan perusahaan besar.
• Tanah dan air harus dimiliki oleh komunitas lokal dengan menghargai
sepenuhnya terhadap hukum adat dan hak-hak terhadap penggunaan
sumberdaya lokal dan tradisional mereka.
• Perempuan harus memiliki hak yang setara dalam hal akses terhadap
lahan dan air.
• Kami mengutuk privatisasi sumberdaya air (seperti prinsip-prinsip yang
tertuang dalam UU No.7/2004) ; karena sekarang ini air dikontrol oleh
perusahaan transnasional. Pemerintah harus melindungi para petani di
dalam penyediaan akses irigasi yang gratis untuk proses produksi.
• Benih merupakan jantung dari sistem pertanian, dan basis dari
kedaulatan pangan. SPI menolak proses paten benih, dan juga menolak
segala bentuk, sistem ataupun teknologi yang mencegah petani untuk
menyimpan, mengembangkan dan mereproduksi benih sendiri. Kita
secara khusus mengatakan “tidak” untuk teknologi terminator pada
benih yang menghalangi kedaulatan kami memiliki sumber daya
tersebut.
• Mendorong hak untuk reproduksi dan pertukaran benih oleh rakyat dan
untuk rakyat. Benih tidak boleh didistribusikan oleh perusahaan
transnasional dan pemerintah, karena mereka akan menjadikan petani
hanya sebagai konsumen (end-user) dari rantai produksi benih.
• Menolak GMOs (rekayasa genetika untuk makhluk hidup) dan melarang
produksi dan perdagangannya pada benih pertanian, karena prinsipnya
yang tidak berkelanjutan.
9
10. 2. Sistem Produksi Pangan
• SPI menolak Revolusi Hijau karena hal ini merusak keanekaragaman
hayati, membuat ketergantungan terhadap bahan-bahan kimia dan
mengakibatkan degradasi lingkungan, serta menyingkirkan petani kecil
dari kehidupan dan tanah mereka.
• Kami mempromosikan produksi pangan yang berkelanjutan seperti
pertanian alami dan organik; dengan input yang lebih rendah dan
menghasilkan output yang lebih baik kualitasnya.
• Mendorong revitalisasi pengetahuan tradisional untuk sistem produksi
beras yang berkelanjutan, seperti pengalaman pertanian organik atau
natural farming (seperti praktek di Karnataka, India)
• Menyadari pentingnya kedaulatan pangan dalam hal ekologi dan alam
dalam rangka mengurangi kemiskinan, melindungi ekosistem dan
pelestarian tanah, keanekaragaman hayati, peningkatan kondisi
kesehatan dan peningkatan kualitas air dan bahan pangan dengan
harga yang terjangkau.
• Membuat kriteria kualitas pangan yang sesuai kebutuhan dan keinginan
rakyat.
• Menekan pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap organisasi-
organisasi yang mempromosikan pertanian yang berkelanjutan dan
untuk mempersiapkan kebijakan formal untuk mempromosikan sistem
produksi pangan yang berkelanjutan.
3. Aktivitas dan Proses Pasca Panen
• Mengembangkan perekonomian pangan lokal yang berbasis proses dan
produksi oleh petani.
• Perdagangan lokal dan aktivitas proses pasca panen seharusnya diatur
oleh unit-unit keluarga kecil dengan teknologi yang murah dan dapat
digunakan oleh rakyat kecil.
• Pemerintah harus menyediakan program-program pelayanan yang
mendukung produksi dan produktivitas tanah. Pemerintah juga harus
memfasilitasi aktivitas pasca panen.
4. Perdagangan
• Memastikan harga yang layak; dan pemerintah harus menjamin harga
dengan memberikan subsidi untuk menutupi biaya produksi dan juga
untuk mendapatkan keuntungan yang cukup yang sesuai dengan biaya
kebutuhan hidup para petani.
• Menghilangkan semua subsidi ekspor baik langsung maupun tidak
langsung, dan meminta pemerintah untuk memberikan subsidi untuk
mempromosikan produksi pangan yang berkelanjutan dan memastikan
bahwa subsidi tidak untuk perusahaan trans-nasional dan produsen
besar.
• Pemerintah harus mendukung petani yang memproduksi pangan untuk
kebutuhan domestik.
• Produksi domestik seharusnya diatur sedemikian rupa untuk mencegah
surplus, dalam rangka menghindari dumping produk ekspor.
• Melarang impor pangan—terutama beras—ketika negara dapat
memproduksi beras yang cukup untuk konsumsi mereka sendiri.
1
11. Seringkali, impor beras adalah proses dumping dari surplus produksi
yang membanjiri pasar domestik dan pada akhirnya membunuh petani.
• Mompromosikan pertanian pangan yang berbasis keluarga untuk
memastikan kebutuhan pangan domestik tercukupi. Kami mengutuk
liberalisasi perdagangan pangan yang dilakukan oleh WTO dan
Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTA). Dan kami dengan tegas
menuntut agar WTO keluar dari urusan pangan dan pertanian.
*********
Jakarta, 3 Juni 2009
1