Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membandingkan kebijakan lahan di Indonesia dan China serta faktor yang mempengaruhi industrialisasi lahan. Kebijakan China yang melepas status kepemilikan bersama lahan berhasil mendorong industrialisasi, namun sulit diterapkan di Indonesia karena perbedaan pola pikir masyarakat terhadap hutan.
ditulis oleh Oswar Mungkasa dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Dokumen tersebut berisi masukan untuk KPU dalam menyusun pertanyaan debat Capres-Cawapres terkait ketahanan energi dan tata kelola sumber daya alam. Beberapa poin yang diajukan antara lain konsistensi kebijakan energi, menipisnya cadangan energi, peningkatan konsumsi energi, perlunya pengembangan infrastruktur energi terbarukan, serta dampak perubahan iklim."
Mega yasma adha 2015510005 tugas makalah tata guna tanahMega Yasma Adha
Mega yasma adha 2015510005 tugas makalah tata guna tanah
dibuat untuk melaksanakan tugas kuliah dalam mata kuliah tata guna tanah, teknik geodesi institut teknologi padang
Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan RuangAdriansyah Rustandi
Dokumen tersebut membahas tentang ketimpangan penguasaan sumber daya alam di Indonesia akibat ketidakserasian kebijakan sektoral dan disinkronisasinya undang-undang. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai konflik agraria di Sumatra Selatan akibat akuisisi lahan besar-besaran untuk perkebunan, hutan, tambang, dan industri. Dokumen juga membahas rencana Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang diang
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang peringatan Hari Habitat Dunia 2012 dengan tema "Menuju Permukiman Tanpa Kumuh 2020" dan tantangan penanganan permukiman kumuh di Indonesia.
ditulis oleh Oswar Mungkasa dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Dokumen tersebut berisi masukan untuk KPU dalam menyusun pertanyaan debat Capres-Cawapres terkait ketahanan energi dan tata kelola sumber daya alam. Beberapa poin yang diajukan antara lain konsistensi kebijakan energi, menipisnya cadangan energi, peningkatan konsumsi energi, perlunya pengembangan infrastruktur energi terbarukan, serta dampak perubahan iklim."
Mega yasma adha 2015510005 tugas makalah tata guna tanahMega Yasma Adha
Mega yasma adha 2015510005 tugas makalah tata guna tanah
dibuat untuk melaksanakan tugas kuliah dalam mata kuliah tata guna tanah, teknik geodesi institut teknologi padang
Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan RuangAdriansyah Rustandi
Dokumen tersebut membahas tentang ketimpangan penguasaan sumber daya alam di Indonesia akibat ketidakserasian kebijakan sektoral dan disinkronisasinya undang-undang. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai konflik agraria di Sumatra Selatan akibat akuisisi lahan besar-besaran untuk perkebunan, hutan, tambang, dan industri. Dokumen juga membahas rencana Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang diang
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang peringatan Hari Habitat Dunia 2012 dengan tema "Menuju Permukiman Tanpa Kumuh 2020" dan tantangan penanganan permukiman kumuh di Indonesia.
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimaninfosanitasi
Undang-undang ini mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan melalui pembinaan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya untuk memberikan hak atas perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dalam lingkungan yang sehat, aman, dan teratur.
Dokumen tersebut membahas tentang penguasaan negara atas sumber daya alam di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan peraturan terkait. Ia menjelaskan bahwa negara bertindak sebagai pengatur sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, bukan pemiliknya. Dokumen ini juga membahas masalah penambangan pasir liar di perairan Kabupaten Buton Utara yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat. Pemerintah
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia dan hubungannya dengan penataan ruang. Tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah menyelenggarakannya secara tertib dan terorganisasi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu memperhatikan penataan ruang dan pengelolaan tanah untuk mencapai tujuan p
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan keempat belas atas Peraturan Gaji PNS. Peraturan ini menaikkan gaji pokok PNS guna meningkatkan kesejahteraan mereka sejak 1 Januari 2012. Perubahan ini diatur dalam Lampiran II PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
Laporan ini membahas urgensi pengendalian produksi dan ekspor batubara di Indonesia. Batubara memiliki peran penting dalam kebijakan energi nasional namun tren produksi dan ekspor batubara terus meningkat, melebihi target yang ditetapkan pemerintah. Inkonsistensi kebijakan, pengawasan yang lemah, serta berbagai modus di sektor batubara berpotensi merugikan negara. Laporan ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk men
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...Oswar Mungkasa
bahan Sosialisasi UU NOmor 1 Tahun 2011 dalam bentuk materi tayangan penjelasan UU dalam format power point. Dimaksudkan untuk memudahkan memahami isi undang-undang tersebut
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan belanja di sektor sumber daya ekstraktif melalui penggunaan open data. Open data digunakan untuk memperbaiki tata kelola sektor ekstraktif dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat sipil, memantau aktivitas industri, dan mempengaruhi kebijakan publik.
Dampak Pembangunan Perumahan terhadap Perekonomian IndonesiaOswar Mungkasa
Kajian ini diharapkan dapat memebri masukan bagi tinjauan kebijakan perumahan di Indonesia. dilaksanakan bekerjasama dengan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat
PP No 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanazhari sofyan
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan serta kawasan permukiman secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan serta keadilan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Makalah ini membahas tentang peran pemerintah dalam perekonomian, termasuk fungsi-fungsi pemerintah seperti alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Juga dibahas tentang teori barang publik dan swasta, kegagalan pasar, serta berbagai teori terkait pemungutan suara untuk menentukan keinginan masyarakat terhadap barang publik. Secara ringkas, makalah ini membahas peran penting pemerintah dalam mengatasi kegagalan
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...Niken Dwi Dayanti
Dokumen tersebut membahas tentang peran pemerintah dalam penyediaan barang publik. Pemerintah perlu campur tangan untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi karena mekanisme pasar sering gagal berfungsi dan menimbulkan kegagalan pasar. Fungsi-fungsi ekonomi pemerintah meliputi alokasi sumber daya untuk penyediaan infrastruktur dan layanan publik, distribusi untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok berpeng
Pemerintah menetapkan kebijakan PPKM level 3 selama libur Nataru 2021-2022. Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperhatikan seluruh jenis ekosistem hutan dalam pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim. Kunjungan ke PEA membuahkan komitmen investasi senilai USD32,7 miliar dari 19 perjanjian kerja sama.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan hak atas tanah masyarakat hukum adat dalam pembangunan perkebunan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus membahas pengaturan hukum pertanahan hak atas tanah masyarakat hukum adat dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat di Sumatera Selatan.
Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimaninfosanitasi
Undang-undang ini mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan melalui pembinaan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya untuk memberikan hak atas perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dalam lingkungan yang sehat, aman, dan teratur.
Dokumen tersebut membahas tentang penguasaan negara atas sumber daya alam di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan peraturan terkait. Ia menjelaskan bahwa negara bertindak sebagai pengatur sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, bukan pemiliknya. Dokumen ini juga membahas masalah penambangan pasir liar di perairan Kabupaten Buton Utara yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat. Pemerintah
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia dan hubungannya dengan penataan ruang. Tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah menyelenggarakannya secara tertib dan terorganisasi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu memperhatikan penataan ruang dan pengelolaan tanah untuk mencapai tujuan p
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang perubahan keempat belas atas Peraturan Gaji PNS. Peraturan ini menaikkan gaji pokok PNS guna meningkatkan kesejahteraan mereka sejak 1 Januari 2012. Perubahan ini diatur dalam Lampiran II PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
Laporan ini membahas urgensi pengendalian produksi dan ekspor batubara di Indonesia. Batubara memiliki peran penting dalam kebijakan energi nasional namun tren produksi dan ekspor batubara terus meningkat, melebihi target yang ditetapkan pemerintah. Inkonsistensi kebijakan, pengawasan yang lemah, serta berbagai modus di sektor batubara berpotensi merugikan negara. Laporan ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk men
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...Oswar Mungkasa
bahan Sosialisasi UU NOmor 1 Tahun 2011 dalam bentuk materi tayangan penjelasan UU dalam format power point. Dimaksudkan untuk memudahkan memahami isi undang-undang tersebut
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan belanja di sektor sumber daya ekstraktif melalui penggunaan open data. Open data digunakan untuk memperbaiki tata kelola sektor ekstraktif dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat sipil, memantau aktivitas industri, dan mempengaruhi kebijakan publik.
Dampak Pembangunan Perumahan terhadap Perekonomian IndonesiaOswar Mungkasa
Kajian ini diharapkan dapat memebri masukan bagi tinjauan kebijakan perumahan di Indonesia. dilaksanakan bekerjasama dengan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat
PP No 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanazhari sofyan
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan serta kawasan permukiman secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan serta keadilan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Makalah ini membahas tentang peran pemerintah dalam perekonomian, termasuk fungsi-fungsi pemerintah seperti alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Juga dibahas tentang teori barang publik dan swasta, kegagalan pasar, serta berbagai teori terkait pemungutan suara untuk menentukan keinginan masyarakat terhadap barang publik. Secara ringkas, makalah ini membahas peran penting pemerintah dalam mengatasi kegagalan
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...Niken Dwi Dayanti
Dokumen tersebut membahas tentang peran pemerintah dalam penyediaan barang publik. Pemerintah perlu campur tangan untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi karena mekanisme pasar sering gagal berfungsi dan menimbulkan kegagalan pasar. Fungsi-fungsi ekonomi pemerintah meliputi alokasi sumber daya untuk penyediaan infrastruktur dan layanan publik, distribusi untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok berpeng
Pemerintah menetapkan kebijakan PPKM level 3 selama libur Nataru 2021-2022. Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperhatikan seluruh jenis ekosistem hutan dalam pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim. Kunjungan ke PEA membuahkan komitmen investasi senilai USD32,7 miliar dari 19 perjanjian kerja sama.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan hak atas tanah masyarakat hukum adat dalam pembangunan perkebunan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus membahas pengaturan hukum pertanahan hak atas tanah masyarakat hukum adat dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat di Sumatera Selatan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang politik hukum pertanahan di Indonesia, termasuk pengertian pendaftaran tanah, proses pendaftaran tanah pertama kali, dan kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga membahas manfaat dan tujuan dilakukannya pendaftaran tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang pendaftaran tanah. Secara garis besar, dokumen menjelaskan pengertian pendaftaran tanah, dasar hukum pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, dan beberapa aspek pelaksanaan pendaftaran tanah.
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantarCV Maju Bersama Bangsa
Makalah ini membahas dampak sosial dan akibat hukum penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia. Penertiban dimaknai sebagai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan agar dapat dibagikan kepada petani miskin.
Jalan panjang perwujudan ketahanan nasional dalam persfektif penguasaan ruangAdriansyah Rustandi
Dokumen tersebut membahas tentang disinkronisasi kebijakan sumber daya alam di Indonesia yang menyebabkan berbagai masalah pengelolaan sumber daya, seperti ketimpangan penguasaan tanah dan konflik dengan masyarakat lokal. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara landasan hukum dan isi peraturan, tumpang tindih antar undang-undang, serta faktor politik seperti paradigma industrialisasi yang menempatkan peran negara memberikan
Teks tersebut membahas peran Departemen Pertanian terhadap reforma agraria di Indonesia dalam konteks otonomi daerah. Ia menjelaskan bahwa reforma agraria merupakan tanggung jawab pemerintah daerah menurut undang-undang, namun masih terdapat berbagai tantangan pelaksanaannya seperti stigma negatif dari masa lalu dan inkonsistensi hukum. Departemen Pertanian perlu mempelajari persepsi pihak lain
Dokumen tersebut membahas tentang sistem kepemilikan tanah di Indonesia, termasuk definisi land tenure, kategori hak atas tanah menurut UUPA 1960, dan perkembangan kebijakan kepemilikan tanah di Indonesia."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut merupakan laporan KKL mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertanahan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilakukan di Pemerintah Kota Batam.
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdfIndra Sofian
Tiga permasalahan utama dalam dokumen ini adalah (1) konflik lahan antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat akibat kelalaian pegawai Badan Pertanahan Nasional, (2) perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi pertanahan untuk menciptakan kepastian hukum, (3) Badan Pertanahan Nasional harus mengawasi seluruh proses HGU dengan lebih teliti untuk mencegah korupsi.
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Kebijakan Satu Peta merupakan kebijakan pemerintah untuk menyatukan semua peta yang dibuat oleh berbagai instansi menjadi satu peta tunggal guna menyelesaikan permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pertanahan dan hutan yang baik serta mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan.
Kasus sengketa tanah hak ulayat di Kota Jayapura, Papua terjadi karena proses jual beli tanah yang tidak sesuai prosedur hukum adat maupun peraturan pertanahan, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan tanah."
Similar to Analisis Perbandingan Tingkat Keefektifan Sistem Kebijakan yang Mendorong Industrialisasi Lahan di Indonesia dan China (20)
The document discusses several topics related to climate change and sustainability:
1. It introduces the Just Transition Mechanism, which aims to ensure a fair transition to a climate-neutral economy through targeted support for regions most affected by the transition. It has three pillars: a new Just Transition Fund, an InvestEU 'Just Transition' scheme, and a new Public Sector Loan Facility.
2. It outlines Indonesia's commitment to net-zero emissions by 2060, including through its Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 document submitted to the UNFCCC. It applies an integrated national transparency framework for mitigation, adaptation and means of implementation.
3. It discusses environmental, social,
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan Kota Baru Kebayoran di Jakarta sejak masa kolonial hingga masa Orde Baru. Kota baru ini dirancang pada tahun 1948 oleh perencana kota Belanda dan Indonesia untuk mengatasi kekurangan perumahan di Jakarta. Pembangunan Kota Baru Kebayoran selesai pada tahun 1955."
Menjual Prinsip Gestalt : Menarik Perhatian Penggemar Melalui Persepsi Visual...Fajar Rian Wulandari
Essai ini membahas pengaruh teori persepsi visual Gestalt dalam pembuatan logo boy/girl group Korea. Prinsip Gestalt yang paling banyak digunakan adalah ketertutupan, diikuti oleh figure-ground, kemiripan, simetri, kedekatan, dan kesinambungan. Analisis 15 logo menunjukkan pengaplikasian berbagai prinsip Gestalt dalam membentuk persepsi visual yang menarik.
Reorganize : Memanfaatkan Metode Subtract pada Gambar Pixelate Fajar Rian Wulandari
Tujuan pembuatan esai ini adalah untuk membandingkan pengaplikasian sebuah metode pada benda yang berbeda dimensi. Metode yang digunakan adalah metode subtract (pengurangan) yang berupa satuan blok.
High Rise-Vertical Housing Hunian Vertikal Bertingkat Tinggi yang Ada di Ind...Fajar Rian Wulandari
Tulisan ini menganalisis hunian vertikal bertingkat tinggi di Indonesia. Hunian vertikal adalah bangunan tempat tinggal bertumpuk ke atas. Yang termasuk hunian vertikal bertingkat tinggi adalah bangunan di atas 41 meter atau 8 lantai yang memiliki lift dan sistem keamanan kebakaran. Contoh hunian vertikal bertingkat tinggi di Indonesia adalah UBM Housing dan Avana Apartments, yang memiliki desain ruang terbuka dan keterhubungan antar ruangan.
Laporan ini menganalisis kondisi ekologi perkotaan di RW 002 Kelurahan Pinang Ranti. Wilayah ini memiliki sedikit lahan hijau dan sanitasi sampah yang buruk. Transportasi umum memadai meskipun sering macet. Jumlah penduduk yang besar dibandingkan lahan yang sempit menimbulkan tantangan. Secara keseluruhan, laporan ini menyimpulkan bahwa wilayah ini belum sepenuhnya ramah lingkungan.
Dokumen tersebut membandingkan karakteristik novel Angkatan 20-an dan 30-an Indonesia. Pada Angkatan 20-an, tokoh utama novel Azab dan Sengsara mengalami kisah percintaan yang berakhir tragis karena larangan orang tua. Sedangkan pada Angkatan 30-an, novel Layar Terkembang mengangkat tema emansipasi wanita melalui tokoh perempuan yang modern Tuti. Kedua novel membandingkan unsur-unsur seperti latar tempat, waktu, karakter tok
Dokumen tersebut membahas tentang pranata politik yang mencakup pengertian, peran, ciri-ciri, bentuk, fungsi, tujuan, simbol, contoh, pelengkapan, usia, dan masalah politik di Indonesia. Pranata politik adalah serangkaian peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur aktivitas politik dalam masyarakat atau negara. Pranata politik berperan sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik serta ditandai den
The document discusses various tenses in English including:
1. Simple present tense and present continuous tense which are used to talk about present actions or situations.
2. Simple past tense and past continuous tense which are used to talk about past actions or situations.
3. Past perfect tense and past perfect continuous tense which are used to talk about actions that were completed before something else in the past.
4. Simple future tense and future continuous tense which are used to talk about future actions or situations.
5. Future perfect tense which is used to talk about actions that will be completed before something else in the future.
Dokumen tersebut membahas tentang penyalahgunaan zat, termasuk berbagai jenis zat yang dapat disalahgunakan seperti nikotin, alkohol, dan narkotika serta dampak penyalahgunaan zat tersebut bagi jasmani dan kejiwaan manusia.
Analisis Perbandingan Tingkat Keefektifan Sistem Kebijakan yang Mendorong Industrialisasi Lahan di Indonesia dan China
1. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
Analisis Perbandingan Tingkat Keefektifan Sistem Kebijakan
yang Mendorong Industrialisasi Lahan
di Indonesia dan China
fajar.rian@ui.ac.id
Arsitektur, Universitas Indonesia
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Memiliki karakteristik negara yang hampir serupa, contonya seperti
merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi, negara yang
memiliki title sebagai negara agraris, dan sebagainya. Akan tetapi China sudah
jauh melangkah di depan Indonesia dari berbagai aspek industri, mulai dari
manufaktur, konstruksi, pariwisata, pangan, jasa, bahkan sampai industrialisasi
lahan. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat beberapa perbedaan baik dari
ideologi, budaya, kualitas sumber daya manusia, pemegang kekuasaan
maupun sistem yang melekat pada masing-masing negara. Oleh karena itu,
sebuah sistem kebijakan memegang peranan penting dalam membentuk
masyarakat sebuah negara. Dengan capaian-capaian tersebut, Negara China
sudah membuktikan bahwa jika dilihat secara keseluruhan, sistem kebijakan
yang mereka terapkan dapat bekerja dengan baik dalam konteks Negara
China. Akan tetapi kebijakan tersebut belum tentu cocok diaplikasikan di
negara lain, termasuk Indonesia.
B. Permasalahan
Alasan mengapa industrialisasi lahan menjadi penting untuk dicapai adalah
karena semakin besarnya kesenjangan antara area perkotaan dan pedesaan di
Indonesia. Permasalahan ini jika tidak segera diatasi akan memberikan efek
domino yang berkelanjutan. Karena tidak hanya pertumbuhan pedesaan yang
tertinggal, tetapi di saat yang bersamaan juga membebani pertumbuhan di
perkotaan. Negara China diambil sebagai pembanding bukan karena telah
berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi karena dirasa sudah
memiliki sistem yang cukup baik untuk dipelajari lebih dalam.
2. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
C. Tujuan
Mengetahui apa yang salah dengan Indonesia lebih dahulu, lalu kemudian
mencari solusi berdasarkan permasalahan tersebut. Hal tersebut perlu
dilakukan sesuai dengan urutan karena bisa saja muncul banyak solusi, tetapi
jika tidak tahu akar permasalahannya maka tidak ada yang terselesaikan. Oleh
karena itu, dengan melakukan perbandingan sistem kebijakan yang
mendorong industrialisasi lahan di Indonesia dan China diharapkan dapat
menemukan yang menjadi inti permasalahan di Indonesia.
II. Isi
A. Perbandingan Kebijakan Lahan di Indonesia dan China
Dalam membandingkan 2 hal biasanya akan terlihat persamaan dan
perbedaannya. Begitu pun dalam membandingkan Kebijakan Lahan di
Indonesia dan China. Jika dilihat dari kepemilikan lahan, kedua negara
memiliki kesamaan yaitu dikuasai oleh negara. Hal tersebut di Indonesia
terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Begitu pun dengan di China. Awalnya keseluruhan tanah di China dikuasai
oleh negara. Akan tetapi setelah reformasi lahan, kepemilikan terbagi menjadi
2, negara dan kolektif. Pembagiannya adalah negara mengatur dan menguasai
tanah di perkotaan dan kolektif di pedesaan, seperti yang terdapat pada
Undang-Undang Administrasi Pertanahan China Tahun 1986 Pasal 2 yang
berbunyi:
“Republik Rakyat Tiongkok mempraktikkan kepemilikan publik sosialis atas
tanah, yaitu kepemilikan oleh seluruh rakyat dan kepemilikan kolektif oleh
massa yang bekerja. Kepemilikan oleh seluruh rakyat yaitu hak milik atas
tanah milik negara dilaksanakan oleh Dewan Negara atas nama negara.”
Terlihat sedikit berbeda, tetapi sebenarnya tidak juga. Di Indonesia tidak
sepenuhnya dikuasai oleh negara tapi juga terdapat hal serupa, yaitu yang
disebut dengan tanah adat dan tanah desa. Dalam tanah adat, suatu kelompok
masyarakat memiliki hak kepemilikan tanah yang dikenal dengan hak ulayat.
3. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
Seperti pernyataan Kertasapoetra (1985) terkait definisi dari hak ulayat, yaitu
merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan
hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan
tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum
(desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut
mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh
ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan). Begitu pun
denga tanah desa yang status kepemilikannya tidak lagi milik Negara, seperti
yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi :
“Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa
sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan
sosial. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah
Desa.”
Persamaan lain dari sistem kebijakan lahan kedua negara, yaitu memiliki batas
waktu atas hak guna lahan. Dimana berlaku juga perpanjangan dengan
membayar sejumlah uang. Akan tetapi jika tidak diperpanjang maka statusnya
kembali kepada negara jika belum ada peralihan ke tangan selanjutnya yang
akan menggunakan tanah tersebut. Batas waktu ini berlaku untuk siapapun
yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan dengan syarat telah memegang
sertifikat tanah resmi yang disahkan negara. Karena jika tanpa berkas tersebut,
maka itu artinya tanah tersebut tidak punya izin penggunaan atau yang dikenal
sebagai perumahan informal dan di Indonesia masih banyak dijumpai.
Di samping beberapa persamaan yang telah dibahas, terdapat perbedaan yang
signifikan antara keadaan di Indonesia dan China. Perbedaan ini terkait
dengan keberadaan daerah rural sebagai daerah penghasil dari berbagai produk
pertanian. Dimana di Indonesia angka alih fungsi lahan pertanian menjadi
permukiman semakin naik, menyebabkan penurunan angka produktivitas
pangan. Hal tersebut terjadi karena laju pertumbuhan penduduk di Indonesia
yang sangat pesat. Di China juga tidak menutup kemungkinan terjadi juga laju
pertumbuhan penduduk yang sama. Akan tetapi, di negara tirai bambu tersebut
melakukan penjagaan 2 tingkat terhadap lahan pertanian mereka seperti yang
4. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
tertera pada Peraturan Perlindungan Tanah Pertanian Dasar pada tahun 1994.
Tingkat penjagaan pertama yaitu lahan dengan kualitas tinggi tidak dapat
dikonversikan, lalu tingkat penjagaan kedua yaitu lahan dengan kualitas baik,
produktivitas lumayan tidak dapat dikonversikan selama periode 5-10 tahun.
Selain itu status yang diberikan pada hak guna tanah yang dimiliki petani di
China adalah kontrak. Oleh karena itu, para petani tersebut hanya berhak
menggunakan lahannya saja baik untuk ditinggali maupun diolah. Sedangkan
hak untuk mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi nonpertanian itu
dikembalikan pada pihak berwenang. Tidak terlepas begitu saja, pihak tersebut
tetap menjaga hubungan sekaligus melakukan pengawasan dengan keberadaan
sebuah kontrak perjanjian yang dikenal dengan kontrak tripartit. Seperti yang
dinyatakan Liu (2018) kontrak tersebut mengharuskan rumah tangga petani
memberikan kontribusi yang memadai kepada negara, membayarkan sejumlah
uang pada kolektif, dan mempertahankan angka produksi sebagai bayaran atas
tanah yang mereka tempati. Oleh karena beberapa hal tersebut dirasakan
hubungan timbal balik yang dapat mengurangi kesenjangan di daerah rural.
B. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keefektifan Industrialisasi
Berdasar pada pernyataan Liu (2018) bahwa tanah adalah rahasia
industrialisasi China yang pesat. Jika China hanya mengandalkan alokasi pasar
atas tanah, harga tanah industri akan jauh lebih tinggi daripada sumber daya
tanah lain, dan kenaikan harga tanah akan menghambat industrialisasi. Dari
pernyataan tersebut dapat terlihat bahwa permasalahan tanah juga dapat
memberikan efek domino yang berpengaruh besar pada perumahan di
Indonesia. Oleh karena itu, sebelum mengahadapi permasalahan perumahan,
mungkin bisa dimulai dari hal yang mendasar seperti tanah.
Cara yang ditempuh oleh Negara China untuk mendorong industrialisasi lahan
dirasa sangat beresiko, yaitu seperti yang terdapat dalam Undang-Undang
Administrasi Pertanahan tahun 1998 yang berbunyi:
“Peraturan kelembagaan penggunaan lahan dan secara bertahap menghapus
penggunaan tanah yang dimiliki bersama untuk konstruksi nonpertanian.”
5. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
Menurut pemahaman penulis dari peraturan tersebut menunjukkan bahwa
Negara melepas status kepemilikan tanah bersama (kolektif) pada setiap tanah
yang dijadikan area nonpertanian. Atau lebih jelasnya seperti berikut.
Sumber: Pribadi
Dengan kata lain, hal tersebut mengubah status tanah negara bebas yang
belum memiliki hal di atasnya seperti hutan, gunung, dan lain-lain menjadi
tanah negara tidak bebas, dimana sudah terdapat hak di atasnya. Kebijakan
tersebut sebenarnya mengancam kelestarian alam, tetapi China sudah punya
penjagaan terhadap lahan potensial seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oleh
karena itu, kebijakan ini dapat dijalankan, bahkan mendorong industrialisasi di
China. Tidak hanya sampai di sana, perubahan ini memberikan efek domino
yang mengubah kehidupan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan
berubahnya status tanah menjadi tanah industri maka pasar tanah akan
bertambah. Sejalan dengan hal tersebut maka kelangkaan akan tanah dan
kenaikan harga dapat terhindarkan. Selain itu, lahan baru tersebut akan
memberi penghidupan yang lebih baik di wilayah tersebut. Dengan begitu
angka urbanisasi juga akan menurun karena masyarakat yang tinggal di
pedesaan tidak perlu bermigrasi ke kota untuk mencari penghidupan yang
lebih baik.
Berbanding terbalik dengan keadaan di China, di Indonesia tanah daerah rural
menjadi sangat tidak diminati. Hal tersebut dapat terjadi karena selain laju
pertumbuhan perekonomian yang lambat, daerah rural belum dikembangkan
sehingga nilai jualnya pun rendah. Akan tetapi, di sisi lain pembangunan di
kota semakin maju dan perekonomian semakin baik. Hal tersebut membuat
kota menjadi tempat impian orang-orang yang tinggal di daerah rural. Dengan
begitu kesenjangan telah mendorong tingkat urbanisasi menjadi semakin
6. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
tinggi dari tahun ke tahun dan Indonesia belum memiliki sistem untuk
menekan angka tersebut. Bersamaan dengan bertambahnya penduduk yang
tinggal di kota, maka ketersediaan tanah akan semakin berkurang. Oleh karena
itu, angka inflasi harga tanah di perkotaan semakin tinggi dan mendesak
orang-orang untuk tinggal di lahan informal atau yang dikenal dengan
permukiman kumuh (slum). Berikut skema keterhambatan industrialisasi tanah
yang terjadi di Indonesia.
Urban maju, sedangkan rural tidak ada perkembangan
Urbanisasi
Manusia banyak, tanah sedikit
Harga tanah naik
Permukiman kumuh
Indutrialisasi tanah terhambat
Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi tingkat keefektifan sistem
kebijakan yang mendorong industrialisasi tanah adalah ketersediaan dan harga
tanah.
C. Pengaruh dari Penerapan Kebijakan Lahan China di Indonesia
Sistem kebijakan dengan pelepasan status hak milik bersama yang terjadi di
Negara China memang mendorong industrialisasi tanah. Akan tetapi, dirasa
belum bisa diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pelepasan status
kepemilikan bersama seperti pelepasan kawasan hutan dirasa masih sulit. Pola
pikir bangsa Indonesia yang masih beranggapan bahwa Indonesia adalah
negara asri dengan luas hutan sebesar 884.950 m2, Indonesia menjadi negara
dengan hutan terbesar ke-9 di dunia dan penyumbang oksigen dunia. Disaat
yang bersamaan juga Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan
bumi yang berdampak langsung pada negara-negara tetangga maupun negara
lainnya. Walaupun Indonesia sudah mulai mengikuti perkembangan teknologi
dan informasi, akan tetapi hal tersebut sudah terdoktrin dalam setiap individu.
7. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
Jika kebijakan yang digunakan di Negara China sulit untuk diaplikasikan di
Indonesia, mungkin bisa melalui sistem yang mengatur kependudukannya atau
yang dikenal dengan sistem hukou. Sistem hukou adalah sistem pendataan
keluarga yang dilakukan di Negara China dengan mengelompokannya menjadi
2, yaitu pertanian dan nonpertanian. Dengan begitu, setiap orang memiliki
status yang jelas. Tujuannya adalah untuk mengatasi dan mengontrol
permasalahan terkait tingkat urbanisasi. Akan tetapi, sistem ini mendapat
beberapa penolakan karena mendiskriminasi perempuan.
Untuk penerapannya di Indonesia, dirasa masih sulit. Karena pendataan seperti
itu sulit untuk dilakukan, atau jika memungkinkan dengan sensus tetapi
masalah selanjutnya adalah bagaimana follow up dari data tersebut. Indonesia
harus membuat big data yang terintegrasi dengan pihak pengelola di bidang
transportasi atau pemerintah di tingkat desa. Akan tetapi, mungkin perlu
penyesuaian terhadap budaya dan nilai-nilai yang ada di Indonesia dan
pemenuhan janji-janji kepada orang-orang yang tinggal di pedesaan, yaitu
dengan meningkatkan kualitas hidupnya.
D. Pengaruh Industrialisasi Lahan terhadap Perumahan di Indonesia
Dengan tercapainya industrialisasi tanah di Indonesia, maka jumlah
ketersediaan lahan akan bertambah dan harga tanah di kota akan stabil. Oleh
karena itu, pemerataan penduduk akan terjadi dengan sendirinya. Perumahan
pun menjadi tidak hanya terpusat pada kota-kota besar yang sudah padat
penduduknya, tapi juga di beberapa titik baru yang dibuat oleh pemerintah.
Harapannya dengan industrialisasi lahan dapat mengurangi kesenjangan,
memberikan penghidupan yang layak dengan tercapainya tempat tinggal
dengan luasan yang memadai dan lingkungan yang bersih. Tujuan akhirnya
adalah untuk membersihkan permukiman kumuh yang ada di kota-kota besar
dengan memindahkannya ke lingkungan yang lebih baik. Jadi baik kewajiban
negara yang mana merupakan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
8. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
III. Penutup
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis perbandingan tingkat keefektifan sistem kebijakan
yang mendorong industrialisasi di Indonesia dan China, disimpulkan bahwa
permasalahan bangsa Indonesia terdapat pada kebijakan pengolahan tanah
yang mana mempengaruhi ketersediaan dan harga tanah di Indonesia. Oleh
karena kenaikan harga tanah, maka harga perumahan pun ikut naik. Sejalan
dengan hal tersebut maka akan menghambat baik industrialiasi lahan maupun
perumahan di Indonesia. Solusi yang ditemukan adalah dengan mengubah
sistem yang telah ada di Indonesia dan menambahkannya dengan sistem baru
seperti yang terdapat di Negara China yaitu dengan pendataan keluarga
dengan status wilayah tinggal yang jelas untuk mengontrol perpindahan
penduduk. Selain itu juga dapat membuat penghidupan baru di beberapa titik.
9. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
IV. Referensi
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Administrasi Pertanahan China Tahun 1986
G.Kertasapoetra, dkk. 1985. Hukum Tanah: Jaminan Undang- Undang Pokok
Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta: Bina aksara,
hal. 88
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
Liu, Shouying. 2018. The structure of and changes to China’s land system.
Undang-Undang Administrasi Pertanahan tahun 1998