Dokumen ini membahas berbagai aspek hukum perdagangan, termasuk kedudukan dan pengertian hukum dagang, perusahaan dan tanggung jawab pengusaha, serta jenis-jenis badan usaha seperti perseroan terbatas, koperasi, dan badan usaha milik negara. Selain itu, dijelaskan pula tentang kewajiban dan hak pengusaha serta mekanisme likuidasi dan pembubaran perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukum juga diuraikan dalam konteks ekonomi dan interaksi sosial, mencakup norma hukum dan perikatan antar individu.

1. UNUM CASTIGABIS,
CENTUM EMENDABIS
Satu kesalahan kau hukum, seratus
kesalahan yang harus kau perbaikin
Oleh : Ega Jalaludin, SH., MM
Pertemuan Ke 4
PERGURUAN TINGGI BINA BANGSA BANTEN

2. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD dapat
diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH Perdata.
Pengertiannya, KUH dagang merupakan hukum yang
khusus (lex specialis), sedangkan KUH Perdata merupakan
hukum yang bersifat umum (lex generalis), sehingga
berlaku suatu asas “lex specialis derogat legi genelari”,
artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan
hukum yang umum.

3. Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat
kepada para pedagang saja yang melakukan usaha
dagang. Kemudian, sejak tahun 1938 pengertian
perbuatan dagang menjadi lebih luas dan dirubah
menjadi perbuatan perusahaan yang mengandung
arti menjadi lebih luas, sehingga berlaku bagi setiap
pengusaha (perusahaan).

4. a) Terang-terangan.
b) Teratur.
c) Bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi.
Perusahaan yang dijalankan dapat
berbentuk sebagai berikut:
A. Ia seorang diri saja.
B. Ia sendiri dan dibantu oleh para pembantu.
C. Orang lain yang mengelola dengan pembantu-
pembantu.

5. 4.3. Hubungan Pengusaha dan Pembantu-
Di dalam menjalankan kegiatan
Pembantunya
suatu perusahaan tidak mungkin
melakukan usahanya seorang diri.
Oleh karena itu, diperlukan bantuan
orang/pihak lain untuk membantu
melakukan kegiatan-kegiatan
tersebut.

6. Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi
menjadi dua fungsi:
1. Pembantu di dalam perusahaan. Bersifat sub ordinasi,
yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu
perjanjian perburuhan.
2. Pembantu di luar perusahaan. bersifat koordinasi, yaitu
hubungan yang sejajar, sehingga berlaku suatu perjanjan
pemberian kuasa yang akan memperoleh upah.

7. Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban
pengusaha:
1. Membuat pembukuan. Mewajibkan setiap orang yang
menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau
pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan
dengan perusahaan agar dapat diketahui hak dan kewajiban para
pihak.
2. Mendaftarkan perusahaannya. Setiap orang atau badan yang
menjalankan perusahaan menurut hukum wajib melakukan
pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan
usahanya.

8. Dilihat dari jumlah pemiliknya. Dilihat dari status hukumnya
a) Perusahaan a) Perusahaan berbadan
perseorangan, yaitu hukum, yaitu sebuah
suatu perusahaan yang subjek hukum yang
dimiliki oleh mempunyai kepentingan
perseorangan atau sendiri terpisah dari
seorang pengusaha. kepentingan pribadi
b) Perusahaan persekutuan, anggotanya.
yaitu suatu perusahaan b) Perusahaan bukan badan
yang dimiliki oleh hukum, yaitu harta
beberapa orang pribadi para sekutu juga
pengusaha yang bekerja akan terpakai untuk
sama dalam satu memenuhi kewajiban
persekutuan. perusahaan tersebut.

9. Sementara itu, di dalam masyarakat dikenal juga dua
macam perusahaan:
1. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang
seluruh modalnya dimiliki oleh swasta atau tidak
ada campur tangan pemerintah.
2. Perusahaan negara, yaitu perusahaan yang
seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara.

10. a. Independent Leasing Company
Adalah jenis pembiayaan leasing dimana lessor bebas menentukan
pembelian barang dari berbagai supplier yang kemudian di lease
kepada pemakai
b. Captive Lessor
Adalah jenis pembiayaan leasing dimana lessor memiliki supplier
tersendiri yang berperan sebagai perusahaan induk. Pihak pertama
terdiri dari perusahaan induk dan anak perusahaan dan pihak
keduanya lessee sebagai pemakai barang
c. Lessee Broker atau Packager
Adalah jenis pembiayaan leasing dimana Broker yang biasanya tidak
memiliki barang/peralatan hanya berfungsi mempertemukan calon
lease dengan lessor.

11. 4.6. Perseroan Terbatas
Perseroan terbatas merupakan kumpulan
orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum
untuk mencapai tujuan tertentu
Dasar hukum perseroan terbatas diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya
disebut UUPT.

12. 4.7 Penyatuan Perusahaan
Dalam membentuk suatu perusahaaan dapat
dilakukan berbagai cara:
1. Penggabungan (merger), yaitu penggabungan dua
atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan.
2. Peleburan (konsolidasi), yaitu peleburan dua
atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan
yang baru.
3. Pengambilalihan (akuisisi), yaitu pembelian
seluruh atau sebagian saham dalam satu atau
lebih oleh perusahaan atau pemilik perusahaan
lainnya.

13. 4.8 Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas
Pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas
berpedoman pada Pasal 114 UUPT, dapat terjadi
karena:
a. Keputusan RUPS.
b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam
anggaran dasar telah berakhir.
c. Penetapan pengadilan.
Dengan demikian, jika perseroan telah bubar
maka perseroan tidak dapat melakukan
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi.

14. Kewajiban likuidator dari perseroan terbatas adalah sebagai berikut:
1. Likuidator dari perseroan yang telah bubar wajib memberitahukan
kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai
bubarnya perseroan.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud memuat:
a. Nama dan alamat kantor.
b. Tata cara pengajuan tagihan.
c. Jangka waktu pengajuan tagihan yang tidak boleh lebih dari
120 hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.
3. Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan yang
belaku ditolak, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri,
paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal penolakan.
4. Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan ahsik akhir
proses likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Dalam hal perseroan bubar, likuidator dalam waktu paling lambat
30 hari berkewajiban melakukan hal-hal berikut:
a) Mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
b) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
c) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian.

15. 4.9 Koperasi
Koperasi adalah perserikatan yang memenuhi keperluan para
anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari para
anggotanya dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung).
Pembentukan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 butir 1 koperasi adalah badan
hukum yang beranggotakan orang-seorang atau daban hukum koperasi
yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas
kekeluargaan.
Jadi, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para
anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut
membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan
UUD 1945.

16. 4.10 Yayasan
Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota
yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial.
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan merupakan
suatu badan hukum dan untuk dapat menjadi badan hukum wajib
memenuhi kriteria dan tersyaratan tertentu, yakni:
1. Yayasan terdiri atas kekayaan yang terpisahkan.
2. Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan
yayasan.
3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan.
4. Yayasan mempunyai anggota.

17. Yang termasuk sebagai organ yayasan adalah:
a) Pembina, yaitu organ yayasan yang mempunyai kewenangan
dan memegang kekuasaan tertinggi.
b) Pengurus, yaitu organ yayasan yang melaksanakan
kepengurusan yayasan. Seorang pengurus harus mampu
melakukan perbuatan hukum dan diangkat oleh pembina
berdasarkan keputusan rapat pembina.
c) Pengawas, yaitu organ yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam
menjalankan kegiatan yayasan.

18. 4.11 Badan Usaha Milik Negara
Badan usaha milik negara adalah persekutuan yang berbadan
hukum yang didirikan dan dimiliki negara. Perusahaan negara
adalah daban hukum dengan kekayaan dan modalnya merupakan
kekayaan sendiri dan tidak terbagi dalam saha-saham. Jadi,
badan usaha milik negara dapat berupa:
1. Perusahaan jawatan (perjan), yaitu BUMN yang seluruh
modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang
menjadi hak dari departemen yang bersangkutan.
2. Perusahaan umum (perum), yaitu BUMN yang seluruh
modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.
3. Perusahaan perseroan (persero), yaitu BUMN yang berbentuk
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam sahan yang
seluruh atau sebagian paling sedikit 51% sahamnya dimiliki
negara dan bertujuan mengejar keuntungan.

19. Contoh dari hukum ekonomi :
1. Jika harga sembako atau sembilan bahan pokok naik maka harga-
harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik.
2. Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan
hipermarket yang besar dengan harga yang sangat murah maka
dapat dipastikan peritel atau toko-toko kecil yang berada di
sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar.
3. Jika nilai kurs dollar amerika naik tajam maka banyak perusahaan
yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut.
4. Turunnya harga elpiji / lpg akan menaikkan jumlah penjualan
kompor gas baik buatan dalam negeri maupun luar negeri.
5. Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang
yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah
permintaan barang dan jasa secara umum.

20. No Cocokkan Istilah Berikut
a) Norma yang bersumber dari wahyu illahi
b) Sangsinya adalah rasa penyesalan
1. Hukum
c) Mengatur bagaimana manusia harus berprilaku
2. Norma Etika
dalam masyarakat
1 3. Norma Agama
d) Mempunyai sanksi yang jelas, nyata dan dapat
4. Norma Susila
dipaksakan oleh Negara
5. Norma Hukum
e) Secara umum diartikan sebagai norma, aturan
atau kaidah
a) Tempat dikodifikasikannya semua aturan
keperdataan
b) Mengatur hubungan hukum antrar Negara dan
6. Hukum Publik
individu
7. Hukum Privat
c) Termasuk salah satu hukum privat, mengatur
2 8. Hukum Pidana
kepentingan individu
9. Hukum Perdata
d) Salah satu contoh dari hukum publik
10. KUH PERDATA
e) Dimana inisiatif penyelesaian masalah yang timbul
karena hukum diserahkan pada individu – individu
bersangkutan
a) Segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat
dikuasai oleh subjek hukum
11. Hubungan Hukum
b) Ketentuan-ketentuan hokum yang dibuat dan
12. Aturan Hukum
disyahkan oleh Negara
3 13. Objek Hukum
c) Segala sesuatu yang akibatnya diaturoleh hukum
14. Subjek Hukum
d) Segala peristiwa yang akibatnya diatur oleh hokum
15. Peristiwa Hukum
e) Yang dihadapan hokum dapat memeganghak dan
kewajiban

21. No Cocokkan Istilah Berikut
a) Pihak yang wajib memenuhi prestasi
b) Sesuatu yang berhak dituntut atau wajib dipenuhi
16. Perikatan
c) Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih,
17. Prestasi
dimana ada pihak yang menuntut prestasi dan
4 18. Kreditur
pihak yang wajib memenuhi prestasi
19. Debitur
d) Jika debitur lalai dan tidak mau melaksanakan
20. Ingkar janji / wanprestasi
prestasinya
e) Pihak yang berhak menuntut prestasi

22. II. TULIS JAWABAN MENURUT PETUNJUK DIBAWAH INI (LINGKARI)
A. Bila yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3
B. Bila yang benar adalah nomor 1 dan 3
No C. Bila yang benar adalah nomor 2 dan 4
D. Bila yang benar adalah nomor 4
E. Bila yang benar adalah nomor 1, 2, 3, dan 4
21. Norma Etika :
1. Mengatur bagaimana manusia secara umum harus berperilaku
5 2. Contohnya antara lain norma agama, norma hukum, norma adat A, B, C, D, ATAU E
3. Sumbernya ada yang dari Negara, kitab suci, atau masyarakat
4. Tujuannya membentuk manusia dan masyarakat yang baik
22. Norma Agama :
1. Sanksinya jelas dan nyata
6 2. Bersifat internal dan otonom A, B, C, D, ATAU E
3. Tujuannya memperbaiki masyarakat
4. Bersumber dari wahyu illahi
23. Norma Hukum :
1. Sanksinya jelas dan nyata, serta dapat dipaksakan oleh Negara
7 2. Tujuan memperbaiki masyarakat A, B, C, D, ATAU E
3. Dibuat dan disyahkan oleh Negara
4. Bersifat external dan heteronom
25. Hukum Privat :
1. Salah satu contihnya adalah hukum pidana
8 2. Mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu A, B, C, D, ATAU E
3. Mengatur kepentingan Negara
4. Mengatur hubungan hukum antara Negara dengan individu

23. II. TULIS JAWABAN MENURUT PETUNJUK DIBAWAH INI (LINGKARI)
A. Bila yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3
B. Bila yang benar adalah nomor 1 dan 3
No C. Bila yang benar adalah nomor 2 dan 4
D. Bila yang benar adalah nomor 4
E. Bila yang benar adalah nomor 1, 2, 3, dan 4
26. Hukum Perdata :
1. Salah satu contih dari hokum privat
9 2. Dikodifikasikan dalam KUH Perdata A, B, C, D, ATAU E
3. Mengatur Kepentingan individu
4. Mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu
27. Peristiwa Hukum :
1. Ada yang merupakan peristiwa alami
10 2. Ada yang merupakan peristiwa akibat perbuatan manusia A, B, C, D, ATAU E
3. Akibatnya diatur oleh hukum
4. Dapat dijadikan objek dalam suatu perbuatan hukum
28. Aturan Hukum :
1. Rangkaian norma yang berisi perintah dan larangan
11 2. Bersumber dari wahyu illahi A, B, C, D, ATAU E
3. Sanksinya jelas dan nyata
4. Dibuat dan disyahkan bukan oleh negara
29. Perikatan :
1. Merupakan suatu hubungan hukum
12 2. Akibat tidak diatur oleh hukum A, B, C, D, ATAU E
3. Berakibat timbulnya kreditur dan debitur
4. Semuanya lahir karena undang-undang

24. II. TULIS JAWABAN MENURUT PETUNJUK DIBAWAH INI (LINGKARI)
A. Bila yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3
B. Bila yang benar adalah nomor 1 dan 3
No C. Bila yang benar adalah nomor 2 dan 4
D. Bila yang benar adalah nomor 4
E. Bila yang benar adalah nomor 1, 2, 3, dan 4
30. Perikatan karena perjanjian :
1. Lahir karena undang-undang
13 2. Contohnya transaksi jual-beli A, B, C, D, ATAU E
3. Objeknya tidak usah tertentu dan jelas
4. Objeknya harus halal
31. Peristiwa meninggalnya seorang manusia :
1. Menimbulkan perikatan yang lahir karena perjanjian
14 2. Menimbulkan hak dan kewajiban pada ahli waris A, B, C, D, ATAU E
3. Semua subjek harus berusia dewasa
4. Akibatnya diatur oleh hukum
32. Wanprestasi :
1. Terjadi bila debitur lalai dan tidak melaksanakan prestasinya
15 2. Debitur demikian tidak bisa dituntut dimuka hakim A, B, C, D, ATAU E
3. Akibatnya diatur oleh hukum
4. Krediturnya dapat dituntut dimuka hakim
33. Syarat-syarat syahnya perjanjian menurut undang-undang :
1. Tidak harus ada kehendak dari semua pihak
16 2. Semua pihak harus cakap menurut hokum A, B, C, D, ATAU E
3. Bila perlu bisa dilakukan pemaksaan
4. Objek harus halal

25. II. TULIS JAWABAN MENURUT PETUNJUK DIBAWAH INI (LINGKARI)
A. Bila yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3
B. Bila yang benar adalah nomor 1 dan 3
No C. Bila yang benar adalah nomor 2 dan 4
D. Bila yang benar adalah nomor 4
E. Bila yang benar adalah nomor 1, 2, 3, dan 4
34. Manusia :
1. Dikatakan sebagai “ Natuurlijke Persoon “
2. Sebagai subjek dapat memegang hak dan kewajiban dihadapan
17 A, B, C, D, ATAU E
hukum
3. Dianggap sebagai subjek hokum sampai meninggal dunia
4. Dianggap sebagai subjek hokum sejak meninggal dunia
35. Rechts person :
1. Bukan manusia
18 2. Dihadapan hokum dapat memegang hak dan kewajiban A, B, C, D, ATAU E
3. Merupakan subjek hokum
4. Salah satu contohnya adalah perseroan terbatas
36. Objek hukum :
1. Merupakan salah satu unsure dalam mekanisme hukum
19 2. Adalah sesuatu yang tidak bermanfaat untuk subjek hukum A, B, C, D, ATAU E
3. Bisa dijadikan objek dalam suatu perbuatan hokum
4. Tidak usah harus dapat dikuasai oleh subjek hukum
37. Benda :
1. Dalam hokum dinamakan sebagai objek hokum
2. Di hadapan hokum dapat memegang hak dan kewajiban
20 A, B, C, D, ATAU E
3. Untuk benda bergerak tidak berlaku hukum verjaring
4. Pembagian atas benda bergerak dan tidak bergerak adalah tidak
penting dalam hukum

26. II. TULIS JAWABAN MENURUT PETUNJUK DIBAWAH INI (LINGKARI)
A. Bila yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3
B. Bila yang benar adalah nomor 1 dan 3
No C. Bila yang benar adalah nomor 2 dan 4
D. Bila yang benar adalah nomor 4
E. Bila yang benar adalah nomor 1, 2, 3, dan 4
38. Benda bergerak :
1. Dapat dijadikan jaminan dengan istilah pand
2. Leveringnya dilaksanakan dengan cara balik nama
21 A, B, C, D, ATAU E
3. Untuk benda bergerak tidak berlaku hokum verjaring
4. Bezitter atas benda bergerak tidak secara langsung oleh hokum
dianggap eigenaarnya
39. Debitur dapat dituntut dimuka hakim oleh kreditur apabila :
1. Melakukan wanprestasi karena kelalaian
22 2. Melakukan wanprestasi bukan karena keadaan ynag memaksa A, B, C, D, ATAU E
3. Melakukan wanprestasi yang merupakan pihak kreditur
4. Melaksanakan prestasinya dengan sempurna
40. Debitur dapat dijatuhi hukuman oleh hakim perdata :
1. Yang merugikan pihak kreditur
23 2. Menurut kehendak pihak debitur A, B, C, D, ATAU E
3. Berdasarkan undang-undang yang berlaku
4. Menurut kehendak pihak kreditur
41. Surat-surat :
1. Sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum kuat ada yang
berkekuatan hukum lemah
24 A, B, C, D, ATAU E
2. Surat biasa berkekuatan hukum kuat
3. Surat akte kelahiran berkekuatan hokum kuat
4. Surat biasa dibuat oleh para pihak dihadapan notaris

27. II. TULIS JAWABAN MENURUT PETUNJUK DIBAWAH INI (LINGKARI)
A. Bila yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3
B. Bila yang benar adalah nomor 1 dan 3
No C. Bila yang benar adalah nomor 2 dan 4
D. Bila yang benar adalah nomor 4
E. Bila yang benar adalah nomor 1, 2, 3, dan 4
42. Surat akte :
1. Selalu dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akte
2. Selalu dibuat oleh notaris
25 A, B, C, D, ATAU E
3. Tidak selalu harus ditandatangani
4. Sengaja dibuat untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa telah
terjadi karena itu surat akte harus ditandatangani
43. Authentiek Akte :
1. Diterjemahkan sebagai akte resmi
26 2. Harus selalu dibuat oleh notaris A, B, C, D, ATAU E
3. Mempunyai kekuatan hukum yang kuat
4. Contohnya adalah akte jual beli yang dibuat oleh lurah
44. Onderhands Akte :
1. Harus selalu ditandatangani oleh para pihak
27 2. Diterjemahkan sebagai akte dibawah tangan A, B, C, D, ATAU E
3. Berkekuatan hukum lemah
4. Contohnya adalah akte nikah yang dibuat oleh pejabat KUA
45. Kesaksian :
1. Harus mengenai suatu peristiwa yang dilihat sendiri oleh saksi
2. Boleh juga berita dari orang lain
28 3. Tidak boleh merupakan suatu kesimpulan dari peristiwa lain A, B, C, D, ATAU E
yang dilihat sendiri oleh saksi
4. Untuk kesempurnaan sebagai alat bukti minimal harus ada 5
saksi

28. 46. Pengakuan :
1. Merupakan alat bukti yang sempurna
2. Hukum harus mempercayai dan memerimanya
29 3. Walau ada keraguan atas kebenaran pengakuan itu hakim tetap A, B, C, D, ATAU E
harus menerimanya
4. Dalam segala macam kasus perkara hakim boleh menolak
pengakuan sebagai alat bukti
47. Ada dua macam Verjaring :
1. Acquired verjaring
30 2. Extinctieve verjaring A, B, C, D, ATAU E
3. Instinctieve verjaring
4. Acquisitieve verjaring
48. Aquisitieve verjaring :
1. Verjaringsebagai alat untuk membebaskan diri dari segala
tuntutan hukum
2. Tidak dikenal atas kepemilikan atas benda bergerak
31 A, B, C, D, ATAU E
3. Dikenal dalam proses kepemilikan atas benda bergerak maupun
atas benda tidak bergerak
4. Verjaring sebagai alat untuk memperoleh hak milik atas suatu
benda tidak bergerak
49. Extinctieve verjaring :
1. Verjaring sebagai suatu alat untuk memperoleh hak milik atas
suatu benda bergerak
2. Sebagai alat untuk menggugat orang lain
32 A, B, C, D, ATAU E
3. Dikenal dengan mekanisme benda bergerak
4. Verjaring sebagai alat untuk membebaskan dari segala tuntutan
hukum

29. 50. Ada dua macam persangkaan :
1. Natuurlijke vermoeden
33 2. Wettelijke vermoeden A, B, C, D, ATAU E
3. Hoofdelijke vermoeden
4. Rechtelijke vermoeden