SlideShare a Scribd company logo
AKUISISI, KONSOLIDASI,
DAN MERGER PERUSAHAAN
PP no. 28/1999 Junto PP No. 57/2010
PT yang sudah tidak melaksanakan
kegiatan usaha lagi, dimana pasiva dan
aktivanya dalam keadaan nihil.
PT kosong biasanya diikuti dengan
tindakan liku idasi (pembubaran), namun
dalam kenyataannya PT dibiarkan dalam
keadaan kosong, hal ini didasarkan pada
beberapa alasan antara lain :
2
PT Kosong
1
2
Alasan Fiscal
Yaitu suatu alasan untuk menghindari
pembayaran pajak bagi pemerintah.
Kemungkinan masih ada pihak
yang ingin mengambil alih /
membeli saham PT.
Misalnya dilakukan tindakan :
- Akuisisi ---------- A + B --------- A, B
- Konsolidasi ------A + B --------- C
- Merger ------------A + B --------- A / B
Akuisisi ( Take Over ) / Pengambilalihan
- Akuisisi adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh
badan hukum atau orang perorang untuk mengambil
alih baik seluruh maupun sebahagian besar saham
perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya
pengendalian terhadap perseroan tersebut (Pasal 1
PP No.27/1999) - PP UU No. 1/95 jo 40/2007.
- Pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan
lain baik secara internal ataupun secara eksternal.
1. Secara Internal Akuisisi dilakukan terhadap perseroan
dalam kelompok / group sendiri.
2. Secara Eksternal Akuisisi dilakukan terhadap perseroan
yang berada di luar kelompok / group.
Dasar Hukum Akuisisi,
konsolidari dan Merger
adalah
PP No. 57/2010
Akuisisi pada prinsipnya merupakan suatu perjanjian, maka perjanjian
akuisisipun menganut prinsip-prinsip hukum perikatan, yaitu :
1. Perjanjian akuisisi telah lahir sejak saat tercapainya
kesepakatan para pihak yang membuatnya (Pasal 1320 KUHPerdata)
2. Perjanjian akuisisi yang dibuat secara sah tidak dapat
ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah
pihak atau karena alasan-alasan yang dinyatakan
oleh Undang-undang (Pasal 1338 ayat (2)
KUHPerdata)
3. Perjanjian akuisisi harus dijalankan dengan itikad baik
oleh pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat
(3) KUHPerdata)
4
In two or three columns
4. Perjanjian akuisisi tidak hanya mengikat untuk
hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya,
melainkan juga untuk segala sesuatu yang
menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan,
kebiasaan dan Undang-undang (Pasal 1339
KUHPerdata)
5. Perjanjian akuisisi hanya mengikat pihak-pihak
yang membuatnya, sehingga pihak ketiga tidak
dapat dirugikan maupun mendapat manfaat
darinya, kecuali hal tersebut telah ditetapkan
dalam suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga
(Pasal 1340 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata)
5
In two or three columns
In two or three columns
Subjek Hukum
Akuisisi, merger dan
Konsolidasi
1. Badan hukum
2. Orang (Jual beli
perusahaan)
Akuisisi, Konsolidasi,
dan Merger yang dilarang:
Apabila mengakibatkan
berkurangnya tingkat
kompetisi sesama pelaku
usaha.
Pihak-pihak yang
terlibat dalam
Pelaksanaan Akuisisi
1. Banker yang menilai
bidang financial
2. Lawyer menilai dalam
bidang hukum dan pajak
3. Akuntan menilai dalam
bidang akuntansi dan
pajak
4. Apraiser menilai dalam
bidang aset perusahaan
Tekniknya :
1. Mengambil alih asset perusahaan
2. Membeli saham perusahaan.
3. Mengambil alih asset sekaligus
membeli saham perusahaan.
In two or three columns
6
Secara UmumTujuan Akuisisi
1. Memperkuat posisi dan meningkatkan daya
saing
2. Memperbesar Pangsa Pasar, misalnya dengan
perluasan kantor cabang koresponden di luar
negeri, perluasan jaringan pasar.
3. Memperkuat struktur permodalan, terutama
didalam memenuhi berbagai ketentuan
pemerintah Mengenai rasio kecukupan modal.
4. Membangun Citra baru, dan membuang citra
lama yang kurang baik.
5. Membantu dunia usaha beroperasi secara
efektif dan efisien.
6. Mengeksploitasi sinergi.
You can also split your content
Tujuan Akuisisi
1. Untuk memperbaiki manajement perusaha an
terakuisisi.
2. Meningkatkan diversifikasi usaha, baik
secara horizontal maupun secara vertikal.
3. Mengurangi atau menghambat persaingan.
4. Mempertahankan kontinuitas bisnis.
You can also split your content
7
“
Akuisisi tidak boleh merugikan / Harus
Memperhatikan kepentingan (Pasal 104 UUPT) Al:
1. Perusahaan
2. Pemegang saham minoritas
3. Karyawan
4. Kreditur
5. Kepentingan masyarakat dan persaingan
sehat, misalnya monopoli.
In two or three columns
1. Perusahaan
(Baik bagi Pengakuisisi maupun
Terakuisisi)
Apabila ada pelanggaran Pasal 104
pihak perusahaan (direksi ,
pemegang saham) dapat
menggugat ke PN agar :
a. Akuisisi dibatalkan
b. Pemberian ganti kerugian
kepada Perusahaan oleh
sipengakuisisi.
c. Pembatalan Akuisisi dan ganti
kerugian.
Gugatan ditujuan kepada Direksi,
Komisaris dengan hak
derivative suit.
2. Pemegang Saham
Minoritas
Larangan bagi pemegang saham
Minoritas:
1. larangan bagi pemegang saham
moyaritas menjual saham dalam
PT terbuka kepada satu pihak
tanpa tender offer.
2. Larangan bagi pemegang saham
mayoritas tanpa ikut mengalihkan
hak yang melekat pada saham
(misalnya hak untuk mengangkat
dan memberhentikan Direksi)
3. Menguasai informasi penting.
4. Melakukan tindakan yang dapat
merugikan kepentingan
pemegang saham minoritas
3. Merugikan karyawan
Yang dapat menggugat antara lain:
a. Karyawan
b. Organisasi buruh
Dasar Hukum Pasal 104 Ayat 1 UUPT
In two or three columns
9
In two or three columns
Keuntungan / Manfaat
Akuisisi Bagi Perusahaan
Pengakuisisi
1. Dapat segera memiliki
perusahaan yang sudah relatif
besar tanpa harus terlebih dahulu
membuat dan membesarkannya;
2. Tidak perlu repot-repot
mengurus perizinan
pendirian perusahaan baru;
3. Langsung diambil alih sistem
yang sudah berjalan, tanpa perlu
pengadaan alat-alat
perlengkapan baru, tenaga kerja
baru dan sebagainya.
Keuntungan / Manfaat
Akuisisi Secara Umum
1. Kelangsungan hidup perseroan
semakin terjamin karena semakin
kuat
2. Pengaruh persaingan dapat
dikurangi.
3. Kedudukan atau keuangan
perseroan semakin bertambah.
4. Arus barang ke pasaran terjamin.
5. Perseroan yang merugi menjadi
stabil kedudukannya.
6. Kualitas / mutu barang dapat
ditingkatkan.
Kerugian / Dampak Akuisisi
1.Seluruh saham akan dikuasai perusahaan
pengakuisisi.
2. Menuju perusahaan yang monopolistik.
3. Pendapatan pajak bagi pemerintah akan
berkurang.
In two or three columns
10
Dasar Pertimbangan Akuisisi
Perusahaan Pengakuisisi adalah :
Perusahaan besar, kuat dana, luas operasinya dan rapi manajemennya.
1. Sehingga dalam hal ini ada dua kemungkinan perusahaan terakuisisi ;
a. Secara terpaksa (perus sulit berkembang).
b. Secara suka rela (ingin jadi klp konglomerasi).
2. Dilakukan oleh perusahaan yang belum Go Publik.
3. Dilakukan melalui Bursa Efek (apabila > 75 %
saham dimiliki oleh Publik).
4. Untuk mengurangi atau menghambat persaingan
(monopolistik).
11
Dasar hukum dimulai dari Jual beli antara Direksi
Perusahaan pengakuisisi dengan Direksi
Perusahaan terakuisisi.
Apabila terjadi Akuisisi antara PT Nasional dengan
PT asing, Maka ketentuan hukum yang berlaku
adalah Ketentuan hukum dari negara dimana
perbuatan itu terjadi (pasal 18 AB).
Note : Akuisisi dapat dilakukan oleh perusahaan
swasta nasional terhadap perusahaan BUMN,
tetapi Sebaliknya perusahaan BUMN tidak
dapat mengakuisisi perusahaan swata
nasional.
12
Aspek Hukum Akuisisi
MACAM-MACAM AKUISISI
A. DARI JENIS USAHA ( Kwik Kian Gie )
1. Akusisi Horizontal
Yaitu akuisisi yang terjadi antara dua perusahaan yang
sejenis. Tujuannya adalah Monopilistik.
2. Akusisi Vertikal
Akuisisi yang terjadi apabila antara dua perusahaan
yang mempunyai proses produksi atau perdagangan
yang terkait.
Misalnya :
Perusahaan yang diambil alih merupakan pemasok
bahan baku atau distribusi hasil produk dari perusahaan
pengambil alih.
13
MACAM-MACAM AKUISISI
3. Akuisisi Konsentrik Pemasaran
Yaitu Akuisisi yang dilakukan apabila perusahaan
pengambil alih memanfaatkan saluran distribusi
yang sama dari berbagai produk yang mengguna kan
teknologi yang berlainan.
4. Akuisisi Konsentrik Teknologi
Yaitu akuisisi yang terjadi antara perusahaan
yang menggunakan teknologi yang sama tetapi
berlainan saluran distribusi pemasarannya.
5. Akuisisi Type Konglomerat
Yaitu akuisisi yang dilakukan atas berbagai macam
perusahaan yang satu sama lainnya sangat berlainan.
14
Let’s review some concepts
1. The Carnivores (hewan
pemakan daging). Akuisisi
dengan merubah sistem dan
merestrukturisasi perusahaan
yang diakuisisi untuk disesuaikan
dengan system perusahaan
pengakuisisi.
Macam Akuisisi berdasarkan Motivasi
15
2. The Dairy Farmers (para petani)
Perusahaan yang melakukan akuisisi dengan
tujuan untuk memperbesar dan membiayai
Perusahaan target tanpa terlalu ikut campur
ke dalam bisnis perusahaan target dan
managementnya pun tidak diganti.
3. The Vegetarians (pemakan
tumbuh-tumbuhan) Kelompok
pengakuisisi ini nimbrung ke
dalam pasar akuisisi tanpa suatu
sasaran yang jelas.
Management dan kultur
perusahaan target tetap
dipertahankan.
4. The White Hunters (pemburu putih)
Perusahaan pengakuisisi (biasanya
lebih kecil dari perusahaan target)
memburu Perusahaan target dengan
tujuan mencari keuntungan yang
sebesar besarnya. Setelah perusahaan
target diperaiki managementnya, lalu
dijual kembali dengan harga yang
lebih tinggi.
Let’s review some concepts
5.The Geantleman Shooters
(penembak yang santun)
Dalam mengakusisi mereka
terlebih dahulu berpikir
masak-masak dengan tujuan
strategis jangka panjang.
16
6. The Cross Breeders
(peternak lintas batas).
Akuisisi dilakukan terhadap
perusahaan luar negeri dengan
tujuan untuk dapat bersaing
dalam nuansa bisnis global.
F. DARI SEGI MODEL PEMBAYARAN
1. Akuisisi dibayar tunai
2. Akuisisi dibayar dengan saham
3. Akuisisi dibayar dengan Aset
4. Akuisisi dibayar dengan kombinasi
5. Akuisisi dibayar dengan tahapan
6. Akuisisi dibayar dengan model LBO
17
AKUISISI LINTAS NEGARA
Alasan - Alasan / Motivasi AL:
1. Meningkatkan prestise perusahaan
2. Mengembangkan sayap (dalam
menghadapi multinasional)
3. Memperkuat kompetisi pasar : Akuisisi
Horizontal
4. Memperkuat bisnis utama : Akuisisi
Horizontal
5. Mendapatkan produk pendukung :
(Akuisisi Vertikal : mendapatkan bahan
baku).
6. Mengakuisisi produk baru : Akuisisi
Vertikal
18
Faktor Yang Harus diperhatikan Dalam
akuisisi Lintas Negara:
1. masyarakat dimana akuisisi di lakukan
2. Tempat pelaksanaan akuisisi
3. Praktek yang berhubungan dengan
akuisisi
THANKS
…
19

More Related Content

What's hot

JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAANJUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
Fair Nurfachrizi
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
 
Etika dalam bisnis internasional ppt
Etika dalam bisnis internasional pptEtika dalam bisnis internasional ppt
Etika dalam bisnis internasional ppt
Yesica Adicondro
 
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhapPerbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhapElanda Harviyata
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumEga Jalaludin
 
Organ perseroan terbatas
Organ perseroan terbatasOrgan perseroan terbatas
Organ perseroan terbatasDua Dunia
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
Defina Sulastiningtiyas
 
Dampak positif dan negatif perilaku monopoli
Dampak positif dan negatif perilaku monopoliDampak positif dan negatif perilaku monopoli
Dampak positif dan negatif perilaku monopoli
indra wijaya
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
Bilawal Alhariri Anwar
 
Penyampaian bad news (komunikas bisnis)
Penyampaian bad news (komunikas bisnis)Penyampaian bad news (komunikas bisnis)
Penyampaian bad news (komunikas bisnis)Puw Elroy
 
Portofolio investasi-bab-14-analisis-industri
Portofolio investasi-bab-14-analisis-industriPortofolio investasi-bab-14-analisis-industri
Portofolio investasi-bab-14-analisis-industri
Judianto Nugroho
 
HAK CIPTA & DESAIN INDUSTRI
HAK CIPTA & DESAIN INDUSTRIHAK CIPTA & DESAIN INDUSTRI
HAK CIPTA & DESAIN INDUSTRI
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)Agung Kharisma
 
Analisa swot pt astra
Analisa swot pt astraAnalisa swot pt astra
Analisa swot pt astra
Ferdy sutomo
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Idik Saeful Bahri
 
Pengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum DagangPengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum Dagang
Manunggal Amethyst
 
kasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukumkasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukum
DELA ASFARINA
 

What's hot (20)

JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAANJUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
 
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 
Etika dalam bisnis internasional ppt
Etika dalam bisnis internasional pptEtika dalam bisnis internasional ppt
Etika dalam bisnis internasional ppt
 
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhapPerbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
 
Organ perseroan terbatas
Organ perseroan terbatasOrgan perseroan terbatas
Organ perseroan terbatas
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
Dampak positif dan negatif perilaku monopoli
Dampak positif dan negatif perilaku monopoliDampak positif dan negatif perilaku monopoli
Dampak positif dan negatif perilaku monopoli
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Penyampaian bad news (komunikas bisnis)
Penyampaian bad news (komunikas bisnis)Penyampaian bad news (komunikas bisnis)
Penyampaian bad news (komunikas bisnis)
 
Portofolio investasi-bab-14-analisis-industri
Portofolio investasi-bab-14-analisis-industriPortofolio investasi-bab-14-analisis-industri
Portofolio investasi-bab-14-analisis-industri
 
HAK CIPTA & DESAIN INDUSTRI
HAK CIPTA & DESAIN INDUSTRIHAK CIPTA & DESAIN INDUSTRI
HAK CIPTA & DESAIN INDUSTRI
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
Institusi (manfaat wajib daftar perusahaan)
 
Analisa swot pt astra
Analisa swot pt astraAnalisa swot pt astra
Analisa swot pt astra
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Pasar oligopoli
Pasar oligopoliPasar oligopoli
Pasar oligopoli
 
Hukum perdagangan internasional
Hukum perdagangan internasionalHukum perdagangan internasional
Hukum perdagangan internasional
 
Pengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum DagangPengantar Hukum Dagang
Pengantar Hukum Dagang
 
kasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukumkasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukum
 

Similar to 6. akuisisi, konsolidasi dan merger

BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...
BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...
BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...
andika dwipras
 
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptxKEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
SuciHati8
 
11 h u ku m s y i r k a h 2
11 h u ku m  s y i r k a h 211 h u ku m  s y i r k a h 2
11 h u ku m s y i r k a h 2
Encep Bahauddin
 
14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf
14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf
14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf
asyarifalkarim
 
Jawaban pertanyaan dewa
Jawaban pertanyaan dewaJawaban pertanyaan dewa
Jawaban pertanyaan dewa
Ayu Wikan
 
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
fissilmikaffah1
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...
BE & GG, Poltak Bobby,  Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...BE & GG, Poltak Bobby,  Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...
Bobby Sirait
 
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3
WennaSustiany
 
PENGANTAR HUKUM BISNIS
PENGANTAR HUKUM BISNISPENGANTAR HUKUM BISNIS
PENGANTAR HUKUM BISNIS
Dissa MeLina
 
AntiMonopoli dan persaingan tidak sehat
AntiMonopoli dan persaingan tidak sehatAntiMonopoli dan persaingan tidak sehat
AntiMonopoli dan persaingan tidak sehat
Primajatti Pratiwi
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
Ega Jalaludin
 
Be & gg, david oktario s, hapzi ali, shareholders and the markets for corpora...
Be & gg, david oktario s, hapzi ali, shareholders and the markets for corpora...Be & gg, david oktario s, hapzi ali, shareholders and the markets for corpora...
Be & gg, david oktario s, hapzi ali, shareholders and the markets for corpora...
DavidOktarioSidharta
 
P3 - Modul_Ekuitas.docx
P3 - Modul_Ekuitas.docxP3 - Modul_Ekuitas.docx
P3 - Modul_Ekuitas.docx
FransiscaAkMakUNDIRA
 
10, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, anti monopoli dan persai...
10, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, anti monopoli dan persai...10, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, anti monopoli dan persai...
10, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, anti monopoli dan persai...
angelaregife
 
BUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMDBUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMD
Ary Efendi
 
Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Shareholders and the markets for corpo...
Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Shareholders and the markets for corpo...Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Shareholders and the markets for corpo...
Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Shareholders and the markets for corpo...
Universitas Mercu Buana
 
01 hbll, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, anti mono...
01 hbll, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, anti mono...01 hbll, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, anti mono...
01 hbll, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, anti mono...
angelaregife
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
Rudy Harland
 
P3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.pptP3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.ppt
rajab48
 

Similar to 6. akuisisi, konsolidasi dan merger (20)

BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...
BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...
BE & GG, ANDIKA DWI PRASETYA RAHMAN, PROF.DR.HAPZI ALI,CMA, BUSINESS ETHIC & ...
 
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptxKEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
KEL 4 AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE.pptx
 
11 h u ku m s y i r k a h 2
11 h u ku m  s y i r k a h 211 h u ku m  s y i r k a h 2
11 h u ku m s y i r k a h 2
 
14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf
14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf
14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf
 
Jawaban pertanyaan dewa
Jawaban pertanyaan dewaJawaban pertanyaan dewa
Jawaban pertanyaan dewa
 
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...
BE & GG, Poltak Bobby,  Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...BE & GG, Poltak Bobby,  Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Shareholders and the markets for corporate...
 
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3
Tm 3, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, excecutive summary tm 3
 
PENGANTAR HUKUM BISNIS
PENGANTAR HUKUM BISNISPENGANTAR HUKUM BISNIS
PENGANTAR HUKUM BISNIS
 
AntiMonopoli dan persaingan tidak sehat
AntiMonopoli dan persaingan tidak sehatAntiMonopoli dan persaingan tidak sehat
AntiMonopoli dan persaingan tidak sehat
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Be & gg, david oktario s, hapzi ali, shareholders and the markets for corpora...
Be & gg, david oktario s, hapzi ali, shareholders and the markets for corpora...Be & gg, david oktario s, hapzi ali, shareholders and the markets for corpora...
Be & gg, david oktario s, hapzi ali, shareholders and the markets for corpora...
 
P3 - Modul_Ekuitas.docx
P3 - Modul_Ekuitas.docxP3 - Modul_Ekuitas.docx
P3 - Modul_Ekuitas.docx
 
10, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, anti monopoli dan persai...
10, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, anti monopoli dan persai...10, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, anti monopoli dan persai...
10, hbl, angela regife laksmy situmorang, hapzi ali, anti monopoli dan persai...
 
Hukum dagang pres
Hukum dagang presHukum dagang pres
Hukum dagang pres
 
BUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMDBUMN DAN BUMD
BUMN DAN BUMD
 
Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Shareholders and the markets for corpo...
Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Shareholders and the markets for corpo...Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Shareholders and the markets for corpo...
Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Shareholders and the markets for corpo...
 
01 hbll, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, anti mono...
01 hbll, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, anti mono...01 hbll, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, anti mono...
01 hbll, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, anti mono...
 
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Shareholders an...
 
P3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.pptP3_Manajemen Bisnis.ppt
P3_Manajemen Bisnis.ppt
 

More from Gindha Wayka

14. omnibus law
14. omnibus law14. omnibus law
14. omnibus law
Gindha Wayka
 
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
Gindha Wayka
 
12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan
Gindha Wayka
 
11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja
Gindha Wayka
 
10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out
Gindha Wayka
 
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
Gindha Wayka
 
8. upah
8. upah8. upah
8. upah
Gindha Wayka
 
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
Gindha Wayka
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
Gindha Wayka
 
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
Gindha Wayka
 
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
Gindha Wayka
 
2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan
Gindha Wayka
 
1. pendahuluan
1. pendahuluan1. pendahuluan
1. pendahuluan
Gindha Wayka
 
3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan
Gindha Wayka
 
15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik
Gindha Wayka
 
14. waralaba
14. waralaba14. waralaba
14. waralaba
Gindha Wayka
 
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
Gindha Wayka
 
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
Gindha Wayka
 
11. rahasia dagang
11. rahasia dagang11. rahasia dagang
11. rahasia dagang
Gindha Wayka
 
10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan
Gindha Wayka
 

More from Gindha Wayka (20)

14. omnibus law
14. omnibus law14. omnibus law
14. omnibus law
 
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
 
12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan
 
11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja
 
10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out
 
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
 
8. upah
8. upah8. upah
8. upah
 
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
 
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
 
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
 
2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan
 
1. pendahuluan
1. pendahuluan1. pendahuluan
1. pendahuluan
 
3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan
 
15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik
 
14. waralaba
14. waralaba14. waralaba
14. waralaba
 
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
 
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
 
11. rahasia dagang
11. rahasia dagang11. rahasia dagang
11. rahasia dagang
 
10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan
 

Recently uploaded

Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 

Recently uploaded (16)

Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 

6. akuisisi, konsolidasi dan merger

  • 1. AKUISISI, KONSOLIDASI, DAN MERGER PERUSAHAAN PP no. 28/1999 Junto PP No. 57/2010
  • 2. PT yang sudah tidak melaksanakan kegiatan usaha lagi, dimana pasiva dan aktivanya dalam keadaan nihil. PT kosong biasanya diikuti dengan tindakan liku idasi (pembubaran), namun dalam kenyataannya PT dibiarkan dalam keadaan kosong, hal ini didasarkan pada beberapa alasan antara lain : 2 PT Kosong 1 2 Alasan Fiscal Yaitu suatu alasan untuk menghindari pembayaran pajak bagi pemerintah. Kemungkinan masih ada pihak yang ingin mengambil alih / membeli saham PT. Misalnya dilakukan tindakan : - Akuisisi ---------- A + B --------- A, B - Konsolidasi ------A + B --------- C - Merger ------------A + B --------- A / B
  • 3. Akuisisi ( Take Over ) / Pengambilalihan - Akuisisi adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorang untuk mengambil alih baik seluruh maupun sebahagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut (Pasal 1 PP No.27/1999) - PP UU No. 1/95 jo 40/2007. - Pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain baik secara internal ataupun secara eksternal. 1. Secara Internal Akuisisi dilakukan terhadap perseroan dalam kelompok / group sendiri. 2. Secara Eksternal Akuisisi dilakukan terhadap perseroan yang berada di luar kelompok / group. Dasar Hukum Akuisisi, konsolidari dan Merger adalah PP No. 57/2010
  • 4. Akuisisi pada prinsipnya merupakan suatu perjanjian, maka perjanjian akuisisipun menganut prinsip-prinsip hukum perikatan, yaitu : 1. Perjanjian akuisisi telah lahir sejak saat tercapainya kesepakatan para pihak yang membuatnya (Pasal 1320 KUHPerdata) 2. Perjanjian akuisisi yang dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang dinyatakan oleh Undang-undang (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata) 3. Perjanjian akuisisi harus dijalankan dengan itikad baik oleh pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata) 4 In two or three columns
  • 5. 4. Perjanjian akuisisi tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata) 5. Perjanjian akuisisi hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga pihak ketiga tidak dapat dirugikan maupun mendapat manfaat darinya, kecuali hal tersebut telah ditetapkan dalam suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga (Pasal 1340 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata) 5 In two or three columns
  • 6. In two or three columns Subjek Hukum Akuisisi, merger dan Konsolidasi 1. Badan hukum 2. Orang (Jual beli perusahaan) Akuisisi, Konsolidasi, dan Merger yang dilarang: Apabila mengakibatkan berkurangnya tingkat kompetisi sesama pelaku usaha. Pihak-pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Akuisisi 1. Banker yang menilai bidang financial 2. Lawyer menilai dalam bidang hukum dan pajak 3. Akuntan menilai dalam bidang akuntansi dan pajak 4. Apraiser menilai dalam bidang aset perusahaan Tekniknya : 1. Mengambil alih asset perusahaan 2. Membeli saham perusahaan. 3. Mengambil alih asset sekaligus membeli saham perusahaan. In two or three columns 6
  • 7. Secara UmumTujuan Akuisisi 1. Memperkuat posisi dan meningkatkan daya saing 2. Memperbesar Pangsa Pasar, misalnya dengan perluasan kantor cabang koresponden di luar negeri, perluasan jaringan pasar. 3. Memperkuat struktur permodalan, terutama didalam memenuhi berbagai ketentuan pemerintah Mengenai rasio kecukupan modal. 4. Membangun Citra baru, dan membuang citra lama yang kurang baik. 5. Membantu dunia usaha beroperasi secara efektif dan efisien. 6. Mengeksploitasi sinergi. You can also split your content Tujuan Akuisisi 1. Untuk memperbaiki manajement perusaha an terakuisisi. 2. Meningkatkan diversifikasi usaha, baik secara horizontal maupun secara vertikal. 3. Mengurangi atau menghambat persaingan. 4. Mempertahankan kontinuitas bisnis. You can also split your content 7
  • 8. “ Akuisisi tidak boleh merugikan / Harus Memperhatikan kepentingan (Pasal 104 UUPT) Al: 1. Perusahaan 2. Pemegang saham minoritas 3. Karyawan 4. Kreditur 5. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat, misalnya monopoli.
  • 9. In two or three columns 1. Perusahaan (Baik bagi Pengakuisisi maupun Terakuisisi) Apabila ada pelanggaran Pasal 104 pihak perusahaan (direksi , pemegang saham) dapat menggugat ke PN agar : a. Akuisisi dibatalkan b. Pemberian ganti kerugian kepada Perusahaan oleh sipengakuisisi. c. Pembatalan Akuisisi dan ganti kerugian. Gugatan ditujuan kepada Direksi, Komisaris dengan hak derivative suit. 2. Pemegang Saham Minoritas Larangan bagi pemegang saham Minoritas: 1. larangan bagi pemegang saham moyaritas menjual saham dalam PT terbuka kepada satu pihak tanpa tender offer. 2. Larangan bagi pemegang saham mayoritas tanpa ikut mengalihkan hak yang melekat pada saham (misalnya hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi) 3. Menguasai informasi penting. 4. Melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas 3. Merugikan karyawan Yang dapat menggugat antara lain: a. Karyawan b. Organisasi buruh Dasar Hukum Pasal 104 Ayat 1 UUPT In two or three columns 9
  • 10. In two or three columns Keuntungan / Manfaat Akuisisi Bagi Perusahaan Pengakuisisi 1. Dapat segera memiliki perusahaan yang sudah relatif besar tanpa harus terlebih dahulu membuat dan membesarkannya; 2. Tidak perlu repot-repot mengurus perizinan pendirian perusahaan baru; 3. Langsung diambil alih sistem yang sudah berjalan, tanpa perlu pengadaan alat-alat perlengkapan baru, tenaga kerja baru dan sebagainya. Keuntungan / Manfaat Akuisisi Secara Umum 1. Kelangsungan hidup perseroan semakin terjamin karena semakin kuat 2. Pengaruh persaingan dapat dikurangi. 3. Kedudukan atau keuangan perseroan semakin bertambah. 4. Arus barang ke pasaran terjamin. 5. Perseroan yang merugi menjadi stabil kedudukannya. 6. Kualitas / mutu barang dapat ditingkatkan. Kerugian / Dampak Akuisisi 1.Seluruh saham akan dikuasai perusahaan pengakuisisi. 2. Menuju perusahaan yang monopolistik. 3. Pendapatan pajak bagi pemerintah akan berkurang. In two or three columns 10
  • 11. Dasar Pertimbangan Akuisisi Perusahaan Pengakuisisi adalah : Perusahaan besar, kuat dana, luas operasinya dan rapi manajemennya. 1. Sehingga dalam hal ini ada dua kemungkinan perusahaan terakuisisi ; a. Secara terpaksa (perus sulit berkembang). b. Secara suka rela (ingin jadi klp konglomerasi). 2. Dilakukan oleh perusahaan yang belum Go Publik. 3. Dilakukan melalui Bursa Efek (apabila > 75 % saham dimiliki oleh Publik). 4. Untuk mengurangi atau menghambat persaingan (monopolistik). 11
  • 12. Dasar hukum dimulai dari Jual beli antara Direksi Perusahaan pengakuisisi dengan Direksi Perusahaan terakuisisi. Apabila terjadi Akuisisi antara PT Nasional dengan PT asing, Maka ketentuan hukum yang berlaku adalah Ketentuan hukum dari negara dimana perbuatan itu terjadi (pasal 18 AB). Note : Akuisisi dapat dilakukan oleh perusahaan swasta nasional terhadap perusahaan BUMN, tetapi Sebaliknya perusahaan BUMN tidak dapat mengakuisisi perusahaan swata nasional. 12 Aspek Hukum Akuisisi
  • 13. MACAM-MACAM AKUISISI A. DARI JENIS USAHA ( Kwik Kian Gie ) 1. Akusisi Horizontal Yaitu akuisisi yang terjadi antara dua perusahaan yang sejenis. Tujuannya adalah Monopilistik. 2. Akusisi Vertikal Akuisisi yang terjadi apabila antara dua perusahaan yang mempunyai proses produksi atau perdagangan yang terkait. Misalnya : Perusahaan yang diambil alih merupakan pemasok bahan baku atau distribusi hasil produk dari perusahaan pengambil alih. 13
  • 14. MACAM-MACAM AKUISISI 3. Akuisisi Konsentrik Pemasaran Yaitu Akuisisi yang dilakukan apabila perusahaan pengambil alih memanfaatkan saluran distribusi yang sama dari berbagai produk yang mengguna kan teknologi yang berlainan. 4. Akuisisi Konsentrik Teknologi Yaitu akuisisi yang terjadi antara perusahaan yang menggunakan teknologi yang sama tetapi berlainan saluran distribusi pemasarannya. 5. Akuisisi Type Konglomerat Yaitu akuisisi yang dilakukan atas berbagai macam perusahaan yang satu sama lainnya sangat berlainan. 14
  • 15. Let’s review some concepts 1. The Carnivores (hewan pemakan daging). Akuisisi dengan merubah sistem dan merestrukturisasi perusahaan yang diakuisisi untuk disesuaikan dengan system perusahaan pengakuisisi. Macam Akuisisi berdasarkan Motivasi 15 2. The Dairy Farmers (para petani) Perusahaan yang melakukan akuisisi dengan tujuan untuk memperbesar dan membiayai Perusahaan target tanpa terlalu ikut campur ke dalam bisnis perusahaan target dan managementnya pun tidak diganti. 3. The Vegetarians (pemakan tumbuh-tumbuhan) Kelompok pengakuisisi ini nimbrung ke dalam pasar akuisisi tanpa suatu sasaran yang jelas. Management dan kultur perusahaan target tetap dipertahankan. 4. The White Hunters (pemburu putih) Perusahaan pengakuisisi (biasanya lebih kecil dari perusahaan target) memburu Perusahaan target dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar besarnya. Setelah perusahaan target diperaiki managementnya, lalu dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
  • 16. Let’s review some concepts 5.The Geantleman Shooters (penembak yang santun) Dalam mengakusisi mereka terlebih dahulu berpikir masak-masak dengan tujuan strategis jangka panjang. 16 6. The Cross Breeders (peternak lintas batas). Akuisisi dilakukan terhadap perusahaan luar negeri dengan tujuan untuk dapat bersaing dalam nuansa bisnis global.
  • 17. F. DARI SEGI MODEL PEMBAYARAN 1. Akuisisi dibayar tunai 2. Akuisisi dibayar dengan saham 3. Akuisisi dibayar dengan Aset 4. Akuisisi dibayar dengan kombinasi 5. Akuisisi dibayar dengan tahapan 6. Akuisisi dibayar dengan model LBO 17
  • 18. AKUISISI LINTAS NEGARA Alasan - Alasan / Motivasi AL: 1. Meningkatkan prestise perusahaan 2. Mengembangkan sayap (dalam menghadapi multinasional) 3. Memperkuat kompetisi pasar : Akuisisi Horizontal 4. Memperkuat bisnis utama : Akuisisi Horizontal 5. Mendapatkan produk pendukung : (Akuisisi Vertikal : mendapatkan bahan baku). 6. Mengakuisisi produk baru : Akuisisi Vertikal 18 Faktor Yang Harus diperhatikan Dalam akuisisi Lintas Negara: 1. masyarakat dimana akuisisi di lakukan 2. Tempat pelaksanaan akuisisi 3. Praktek yang berhubungan dengan akuisisi