Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya pertanahan, perikanan, dan kehutanan berdasarkan Undang-Undang. Dokumen juga membahas kelompok yang perlu mendapat perlindungan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat.

1. Fasilitasi Renstra SKPD berbasis Sumberdaya Alam,
Oxfam Makassar, Makassar 2-3 Juni 2015

2. Pembukaan UUD 1945 Alinea 4
 Tujuan Kemerdekaan : membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
 Bentuk Negara : berkedaulatan rakyat
 Dasar Negara : Pancasila

3. Pasal 33 UUD 1945 :
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat
 Produksi yang Penting Bagi Negara
 Produksi yang Menguasai hajat hidup orang banyak
 Agraria
 Penguasaan Negara
 Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat

4. Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat
menilai apa dan kapan suatu cabang produksi itu
dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai
hajat hidup orang banyak
.

5. Agraria :
 Pertanahan (Permukaan Bumi)
 Pertambangan (Tubuh Bumi di bawah permukaan
dan di bawah air)
 Perairan (Laut, perairan pesisir, sumber daya air)
 Ruang angkasa
 Kekayaan alam (benih, pangan, hortikultura,
perikanan, peternakan)

6.  HMN bukanlah kepemilikan dalam konsepsi
hukum perdata, melainkan kepemilikan publik
oleh rakyat secara kolektif (prinsip kedaulatan
rakyat: dari, oleh dan untuk rakyat)
 HMN adalah mandat rakyat secara kolektif
kepada negara (kebijakan, pengurusan,
pengaturan, pengelolaan dan pengawasan
 HMN untuk melindungi kemakmuran rakyat
 HMN tidak dapat dikurangi atau ditiadakan oleh
pemberian hak atas tanah

7.  Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan
melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama
Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi
pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme
pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui
keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai
instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q.
Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas
sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. fungsi
pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan
oleh Negara

8. UUPA1960 Pasal 2.
(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud
dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada
tingatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk:
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan peliharaan bumi, air dan ruang
angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang
angkasa;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum
yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk
mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan Negara hukum Indo-nesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah
Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan. Pasal 2 Keppres :
Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. pemberian ijin lokasi;
b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; c.
penyelesaian sengketa tanah garapan; d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan; e. penetapan subyek dan obyek redistribusi
tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; f.
penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; g. pemanfaatan dan
penyelesaian masalah tanah kosong; h. pemberian ijin membuka tanah; i.
perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.
Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bersifat lintas
Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi, dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi yang
bersangkutan.

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
kewenangan meliputi urusan pemerintah dalam bidang
pangan, lingkungan hidup, pertanahan, penanaman
modal; kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral,
perindustrian, dan transmigrasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

11.  Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan telah memberikan tanggung jawab dan
kewajiban kepada Pemda terkait kebijakan
pangan amatlah luas, antara lain : ketersediaan
pangan, cadangan pangan, distribusi pangan,
harga pangan, konsumsi pangan, melindungi
produsen pangan, keamanan pangan dan lain-
lain.

12. UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani mengatur kewajiban Pemerintah/Pemda, antara lain jaminan
ketersediaan lahan, ganti kerugian gagal panen, asuransi pertanian,
dukungan keuangan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
kepada Petani dan lain-lain. Kewajiban Pemerintah/Pemda untuk
memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian dengan
memberikan kemudahan bagi petani kecil dan petani tak bertanah
untuk mendapatkan akses tanah Negara, mengharuskan
Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu menetapkan dan
melindungi kawasan perdesaan sebagai pertahanan lahan abadi
pertanian pangan dan kawasan pertanian pangan sebagaimana
diatur dalam UU No. 6 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan
UU No. 41 Tahun. 2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

13. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau kecil diatur pula tanggung jawab Pemda
dalam menentukan rencana strategis, zonasi,
pengelolaan, aksi dan rinci perairan pesisir.

14.  Rencana pembangunan (Perda RPJB,
Pergub/Perbub RPJM, Pergub/Perbub RPKPD)
 Rencana Tata Ruang (Perda Tata Ruang, Perda
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, Perda Rencana Zonasi Wilayah
Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil)
 Pengaturan di daerah terkaitPerlindungan dan
pemberdayaan petani dan Nelayan; Dewan
Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/kota

15.  Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang
secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya,
yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta
memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan
sistem pertanian pangan/sistem pangan yang sesuai
dengan potensi sumber daya lokal.
 Tantanganya bagaimana memadukan Pembaruan agraria,
pertanian dan perikanan ramah ekologi, perlindungan dan
pemberdayaan petani dan nelayan industri, permodalan
dan perdagangan yang mendukung pertanian, perikanan
dan peternakan

16. empat tolok ukur :
(i). Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
(ii).Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam
bagi rakyat;
(iii).Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan
manfaat sumber daya alam;
(iv).Penghormatan terhadap hak rakyat secara
turun temurun dalam pemanfaatan sumber daya
alam.

17.  Pengakuan terhadap hak perorangan dan hak kolektif yang
dilindungi konstitusi
 Hak-hak tradisional tidak bisa diberikan ke swasta yang
mengakibatkan hilangnya HMN
 Hak-hak tradisional tidak bisa diganti dengan kompensasi
 Masyarakat adat adalah subyek hak
 Affirmative action
 Perlindungan Masyarakat adat via undang-Undang
 Kebebasan mencari, mengembangkan dan mengedarkan benih
 Petani tak bertanah berhak mendapat redistribusi tanah negara
 Pemenuhan hak atas pangan

18.  Perlindungan Petani diberikan kepada:
◦ Petani penggarap tanaman pangan yang tidak
memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas
2 (dua) hektare;
◦ Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi
daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua)
hektare; dan/atau
◦ Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala
usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

19. nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir yang perlu
perlindungan khusus adalah :
1. Nelayan Penggarap;
2. Penggarap Tambak;
3. Petani ikan atau Pembudidaya Ikan Kecil;
4. Nelayan Kecil;
5. Nelayan Tradisional;
6. Masyarakat Adat;
7. Masyarakat Lokal;
8. Masyarakat Tradisional