SlideShare a Scribd company logo
AKUISISI, KONSOLIDASI,
DAN MERGER PERUSAHAAN
(LANJUTAN)
2. KONSOLIDASI (PELEBURAN)
KONSOLIDASI (PELEBURAN) Adalah perbuatan
hukum yang dilakukan oleh 2 perseroan atau
lebih untuk meleburkan diri dengan cara
membentuk satu perseroan baru dan masing-
masing perseroan yang meleburkan diri menjadi
bubar ( pasal 1 angka 2 PP No 27 / 1998 ).
(adanya dua PT atau lebih yang
menggabungkan diri menjadi satu perusahaan
baru).
2
2. KONSOLIDASI (PELEBURAN)
2. KONSOLIDASI (PELEBURAN)
ALASAN PELEBURAN Karena beberapa perseroan
sulit berkembang:
1. Karena kekurangan modal
2. Karena managemen yang lemah
yang membuat mereka tidak
mampu bersaing.
3
ALASAN PELEBURAN
“
1. Memperbesar jumlah modal
2. Memperbesar sinergi perseroan
3. Menyelamatkan kelangsungan Produksi
4. Mengamankan jalur distribusi
5. Mengurangi pesaing dan mampu bersaing
secara monopolistic.
TUJUAN KONSOLIDASI
(PELEBURAN)
3. Merger (Penggabungan)
Yaitu apabila ada dua PT atau lebih, dimana
yang satu atau lebih menggabungkan diri
kepada satu perusahaan yang sudah ada
tersebut.(pasal 1 angka 1 PP No. 27/1998).
Beda Merger dengan Akuisisi
1. Kepemilikan dari usaha yang digabungkan
2. Kontrol management dari usaha yang digabungkan.
5
In two or three columns
About this template
Instructions for use
Penggabungan Usaha Disebut Merger Jika:
1. Perusahaan yang bergabung tidak dapat
disebut sebagai perusahaan pengambil alih
atau perusahaan yang diambil alih.
2. Kedua perusahaan berpartisifasi dalam
membentuk struktur manajemen perusahaan
hasil penggabungan.
3. Perusahaan yang bergabung mempunyai hak
yang sama.
4. Penerbitan saham baru yang ditukar dengan
kepemilikan saham dalam perusahaan yang
lain.
6
About this template
Rancangan Penggabungan Harus Memuat :
1. Nama perseroan yang melakukan
penggabungan / peleburan.
2. Alasan-alasan penggabungan
3. Tata cara konversi saham dari masing-masing
perusahaan yang melakukan penggabungan /
peleburan ke perusahaan hasil penggabungan
/ peleburan.
4. Rancangan perubahan Anggaran Dasar Hasil
penggabungan / Peleburan.
5. Neraca laba rugi 3 tahun terakhir dari masing-
masing perusahaan yang melakukan
penggabungan / peleburan.
7
Sejak tanggal persetujuan perubahan AD oleh menteri
Hukum dan HAM dan perseroan yang menggabungkan
diri bubar demi hukum terhitung sejak tanggal
Persetujuan menteri atas perubahan AD.
Apabila Merger / Akuisisi disertai perubahan AD yang
tidak memerlukan persetujuan Menteri yaitu sejak
tanggal pendaftaran dalam daftar perusahaan.
Apabila Merger / Akuisisi tanpa disertai perubahan AD
maka M / A mulai berlaku sejak tanggal
penandatangan Akta penggabungan dan perseroan
yang menggabungkan diri bubar sejak tanggal
penandatangan akta penggabungan.
8
Saat dimulainya Merger / Akuisisi menurut Hukum:
Sejak tanggal persetujuan perubahan AD oleh menteri
Hukum dan HAM dan perseroan yang menggabungkan
diri bubar demi hukum terhitung sejak tanggal
Persetujuan menteri atas perubahan AD.
Apabila Merger / Akuisisi disertai perubahan AD yang
tidak memerlukan persetujuan Menteri yaitu sejak
tanggal pendaftaran dalam daftar perusahaan.
Apabila Merger / Akuisisi tanpa disertai perubahan AD
maka M / A mulai berlaku sejak tanggal
penandatangan Akta penggabungan dan perseroan
yang menggabungkan diri bubar sejak tanggal
penandatangan akta penggabungan.
9
Saat dimulainya Merger / Akuisisi menurut Hukum:
Tujuan akuisisi, konsolidasi dan merger
pada dasarnya sama yaitu:
untuk mengatasi masalah kesehatan
perusahaan guna menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap citra perusahaan.
10
Tujuan akuisisi, Konsolidasi dan Merger
THANKS
…
11

More Related Content

What's hot

Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Risdiana Hidayat
 
Hukum persaingan power point
Hukum persaingan power pointHukum persaingan power point
Hukum persaingan power point
Elisha Queen
 
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
mas karebet
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
Wisnu Dewobroto
 
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
Herna Ferari
 
Dasar Akuntansi & Kerangka Konseptual
Dasar Akuntansi & Kerangka KonseptualDasar Akuntansi & Kerangka Konseptual
Dasar Akuntansi & Kerangka Konseptual
Fair Nurfachrizi
 
Laporan Arus Kas
Laporan Arus KasLaporan Arus Kas
Laporan Arus Kas
Lufi Yuwana Mursita
 
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa KonstruksiPengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Nony Saraswati Gendis
 
Tentang KUP
Tentang KUPTentang KUP
Tentang KUP
Sunarto Saputra
 
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan PersekutuanPembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Corinna Theodora
 
Bab 21 Management Letter
Bab 21 Management LetterBab 21 Management Letter
Bab 21 Management Letter
AndiErwinGhozali
 
Kunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Junianto Junianto
 
Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Kel.1  -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usahaKel.1  -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Nisa Uzumakiy
 
1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umumBella Tiffa
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPAriza Ekky
 
HUKUM PERSAINGAN USAHA
HUKUM PERSAINGAN USAHAHUKUM PERSAINGAN USAHA
HUKUM PERSAINGAN USAHA
Fair Nurfachrizi
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
Annisa Khoerunnisya
 
penggabungan usaha
penggabungan usahapenggabungan usaha
penggabungan usaha
fazri himawan
 
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditKonsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
Dian Rahmah
 

What's hot (20)

Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
 
Hukum persaingan power point
Hukum persaingan power pointHukum persaingan power point
Hukum persaingan power point
 
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
Pemeriksaan kas dan setara kas (fix)
 
Dasar Akuntansi & Kerangka Konseptual
Dasar Akuntansi & Kerangka KonseptualDasar Akuntansi & Kerangka Konseptual
Dasar Akuntansi & Kerangka Konseptual
 
Laporan Arus Kas
Laporan Arus KasLaporan Arus Kas
Laporan Arus Kas
 
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa KonstruksiPengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
 
Tentang KUP
Tentang KUPTentang KUP
Tentang KUP
 
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan PersekutuanPembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
Pembentukan, Pembagian Laba Rugi dan Laporan Keuangan Persekutuan
 
Bab 21 Management Letter
Bab 21 Management LetterBab 21 Management Letter
Bab 21 Management Letter
 
Kunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 7 teori akuntansi suwardjono
 
Standar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publikStandar akuntansi keuangan sektor publik
Standar akuntansi keuangan sektor publik
 
Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Kel.1  -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usahaKel.1  -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
Kel.1 -perencanaan pajak melalui pemilihan badan usaha
 
1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
HUKUM PERSAINGAN USAHA
HUKUM PERSAINGAN USAHAHUKUM PERSAINGAN USAHA
HUKUM PERSAINGAN USAHA
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
 
penggabungan usaha
penggabungan usahapenggabungan usaha
penggabungan usaha
 
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditKonsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
 

Similar to 7. akuisisi, konsolidasi dan merger lanjutan

5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
YudisHaqqiPrasetya
 
Kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
Kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmKebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
Kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
henra saragih
 
6. akuisisi, konsolidasi dan merger
6. akuisisi, konsolidasi dan merger6. akuisisi, konsolidasi dan merger
6. akuisisi, konsolidasi dan merger
Gindha Wayka
 
Merger dan akuisisi
Merger  dan akuisisiMerger  dan akuisisi
Merger dan akuisisiLilik Mafula
 
KELOMPOK 5 JESISKA.px STMIK dharmapala r
KELOMPOK 5 JESISKA.px STMIK dharmapala rKELOMPOK 5 JESISKA.px STMIK dharmapala r
KELOMPOK 5 JESISKA.px STMIK dharmapala r
DikiSatria4
 
Novi Indriani - Hukum Bisnis (M&A).pptx
Novi Indriani - Hukum Bisnis (M&A).pptxNovi Indriani - Hukum Bisnis (M&A).pptx
Novi Indriani - Hukum Bisnis (M&A).pptx
NoviIndriani30
 
10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx
10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx
10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx
erlyndakasim2
 
Pengaturan koperasi dalam rencana penyusunan ruu badan usaha
Pengaturan koperasi dalam rencana penyusunan ruu badan usahaPengaturan koperasi dalam rencana penyusunan ruu badan usaha
Pengaturan koperasi dalam rencana penyusunan ruu badan usaha
henra saragih
 
10496-1-19264-1-10-20141014.pdf
10496-1-19264-1-10-20141014.pdf10496-1-19264-1-10-20141014.pdf
10496-1-19264-1-10-20141014.pdf
RizkyFaris2
 
Bab 13 - Ekspansi Perusahaan
Bab 13 - Ekspansi PerusahaanBab 13 - Ekspansi Perusahaan
Bab 13 - Ekspansi Perusahaan
Supriyanto, S.E., M.M. Dosen
 
Organisasi Perusahaan: Merger & Akuisisi
Organisasi Perusahaan: Merger & AkuisisiOrganisasi Perusahaan: Merger & Akuisisi
Organisasi Perusahaan: Merger & AkuisisiAdi Sudradjat
 
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAANLANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
Fair Nurfachrizi
 
2a. pendirian koperasi 2023 fnl.pdf
2a. pendirian koperasi 2023 fnl.pdf2a. pendirian koperasi 2023 fnl.pdf
2a. pendirian koperasi 2023 fnl.pdf
PosmariaSianturi
 
Perkoperasian-UU172012.ppt
Perkoperasian-UU172012.pptPerkoperasian-UU172012.ppt
Perkoperasian-UU172012.ppt
Hardiansyah455046
 
Merger dan Acqusition
Merger dan AcqusitionMerger dan Acqusition
Merger dan Acqusition
Setiono Winardi
 
Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...
Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...
Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...
risnadica
 
Tugas adrt
Tugas adrtTugas adrt
Tugas adrt12102012
 
6 skb-aspek-hukum
6 skb-aspek-hukum6 skb-aspek-hukum
6 skb-aspek-hukum
Indra Abdam Muwakhid
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usahaNadya Ali
 
Materi Permenkop 9 2018.ppt
Materi Permenkop 9 2018.pptMateri Permenkop 9 2018.ppt
Materi Permenkop 9 2018.ppt
koperasidanusahamikr
 

Similar to 7. akuisisi, konsolidasi dan merger lanjutan (20)

5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
Kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukmKebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
Kebijakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan ukm
 
6. akuisisi, konsolidasi dan merger
6. akuisisi, konsolidasi dan merger6. akuisisi, konsolidasi dan merger
6. akuisisi, konsolidasi dan merger
 
Merger dan akuisisi
Merger  dan akuisisiMerger  dan akuisisi
Merger dan akuisisi
 
KELOMPOK 5 JESISKA.px STMIK dharmapala r
KELOMPOK 5 JESISKA.px STMIK dharmapala rKELOMPOK 5 JESISKA.px STMIK dharmapala r
KELOMPOK 5 JESISKA.px STMIK dharmapala r
 
Novi Indriani - Hukum Bisnis (M&A).pptx
Novi Indriani - Hukum Bisnis (M&A).pptxNovi Indriani - Hukum Bisnis (M&A).pptx
Novi Indriani - Hukum Bisnis (M&A).pptx
 
10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx
10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx
10. (C) MERGER DAN AKUISISI Presentation.pptx
 
Pengaturan koperasi dalam rencana penyusunan ruu badan usaha
Pengaturan koperasi dalam rencana penyusunan ruu badan usahaPengaturan koperasi dalam rencana penyusunan ruu badan usaha
Pengaturan koperasi dalam rencana penyusunan ruu badan usaha
 
10496-1-19264-1-10-20141014.pdf
10496-1-19264-1-10-20141014.pdf10496-1-19264-1-10-20141014.pdf
10496-1-19264-1-10-20141014.pdf
 
Bab 13 - Ekspansi Perusahaan
Bab 13 - Ekspansi PerusahaanBab 13 - Ekspansi Perusahaan
Bab 13 - Ekspansi Perusahaan
 
Organisasi Perusahaan: Merger & Akuisisi
Organisasi Perusahaan: Merger & AkuisisiOrganisasi Perusahaan: Merger & Akuisisi
Organisasi Perusahaan: Merger & Akuisisi
 
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAANLANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
LANJUTAN MATERI HUKUM PERUSAHAAN
 
2a. pendirian koperasi 2023 fnl.pdf
2a. pendirian koperasi 2023 fnl.pdf2a. pendirian koperasi 2023 fnl.pdf
2a. pendirian koperasi 2023 fnl.pdf
 
Perkoperasian-UU172012.ppt
Perkoperasian-UU172012.pptPerkoperasian-UU172012.ppt
Perkoperasian-UU172012.ppt
 
Merger dan Acqusition
Merger dan AcqusitionMerger dan Acqusition
Merger dan Acqusition
 
Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...
Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...
Hbl 3, risna dwi cahyani, hapzi ali, bentuk badan hukum dan perseroan terbata...
 
Tugas adrt
Tugas adrtTugas adrt
Tugas adrt
 
6 skb-aspek-hukum
6 skb-aspek-hukum6 skb-aspek-hukum
6 skb-aspek-hukum
 
Bentuk badan usaha
Bentuk badan usahaBentuk badan usaha
Bentuk badan usaha
 
Materi Permenkop 9 2018.ppt
Materi Permenkop 9 2018.pptMateri Permenkop 9 2018.ppt
Materi Permenkop 9 2018.ppt
 

More from Gindha Wayka

14. omnibus law
14. omnibus law14. omnibus law
14. omnibus law
Gindha Wayka
 
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
Gindha Wayka
 
12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan
Gindha Wayka
 
11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja
Gindha Wayka
 
10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out
Gindha Wayka
 
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
Gindha Wayka
 
8. upah
8. upah8. upah
8. upah
Gindha Wayka
 
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
Gindha Wayka
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
Gindha Wayka
 
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
Gindha Wayka
 
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
Gindha Wayka
 
2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan
Gindha Wayka
 
1. pendahuluan
1. pendahuluan1. pendahuluan
1. pendahuluan
Gindha Wayka
 
3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan
Gindha Wayka
 
15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik
Gindha Wayka
 
14. waralaba
14. waralaba14. waralaba
14. waralaba
Gindha Wayka
 
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
Gindha Wayka
 
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
Gindha Wayka
 
11. rahasia dagang
11. rahasia dagang11. rahasia dagang
11. rahasia dagang
Gindha Wayka
 
10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan
Gindha Wayka
 

More from Gindha Wayka (20)

14. omnibus law
14. omnibus law14. omnibus law
14. omnibus law
 
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
 
12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan12. perselisihan perburuhan
12. perselisihan perburuhan
 
11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja
 
10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out
 
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
 
8. upah
8. upah8. upah
8. upah
 
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
 
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
 
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
 
2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan
 
1. pendahuluan
1. pendahuluan1. pendahuluan
1. pendahuluan
 
3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan
 
15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik
 
14. waralaba
14. waralaba14. waralaba
14. waralaba
 
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
 
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
 
11. rahasia dagang
11. rahasia dagang11. rahasia dagang
11. rahasia dagang
 
10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan
 

Recently uploaded

Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 

Recently uploaded (16)

Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 

7. akuisisi, konsolidasi dan merger lanjutan

  • 1. AKUISISI, KONSOLIDASI, DAN MERGER PERUSAHAAN (LANJUTAN)
  • 2. 2. KONSOLIDASI (PELEBURAN) KONSOLIDASI (PELEBURAN) Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing- masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar ( pasal 1 angka 2 PP No 27 / 1998 ). (adanya dua PT atau lebih yang menggabungkan diri menjadi satu perusahaan baru). 2 2. KONSOLIDASI (PELEBURAN)
  • 3. 2. KONSOLIDASI (PELEBURAN) ALASAN PELEBURAN Karena beberapa perseroan sulit berkembang: 1. Karena kekurangan modal 2. Karena managemen yang lemah yang membuat mereka tidak mampu bersaing. 3 ALASAN PELEBURAN
  • 4. “ 1. Memperbesar jumlah modal 2. Memperbesar sinergi perseroan 3. Menyelamatkan kelangsungan Produksi 4. Mengamankan jalur distribusi 5. Mengurangi pesaing dan mampu bersaing secara monopolistic. TUJUAN KONSOLIDASI (PELEBURAN)
  • 5. 3. Merger (Penggabungan) Yaitu apabila ada dua PT atau lebih, dimana yang satu atau lebih menggabungkan diri kepada satu perusahaan yang sudah ada tersebut.(pasal 1 angka 1 PP No. 27/1998). Beda Merger dengan Akuisisi 1. Kepemilikan dari usaha yang digabungkan 2. Kontrol management dari usaha yang digabungkan. 5 In two or three columns
  • 6. About this template Instructions for use Penggabungan Usaha Disebut Merger Jika: 1. Perusahaan yang bergabung tidak dapat disebut sebagai perusahaan pengambil alih atau perusahaan yang diambil alih. 2. Kedua perusahaan berpartisifasi dalam membentuk struktur manajemen perusahaan hasil penggabungan. 3. Perusahaan yang bergabung mempunyai hak yang sama. 4. Penerbitan saham baru yang ditukar dengan kepemilikan saham dalam perusahaan yang lain. 6
  • 7. About this template Rancangan Penggabungan Harus Memuat : 1. Nama perseroan yang melakukan penggabungan / peleburan. 2. Alasan-alasan penggabungan 3. Tata cara konversi saham dari masing-masing perusahaan yang melakukan penggabungan / peleburan ke perusahaan hasil penggabungan / peleburan. 4. Rancangan perubahan Anggaran Dasar Hasil penggabungan / Peleburan. 5. Neraca laba rugi 3 tahun terakhir dari masing- masing perusahaan yang melakukan penggabungan / peleburan. 7
  • 8. Sejak tanggal persetujuan perubahan AD oleh menteri Hukum dan HAM dan perseroan yang menggabungkan diri bubar demi hukum terhitung sejak tanggal Persetujuan menteri atas perubahan AD. Apabila Merger / Akuisisi disertai perubahan AD yang tidak memerlukan persetujuan Menteri yaitu sejak tanggal pendaftaran dalam daftar perusahaan. Apabila Merger / Akuisisi tanpa disertai perubahan AD maka M / A mulai berlaku sejak tanggal penandatangan Akta penggabungan dan perseroan yang menggabungkan diri bubar sejak tanggal penandatangan akta penggabungan. 8 Saat dimulainya Merger / Akuisisi menurut Hukum:
  • 9. Sejak tanggal persetujuan perubahan AD oleh menteri Hukum dan HAM dan perseroan yang menggabungkan diri bubar demi hukum terhitung sejak tanggal Persetujuan menteri atas perubahan AD. Apabila Merger / Akuisisi disertai perubahan AD yang tidak memerlukan persetujuan Menteri yaitu sejak tanggal pendaftaran dalam daftar perusahaan. Apabila Merger / Akuisisi tanpa disertai perubahan AD maka M / A mulai berlaku sejak tanggal penandatangan Akta penggabungan dan perseroan yang menggabungkan diri bubar sejak tanggal penandatangan akta penggabungan. 9 Saat dimulainya Merger / Akuisisi menurut Hukum:
  • 10. Tujuan akuisisi, konsolidasi dan merger pada dasarnya sama yaitu: untuk mengatasi masalah kesehatan perusahaan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra perusahaan. 10 Tujuan akuisisi, Konsolidasi dan Merger